Ditemukan 5678 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : fore forum filce fores fance majene majeri fonce florce forte folce mansure majekur majenne mannure maserre
Penelusuran terkait : 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha force one nopol. : kt 5056 k warna merah biru putih dengan no mesin : 4wh-509592 dan no rangka : mh34nst0113k832096
Pengadilan PN KUTAI BARAT Perdata
Register : 14-09-2020 — Putus : 11-01-2021 — Upload : 29-01-2021
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 56/Pdt.G/2020/PN Sdw
Tanggal 11 Januari 2021 — Penggugat:
Gabriel Silam
Tergugat:
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman
252 — 193
  • Karena adanya keadaan memaksa (overmacht/force majure), yangunsurunsurnya adalah:a. Tidak dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yangmembinasakan benda yang menjadi objek perikatan;b. Tidak dapat dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yangmenghalang!
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 18-01-2016 — Upload : 02-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 39/Pid. Sus-TPK/2015/PN Srg.
Tanggal 18 Januari 2016 — REZA GUNAWAN
75 — 143
  • SusTPK/2015/PN.Srg.791.7. pseudopilots can control aircraft terdapat catatan arrow signalway if aircraft decend sould be, item 1.8 executive and asistantcontroller can force, suppress and move datablocks MCP NOTOPTIMAL , item 1.10 flight strip printing not optimal yet, dan seingatsaksi sewaktu saksi tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan PekerjaanPengadaan dan Pemasangan ATC Simulator No. FP.BA.38/E/IX/2005tanggal 28 September 2005 yang ditandatangani oleh H.
    Selama masajaminan dimaksud, semua kendala yang terjadi menjadi tanggungjawabpihak kontraktor ;Bahwa yang dimaksud dengan kerugian Negara adalah kekurangan asset/kekayaan Negara karena suatu perobuatan melanggar/ melawan hukum,lalai, ataupun karena force majeur.
    kekurangan tersebut sebagaiberikut :aa. items 1.7. pseudopilots can control aircraft terdapat catatan arrow signalway 7 if aircraft decend sould be, bahwa pada tampilan pesawat diPseudo Pilot untuk menunjukkan arah naik dan turunnya pesawatditunjukkan dengan tanda panah, namun pada saat dilakukan SAT tandapanah tersebut tidak dapat berubah sesuai dengan arah pesawat yangdikendalikan, walaupun objek pesawat sendiri telah berjalan sesuai denganperintah.b. item 1.8 executive and asistant controller can force
Pengadilan PN PUWAKARTA Perdata
Register : 27-11-2017 — Putus : 11-10-2018 — Upload : 17-10-2018
Putusan PN PUWAKARTA Nomor 36/Pdt.G/2017/PN PWK
Tanggal 11 Oktober 2018 — Penggugat melawan Tergugat
110 — 19
  • didaftarkansehingga menjadi jaminan pelunasan kreditnya apabila ternyata Penggugatwanprestasi;Menimbang, bahwa berdasarkan buktibukti surat bahwa Penggugat tidakdapat memenuhi kewajibannya untuk membayar hutangnya kepada Tergugatsetelah pembayaran angsuran ke 41 (empat puluh satu) bulan, karenaPenggugat mengalami kondisi financial;Menimbang, bahwa Saksisaksi yang diajukan oleh Penggugat tidak bisamenerangkan apakah kondisi financial yang dialami Penggugat tersebut diatasdikarenakan oleh keadaan memaksa (Force
Pengadilan PA JENNEPONTO Perdata Agama Perceraian
Register : 17-07-2013 — Putus : 19-10-2013 — Upload : 19-01-2015
Putusan PA JENNEPONTO Nomor 114/Pdt.G/2013/PA Jnp.
