No.32/PID/2017/PT.PLG.) buah baju kaos warna hitam;satu) buah taplak meja warna putih motif bunga;)satu) buah celana pendek warna kuning;satu) buah baju kaos warna hijau bertuliskan Fly emirates;satu) buah baju seragam sekolah;satu) buah baju kaos coklat bertuliskan Air force war mines;buah kain warna hijau tua motif batik;satu) buah kaos warna merah;satu) buah kaos warna biru langit; 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda;((((((satu) buah celana kaos coklat bertuliskan Air force war mines;(

No.32/PID/2017/PT.PLG.4. 1 (satu) buah baju kaos warna hijau bertuliskan Fly emirates; 1 (satu) buah baju seragam sekolah; 1 (satu) buah baju kaos coklat bertuliskan Air force war mines; 1 (satu) buah celana kaos coklat bertuliskan Air force war mines;(satu)(satu)(satu)(satu) 1 (satu) buah kain warna hijau tua motif batik; 1 (satu) buah kaos warna merah; 1 (satu) buah kaos warna biru langit; 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda; 1 (satu) buah bra/BH warna ungu; 1 (satu) buah kaos warna orange

No.32/PID/2017/PT.PLG. 1 (satu) buah taplak meja warna putih motif bunga; 1 (satu) buah spanduk undian mie sedap; 1 (satu) buah banner warna kuning bertuliskan Warung Bakso Ojo Lali/MasGi Lahat;1 (satu) buah baju tidur warna putih bergambar kartun;1 (satu) buah celana pendek warna kuning;1 (satu) buah baju kaos warna hijau bertuliskan Fly emirates;1 (satu) buah baju seragam sekolah;1 (satu) buah baju kaos coklat bertuliskan Air force war mines;1 (satu) buah kain warna hijau tua motif batik;1 (satu

) buah kaos warna merah;1 (satu) buah kaos warna biru langit;((((((satu) buah celana kaos coklat bertuliskan Air force war mines;((((satu) buah celana dalam warna merah muda;()))))))))) 1 (satu) buah bra/BH warna ungu;1 (satu) buah kaos warna orange bertuliskan Adidas;Dikembalikan pada adik Korban yaitu Saksi Giyanto Bin Giman;1 (satu) bilan senjata tajam jenis parang gagang terbuat dari kayu lengkapdengan sarungnya berwarna coklat tua dengan panjang sekitar 60 cm;1 (satu) bilah senjata tajam jenis

Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadapTerdakwa, yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut : e Bahwa pada hari Selasa, tanggal 14 Pebruari 2012 sekitar jam 19.30 Wita, di desaAmbawang Rt.11 Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, Terdakwa danSdr.SANI telah mengambil 1 (satu) buah sepeda motor jenis Yamaha Mio warnahijau No.Pol.DA.6922 LL yang berada diteras rumah seseorang yang tidakterdakwakenal; e Bahwa pada saat terdakwa jalan berboncengan dengan Sdr.SANI dengan sepedamotor Force

SANI sudah ada niat melakukan pencurian tersebut ;e Bahwa awal mulannya terdakwa jalan berboncengan dengan Sdr.SANI dengansepeda motor Force One milik terdakwa , kemudian melihat sepeda motor parkir diteras rumah, setelah terdakwa dan Sdr.SANI berhenti, selanjutnya SdrSANImengambil sepeda motor tersebut, sedangkan terdakwa menunggu diatas sepeda motor;e Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut, kemudian didorong olehSdr.SANI, kemudian diserahkan kepada terdakwa untuk tukar sepeda motor

