Ditemukan 6224 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tengang tantang taentang tendang tenteng
Penelusuran terkait : Pembebasan terdakwa Pembebasan Narkotika Pembebasan tanah Pembebasan para terdakwa Penganiayaan Pembatalan pembebasan Pembebasan yang tidak murni
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 09-08-2007 — Upload : 02-07-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 480 K/TUN/2001
Tanggal 9 Agustus 2007 — MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI ; Drs. ANDI BACHTIAR WADENG ; Drs. ARRY SELAMET SATARI ; Dkk
37 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Kepegawaian
Register : 13-10-2015 — Putus : 03-12-2015 — Upload : 04-02-2016
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 187 / B / 2015 / PT. TUN.Sby
Tanggal 3 Desember 2015 — INDAH SUSILOWATI, S.Pd.SD. vs WALIKOTA PROBOLINGGO
80 — 24
  • Menyatakan batal obyek sengketa II yang dikeluarkan oleh Walikota Probolinggo Nomor 821/241/425.203/2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Pembebasan Sementara Dari Jabatan Guru Karena Hukuman Disiplin;---------------------------------------------------------------------------------------------3.
    Menyatakan batal obyek sengketa III yang dikeluarkan oleh Walikota Probolinggo Nomor 821/241/425.203/2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Pembebasan Sementara Dari Jabatan Fungsional Guru Karena Hukuman Disiplin;------------------------------------------------------------------------------4.
    Mewajibkan kepada Tergugat/Terbanding untuk mencabut obyek sengketa II yang dikeluarkan oleh Walikota Probolinggo Nomor 821/241/425.203/2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Pembebasan Sementara Dari Jabatan Guru Karena Hukuman Disiplin;-------------------------------------------------------------5.
    Mewajibkan kepada Tegugat/Terbading untuk mencabut obyek sengketa III yang dikeluarkan oleh Walikota Probolinggo Nomor 821/241/425.203/2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Pembebasan Sementara Dari Jabatan Fungsional Guru Karena Hukuman Disiplin;---------------------------------------------6.
    Surat Keputusan Walikota Probolinggo Nomor : 821/241/425.203/2014tanggal 31 Desember 2014 tentang Pembebasan Sementara Dari JabatanGuru Karena Hukuman Disiplin. (obyek sengketa II) ;3. Surat Keputusan Walikota Probolinggo Nomor 821/241/425.203/2014tanggal 31 Desember 2014 tentang Pembebasan Sementara Dari JabatanGuru Karena Hukuman Disiplin.
    Mewajibkan kepada Tergugat/Terbanding untuk mencabut obyek sengketa IIyang dikeluarkan oleh Walikota Probolinggo Nomor 821/241/425.203/2014tanggal 31 Desember 2014 tentang Pembebasan Sementara Dari JabatanGuru Karena Hukuman Disiplin;5S. Mewajibkan kepada Tegugat/Terbading untuk mencabut obyek sengketa IIIyang dikeluarkan oleh Walikota Probolinggo Nomor 821/241/425.203/2014tanggal 31 Desember 2014 tentang Pembebasan Sementara Dari JabatanFungsional Guru Karena Hukuman Disiplin;6.
Pengadilan PTUN PADANG TUN Kepegawaian
Register : 15-11-2016 — Putus : 29-03-2017 — Upload : 03-05-2017
Putusan PTUN PADANG Nomor 27-G-2016-PTUN-PDG
Tanggal 29 Maret 2017 — Drs. H. NOFDINAL YEFRI, M.Si LAWAN BUPATI KABUPATEN PASAMAN BARAT
95 — 62
  • Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor: 800/ 800/BKD/2016 Tentang Pembebasan Sementara Drs. H. Nofdinal Yefri, M.Si sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Pasaman Barat tanggal 18 Agustus 2016;-----------------------------------------------------------3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor: 800/800/BKD/2016 Tentang Pembebasan Sementara Drs. H.
