Ditemukan 5678 data
Urut Berdasarkan
Register : 02-10-2015 — Putus : 14-09-2015 — Upload : 02-10-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 17/Pid.Sus -TPK/2015/PN-Bna Tanggal 14 September 2015 — I. Said Mardha Abbas, ST Bin Alm Said Abbas Hasyim.
II. Munzir, S.Pd Bin Alm. Abdul Jabar
III. Samsul Gani Bin Alm. Ansari
IV. Oka Farizal, SE Bin T. Anwar
V. Remi Gustina, SS Bin Alm Rukman
VI. Faisal, ST Bin Nyak Nan
VII. Ardiansyah Bin Alm. Razali
102 — 35
102 — 35
Bahwa perkataan PPTKyang akan memindahkan atau memecat Para terdakwa yang honorer( .................... ) tidaklahdipandang sebagai force majeur sehigga para terdakwa berbuat diluar kehendaknya sendiri,sehingga karenanya pembelaan para terdakwa ditolak;Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana teruraimaka semua unsur dari Pasal 3 UndangUndang No. 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi telah terpenuhi dan para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbuktisecara
Upload : 14-03-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 14 PK/PDT.SUS/2010 DIRUT PT. KERAMINDO MEGA PERTIWI; YOYADAS WAU, DKK.
54 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
54 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
Selain ituPenggugat II juga tidak pernah melakukan demospontan;Bahwa Pasal 164 ayat 3 UndangUndang No. 13Tahun 2003 menyebutkan sebagai berikut"Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungankerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaantutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua)tahun berturut turut atau bukan karena keadaanmemaksa (force majeur) tetapi perusahaanmelakukan efisiensi, dengan ketentuanpekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uangpenghargaan
Register : 19-12-2012 — Putus : 23-07-2013 — Upload : 17-10-2013
Putusan PN AMBON Nomor 66/PID.TIPIKOR/2012/PN.AB Tanggal 23 Juli 2013 — HUSIN LA BIRU.
126 — 69
126 — 69
Dari sekian banyak pasal misalnya ditemukansuatu pasal yang mengatur perihal keadaan darurat atau force mayeur . Dalam pasal inidikatakan bahwa dalam keadaan darurat, prosedur pelelangan atau tender dapatdikecualikan dengan syarat harus mempeoleh izin dari pejabat yang berkompeten.
Register : 19-07-2018 — Putus : 20-08-2018 — Upload : 30-03-2019
Putusan PT AMBON Nomor 8/PID.SUS-TPK/2018/PT AMB Tanggal 20 Agustus 2018 — Ir. JOHN TANGKUMAN
185 — 87
185 — 87
Seharusnya, untuk kontrak dimaksud, kecuali kondisi force majeur, sudahselayaknya diputuskan dan tidak boleh dilanjutkan oleh penyedia jasa yangbersangkutan, Karena telah melewati batas toleransi. Sementara itu, dalamkenyataan kontrak tersebut tidak diputuskan. Dengan mengacu padapenjelasan di atas, pengenaan denda melebihi ketentuan (5%) harus tetapdilakukan oleh Pemerintah.
Putus : 09-01-2014 — Upload : 03-02-2014
Putusan PN KUPANG Nomor 47 / Pid. Sus / 2013 / PN.KPG Tanggal 9 Januari 2014 — JAMPUR SYPRIANUS, AMd.
65 — 67
65 — 67
Tiga Dara Manis) sebanyak 2 kali mengenaiketerlambatan pekerjaan;Bahwa benar Suplier meminta adakan perpanjangan 20 hari, tetapipekerjaan juga belum selesai seluruhnya;Bahwa benar yang didroping Aki basah, Aki yang didatangkan merekG Force;Bahwa benar yang ikut sertifikasi barang datang adalah Ketua TPK(Musa Baok), Fas.Teknik Kecamatan (Jampur Syprianus);Bahwa benar sempat datang barang, tetapi tidak layak karenamonocristal, sedangkan kalau dalam kontrak adalah jenis Polycristal,kemudian barang Dikembalikan
Register : 28-11-2019 — Putus : 09-06-2020 — Upload : 04-11-2020
Putusan PN BOGOR Nomor 210/Pdt.G/2019/PN Bgr Tanggal 9 Juni 2020 — Penggugat:
PT NIRO CERAMIC NASIONAL INDONESIA
Tergugat:
LOW PENG TEONG alias WILLIE LOW,
Turut Tergugat:
PT QUADRA DINAMIKA INTERNASIONAL
653 — 220
PT NIRO CERAMIC NASIONAL INDONESIA
Tergugat:
LOW PENG TEONG alias WILLIE LOW,
Turut Tergugat:
PT QUADRA DINAMIKA INTERNASIONAL
653 — 220
Karena itu, manakala tidak melaksanakan kewajibannyatersebut dan bukan karena keadaan memaksa (force majeur) maka dianggapHalaman 108 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.G/2019/PN Bgrmelakukan ingkar janji atau waprestasi. Dalam teori hukumnya ada empatbentuk ingkar janji yaitu:1. Debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan;2. Debitor terlambat memenuhi perikatan;3. Debitor keliru atau tidak pantas memenuhi perikatan;4.
