yangdirumahkan hanya 50% (lima puluh persen), namun hal tersebut harusdirundingkan terlebih dahulu dengan serikat pekerja maupun pekerjanya sertadisepakati bersama;Hal. 7 dari 36 hal.Put.Nomor 33 K/Pdt.SusPHI/2015Bahwa, kemudian dalam Pasal 164 ayat (1) UndangUndang Ketenagakerjaandikatakan:"Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalamikerugian secara terusmenerus selama 2 (dua) tahun, atau keadaan memaksa(force

majeure), dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangonsebesar 1 kali ketentuan Pasal 156 ayat (2)uang penghargaan masa kerja sebesar kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) danuang penggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4);Namun, hal tersebut hanya bisa dilakukan jika benarbenar perusahaan telahdinyatakan pailit oleh putusan/penetapan dari pengadilan yang berwenanguntuk itu;Bahwa, adalah fakta hukum jika Tergugat selain mempekerjakan karyawan denganstatus perjanjian kerja

BPR MITRA BALI MANDIRI wajib tunduk dan patuh padaHukum.Bahwa berdasarkan Hukum Negara RI tertinggi jo Putusan Kedaulatantertinggi jo kKekuasaan/ kewenangan tertinggi jo pemilu 2014 dengan segalatindak lanjutnya, secara sah dan meyakinkan menurut/ bersadarkan hukum:bahwa secara sah dan menyakinkan menurut atau berdasarkan TELAH danSEDANG terjadi KEADAAN MEMAKSA (Force Majeure) yaitu orangperorang didalam PT.

II dapat melakukan tugas danwewenangnya dalam penarikan dan perbaikan/perubahan mengenai datayuridis dan data aktual atas kedua sertipikat yaitu SHM No.95/Desa Ciliangdan SHM No.226/Desa Ciliang tersebut, maka beralasan untukmenetapkan: memerintahkan baik kepada PENGGUGAT maupun kepadapara TERGUGAT untuk mematuhi penarikan sertipikat yang diminta olehTURUT TERGUGAT II untuk dilakukan perbaikan/perubahan mengenaidata yuridis dan data aktualnya ;16.Bahwa dalam keadaan di luar halhal yang bersifat force

majeure danapabila terdapat permintaan resmi dari TURUT TERGUGAT II kepada:a. para TERGUGAT I s/d IV untuk menyerahkan SHM No.95/Desa Ciliang;b.

Nomor 1168 K/Pdt/2019Tergugat telan melakukan perbuatan melawan hukum yaitu tidak dapatmengembalikan ijazah dan BPKB yang dijadikan jaminan kerja; Bahwa Tergugat tidak dapat mengembalikan ijazan dan BPKB tersebutkepada Penggugat karena telah terjadi force majeur yaitu pencurian yangdialami oleh Tergugat sehingga ijazah dan BPKB milik Penggugat hilang,akan tetapi Tergugat bersedia memberikan ganti biaya untuk pengurusanjjazan dan pengurusan BPKB milik Penggugat yang semuanya sedangdalam proses pengurusan

, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dandiputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menetapkan Nafkahselama masa iddah Maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuipendapat tersebut dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiridalam putusan ini, namun nominalnya yang dibebankan tidak sependapat/berbeda;Menimbang, bahwa didalam persidang telah terungkap fakta bahwaPembanding/Tergugat adalah seorang direktur dua ( 2 ) Perusahaan yangmasih beroprasi yaitu: PT.Ace Force

Mandiri sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupia) setiap bulantidak dapat dibenarkan/tidak dapat diterima, akan tetapi karena perusahaantersbut masih beroprasi dan berpenghasilan sebagaimana tersebut di atas,secara ratio tentu. seorang Direktur mendapat gaji atau penghasilan dariperusahaan yang dijalankannya, akan tetapi nominalnya yang tidak diketahui;Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas maka dapatdiketahul pengahsilan Tergugat/Pembanding sebagai Direktur dari perusahaanPT.Ace Force

tanggal 07 Agustus 2015 (bukti T.7 dan 10 )dengan penghasilan/Gaji sebagaiDirektur PT.Ace Force Security Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) danada penghasilan lain dari PT.