    Pengadilan Tata Usaha Negara Padang berwenangmemeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negaratersebut, sesuai dengan Pasal 50 UndangUndang Nomor. 9 Tahun 2004Tentang Perubahan UndangUndang Nomor. 5 Tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha Negara;C.TENGGANG WAKTU:Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor. 800/800/BKD/2016 tanggal18 Agustus 2016 Tentang Pembebasan Sementara Drs.H.
    NOFDINAL YEFRI, M.Si Penggugat adalah Kepala BadanKepegawaian dan Diklat Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan suratKeputusan Bupati Pasaman Barat Nomor: 821/60/BUPPASBAR/2013 tanggal18 Juni 2013, dan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasaman BaratNomor.800/800/BKD Tentang Pembebasan Sementara Drs. H.
    Pembebasan sementaraDrs.H.
    Bahwa dalildalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya,tidak/belum merupakan kewenangan Pengadilan Tata UsahaNegara (TUN) Padang, karena Gugatan Penggugat terhadapKeputusan Bupati Pasaman Barat Nomor :800/800/BKD/2016Tanggal 18 Agustus 2016 tentang Pembebasan Sementara Drs. H.Nofdinal Yefri.
    Pembebasan Sementara Drs.H.
Pengadilan PTUN PADANG TUN Kepegawaian
Register : 27-03-2012 — Putus : 17-07-2012 — Upload : 11-02-2013
Putusan PTUN PADANG Nomor 10/G/2012/PTUN – PDG
Tanggal 17 Juli 2012 — -dr. H. ASRIL ZAHARI, Sp.B,KBD -DIREKTUR UTAMA RSUP. Dr. M. DJAMIL PADANG
102 — 40
  • DJAMIL PADANG (Tergugat) No : Kp.03.03/11/121/2012, tanggal 15 Maret 2012, tentang pembebasan sementara memberikan pelayanan kepada pasien dan tindakan medis di RSUP DR. M. DJAMIL PADANG, terhitung sejak tanggal 17 Maret 2012 atas nama dr. H. Asril Zahari Sp.B, KBD (Penggugat);--------------------------------------------------------3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Direktur Utama RSUP DR. M.
    DJAMIL PADANG (Tergugat) No : Kp.03.03/11/121/2012, tanggal 15 Maret 2012, tentang pembebasan sementara memberikan pelayanan kepada pasien dan tindakan medis di RSUP DR. M. DJAMIL PADANG, terhitung sejak tanggal 17 Maret 2012 atas nama dr. H. Asril Zahari Sp.B, KBD (Penggugat);------------------------------------4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi harkat dan martabat Penggugat;-5.
    DJAMIL PADANG (Tergugat) No : Kp.03.03/11/121/2012, tanggal 15 Maret 2012, tentang pembebasan sementara memberikan pelayanan kepada pasien dan tindakan medis di RSUP DR. M. DJAMIL PADANG, terhitung sejak tanggal 17 Maret 2012 atas nama dr. H. Asril Zahari Sp.B, KBD (Penggugat) tetap dipertahankan sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap;--------------------------------------------------------------------------------------6.
    M Jamil Padang Nomor :Kp.03.03/11/121/2012 tanggal 15 Maret 2012 Tentang Pembebasan Sementaramemberikan pelayanan kepada pasien dan tindakan medik di RSUP Dr. M. DJamilPadang terhitung sejak tanggal 17 Maret 2012 atas nama dr. Asril Zahari, Sp.B.KBD ;Il TENTANG TENGGANG WAKTU GUGATANe Bahwa diketahuinya Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat KeputusanDirektur Utama Dr. M.
    Jamil Padang Nomor : Kp.03.03/11/121/2012 tanggal 15 Maret2012 Tentang Pembebasan sementara memberikan pelayanan kepada pasien dantindakan medik di RSUP. Dr. M. Jamil Padang terhitung sejak tanggal 17 Maret 2012atas nama dr.