SANImengendarai sepeda motor Force One milik Terdakwa ; Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Unsur Dilakukan Oleh Dua OrangAtau Lebih Dengan Bersekutu telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum yaituPasal 363 Ayat (1) ke4 KUHP tersebut telah berhasil dibuktikan seluruhnya, sedangkanmenurut pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, tidak ditemukan adanya alasanPembenar terhadap perbuatan Terdakwa tersebut dan juga tidak ditemukan

menempatkannya pada suatutempat di lokasi proyek JITUT sebelum diserahkan pada KepalaBidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan KehutananKabupaten Bogor selaku Kuasa Pengguna Barang, sesuai denganSurat Perjanjian Pengadaan Barang Nomor : 027.1/1927/AdmPBJ/Tan.Pgn/VII/2009 dalam Pasal 5 ;Bahwa benar alasan Terdakwa tidak dapat menyediakan bahanmaterial sampai di lokasi karena kendala di lapangan yaitu jauhnyalokasi dan keadaan jalan yang tidak memungkinkan tidak dapatdigolongkan sebagai keadaan kahar (force

majeure) sesuai dalamPasal 8 Surat Perjanjian Pengadaan Barang Nomor : 027.1/1927/AdmPBJ/Tan.Pgn/VII/2009 yang menggolongkan keadaan kaharadalah :Peperangan;Kerusuhan;Revolusi;Bencana alam, banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanahlongsor, wabah penyakit dan angin topan;Pemogokan;Kebakaran;Gangguan industri;Dalam hal ini Hakim telah tidak mendasarkan pada segala sesuatuyang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan, karena hanyamempertimbangkan dari keterangan Terdakwa sendiri, tanpaHal.

No.562 K/Pid.Sus/2013Surat Perjanjian Pengadaan Barang Nomor : 027.1/1927/AdmPBJ/Tan.Pgn/VII/2009 dalam Pasal 5 ; Bahwa benar alasan Terdakwa tidak dapat menyediakan bahanmaterial sampai di lokasi karena kendala di lapangan yaitu jauhnyalokasi dan keadaan jalan yang tidak memungkinkan tidak dapatdigolongkan sebagai keadaan kahar (force majeure) sesuai dalamPasal 8 Surat Perjanjian Pengadaan Barang Nomor : 027.1/1927/AdmPBJ/Tan.Pgn/VII/2009 yang menggolongkan keadaan kahar adalah :Peperangan;Kerusuhan

bulan;

Keadaan perekonomian Penggugat yang sedangtidak stabil bukanlah masuk kedalam kondisi atau keadaan memaksa(Force Majeure) yang dapat dijadikan alasan atau dasar untuk menundakewajiban.

Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi, akan tetapiberdasarkan informasi dari pihak Mediator pihak Tergugat tidak memberikantanggapan sama sekali ;Bahwa PHK yang telah dijatuhnkan oleh Tergugat kepada Penggugat tidaksesuai dengan peraturan yang berlaku terutama Pasal 164 (3) UndangUndang Nomor 13/2003 yang berbunyi "Pengusaha dapat melakukanpemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/oburuh karena perusahaantutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut turut ataubukan karena keadaan memaksa (force

Force; 1 (satu) buah rakitan alat pengatur atau memperbesar/memperkecil aru listrik dari beterai aki terdiri dari kumparan kabel tembaga, condenser dan platina yang ditempel dipapan kayu; 1 (satu) kilogram ikan jenis gabus, sepat dan pepuyu; Dirampas untuk dimusnahkan;6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Force;e 1 (satu) buah rakitan alat pengatur atau memperbesar/memperkecil arulistrik dari beterai aki terdiri dari kumparan kabel tembaga, condenserdan platina yang ditempel dipapan kayu;e 1 (satu) kilogram ikan jenis gabus, sepat dan pepuyu;Dirampas untuk dimusnahkan;4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,(dua ribu rupiah) ;Telah mendengar pembelaan dari terdakwa secara lisan yang pada pokoknyamohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seringanringannya

Force;1 (satu) buah rakitan alat pengatur atau memperbesar/memperkecil aru listrik daribeterai aki terdiri dari kumparan kabel tembaga, condenser dan platina yangditempel dipapan kayu;1 (satu) kilogram ikan jenis gabus, sepat dan pepuyu ;Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukumdan dipersidangan telah ditunjukkan kepada terdakwa dan para saksi, ternyata merekamengenal dan membenarkannya sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah dalamperkara ini ;Menimbang, bahwa