Tanggal 19 Oktober 2013 — MULIATI binti PALETTERI LAWAN MUH. IDRUS KAHAR, S.H. bin ABD. KAHAR
56 — 47
  • The Arbitration shalltake place in Singapore in accordance with the Arbitration Rules of theSingapore International Arbitration Centre ('93STAC Rules'94) for the time being in force which rules aredeemed to be incorporated by reference to this clause, in which case thelanguage of the arbitration shall be in English, or in Jakarta, in thePurchaserrquotes sole discretion, before 3 (three) arbitrators in accordance with theRules (the '93Rules'94) of BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia).par pard
Pengadilan PN SUMBER Pidana Umum Penganiayaan
Upload : 17-03-2017
Putusan PN SUMBER Nomor 198/Pid.B/2016/PN Sbr.
ABDULLAH Als ABULLOH Als ABUWO Als BOWO Als RENDI Bin KHALID .
33 — 7
  • Dengankekerasan secara terbuka dimaksudkan, bahwa vis publica atau force ouvertedari Code Penal pasal 440 atau Pemploi public et flagrant de violence itudilakukan terhadap manusia atau barang;Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Putusan Mahkamah Agung RINomor 10 K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976 (sebagaimana dikutip oleh R.SOENARTO SOERODIBROTO, SH dalam bukunya : KUHP dan KUHAPDilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad ; PT.
Pengadilan PN SANGGAU Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 16-06-2021 — Putus : 18-08-2021 — Upload : 19-08-2021
Putusan PN SANGGAU Nomor 193/Pid.Sus/2021/PN Sag
Tanggal 18 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
JOHN CHRISTIAN LUMBAN GAOL
Terdakwa:
JORDANI FAJAR Alias FAJAR Bin WARDIYONO
63 — 8
  • sabuseharga Rp 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) didalam mobil Nissan GrandLivina milik saya yaitu dengan cara Saksi SIGIT PAHLAWAN Alias SIGIT BinSUGINO langsung memberikan 1(Satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp500.000(Lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa namun belum Terdakwabayar;Bahwa setelan mendapatkan 1 (Satu) paket narkotika jenis sabuseharga Rp 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa langsungpergi bersama dengan saudara ALDO dengan menggunakan sepeda motorVega Force
Pengadilan PN DEPOK Perdata Wanprestasi
Putus : 02-04-2015 — Upload : 22-01-2016
Putusan PN DEPOK Nomor 172/Pdt.G/2014/PN Dpk
Tanggal 2 April 2015 — LIM KHIE FUI vs. ROBERT SIANTURI, SH
104 — 76
  • Oleh sebab itu tuntutan ganti rugi materiil danimmateril haruslah ditolak karena disamping tidak berdasar, juga angkanyaadalah angka yang dihitung tanpa kebenaran akal sehat sehingga lebihkepada show force dari Penggugat;13. Bahwa tuntutan dwangsom haruslah ditolak karena melanggar ketentuansoal penerapan dwangsom, yaitu dwangsom tidak boleh diterapkan kepadatuntutan yang bersifat pembayaran sejumlah uang sebagaimana dalampermohonan Penggugat dalam perkara ini.DALAM REKONPENSI:1.