    PerintisKemerdekaan Padang, (Tergugat) Nomor : Kp.03.03/11/121/2012 tanggal 15 Maret2012 Tentang Pembebasan sementara memberikan pelayanan kepada pasien dantindakan medik di RSUP DR M DJAMIL Padang,terhitung sejak tanggal 17 Maret2012, atas nama dr Asril Zahari Sp.B.KBD(Pengugat) ;Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut Pengugat terima pada tanggal 16Maret 2012, sehingga gugatan ini masih dalam tenggang waktu tenggang 90 harisebagaimana yang ditentukan oleh perundangundangan Tentang Peradilan
    PerintisKemerdekaan Padang, (Tergugat) Nomor : Kp.03.03/11/121/2012 tanggal 15 Maret2012 Tentang Pembebasan sementara memberikan pelayanan kepada pasien danSurat Keputusan yang dapat diajukan sebagai objek Peradilan Tata Usaha NegarayakniFinal yakni Surat Keputusan yang menjadi objek gugatan aquo ternyata langsungberlaku dan tidak memerlukan persetujuan instansi atasan untuk pelaksannya yakniterhitung sejak tanggal 17 Maret 2012, Pemohon tidak lagi diperkenankan untukmemberikan pelayanan kepada pasien
    PerintisKemerdekaan Padang, (Tergugat) Nomor : Kp.03.03/11/121/2012 tanggal 15 Maret2012 Tentang Pembebasan sementara memberikan pelayanan kepada pasien dantindakan medik di RSUP DR M DJAMIL Padang,terhitung sejak tanggal 17 Maret2012, atas nama dr Asril Zahari Sp.B.KBD(Pengugat). tersebut, adalah batal atau tidaksah karena telah dikeluarkan bertentangan dengan peraturan perundangundang yangberlaku dan bertentangan dengan asas asas umum Pemerintahan yang baik khususnyaadalah asas kepastian hukum,
Pengadilan PTUN PADANG TUN Kepegawaian
Register : 27-03-2012 — Putus : 17-07-2012 — Upload : 05-12-2016
Putusan PTUN PADANG Nomor 09-G-2012-PTUN-PDG
Tanggal 17 Juli 2012 — Dr, NOVERIAL Sp.OT LAWAN DIREKTUR UTAMA RSUP. DR. M. DJAMIL PADANG
158 — 81
  • DJAMIL PADANG (Tergugat) No : Kp.03.03/11/123/2012, tanggal 14 Maret 2012, tentang pembebasan sementara memberikan pelayanan kepada pasien dan tindakan medis di RSUP DR. M. DJAMIL PADANG, terhitung sejak tanggal 17 Maret 2012 atas nama dr. NOVERIAL Sp. OT (Penggugat);----------------------------------------------3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Direktur Utama RSUP DR. M.
    DJAMIL PADANG (Tergugat) No : Kp.03.03/11/123/2012, tanggal 14 Maret 2012, tentang pembebasan sementara memberikan pelayanan kepada pasien dan tindakan medis di RSUP DR. M. DJAMIL PADANG, terhitung sejak tanggal 17 Maret 2012 atas nama dr. NOVERIAL Sp. OT (Penggugat);--------------------------4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi harkat dan martabat Penggugat;-------------------------------------------------------------------------------------5.
    DJAMIL PADANG (Tergugat) No : Kp.03.03/11/123/2012, tanggal 14 Maret 2012, tentang pembebasan sementara memberikan pelayanan kepada pasien dan tindakan medis di RSUP DR. M. DJAMIL PADANG, terhitung sejak tanggal 17 Maret 2012 atas nama dr. NOVERIAL Sp. OT (Penggugat) tetap dipertahankan sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap;-------------------------------------------------------------------6.
    Pembebasan sementara memberikan pelayanan kepada pasien dantindakan medis, di RSUP DR M DJAMIL PADANG terhitung sejak tanggal 17 Maret2012 atas nama dr.
    Dyjamil Padang NomorKp.03.03/11/121/2012 tanggal 15 Maret 2012 tentang pembebasan sementaramemberikan pelayanan kepada pasien dan tindakkan medik di RSUP M DjamilPadang bukan merupakan objek dalam sengketa Tata Usaha Negara disebabkanputusan tersebut merupakan pemberhentian sementara dalam memberikanpelayanan medis di RSUP Dr. M.