Force;1 (satu) buah rakitan alat pengatur atau memperbesar/memperkecil aru listrik daribeterai aki terdiri dari kumparan kabel tembaga, condenser dan platina yangditempel dipapan kayu;1 (satu) kilogram ikan jenis gabus, sepat dan pepuyu;Dirampas untuk dimusnahkan;Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500, (duaribu lima ratus rupiah) ;Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim PengadilanNegeri Marabahan pada Hari KAMIS tanggal 09 JULI 2015 oleh kami : WA

di Pembaca Menulis Jawa Pos tanggal 9 maret 2016,(vide P37); Surat Somasi Ill Penggugat kepada Kepala Satpol PP Kota Surabaya tanggal18 maret 2016, (vide P38) yang tersebut merupakan suatu rangkaian peristiwa hukum danbersesuaian dengan Legal Standing surat pengaduan yang merupakan Hak SubyektifPenggugat kepada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang tanggal 9 Maret2015 sebagai bentuk somasi terhadap Wanprestasi bukan keadaan memaksa (tidak dalamkeadaan overmacht atau tidak dalam keadaan force

atas pelanggaran ljin MendirikanBangunan (IMB) yang sudah final, sah dan mengikat sebelum pelaksanaan suratBANTIB (bukti T14, T18, T19) dengan cara menundanunda pelaksanaanperikatan (pembongkaran) untuk membahas yang bukan kewenangannya yangmerupakan kewenangan Kepala Dinas PU CKTR Kota Surabaya yang sudahSELESAI dilaksanakan dan sudah diterbitkan surat BANTIB, bukti P13, P14, P15,P16, P17, P18a, P18b, P21a, P21b, dan bukan keadaan memaksa (tidakdalam keadaan overmacht atau tidak dalam keadaan force

Bangunan YANG TELAH DIAKUIoleh Tergugat TERBUKTI telah diterbitkan surat perintah pembongkaran dariTergugat Nomor : 800 / 4904 / 436.8 / 2015 ter tanggal 19 Juni 2015 dan sudahdibacakan di lokasipembongkaran pada tanggal 25 Juni 2015 dihadapanmuspika lengkap dan masyarakat oleh Penyidik PNS Satpol PP Kota Surabaya.Tergugat dengan hak dan kewenangannya yang sudah diatur dalam undangundang menjadi pelaku tunggal Wanprestasi bukan keadaan memaksa (tidak dalamkeadaan overmacht atau tidak dalam keadaan force

final, sah dan mengikat yaitu membahas Hak Subyektif Penggugat yang merupakanLegal Standing Penggugat sebelum pelaksanaan surat BANTIB dengan cara menundanunda pelaksanaan perikatan (pembongkaran) untuk membahas yang bukankewenangannya yang merupakan kewenangan Kepala Dinas PU CKTR Kota Surabaya yangsudah SELESAI dilaksanakan dan sudah diterbitkan surat BANTIB, bukti P13, P14, P15,P16, P17, P18a, P18b, P21a, P21b, dan bukan keadaan memaksa (tidak dalamkeadaan overmacht atau tidak dalam keadaan force

surat BANTIB sebagai Perikatan tentang pembongkaran bangunan ataspelanggaran jin Mendirikan Bangunan (IMB) yang sudah final, sah dan mengikat yaitumembahas Hak Subyektif Penggugat yang merupakan Legal Standing Penggugatsebelum pelaksanaan surat BANTIB dan adanya Unsur Salah Tergugat Pasal 1916 ayat(1) KUHPerdataDasar hukum bukan keadaan memaksa (tidak dalam keadaan overmacht atau tidak dalamkeadaan force majeur) (vide Pasal 1244, Pasal 1245, Pasal 1916 ayat (1) KUHPerdata)sengaja telah melakukan

Up Nomor Polisi : 3603Ill yang telah terbakar;e 1 (Satu) unit kendaraan sepeda motor Dinas Sat Lantas merk YamahaScorpio Nomor Polisi : 3637IIIl yang telah terbakar;e 1 (Satu) unit kendaraan sepeda motor Dinas Sat Lantas merk YamahaScorpio Nomor Polisi : 3641III yang telah terbakar;e 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi BA 3599 JPyang telah terbakar;e 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Nomor Polisi BA 5679 GTyang telah terbakar;e 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Force