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Khusus
Register : 16-12-2020 — Putus : 04-08-2021 — Upload : 05-08-2021
Putusan PN SURABAYA Nomor 171/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Sby
Tanggal 4 Agustus 2021 — Penggugat:
ALEX BERNADI
Tergugat:
PT. BMT Asia Indonesia
153 — 30
  • Sela, yaitu memerintahkan Tergugat untukmembayarkan upah memerintahkan TERGUGAT untuk membayar upahPENGGUGAT Rp. 86.400.000 (Delapan Puluh Enam Juta Empat RatusRibu Rupiah) sebelum pemeriksaan perkara a quo dilanjutkanBahwa Pasal 164 Ayat (3) UndangUndang No 13 Tahun 2003Tentang Ketenagakerjaan dinyatakan : (3) Pengusaha dapat melakukanpemutusan hubungan kena terhadap pekerja/buruh karena perusahaantutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut turut ataubukan karena keadaan memaksa (force
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 03-10-2019 — Putus : 12-03-2020 — Upload : 12-03-2020
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 101/G/2019/PTUN.Mks
Tanggal 12 Maret 2020 — Penggugat:
RUSLAN
Tergugat:
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DINAS PENATAAN RUANG KABUPATEN PANGKEP
233 — 152
  • penyedia; Bahwa yang berhak menandatangani pekerjaan adalah Direktur danPersonel yang ditunjuk sehingga segala persuratan harusditandatangani Direktur Perusahaan Penyedia; Bahwa ahli berpendapat dalam proses peminjaman Perusahaan,kontrak kerja tetap menjadi tanggung jawab Direksi; Bahwa apabila dilakukan pemutusan kontrak dan daftar hitam, makaseluruh peraturan yang terkait mewajibkan untuk dicantumkan dalankontrak; Bahwa terkait apakah rekanan dapat didenda, ahli berpendapatapabila keadaan kahar (force
Pengadilan PN SORONG Perdata
Register : 13-03-2018 — Putus : 23-10-2018 — Upload : 13-12-2018
Putusan PN SORONG Nomor 33/Pdt.G.Plw/2018/PN SON
Tanggal 23 Oktober 2018 — Perdata : SRIYANI melawan BRI, dkk
84 — 42
  • hak milik Pelawan jelas tidak dapatditerima/dikabulkan karena lelang yang dilaksanakan telah sesuai ketentuan dansah menurut hukum, maka lelang tersebut tidak dapat dibatalkan berdasarkanPasal 4 PMK 27/PMK.06/2016 yang berbunyi sebagai berikut: lelang yang telahdilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak dapat dibatalkan;dan Pasal 31 PMK 27/PMK.06/2016 yang menyatakan bahwa Pembatalanlelang setelah lelang dimulai hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Lelang dalamhal:1) keadaan memaksa (force
Pengadilan PN PALU Perdata Khusus
Register : 11-07-2019 — Putus : 19-09-2019 — Upload : 20-09-2019
Putusan PN PALU Nomor 29/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Pal
Tanggal 19 September 2019 — Penggugat:
SUDIRMAN
Tergugat:
1.PT. HM Sampoerna, Tbk Cq PT. HM Sampoerna, Tbk Cabang Palu
2.Toko SAPIRI
106 — 65
  • FaktanyaPenggugat merupakan karyawan dari Tergugat Il yang bertugas untukmendistribusikan dalam rangka pemasaran produk Tergugat ;14.Bahwa Penggugat sebagai karyawan Tergugat IIl yang hanya bertugasuntuk mendistribusikan produk milik Tergugat maka Penggugat dinamakansebagai STAR yang artinya Sampoerna Task Force yaitu tenaga kerja yangberada dalam hubungan dan dipekerjakan oleh Tergugat II untukmendistribusikan produk milik Tergugat yang telah dibeli oleh Tergugat Il.Bahwa fakta tersebut membuktikan
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Putus : 31-07-2019 — Upload : 02-12-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 635/Pid.Sus/2019/PN Mks
Tanggal 31 Juli 2019 — - JPU : KASMAWATI SALEH, SKM, SH - TDW :HAMDAN WIJAYA
91 — 4
  • Bertanggungjawab terhadap data inventori bulanan; Tutor / Trainer PelatihanIdentifikasi Keaslian Pita Cukai Desain Tahun Anggaran 2014 s.d.2019. yobs melatih pegawai Bea dan Cukai dalam mengidentifikasikeaslian Pita Cukai Hasil Tembakau dan Minuman Mengandung EtilAlkohol; Anggota Tim Identifikasi Keaslian Pita Cukai (Task Force)Konsorsium Perum PERURI pada Januari 2017 s.d.
Pengadilan PN SIDOARJO Perdata
Putus : 28-05-2015 — Upload : 23-06-2015
Putusan PN SIDOARJO Nomor 162/Pdt.Plw/2014/PN.Sda
Tanggal 28 Mei 2015 — H. USTADI, dkk. M E L A W A N : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA C.q. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA C.q. KANWIL KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANTOR WILAYAH DJKN JAWA TIMUR c.q. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG di Sidoarjo, dkk.