Jaelani bersama FahmiYusuf Bin Rully Munali telah memesan dan menerima barang berupaobatobatan jenis farmasi sebagaimana Penjualan Order NomorCET1212937 tanggal 07 Juni 2012, jatuh tempo tanggal 01 Juli 2012berupa: Nama barangJumlah barangHarga satuan dalamrupiahJumlah harga sebelumdiscount dalam rupiah Jumlah yang harusdibayar Apotek AzzifaFarma Asthin Force 3X6 Kapsul 10 Box 103.000, 1.030.000,Im Boost Force 30 15BO 135.000, 2.025.000,Tensivask 5 mg 50 20 BO 260.000, 5.200.000,Jumlah harga 8.255.000,412.750

1 FL 315.000, 315.000,Flexatur Tab 3X10 3 BO 75.000, 225.000,Im Boost Syr 60 ml 100 Fl 27.500, 2.750.000,Im Boost Syr Force 120 12FL 50.000, 600.000.Osteoflam 60 Kaplet 1 Box 210.000, 210.000.Primadol 10X10 Capl 5 BO 110.000, 550.000,Tantum Verde syr 60 ml 12 Fl 20.000, 240.000,Enercore 500 mg Sach5 Box 90.000, 450.000.

Bahwa Terdakwa Inne Herlani Jaelani Binti H.Jaelani bersama Fahmi Yusuf Bin Rully Munalitelah memesan dan menerima barang berupaobatobatanjenisfarmasisebagaimanaPenjualan Order Nomor CET1212937 tanggal 07Juni 2012, jatuh tempo tanggal 01 Juli 2012berupa: Nama barangJumlah barangHarga satuan dalamrupiahJumlah harga sebelumdiscount dalam rupiah Jumlah yang harusdibayar Apotek AzzifaFarma Asthin Force 3X6 Kapsul 10 Box 103.000, 1.030.000,Im Boost Force 30 15BO 135.000, 2.025.000,Tensivask 5 mg 50 20

Jaelani bersama FahmiYusuf Bin Rully Munali telah memesan dan menerima barang berupaobatobatan jenis farmasi sebagaimana Penjualan Order NomorCET1212937 tanggal 07 Juni 2012, jatuh tempo tanggal 01 Juli 2012berupa: Nama barangJumlah barangHarga satuan dalamJumlah harga sebelum Jumlah yang harusdibayar Apotek AzzifaFarma rupiah discount dalam rupiahAsthin Force 3X6 Kapsul 10 Box 103.000, 1.030.000,Im Boost Force 30 15BO 135.000, 2.025.000,Tensivask 5 mg 50 20 BO 260.000, 5.200.000,Jumlah harga 8.255.000,412.750

1 FL 315.000, 315.000,Flexatur Tab 3X10 3 BO 75.000, 225.000,Im Boost Syr 60 ml 100 FI 27.500, 2.750.000,Im Boost Syr Force 120 12FL 50.000, 600.000.Osteoflam 60 Kaplet 1 Box 210.000, 210.000.Primadol 10X10 Capl 5BO 110.000, 550.000,Tantum Verde syr 60 ml 12 Fl 20.000, 240.000,Enercore 500 mg Sach5 Box 90.000, 450.000.

terdakwa gunakan untuk memenuhikebutuhan pribadi terdakwaBahwa selain uang sebesar Rp. 3.000.000, terdakwa SYAMSUL jugapernah menggunakan kas kantor sebesar Rp 2.000.000 ( dua jutarupiah ) untuk di transfer ke rekening BNI milik terdakwa SYAMSULdan terdakwa SYAMSUL meminta saksi SRI RAHAYU TATULUS,Alias AYU untuk membayar paket pesanannya sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah ) dengan menggunakan uang kas kantorBahwa selanjutnya pada tanggal 20 Juli 2019, saksi MUHAMMADARSY selaku Divisi TASK FORCE

terdakwa gunakan untuk memenuhikebutuhan pribadi terdakwa Bahwa selain uang sebesar Rp. 3.000.000, terdakwa SYAMSUL jugapernah menggunakan kas kantor sebesar Rp 2.000.000 ( dua jutarupiah ) untuk di transfer ke rekening BNI milik terdakwa SYAMSULdan terdakwa SYAMSUL meminta saksi SRI RAHAYU TATULUS,Alias AYU untuk membayar paket pesanannya sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah ) dengan menggunakan uang kas kantor Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Juli 2019, saksi MUHAMMADARSY selaku Divisi TASK FORCE

perusahaan melainkanterdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi terdakwaBahwa benar selain uang sebesar Rp. 3.000.000, terdakwa SYAMSUL jugapernah menggunakan kas kantor sebesar Rp 2.000.000 ( dua juta rupiah )untuk di transfer ke rekening BNI milik terdakwa SYAMSUL dan terdakwa.SYAMSUL meminta saya untuk membayar paket pesanannya sebesar Rp400.000 ( empat ratus ribu rupiah ) dengan menggunakan uang kas kantorBahwa benar selanjutnya pada tanggal 20 Juli 2019, saksi MUHAMMADARSY selaku Divisi TASK FORCE

ditahan ;

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat masihprematur, secara hukum masih belum layak untuk diajukan, di dalam Pasal13 ayat (1) Perjanjian Kerjasama Nomor 117/Agr PKTLmd/04/08 tertanggal3 April 2008 (selanjutnya disingkat Perjanjian Kerjasama), secara jelasdisebutkan ayat (1) "Bilamana salah satu pihak gagal atau lalaimelaksanakan kewajibannya atau memenuhi ketentuanketentuan dalamperjanjian ini bukan karena keadaan memaksa (force majeure), maka pihakyang lain memberikan kepada

pidana terhadap Anak GUNAWAN SAPUTRA Alias GUN Bin LAMPRI dengan pidana penjara selama: 3 (tiga) tahun serta pelatihan kerja di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bengkulu selama 8 (delapan) bulan;

Menyatakan barang bukti berupa:1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha merk Vega Force warna merah hitamnomor polisi BD 5016 SN, nomor mesin E3R8E0071016 tanpa plat NomorPolisi (TNKB) dibelakang, tanpa STNK dan tanpa kunci kontak 1 (satu) lembar baju batik seragam sekolah warna hijau 1 (satu) lembar celana dalam wanita warna crem yang ada motif bunga 1 (satu) lembar trening sekolan warna hitam les merah yang adatulisannya SMP N 47 Bengkulu Utara 1 (Satu) lembar kaos putin merah bagian depan dan belakang

KubunuhKau, dan sesampainya di pintu bagian belakang, Anak dan saksi RDmelepaskan tangan Anak Korban dan pada saat itu Anak Korban berlarikedepan rumahnya sambil berteriak minta tolong dan kemudian AnakKorban menceburkan diri di Sungai Paul;Terhadap tindak pidana tersebut ANak mengakuinya, merasa bersalah danmenyesal serta berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang buktidipersidangan berupa:1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha merk Vega Force

huruf k KitabUndangUndang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahananAnak akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadapAnak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Anak tetapberada dalam tahanan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) KitabUndangUndang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha merk Vega Force

Menetapkan barang bukti berupa:Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 35/Pid.SusAnak/2018/PN Agm1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha merk Vega Force warna merah hitamnomor polisi BD 5016 SN, nomor mesin E3R8E0071016 tanpa platNomor Polisi (TNKB) dibelakang, tanoa STNK dan tanpa kunci kontak1 (Satu) lembar baju batik seragam sekolah warna hijau1 (Satu) lembar celana dalam wanita warna crem yang ada motif bunga1 (satu) lembar trening sekolah warna hitam les merah yang adatulisannya SMP N 47 Bengkulu Utara1

Bahwa sesuai surat keputusan Pemutusan Hubungan Kerja No.015/SKPHK/MWJP/IX/2015 Tergugat melakukan PHK denganalasan efisiensi hal ini menurut Penggugat sangat bertentangandegan pasal 164 ayat (3) UU No.13 Tahun 2003 TentangKetenagakerjaan;Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerna/ouruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaanmemaksa (force majeur) tetapi perusahaan melakukan efisiensi,dengan ketentuan pekerja

Bahwa alasan Tergugat melakukan PHK adalah karena efisiensitenaga kerja, sebagaimana dimuat dalam alenia kedua suratkeputusan Pemutusan Hubungan Kerja No. 015/SKPHK/MWJP/IX/2015(BuktiP6).Bahwa hal ini menurut Penggugatbertentangan dengan pasal 164 ayat (3) UU No.13 Tahun 2003Tentang Ketenagakerjaan;Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kenaterhadap pekerja/ouruh karena perusahaan tutupbukan karenaPage 9 of 62mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukankarena keadaan memaksa (force

, dimana masalah pemutusan hubungan kerja yangdilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat dengan mendasarkante ttkepada alasan efisiens adalah justru telah sesuai denganketentuan pasal 164 ayat (3) UndangUndang nomor : 13 Tahun2003 Tentang ; Ketenagakerjaan, yang berbunyi sebagai berikut :Page 24 of 62 (3) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerjaterhadap pekerja/ourun karena perusahaan tutup bukan karenamengalami kerugian 2 ( dua ) tahun berturutturut atau bukankarena keadaan memaksa ( force

Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat pada angka 4, dimanaketentuan pasal 164 ayat (3) UndangUndang nomor : 13 tahun2003 Tentang ; Ketenagakerjaan, yang berbunyi ; (3) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerjaterhadap pekerja/ourun karena perusahaan tutup bukan karenamengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karenakeadaan memaksa (force majeur) tetapi perusahaan melakukanefisiensi, dengan ketentuan pekerja/ourun berhak atas uangpesangon sebesar 2 (dua) kaliketentuan pasal

Bahwa alasan Tergugat melakukan PHK adalah karena efisiensitenaga kerja, sebagaimana dimuat dalam alenia kedua suratkeputusan Pemutusan Hubungan Kerja No. 015/SKPHK/MWJP/IX/2015 (BuktiP6).Bahwa hal ini menurut Penggugatbertentangan dengan pasal 164 ayat (3) UU No.13 Tahun 2003Tentang Ketenagakerjaan;Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kenaterhadap pekerja/ouruh karena perusahaan tutupbukan karenamengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukankarena keadaan memaksa (force majeur

Gunung PotengJaya adalah force majeure sebagai hal yang tidak dapat digua olehpara Terdakwa sebelumnya.Berdasarkan pertimbangan judex facti tersebut sebenarnya secaraformil perbuatan para Terdakwa sudah memenuhi unsur deliksebagaimana dakwaan Kedua Subsidair, tetapi kalaupun judex factiberpendapat hal tersebut terjadi sebagai maka seharusnya putusanjudex facti adalah lepas dari segala tuntutan hukum (Onslag van allerechstvervolging) dan bukan merupakan putusan bebas (Vrijspraak) ;2.

Ditambah lagi, kKeadaan Force Majeure yaitu pandemCovid19 yang sudah berlangsung sejak awal Maret 2020 semakinmemperburuk kondisi keuangan PEMBANDING.3.

kerja tersebut haruslahtergugat dibebani untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepadaPenggugat hak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja danpenggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 164 ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaiberikut;Pasal 164(1) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/ouruh karena perusahaan tutup yang disebabkanperusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2(dua) tahun, atau keadaan memaksa (force

ayat (2) uang penghargaan masakerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (8) dan uangpenggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);(2) Kerugian perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harusdibuktikan dengan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yangtelah diaudit oleh akuntan public;(3) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/ouruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaanmemaksa (force

menguasai sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk,sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

No. 35/PID/2016/PT.DKImenghubungi saksi Kuwatno selaku ketua gardu 0197 Sunter JayaTanjung Priok untuk mengumpulkan seluruh anggota FBR dari masingmasing di wilayah Jakarta Utara untuk show of force dan balas dendamatas perlakuan security Mol terhadap saksi Iwan ;Kemudian saksi KUWATNO selaku Ketua Gardu FBR 0197 Sunter JayaTg.

No. 35/PID/2016/PT.DKI1010Tanjung Priok untuk mengumpulkan seluruh anggota FBR dari masingmasing di wilayah Jakarta Utara untuk show of force dan balas dendamatas perlakuan security Mol terhadap saksi Iwan ;Kemudian saksi KUWATNO selaku Ketua Gardu FBR 0197 Sunter JayaTg. Priok Jakarta Utara menghubungi dengan cara mengirim pesansingkat (SMS) dan BBM (blackberry Messenger) masingmasing KetuaGardu yang ada di wilayah Jakarta Utara diantaranya Ketua Gardu 074Sunter Jaya Tg.

kewajiban pihak yanglain, begitu pula sebaliknya,sehingga apabila satu pihak mendalilkanlawannya wanprestasi, maka pihak lawannya pun bisa menggunakan dalilexceptio non ad impleti contractus dengan mengatakan bahwa sayamemang belum memenuhi kewajiban saya kepada kreditur karena krediturjuga belum memenuhi kewajibannya kepada saya,ini dimungkinkan di dalamketentuan hukum perdata materiil ;Bahwa yang harus dilinat berikutnya adalah unsur kesalahan,apakahkesalahan itu disengaja atau tidak, ataukah ada force

mengenai kemungkinan terjadinya overmacht, yaitu di dalamPasal 1244 dan 1245 KUHPerdata,dimana terdapat kaidah hukum terkaitovermacht/force majeur, yaitu yang unsurunsurnya terjadi peristiwa yangmendasari terjadinya keadaan memaksa, tidak dapat diduga sebelumnya,dan tidak dapat diminta pertanggungjawaban kepada debitur, dan debiturtidak dapat dikatakan beretikat buruk, persoalannya adalah apakah didalamHal. 49 dari 68 Putusan Nomor 301/Padt.G/2019/PN.Jkt.