Kijang Pick Up Nomor Polisi : 3603Ill yang telah terbakar;1 (Satu) unit kendaraan sepeda motor Dinas Sat Lantas merk YamahaScorpio Nomor Polisi : 3637IIIl yang telah terbakar;1 (Satu) unit kendaraan sepeda motor Dinas Sat Lantas merk YamahaScorpio Nomor Polisi : 3641III yang telah terbakar;1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi BA 3599 JPyang telah terbakar;1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Nomor Polisi BA 5679 GTyang telah terbakar;1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Force

Kijang Pick Up Nomor Polisi : 3603Ill yang telah terbakar;1 (Satu) unit kendaraan sepeda motor Dinas Sat Lantas merk YamahaScorpio Nomor Polisi : 3637IIIl yang telah terbakar;1 (Satu) unit kendaraan sepeda motor Dinas Sat Lantas merk YamahaScorpio Nomor Polisi : 3641IIIl yang telah terbakar;1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi BA 3599 JPyang telah terbakar;1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Nomor Polisi BA 5679 GTyang telah terbakar;1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Force

PAMA PERSADA NUSANTARA melalui saksi SRI MULYONO Bin HADI WIYONO;

• 1 (satu) unit sepeda motor jenis YAMAHA Force Z warna hitam dalam keadaan pretelan tanpa nomor polisi;
• 1 (satu) unit sepeda motor jenis HONDA Supra Fitwarna hitam dengan nomor Polisi DA 5686 HL;

Dikembalikan kepada terdakwa SURIPTO ALs ARIP Bin Alm MUNAJIT;

• 1 (satu) buah mesin genset merk Honda warna hitam;
• 1 (satu) buah mesin gurinda lengkap dengan mata gurinda

Menetapkan barang bukti berupa :e 10 (Sepuluh) Batang potongan besi jenis besi pipa.e 5 (lima) lembar potongan besi jenis besi plat.e 5 (lima) Batang potongan besi jenis besi siku.Dikembalikan kepada PT.PAMA PERSADA NUSANTARA melalui saksi SRIMULYONO Bin HADI WIYONO.e 1 (satu) unit sepeda motor jenis YAMAHA Force Z warna hitam dalamkeadaan pretelan tanpa nomor Polisi.e 1 (Satu) unit sepeda motor jenis HONDA Supra Fit warna hitam dengannomor Polisi DA 5686 HL.Dikembalikan kepada terdakwa SURIPTO Als

buktiberupa :e 10 (sepuluh) Batang potongan besi jenis besi pipa.5 (lima) lembar potongan besi jenis besi plat.5 (lima) Batang potongan besi jenis besi siku.1 (Satu) buah mesin genset merk HONDA warna hitam.1 (Satu) buah mesin gurinda lengkap dengan mata gurinda pemotong merkTOSITA warna kombinasi merah hitam.Kabel listrik tembaga warna kombinasi merah putih bening dengan panjangkurang lebin 11 (Sebelas) Meter yang sudah dirakit dengan stop kontakwarna putih.1(satu) unit sepeda motor jenis YAMAHA Force

kepadanya akan dibebankanbiaya perkara;Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan dipertimbangkan sebagaiberikut : 10 (sepuluh) Batang potongan besi jenis besi pipa.22v5 (lima) lembar potongan besi jenis besi plat.v5 (lima) Batang potongan besi jenis besi siku.Menimbang bahwa oleh karena barang bukti tersebut diakui kepemilikannyaoleh PT Pama P Nusantara maka sudah sepatutnya dikembalikan kepadaPT.PAMA PERSADA NUSANTARA melalui saksi SRI MULYONO Bin HADIWIYONO. 1 (satu) unit sepeda motor jenis YAMAHA Force

Menetapkan barang bukti berupa :Y 10 (sepuluh) Batang potongan besi jenis besi pipa.v5 (lima) lembar potongan besi jenis besi plat.v 5 (lima) Batang potongan besi jenis besi siku.Dikembalikan kepada PT.PAMA PERSADA NUSANTARA melalui saksi SRIMULYONO Bin HADI WIYONO.v 1 (satu) unit sepeda motor jenis YAMAHA Force Z warna hitam dalamkeadaan pretelan tanpa nomor Polisi. 1 (satu) unit sepeda motor jenis HONDA Supra Fit warna hitam dengannomor Polisi DA 5686 HL.Dikembalikan kepada terdakwa SURIPTO Als