38 — 12
  • Bahwa dalam proses lelang yang dilakukan oleh Terlawan I dan yang dijukanoleh Terlawan II, secara sewenangwenang menetapkan limit lelang dan melelangdengan tanpa memperhatikan aturan yang berlaku serta asasasas keadilan dimasyarakat, sehingga assetaset milik Para Pelawan terjual lelang dengan hargayang tidak wajar dan sangat jauh di bawah harga pasar ;Bahwa berdasarkan prinsip yang berlaku dalam Apraisal (penilaian) tidaklahmungkin harga tanah tersebut menurun (kecuali mungkin terjadi bencana alam /force
Pengadilan PT BANTEN Pidana Khusus Korupsi
Putus : 25-04-2013 — Upload : 24-09-2013
Putusan PT BANTEN Nomor 6/PID.SUS/2013/PT.BTN
Tanggal 25 April 2013 — EDWIN PERDANA ADIWIJAYA, SE., MM
126 — 61
  • Oven Force Air Condition 1 Unit Merk/Type : EYELA - JAPAN/MODEL NDO-400W 133. Freeze Dryer 1 Unit Merk/Type : EYELA - JAPAN/MODEL FDU-2100 GLD-136CN 134. Homogenizer 1 Unit Merk/Type : DAIHAN - KOREA/MODEL HG-15A 135. Protein Analyzer 1 Unit Merk/Type : GERHARDT - GERMANY ADAM - UK/MODEL DT / 7700 PW 254 136. Bottle Crown Capper 1 Unit Merk/Type : EX-CHINA/TYPE DK-50/D 137.
    No. 6/PID.SUS/2013/PT.BTN 66131.132.133.134,135.136.137.138.139,140.141.142.143.144.145.66 Binocular Microscope Merk/Type : Leica/DM500 Oven Force Air Condition Merk/Type : EYELA JAPAN/MODEL NDO400W Freeze Dryer Merk/Type : EYELA JAPAN/MODEL FDU2100 GLD136CN Homogenizer Merk/Type : DAIHAN KOREA/MODELHG15A Protein Analyzer Merk/Type : GERHARDT GERMANYADAM UK/MODEL DT / 7700 PW 254 Bottle Crown Capper Merk/Type : EXCHINA/TYPE DK50/D Salinity Refractometer Merk/Type : SHIBUYA JAPAN/MODELS1 (CAT.NO.
    Oven Force Air Condition 1 UnitMerk/Type : EYELA JAPAN/MODEL NDO400W 133. Freeze Dryer 1 UnitMerk/Type : EYELA JAPAN/MODEL FDU2100 GLD136CN 134. Homogenizer 1 UnitMerk/Type : DAIHAN KOREA/MODELHG15A135. Protein Analyzer 1 Unit Merk/Type : GERHARDT GERMANYADAM UK/MODEL DT /7700 PW 254 136. Bottle Crown Capper 1 UnitMerk/Type : EXCHINA/TYPE DK50/D Hal. 111 dari 141 hal. Put.
Pengadilan PT PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-08-2017 — Putus : 12-10-2017 — Upload : 19-02-2018
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 11/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.