majeur relative ;Bahwa dalam buku Penjelasan Hukum tentang Keadaan Memaksa: Syaratsyarat pembatalan yang disebabkan keadaan memaksa/force majeur karyaRachmat SS Soemadipradja, terbitan National Legal Reform Program(NRLP) 2010, telah menjelaskan tentang wanprestasi kaitannya denganterjadinya keadaan memaksa (overmacht/force mejeur), yang meliputi : (a)berdasarkan penyebabnya, terjadinya keadaan memaksa (overmacht/forcemajeur terjadi akibat adanya kebijakan pemerintah, (b) berdasarkansifatnya, keadaan

memaksa (overmachi/force majeur) tersebut bersifatsementara yang menyebabkan pelaksanaan kewajiban debitur menjaditertunda, (c) berdasarkan obyeknya, keadaan memaksa (overmachi/forcemajeur hanya sebagian, artinya hanya sebagian dari kewajiban debitur yangtidak dapat dipenuhi ;Bahwa Putusan MARI terkait dengan keadaan memaksa (overmacht/forcemajeun), antara lain Putusan MARI No.409 K/Sip/1983 (tidak terpenuhinyaperjanjian karena force majeur dan bukan akibat kelalaian debitur), PutusanMARI No. 3389

K/Sip/1984 (tindakan administratif yang berkuasa yangmenentukan atau mengikat adalah kejadian yang tidak dapat diatasi olehpara pihak dalam perjanjian dan dianggap sebagai force majeur);Bahwa di dalam perjanjian itu sudah ditetapkan hak dan kewajiban masingmasing pihak, apa yang menjadi hak satu pihak menjadi kewajiban pihaklain/ resiprokal, kalau satu pihak melaksanakan yang diperjanjikansepenuhnya dan diterima maka menjadi kewajiban pihak yang lain untukmembayar ;Hal. 51 dari 68 Putusan Nomor

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

• Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan PUTUS hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat terhitung sejak tanggal 3 Juni 2020 karena kondisi mendesak (force majeure);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar

dimulai dandiakhiri penutupan perusahaan, (b) Alasan dan sebab melakukanpenutupan perusahaan Pasal 148 ayat (3) pemberitahuan sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) ditandatangani oleh pengusaha sebagaimanaPimpinan Perusahaan yang bersangkutan;Bahwa PENGGUGAT 1 (satu) sampai 26 (dua puluh enam) telahmemberi kelonggaran bersedia menerima uang pesangon 1 (satu) kaliPasal 156 dengan alasan perusahaan merugi dan dibuktikan denganaudit dari akuntan public, akan tetapi kalau penutupan perusahaandiakibatkan Force

tersebut di atasmajelis berkesimpulan bahwa perusahaan memang benar menutupperusahaannya dengan cara menghentikan kegiatan produksinya denganalasan karena kesulitan bahan baku dan hal tersebut Majelis menganggapbahwa permasalahan tersebut dapat dikategorikan sebagai peristiwa forcemajeur";Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, terbukti bahwa dasarPerselisihan Hubunqan industrial dalam perkara quodnoon faktanya adalahperusahaan mengalami kerugian terusmenerus selama 2 (dua) tahun atau keadaanmemaksa (force

majeur) dan berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (1) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 mengatakan: "Pengusaha dapat melakukanPemutusan Hubungan Kerja terhadap para Penggugat karena perusahaan tutupyang disebabkan perusahaan mengalami kerugian terusmenerus selama 2 (dua)tahun atau keadaan memaksa (force majeur) dengan ketentuan pekerja/buruhberhak atas uang pesangon sebesar (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2),uang penghargaan masa kerja sebesar (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3)dan uang

dasar gugatan para Penggugat/Termohon Kasasi a quo namun'"konsekuensi dari tidak terbuktinya gugatan menurut Pasal 169 ayat (1) huruf c dand tersebut adalah pada Pasal169 ayat (3);e Bahwa berdasarkan pertimbangan dalam putusan a quo oleh karenaTergugat/Penggugat Rekonvensil Pemohon Kasasi terbukti tidakmelakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1)huruf c,dan d UU No. 13 Tahun 2003 sebagaimana posita dan petitumgugatan para Penggugat/Tergugat Rekonvensil Termohon Kasasimelainkan force