Nomor 354 K/Pdt.SusPHI/2017tahun terakhir, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (1) UUNomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang secara lengkapberbunyi:Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/ouruh karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaanmengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun, ataukeadaan memaksa (force majeur), dengan ketentuan pekerja/ouruh berhakatas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2)uang penghargaan

pertimbangannya dapat kami kutip sebagai berikut:Menimbang bahwa Majelis Hakim bersandar pada Pasal 164 UndangUndang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan... dari faktapersidangan ternyata Para Tergugat tidak ada membuktikan keadaanforce majeur atau mengalami kerugian secara terus menerus selama 5(lima) tahun terakhir, padahal undangundang memerintahkan harusdibuktikan oleh Majelis Hakim disidang juga telah menyarankan untukmembuktikannya, namun para tergugat tidak mengajukan buktitentang keadaan force

majeur tersebut, Para Tergugat menyatakan halitu telah tertuang dalam berita acara pemeriksaan mediator;Menimbang bahwa menurut hemat Majelis Hakim, hal yang tertuangdalam berita acara pemeriksaan mediator bukan merupakanpembuktian force majeur atau mengalami kerugian secara terusmenerus selama lebih dari 5 (lima) tahun karena mediator bukanlahmerupakan akuntan publik yang berwenang untuk menyatakan hal itu,oleh karena itu telah diperoleh fakta hukum keadaan memaksa yangdidalilkan para tergugat

II Rekonpensi;Bahwa oleh karena nilai perkiraan masingmasing tanah dan bangunan milik ParaPenggugat Rekonpensi adalah sangat mencukupi bagi penyelesaian kewajibanterhadap Tergugat I Rekonpensi dan Tergugat II Rekonpensi, sehingga perludilakukan verifikasi ulang secara bersamasama terhadap nilai masingmasing obyeksehingga penyelesaian yang akan dilakukan akan adil bagi para PenggugatRekonpensi;Bahwa oleh karena Para Penggugat Rekonpensi telah mengalami kemacetan usahadikarenakan telah terjadinya Force

Major oleh karenanya adalah sangat tidak adilapabila Para Penggugat Rekonpensi dinyatakan telah lalai dan dibebani denganbunga pinjaman serta denda;Bahwa proses penyelidikan dan penyidikan atas kejadian Force Major diatas yangdialami oleh Para Penggugat Rekonpensi tersebut masih dalam penanganan11Kepolisian Resort Jepara dan belum pernah dinyatakan dihentikan oleh KepolisianResort Jepara.13.

Bahwa dengan adanya kejadian Force Major maka Para Penggugat Rekonpensiharuslah dibebaskan dari kewajiban membayar bunga pinjaman, denda serta biayabiaya yang berkaitan dengan penyelesaian hutanghutang yang ada;Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, Tergugat I dan Tergugat II dalamKonpensi /Para Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa No. 08/Pdt.G/2009/PN.JPR berkenan memberikan putusannya sebagai berikut: Dalam Eksepsi Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat III untuk seluruhnya

Laksana diSemarang yang dilakukan pada tanggal 29 November 2005 terhadap nilai tanah danbangunan yang berdiri diatas tanah/masingmasing tanah milik Para PenggugatRekonpensi adalah sah; Menyatakan hukumnya Para Penggugat Rekonpensi tidak dibebani Bunga Pinjaman,Denda serta biayabiaya yang timbul akibat perikatan yang dibuat terhadap TergugatI Rekonpensi dan terhadap Tergugat II Rekonpensi; Menyatakan hukumnya kejadian penjarahan dan perampokan yang dialami ParaPenggugat Rekonpensi adalah kejadian Force

huruf a ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, makapara pthak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaianperselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri setempat; Bahwa berdasarkan Pasal 164 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003Tentang Ketenagakerjaan menyatakan : Pengusaha dapat melakukanPemutusan Hubungan Kerja terhadap pekerja/oburuh karena perusahaantutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terusmenerus selama 2 (dua) tahun, atau keadaan memaksa (force

Penggugat menuntut hakhaknya sebagaimana yang dimaksud Pasal 164 ayat(1) UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyatakan : Pengusaha dapatmelakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap pekerja/oburuh karena perusahaantutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terusmenerus selama2 (dua) tahun, atau keadaan memaksa (force majure) dengan ketentuan pekerja/buruhberhak atas uang pesangon sebesar 1 (Satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uangpenghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan

SariMutiara yang telah dimutasikan;Menimbang, bahwa berdasarkan buktibukti dan pertimbangan tersebut diatasmaka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yangdilakukan Tergugat terhadap Penggugat adalah Pemutusan Hubungan Kerja karenakarena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secaraterusmenerus selama 2 (dua) tahun, atau keadaan memaksa (force majure) sebagaimana yang dimaksud Pasal 164 ayat (1) Undangundang No.13 tahun 2003 tentangKetenagakerjaan;Menimbang

bahwa Pasal 156 Ayat (1) menyebutkan : Dalam hal tenadipemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon danatau. uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnyaditerima;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berpendapat bahwa PemutusanHubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat adalahPemutusan Hubungan Kerja karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaanmengalami kerugian secara terusmenerus selama 2 (dua) tahun, atau keadaanmemaksa (force

KIANI HUTANI LESTARI(force majeur);Bahwa seluruh areal kebakaran telah diperiksa dan dibuatBerita Acara Pemeriksaan oleh Unsur dari :(1) Muspida Kecamatan Muara Bengkal;(2) Dinas Kehutanan Tingkat Propinsi Kalimantan Timur;(3) Kantor Wilayah Departemen Kehutanan PropinsiKalimantan Timur;(4) BAPELDA Propinsi Kalimantan Timur;Bahwa dengan terjadinya kebakaran tanaman tersebut PT.KIANI HUTANI LESTARI sejak tahun 1998 mengkonsentrasikan aktifitas pada upaya rehabilitasi/menanami kembaliareal yang terbakar

KIANI HUTANI LESTARI telah terjadi kejadiankebakaran tanaman yang terjadi diluar Kemampuan dan kesanggupan(force majeur) dan telah diperiksa oleh Pejabat yang berwenang diPropinsi Kalimantan Timur serta dibuatkan Berita Acaranya, sehinggaPT.

KIANI HUTANILESTARI (force majeur).

KIANI HUTANI LESTARI (force majeur);Seluruh areal kebakaran telah diperiksa dan dibuat Berita AcaraPemeriksaan oleh Unsur dari :(3) Muspida Kecamatan Muara Bengkal;(4) Dinas Kehutanan Tingkat Propinsi Kalimantan Timur;Hal. 29 dari 32 hal. Put. No. 06 K/TUN/2010(5) Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi KalimantanTimur;(6) BAPELDA Propinsi Kalimantan Timur;Dengan terjadinya kebakaran tanaman tersebut PT.

KIANI HUTANI LESTARI telah terjadi kejadiankebakaran tanaman yang terjadi diluar kemampuan dankesanggupan (force majeur) dan telah diperiksa oleh Pejabatyang berwenang di Provinsi Kalimantan Timur serta dibuatkanBerita Acaranya, sehingga PT. KIANI HUTANI LESTARI sejaktahun 1998 mengkonsentrasikan aktifitas pada upaya rehabilitasi/menanami kembali areal yang terbakar dan tidak melakukanpembukaan areal untuk membangun tanaman baru;Hal. 30 dari 32 hal. Put.

., MH tersebut bahwa terlepasadanya fakta telah terjadi cuaca buruk karena hujan (force majeure), apakahcuaca buruk tersebut berlangsung lama hingga 2 (dua) bulan lamanya yangmengakibatkan Terdakwa sama sekali tidak dapat melakukan loading ataupemuatan nikel ore ke atas kapal MV.

penutupan perusahaan(lock out) yang dilakukan Tergugat tidak sah dan bertentangan dengan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan haruslah dinyatakanditolak;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 164 ayat (1) UndangUndangNomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkanPengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/ourun karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaanmengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun, atau keadaanmemaksa (force

majeure), dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uangpesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uangpenghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3),dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).

ARAQ I di Pulau Nmubing/Kijangsehingga kapal mendapat kerusakan serta kurangnya BBM harus dipandang tidaklaiknya kapal dan atau setidaktidaknya merupakan suatu kejadian alami (ForceMajure) sebagaimana dituangkan dalam Pasal 12 Tentang Force Majure dariSurat Perjanjian Sewa Menyewa Kapal Laut tanggal 21 Juli 2011 yang berbunyi :Yang dimaksud Force Majure dalam perjanjian ini adalah halhal yangmenyebabkan kKerugian di luar batas kemampuan manusia, misalnya badaitopan dan bencana alam lainnya.

wanprestasi sehingga semestinya pihakTergugat yang menuntut ganti rugi kepada pihak Penggugat sebagaimanatelah termuat dalam surat Somasi yang pernah Tergugat layangkan kepadaPenggugat karena memang benarbenar Penggugat sangat merugikanTergugat baik formil maupun materil akibat perbuatan Penggugat yang tidakdapat memenuhi prestasinya tersebut;Bahwaselain tidak = laiknya kapal yang wmengakibatkan kapalterdampar/terduduk/kandas di Pulau Numbing/Kijang, juga diakibatkan olehombak besar atau suatu kejadian force

Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat menyerahkan kepada Majelis mengenaiSurat Kepolisian per 20 Januari 2000 dst ..... pada hal. 22;Kesimpulan :1.Kesalahan administrasi yang Pemohon Peninjauan Kembali lakukan tidak adaunsur kesengajaan atau melawan hukum melainkan diluar kekuasaan PemohonPeninjauan Kembali (force majeur).

Peninjauan Kembali) maupun Majelis HakimPengadilan Pajak telah melakukan kesalahan yang luar biasa sebabPemohon telah memberikan penjelasan bahwa bagaimana bisa, memberikan data/bukti secara lengkap sebab pada saat itu Pemohon Peninjauan Kembali sedangmengalami musibah besar (peristiwa kerusuhan di Mataram) sehingga data/buktiyang diminta Termohon Peninjauan Kembali musnah dalam kerusuhan tersebut,oleh sebab itu Majelis harus menganggap sebagai suatu peristiwa diluar kekuasaanPemohon Peninjauan Kembali (force

Bahwa, dalam pertimbangan hukum Judex Facti halaman 16 alinea terakhirmenyatakan: Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaktidaknya tidak disangkal (cetak tebal dari Pemohon Kasasi), maka menuruthukum harus dianggap terbukti, yaitu tindakan Tergugat yang bermaksudmelakukan Pemutusan Hubungan Kerja bukan karena keadaan memaksa(force majeur) dan bukan pula karena kerugian yang terus menerus selama2 (dua) tahun karena harus dibuktikan terlebih dahulu dengan laporanHalaman 13 dari 19 hal.Put.Nomor

demikian Judex Facti telah melanggar hukum acara perdatatersebut, karena menyimpulkan sesuatu tanpa dasar buktibukti yang sah;Keberatan Kedua:Judex Facti telah melanggar hukum atau menerapkan hukum sebagaimanamestinya, sebagai berikut:1.Bahwa, dari pertimbangan hukum yang Pemohon Kasasi tersebut di atas,Judex Facti telah salah menafsirkan tentang keadaan memaksa (forcemajeur), sebab mengesampingkan sakit stroke berat yang mengakibatkankelumpuhan dan tidak bisa berbicara sebagai keadaan di luar force

Bahwa, dalam pertimbangan hukum tersebut Judex Facti menyatakan:..tindakan Tergugat yang bermaksud melakukan Pemutusan HubunganKerja bukan karena keadaan memaksa (force majeur) dan bukan pulakarena kerugian yang terus menerus selama 2 (dua) tahun karena harusdibuktikan terlebih dahulu dengan laporan kKeuangan 2 (dua) tahun terakhiryang diaudit oleh akuntan publik (seperti yang diatur dalam Pasal 164 ayat 1dan ayat 2 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2013....2.