    Dan Penghentian pelayanan sementara dari yang bersangkutan sudahmemenuhi tata cara yang terdapat dalam Standar Prosedur Operasional ( SOP )tentang Pembebasan sementara bagi SDM bermasalah. Dan untuk penghentiansementara pelayanan Penggugat di RSUP M Djamil pada dasarnya dilakukanberdasarkan rekomendasi tim pemeriksa yang dibentuk dimana didalam timdiantaranya sudah termasuk Dekan Fakultas Kedokteran Unand Padang sebagaianggota tim.
    Bahwa apa yangdinyatakan dan dipertanyakan oleh Penggugat justru pemeriksaan yangdilakukan adalah untuk keperluan mencari adanya kesalahan atau tidak sehinggasebelumnya pada tanggal 6 Maret 2012 telah dilakukan pemanggilan olehDirektur Utama kepada Penggugat untuk klarifikasi dan pemeriksaan sedangkanSurat obyek gugatan a quo tentang pembebasan sementara dari kewajibanmemberikan pelayanan sematamata demi kelancaran pemeriksaan. .
Pengadilan PTUN GORONTALO TUN
Register : 14-10-2021 — Putus : 19-01-2022 — Upload : 19-01-2022
Putusan PTUN GORONTALO Nomor 24/G/2021/PTUN.GTO
Tanggal 19 Januari 2022 — Penggugat:
RIDWAN YASIN, S.H., M.H.
Tergugat:
BUPATI GORONTALO UTARA
300 — 468

  • M E N G A D I L I

    DALAM PENUNDAAN

    1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat;
    2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor: 800/BKPP/2097/IX/2021 Tentang Pembebasan Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (Dua Belas) Bulan atas nama Ridwan Yasin, SH.

    • DALAM POKOK PERKARA

    1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
    2. Menyatakan Batal Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor: 800/BKPP/2097/IX/2021 Tentang Pembebasan Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (Dua Belas) Bulan atas nama Ridwan Yasin, SH., MH Tanggal 17 September 2021;
    3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor:
      800/BKPP/2097/IX/2021 Tentang Pembebasan Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (Dua Belas) Bulan atas nama Ridwan Yasin, SH., MH Tanggal 17 September 2021;
    4. Memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi dan memulihkan nama baik, harkat dan martabat serta mengembalikan kedudukan Penggugat ke posisi semula;
    5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 309.500,- (Tiga Ratus Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah)
      6. ,MH Tanggal 1 Oktober 2021 pada dasarnyamenguatkan Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor:800/BKPP/2097/IX/2021 Tentang Pembebasan Dari Jabatan Pimpinan TinggiPratama Sekretaris Daerah Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (DuaBelas) Bulan atas nama Ridwan Yasin, SH.
      Atas dasar hasil pemeriksaantersebut sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bupati Gorontalo UtaraNomor : 800/BKPP/2097/IX/2021 Tentang Pembebasan Dari Jabatan PimpinanTinggi Pratama Sekretaris Daerah Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (DuaBelas) Bulan atas nama Ridwan Yasin, SH.
      ,MHtanggal 28 Juni 2021, hal ini tidak dapat dilaksanakan oleh Tergugat,dengan alasanalasan, yakni :a) Bahwa Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor:800/BKPP/1513/V1/2021 tentang Pembebasan Sementara dari TugasJabatan Sekretaris Daerah atas nama Ridwan Yasin, SH.
      (Fotokopi sesuai dengan asili);Keputusan Bupati Gorontalo Utara, Nomor800/BKPP/2097/1X/2021, Tanggal 17 September 2021,Tentang Pembebasan Dari Jabatan Pimpinan TinggiPratama Sekretaris Daerah Menjadi Jabatan PelaksanaSelama 12 (Dua Belas) Bulan.
      (Fotokopi sesuai dengan asili);Keputusan Bupati Gorontalo Utara, