Menyatakan batal demi hukum surat keterangan ganti kerugian Nomor241/TR/2001 tanggal 7 Februari 2001, tertulis atas nama MANAEKPANJAITAN, luas tanah 3.000 m2Halaman 30 Putusan Nomor 208/PDT/2017/PT PBR.7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa sebesar Rp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah) untuk setiap harinya pada PenggugatRekonvensi lalai Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan keputusan yangtelah berkekuatan hukum tetap sampai keputusan ini dapat dilaksanakan;8.

Bahwa, Tergugat II mendapatkan, menguasai, memiliki objek sengketaadalah telah di beli dari Tergugat , secara resmi dan telah di AJB kan, dan sejaktahun 2016 telah digarap dirawat dipelihara serta membayar kewajiban Pajak olehTergugat Il, akan tetapi beberapa bulan kemudian pada tahun 2017 Penggugatmelaporkan Tergugat , kepada pihak Kepolisian Polres Majalengka, sehinggaTergugat Il menjadi terombang ambing, ke bawabawa urusan sampai dengansekarang, dari mulai sidang perkara Pidana dalam perkara Nomor241

Sertifikat Hak Tanggungan No.821/2015 tanggal 04 November2015, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kota Bnjai diberi tanda buktiPK4;Fotocopy = sertifikat Tanda Bukti Hak Nomor 652 tanggal 10 Desember2012, yang dikeluarkan oleh Badan Kantor pertanahan Kota Binjai diberitanda bukti PK.5;Fotocopy Surat Peringatan tertanggal O02 Agustus 2016 Nomor209/SP/BPRML/VIIV2016, yang dikeluarkan PT.Bank Perkreditan RakyatMilala diberi tanda bukti PK6;Fotocopy Surat Peringatan Il tertanggal 16 Agustus 2016 Nomor241

Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, tanggal 22 Juni 2016, Nomor241/Pen.Pid/2016/PN.Bjb, sejak tanggal 7 Juli 2016 sampai dengan 4 September2016;Terdakwa Il ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan dariKepolisian Resort Banjarbaru, Nomor SP.Kap/46/IV/2016/Reskrim, tertanggal 7April 2016;Terdakwa Il telah di tahan berdasarkan Surat Perintah / PenetapanPenahanan :1.Penyidik, tanggal 8 April 2016, Nomor SP.Han/46/IV/2016/Reskrim, Nomorsejak tanggal 8 April 2015 sampai dengan 27 April

Foto Copy Berita acara Hasil pelelangan (BAHP) Nomor241.BRG/POKJA IV/ULPPS/VII2012 tanggal 17 Juli 2012;19. Foto Copy Berita acara pembukaan dokumen penawaran Nomor :253.BRG/POKJA IV/ULPPS/VIII2012 tanggal 9 Agustus 2012;20. Foto Copy Berita acara evaluasi penawaran Nomor : 254.,BRG/POKJAIV/ULPPS/VIII2012 tanggal 13 Agustus 2012;21. Foto Copy Berita acara Hasil pelelangan (BAHP) Nomor255.BRG/POKJA IV/ULPPS/VIII2012 tanggal 13 Agustus 2012;22.

kegiatan/pasal dan ProyekAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001, terdiridari 11 halaman (telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telahsesuai dengan aslinya) ;.Photo copy Surat Keputusan Bupati Lumajnag, Nomor : 3/R/SKO/I/2001tentang Otoritas Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 2001 besertalampirannya, terdiri dari 4 halaman (tidak ada aslinya tapi telahdicocokkan dengan photo copy dan ternyata telah sesuai dengan photocopynya) ;12.Photo copy surat Keputusan Bupati Lumajang, Nomor241

i oleh Penasihat Hukum MUNAWAR RAHIM,S.Hberdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor: 241/Pid.Sus/2018/PN SagTanggal 13 Agustus 2018 ;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor241/Pid.Sus/2018/PN Sag tanggal 7 Agustus 2018 tentang penunjukanMajelis Hakim ; Penetapan Majelis Hakim Nomor 241/Pid.Sus/2018/PN Sag tanggal 7Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang ; Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelan mendengar keterangan Saksisaksi

KabupatenBima (Fotokopi sesuai dengan aslinya);Dukungan masyarakat terhadap kegiatanperkebunan kayu putih yang dilaksanakanoleh PT.Sanggaragro Karyapersada di DesaOi Katupa dan kawinda Toi Kec.Tambora, NTB(Fotokopi sesuai dengan aslinya);Surat Kementerian Agraria dan TataRuang/BPN No.1550/23.3700/1012517tanggal 5 april 2017 perihal penertibantanah terlantar (Fotokopi dari Fotokopi);Surat Somasi tanggal Nomor 176/SAKPEKS/VIII/2016 tanggal 15 Agustus 2016(Fotokopi dari Fotokopi);Surat Somasi kedua tanggal Nomor241

Dan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor241 tahun 2003 tentang penjabaran kegiatan dan proyek anggaranpendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2003;Bahwa selanjutnya perbuatan Terdakwa Ivo J Ratuanak, BA dan 34Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara periode tahun 19992004yang menerima pembayaran panjar dana asuransi sebelum Perda Nomor :3 Tahun 2003 Tentang APBD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2003disahkan merupakan perbuatan yang menyimpang dari ketentuan Pasal 49ayat (1) KEPUTUSAN MENTERI

,SH PenasihatHukum, berkantor di Jalan Hotel Grand Elty Lt 2 Ruang Office 2&3 JalanPahlawan No 01 Tenggarong Kutai Kartanegara, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor 248/SK/DITAS/V/2021 tanggal 07 Mei 2021;Pengadilan Negeri tersebut;Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2021/PN TrgSetelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor241/Pid.Sus/2021/PN Trg tanggal 4 Mei 2021 tentang penunjukan MajelisHakim;Penetapan Majelis Hakim Nomor 241/Pid.Sus/2021/PN Trg tanggal 4 Mei2021 tentang

Dan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor241 tahun 2003 tentang penjabaran kegiatan dan proyek anggaranpendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2003; Bahwa selanjutnya perbuatan Terdakwa Yoseph Uli Rahail dan 34Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara 19992004 yang menerimapembayaran panjar dana asuransi sebelum Perda Nomor : 3 Tahun 2003Tentang APBD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2003 disahkanmerupakan perbuatan yang menyimpang dari ketentuan Pasal 49 ayat (1)Hal. 10 dari 43 hal. Put.

;6.18 Sertifikat Hak Milik Nomor 4266/Sukaharja/2000 atas nama Marfuahyang diterbitkan pada tanggal 28 Juli 2000 dengan Surat Ukur Nomor241 tanggal 24 Desember 1999 seluas 943 m?;6.19 Sertifikat Hak Milik Nomor 4268/Sukaharja/2000 atas nama Yusianayang diterbitkan pada tanggal 28 Juli 2000 dengan Surat Ukur Nomor243 tanggal 24 Desember 1999 seluas 474 m?

seperti tersebut diatas maka Majelis Hakim akanakan mempertimbangkan halhal yang berkaitan dengan penjatuhan pidanaterhadap tindak pidana yang dilakukan lagi oleh Terdakwa tersebut;Menimbang, bahwa selama persidangan terhadap terdakwa FAISAL BinUSMAN tidak dilakukan penahanan dikarenakan terdakwa sudah dijatuhihukaman pidana Mati dalam perkara pidana nomor:56/Pid.Sus/2020/Pn.Dpkyang kemudian Terdakwa mengajukan upaya hukum Banding yang kemudiandiputus oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan putusan nomor241

BuktiP 1 : Foto Copy Surat Keputusan Nomor241.E2/KPTS/MPWPP/JBR/VI/2018 Ditetapkan diBandung pada Tanggal, 08 Juni 2018;2. BuktiP2 : Foto Copy Keputusan Pembekuan PAC SukmajayaNomor : 01/B/KPTS/P/MPC.PP/DPK/IV/2019Tertanggal, 30 April 2019 ;3. Bukti P 3 : Foto Copy Keberatan Hasil Musyawarah Cabang(MUSCAB) VI Pemuda Pancasila Kota Depok Nomor :050/B5/MPCPP/DPK/VII/2019;4.

tanggal 9 April 1980 (foto copy sesuai denganGUSTIN Ysa) jeer rere ree renBuktiP10dp : Foto copy Sertipikat Hak Guna BangunanNomor : 17, tanggal 28 Juni 1977, Kavling No. 31(foto copy sesuai dengan aslinya) ;BuktiP10dq : Foto copy Sertipikat Hak Guna BangunanNomor : 25, tanggal 28 Juni 1977, Kavling No. 97(foto copy sesuai dengan aslinya) ;BuktiP10dr : Foto copy Peta Bidang Tanah Nomor :305/2006, tanggal 13 Juni 2006 (foto copy sesuaidengan@SIIMYa) j ~~~ ===BuktiP10ds : Foto copy Gambar Ikhtisar Nomor241

Putusan Nomor : 43/G/2015/PTUNBDG berikut;DALAM POKOKPERK A RA nn nanan nnn eeeMenimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan dan repliknyamohon agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah danmencabut objek sengketa aquo dengan dasar / alasan yang padapokoknya adalah sebagaiberikut : 22 nen nn nnn n nn nnn nen nnn n nn nn nc nn nnne Bahwa Penggugat adalah Pemegang Hak Atas Tanah seluas +102.366 M2, dengan bukti berupa Sertipikat Tanah dan SuratIzin Menggarap (SIM) sesuai dengan gambar situasi Nomor241

Bahwa berdasarkan kewenangan yang diperolehberdasarkan Pasal 6 UUHT, Tergugat melalui surat Nomor241/PDGPIMI/IV/2019 tanggal 26 April 2019 mengajukanpermohonan lelang atas objek perkara a quo kepada Tergugat II;5.6.

harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akanditentukan dalam amar putusan ini;DALAM REKONPENSIMenimbang, bahwa segala halhal yang telah diuraikan dalammempertimbangkan Konvensi merupakan kesatuan yang utuh dan secara mutatismutandis dianggap turut dipertimbangkan pula dalam Rekonvensi ini ;Menimbang, bahwa Pembatah Rekonpensi/Terbantah Konpensi padapokoknya mendalilkan bahwa penjualan Obyek Sengketa oleh Terbantah llKonpensi kepada Turut Terbantah Konpensi dengan Akta Jual Beli Nomor241

BuktiT12 Foto Copy dari sesuai salinan Putusan Nomor241/Pid.B/2017/PN.Mjl;Menimbang, bahwa suratsurat bukti dari Penggugat yang diberi tandaT.lL s/d T.l2 suratsurat bukti tersebut telah dilegalisir dan dan telah puladirekatkan meterai secukupnya, sehingga surat bukti tersebut dapat diterimasebagai alat bukti yang sah dipersidangan.;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil bantahannya, TergugatIl telah mengajukan surat bukti berupa:1.

Pertimbangan JudexFacti di atas telah mengabaikan faktafakta antara lain:Fakta yang terjadi adalah Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasimengusai tanah sengketa berikut bangunan di atasnya sejaktanggal 27 Oktober 1994 berdasar pada Risalah Lelang Nomor241/19941995 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1386/KelurahanBesusu atas nama Ferry Tansil.

Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor241/Pdt.G/2015/PA.Kis tanggal 14 September 2015 yang telah berkekuatanhukum tetap. Fotokopi tersebut telah dinazagelen dan telah disesuaikandengan aslinya dan ternyata cocok. Oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;9. Fotokopi Akta Cerai nomor: 66/AC/2002/PA.Kis atas nama Penggugat(Penggugat) dan Tergugat (Tergugat), yang dikeluarkan oleh PaniteraPengadilan Agama Kisaran tanggal 8 Mei 2002.

Bahwa para pihak dalam gugat balik (rekonvensi) yang diajukanPenggugat adalah sama dengan pihak yang berpekara dalam perkara nomor241/Pdt.G/2015/PA. Kis;3. Bahwa adapun obyekobyek yang diperkarakan dalam gugat balik(rekonvensi), persis sama dengan obyekobyek yang pernah diperkarakandalam perkara nomor 241/Pdt.G/2015/PA. Kis.

;Adapun pihakpihak yang berperkara dimaksud adalah Tergugat (i.c.Penggugat/semula Tergugat, dan dalam perkara nomor241/Pdt.G/2015/PA. Kis berkedudukan sebagai PenggugatKonvensi/Tergugat Rekonvensi) dan Penggugat (i.c.