Register : 19-10-2023 — Putus : 05-03-2024 — Upload : 18-03-2024
Putusan PN PADANG Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg Tanggal 5 Maret 2024 — Penuntut Umum:
AWILDA, SH,dkk
Terdakwa:
PUTRI RATNA SARI
191 — 158
AWILDA, SH,dkk
Terdakwa:
PUTRI RATNA SARI
191 — 158
td>
1 (satu) bundel asli SK tahun 2021;
1 (satu) lembar Asli Notulen Hasil Rapat tanggal 17 November 2021 pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera barat;
1 (satu) rangkap Asli Surat Keterangan Kejadian Lapangan (Force
Majeure) Ternak sapi Lokal Nomor : 117/EMIR-ADM/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021;
1 (satu) rangkap Asli Berita Acara Hasil Negosiasi pada hari Rabu Tanggal 17 November 2021 Nomor : 524.3/23/BAHN/DPKH-SB/2021;
2 (dua) rangkap Asli Berita Acara Hasil Negosiasi pada hari Rabu Tanggal 17 November 2021 Nomor : 524.3
Putus : 21-06-2017 — Upload : 01-03-2018Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 681 K/Pdt.Sus-PHI/2017
Tanggal 21 Juni 2017 — PT. LIMAN JAYA ANUGERAH VS 1. SUPRIYONO, DKK
93 — 149 — Berkekuatan Hukum TetapPengurus SerikatPekerja dan anggota Serikat Pekerja sebagaimana yang ditegaskan dalamPasal 164 ayat 3 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang KetenagaKerjaan.hal tersebut terbukti dengan dipanggilnya beberapa anggota yangdianggap masih baik untuk dipekerjakan kembali;Pasal 164 ayat 3 UU Nomor 13 tahun 2003Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2(dua)tahun berturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (force
Register : 13-01-2021 — Putus : 27-05-2021 — Upload : 09-06-2021Putusan PN MAMUJU Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam
Tanggal 27 Mei 2021 — Penuntut Umum:
1.HIDJAZ YUNUS,SH.MH
2.MUHAMMAD AKBAR, S.H.
Terdakwa:
MURNIANTO, SP
173 — 5702/SPK/KOPI SE/ROBUSTA MAMASA/VIII/2015, 036/SR/VIII/2015
- 3(tiga) lembar asli Surat PUSLITKOKA Jndonesia Jember NO.1232/X/2015 tanggal 04 Nopember 2015 perihal Keadaan memaksa (Force Majeure) .
- 1(satu) rangkap asli ADENDUM Surat perjanjian Kerja / Kontrak No.520/2204.a/DPPH-Set/XII/2015 tanggal 02 Desember 2015.
Register : 21-01-2016 — Putus : 13-06-2016 — Upload : 09-11-2016Putusan PN PADANG Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pdg
Tanggal 13 Juni 2016 — JONI AMIR, S.P., M.BA., M.M
130 — 25yang diterima oleh Endang Kusrianto.Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan Berita Acara Permintaan Keterangan(BAPK) terhadap pihakpihak terkait:Bahwa Kerugian Negara adalah berkurangnya kekayaan Negara ataubertambahnya kewajiban negara tanpa diimbangi dengan prestasi yang setara,yang disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum, penyalahgunaanwenangan/kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan ataukedudukan, kelalaian seseorang dan atau disebabkan keadaan diluarkemampuan manusia (force
Kerugian Negara adalah berkurangnyakekayaan Negara atau bertambahnya kewajiban negara tanpadiimbangi dengan prestasi yang setara, yang disebabkan oleh suatutindakan melawan hukum, penyalahgunaan wenangan/kesempatanatau. sarana yang ada pada seseorang karena jabatan ataukedudukan, kelalaian seseorang dan atau disebabkan keadaan diluarkemampuan manusia (force majore).Dalam konteks pasal 2 dan 3UndangUndang Nomor 31 Tahun 19999 jo UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi
Register : 27-01-2012 — Putus : 30-05-2012 — Upload : 04-02-2014Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 09/PID.SUS/2012/TIPIKOR.PN.TPI
Tanggal 30 Mei 2012 — - Mulyani (Terdakwa) - Zainur Arifin, SH (JPU)
94 — 31Hal ini bertentangan dengan kontrakNo. 04/SPPP/DPPTAN/IX/2009 tanggal 17 September 2009 pasal 5tentang jangka waktu pelaksanaan dan serah terima perstasi pekerjaan , Jangka waktu penyelsaian pekerjaan tersebut dalam ayat 2 pasal 5 initidak dapat dirubah oleh pihak kedua kecuali adanya keadaanmemaksa seperti yang di atur dalam pasal 13Dan bertentangan dengan kontrak Nomor : 04/SPPP/DPPTAN/IX/2009tanggal 17 September 2009 pasal 13 tentang kKeadaan memaksa (Force Majure ) ayat ( 1).Ayat 1 yang di maksud
TP Dan bertentangan dengan kontrak Nomor : 04/SPPP/DPPTAN/IX/2009tanggal 17 September 2009 pasal 13 tentang keadaan memaksa( Force Majure ) ayat ( 1).Ayat 1 yang di maksud dengan keadaan memaksa dalam perjanjian iniadalah peristiwa peristiwa yang berada diluar kemampuanpihak pertama dan pihak kedua yang dapat mempengaruhikinerja dan pelaksanaan kegiatan kedua belah pihak yaitu :a. bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, badai danbanjir)b. perang, Huru hara, pemberontakan, kerusuhan dankekacauan
Putus : 08-07-2015 — Upload : 19-08-2015Putusan PN SURABAYA Nomor 930 / Pdt.G / 2014 / PN. Sby.
Tanggal 8 Juli 2015 — ZT HOLDING PTE. LTD., melawan 1. PT BANK RESONA PERDANIA dkk
96 — 26Arbitration ; === 22222 2In the event of any dispute arising out of or in connection with this Agreement,including any question regarding its existence, validity or termination, such disputeshall be referred to and finally resolved by arbitration in Singapore in accordance withthe Arbitration Rules of the Singapore International Arbitration Centre (the SIACHalaman 27 dari 121 Perkara Nomor 930/Pdt.G/2014/PN.SBY2828Rules) for the time being in force, which SIAC Rules are deemed to be incorporatedby
Register : 15-04-2020 — Putus : 03-09-2020 — Upload : 25-09-2020Putusan PN AMBON Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 3 September 2020 — Penuntut Umum:
1.AHMAD BAGIR, SH
2.BOBBY VIRGO SETYA SAPUTRA, SH
3.WENY F. RELMASIRA, SH
4.TONNY ROMY LESNUSSA, SH
5.MANATCHE LASPI CHRISTANTO. S, SH
6.PRASETYA DJATI NUGRAHA, SH
7.JONES DIRK SAHETAPY
Terdakwa:
CUNDI, S.H., alias IBU NUNI
194 — 116Daerah dan dapat digunakan sampai dengantahapan berakhir tanpa adanya NPHD baru;4) Dalam hal sampai dengan berkhirnya seluruhtahapan pengawasan pemilinan Bupati dan wakil Bupatikabupaten Buru tahun 2017 masih terdapat sisa Danahibah, Pihak Kedua harus mengembalikan sisa DanaHibah kepada Pihak kesatu dengan cara disetor kerekening Kas Daerah Kabupaten Buru paling lambat 3( tiga ) bulan setelah selurun tahapan pengawasanPemilinan sesuai dengan Peraturan Perundangundangan.Pasal 8 : Keadaan Memaksa ( FORCE
MAJEURE )1) Keadaan kahar ( force majeure ) termasukkebakaran, ledakan, gempa bumi, topan, hujan badai,banjir, wabah dan bencana lainnya, makar, huru hara,Halaman 334 dari 850 Putusan Nomor 11/Pid.SusTPK/2020/PN Ambperang, perselisihan buruh, pemogokan, kebijakanpemerintah (moneter) yang berpengaruh langsung padapelaksanaan perjanjian ini;2) Tidak satupun atau pihak dikenai tanggug jawabuntuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian inisepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertundapelaksanaannya
oleh keadaan kahar ( force majeure).3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terjadinya keadaankahar, pihak yang terkena membuat atau menyampaikanpemberitahuan tertulis kepada pihak yang tidak terkenadengan menerangkan keadaan kahar tersebut danmemberikan perkiraan yang dapat dipercaya atas jangkawaktu. sejak keadaan kahar sampai pelaksanaandiharapkan terlaksana kembali.Pasal 9 : Penyelesaian PerselihanPasal 10:Pasal 11:1) Apabila dalam hal pelaksanaan perjanjian ini terjadiperselisihan atau perbedaan
Putus : 18-07-2017 — Upload : 14-11-2018Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2197 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 18 Juli 2017 — AGUNG SETIYONO, SH. Bin SUDARMANTO
56 — 37 — Berkekuatan Hukum TetapNomor 2197 K/Pid.Sus/2016Keuangan Negara, khususnya UndangUndang Nomor 1Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, menuangkandalam suatu definisi yang berupa berkurangnya aset /kekayaan Negara karena suatu perobuatan melanggar /melawan hukum, lalai, ataupun karena force majeur. Kerugianyang diderita oleh Negara dalam perannya selaku otoritasakan memiliki dampak langsung yang sangat luas, yaitukepada rakyat apalagi sifat bantuan keuangan partai politiksendiri berdasarkan keterangan Ahli DR.
Register : 21-07-2009 — Putus : 03-11-2009 — Upload : 24-06-2015Putusan PN BATURAJA Nomor 461/PID.B/2009/PN.Bta
Tanggal 3 Nopember 2009 — - SAMSUL FUAD Bin H. BERLIAN - HARMAIN, SKM Bin M. ROMLI - MAT SARIM, SKM Bin A. HAKIM
88 — 6Perpanjangan waktu pelaksanaan tidak diperkenankan kecualiterjadi Force Majueref. Penyerahan barang yang dianggap sah apabila dapat dibuktikandengan suatu Berita Acara Penerimaan/pemeriksaan Barang yangdibuat dan ditandatangani oleh panitia penerima barang yangditunjuk oleh pihak pertama.g.
Putus : 10-08-2011 — Upload : 17-07-2013Putusan PN SURABAYA Nomor 3433/PID.B/2010/PN.SBY
Tanggal 10 Agustus 2011 —
79 — 28Sedangkan berdasarkan PedomanPengelolaan Bidang Investigasi yang diterbitkan oleh Deputi147Bidang Investigasi BPKP pada tahun 2005, yang dimaksuddengan Kerugian Negara adalah berkurangnya kekayaanNegara yang disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum,penyalahgunaan wewenang / kesempatan atau sarana yang adapada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaianseseorang dan atau disebabkan oleh keadaan di luarkemampuan manusia ( force majeur) ;Bahwa atas kerugian Negara tersebut menurut saksi dalamaudit
Register : 03-11-2015 — Putus : 10-12-2015 — Upload : 30-05-2016Putusan PT JAKARTA Nomor 37/PID/TPK /2015/PT.DKI
Tanggal 10 Desember 2015 — WARYONO KARNO
435 — 2441: 9YP142303, Kapasitas: 500 GB,Pengguna: Muhammad Nasrudin; 208.1 (satu) buah Hardisk, Ukuran: 3.5 Inch, Jenis: SATA, Merk: Seagate, Model:STS00DMO002, S/N: Z2AGTRAX, P/N: 1BD142302, Kapasitas: 500 GB,Pengguna: Mochamad Riza; 209.1 (satu) buah Hardisk, Ukuran: 2.5 Inch, Jenis: SATA, Merk: Western Digital,Model: WD3200BEKT60V5T1, S/N: WXH1A10T0684, P/N: 499053002,Kapasitas: 320 GB, Pengguna: Tamsul Lubis; 210.1 (satu) buah Hardisk, Warna: hitam, Ukuran: 2.5 Inch, Jenis: SSD, Merk:Corsair, Model: Force
: 9YP142303, Kapasitas: 500 GB, Pengguna:Muhammad Nasrudin; 208.1 (satu) buah Hardisk, Ukuran: 3.5 Inch, Jenis: SATA, Merk: Seagate, Model:STS00DMO002, S/N: Z2AGTRAX, P/N: 1BD142302, Kapasitas: 500 GB, Pengguna:Mochamad Riza; 209.1 (satu) buah Hardisk, Ukuran: 2.5 Inch, Jenis: SATA, Merk: Western Digital, Model:WD3200BEKT60V5T1, S/N: WXH1A10T0684, P/N: 499053002, Kapasitas: 320GB, Pengguna: Tamsul Lubis; 210.1 (satu) buah Hardisk, Warna: hitam, Ukuran: 2.5 Inch, Jenis: SSD, Merk: Corsair,Model: Force
9YP142303, Kapasitas: 500 GB,Pengguna: Muhammad Nasrudin; 208.1 (satu) buah Hardisk, Ukuran: 3.5 Inch, Jenis: SATA, Merk: Seagate, Model:STS500DMO002, S/N: Z2AGTRAX, P/N: 1BD142302, Kapasitas: 500 GB,Pengguna: Mochamad Riza; 209.1 (satu) buah Hardisk, Ukuran: 2.5 Inch, Jenis: SATA, Merk: Western Digital,Model: WD3200BEKT60V5T1, S/N: WXH1A10T0684, P/N: 499053002,Kapasitas: 320 GB, Pengguna: Tamsul Lubis; 210.1 (satu) buah Hardisk, Warna: hitam, Ukuran: 2.5 Inch, Jenis: SSD, Merk:Corsair, Model: Force
Register : 30-11-2014 — Putus : 16-12-2015 — Upload : 08-11-2016Putusan PN AMBON Nomor 17/Pid.SUS/TPK /2015/PN.Amb
Tanggal 16 Desember 2015 — HENDRY DWI PRABOWO, S.IP
116 — 190sehinggadibuatkan addendum terhadap kontrak pekerjaan pengadaan buku tahun2010 yang menurunkan nilai volume buku tanpa mengurangi nilai kontrakpekerjaan.Terhadap addendum tersebut Majelis Hakim sependapatdengan Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :1) Terdakwa mengajukan permohonan addendum dengan alasanpenawaran yang diajukan terdakwa berbeda dengan kontrak.Menurut ahli KILAT, SE, bahwa dalam pengadaan barang/jasahanya ada dua alasan untuk melakukan addendum terhadapkontrak, yaitu apabila terdapat force
Register : 14-05-2018 — Putus : 21-02-2019 — Upload : 21-05-2019Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 152/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 21 Februari 2019 — Penggugat:
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED
Tergugat:
ADAM ABDURACHMAN. DKK
270 — 47nilai Kompensasinya.Bahwa tuntutan Penggugat untuk memutus hubungan kerja dengan ParaTergugat atas aksi korporasi bernama INTEGRASI dengan Bank EkonomiRaharja, sebagaimana ditegaskan oleh Penggugat di dalam surat gugatannyaadalah berdasarkan ketentuan pasal 164 ayat (3) UU Ketenagakerjaan No. 13tahun 2003 :Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2(dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (force
Register : 21-10-2015 — Putus : 27-01-2016 — Upload : 12-02-2016Putusan PN DENPASAR Nomor 40 /Pid.Sus.TPK /2015/PN Dps.
Tanggal 27 Januari 2016 — NI WAYAN RUSNADI, dk.
117 — 69Deposito/ Surat Simpanan Berjangka No.54/ D/ LPD/ KERTA/ 2010 tanggal 13 Nopember 2010 yang di dalamnyamenjelaskan kalau saksi I KETUT KURNIAWAN mempunyai uang depositosejumlah Rp. 90.000.000, (sembilan puluh juta rupiah), selain itu saksi I KETUTKURNIAWAN juga melakukan penambahan hutang tanpa seyin dansepengetahuan Bendesa Kerta yakni pinjam uang ke LPD Telepod, sejumlah Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah) tanpa sepengetahuan pihak Bendesa Kerta,serta pembelian 2 (dua) buah sepeda motor Yamaha Force