Tanggal 12 Oktober 2017 — I. YUDIA PRATIWIYANTO, S.E., II. HEINZ HELLMUT IFFOR MARLESSY
135 — 57
  • Peranan dan tanggung jawab masingmasing pihak dikaitkandengan resiko yang mungkin terjadi, baik dalam masa kerjasamamaupun setelah berakhirnya perjanjian kerjasama.Ayat (2) Halhal yang diatur dalam perjanjian kerjasama meliputimaksud dan tujuan, subjek, bentuk dan lingkup kerjasama, wilayah,jangka waktu, jaminan pelaksanaan, masa transisi, hak dan kewajibanpara pihak, kewajiban asuransi, keadaan memaksa (Force majeur),pengakhiran, penyelesaian perselisihanarbitrasi, perpajakan, masaberlakunya perjanjian
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-02-2014 — Putus : 21-07-2014 — Upload : 16-06-2015
Putusan PN PALU Nomor 03/Pid.Sus-Tipikor/2014/PN PL
Tanggal 21 Juli 2014 — Ir. KOSASIH ABBAS Bin ABBAS
96 — 23
  • STABILASTRATA ESKAVA, terlebih lagi terjadinya pekerjaan tambah kurang (CCO)tersebut disebabkan oleh karena adanya kejadian alam yang tidak bisadiprediksi sebelumnya (Force Mayor) sehingga menurut ketentuan hukumbahwa sebetulnya PT. STABILA STRATA ESKAVA tidak mempunyai kewajibanatau tidak perlu lagi untuk memperbaiki dan menyelesaikan pekerjaan yangsebelumnya sudah dikerjakan, namun karena akibat banjir pekerjaan itumenjadi rusak. Karena itikad baik saksi Ir.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus
Upload : 30-03-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 78 PK/PDT.SUS/2010
ACCOR; PT. TRIA SUMATERA CORPORATION
123 — 99 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Force MajeurJ. Term and Terminationk. Settlement of Marks Litigation etc21.Bahwa selanjutnya, yang dimaksud sebagai perjanjian formal dalamhukum perdata adalah perjanjian yang harus mengikuti bentuk tertentuyang telah ditentukan, seperti harus dilakukan secara tertulis dalambentuk akta atau bahkan harus dengan akta otentik. Hal tersebut sepertiHal. 44 dari 50 hal. Put.
Pengadilan PENGADILAN PAJAK Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Register : 03-12-2010 — Putus : 27-05-2013 — Upload : 12-12-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.45162/PP/M.XV/15/2013
Tanggal 27 Mei 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
287 — 502
  • tercantum dalam Tax Treatyantara Indonesia dan Jepang, Terbanding telah melanggar ketentuanketentuan Hukum Publik Internasional tentang kesepakatan internasional yangjuga telah diadopsi oleh Indonesia;bahwa prinsipprinsip pokok perjanjian internasional yang termuat di dalamVienna Convention on Law of Treaties juga diakui di Indonesia, seperti dapatdilihat dalam UndangUndang Nomor 24 Tahun 2000 tentang: " PerjanjianInternasional" , termasuk pengertian ''Pacta Sunt Servanda" (Art. 26 : Everytreaty in force
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 11-12-2014 — Upload : 17-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 566 K/Pdt.Sus-PHI/2014
Tanggal 11 Desember 2014 — ZAIRIANTI VS PT. JHONSON HOME HYGIENE PRODUCTS
167 — 820 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pada Bab tersebut,Kompensasi PHK yang sebesar 2 kali ketentuan itu diatur hanya pada empatbuah Pasal berikut: Pasal 163 ayat (2), yaitu dalam hal terjadi perubahan status, penggabunganatau. peleburan perusahaan, sedangkan pengusaha tidak bersediamempekerjakan kembali pekerja di perusahaannya; Pasal 164 ayat (3), yaitu dalam hal Perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian 2 (dua) tahun berturutturut, atau bukan karena keadaan memaksa(force majeur), tetapi perusahaan melakukan efisiensi; Pasal
Pengadilan PN SORONG Perdata
Register : 13-03-2018 — Putus : 23-10-2018 — Upload : 10-09-2021
Putusan PN SORONG Nomor 33/Pdt.Bth/2018/PN Son
Tanggal 23 Oktober 2018 — Penggugat:
SRIYANI
Tergugat:
1.Kepala Cabang Bank BRI Sorong
2.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Soron
3.William Thunggawan
43 — 13
  • dilaksanakan telah sesuai ketentuan dansah menurut hukum, maka lelang tersebut tidak dapat dibatalkan berdasarkanHalaman 23 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Padt.Plw/2018/PN SonPasal 4 PMK 27/PMK.06/2016 yang berbunyi sebagai berikut: lelang yang telahdilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak dapat dibatalkan;dan Pasal 31 PMK 27/PMK.06/2016 yang menyatakan bahwa Pembatalanlelang setelah lelang dimulai hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Lelang dalamhal:1) keadaan memaksa (force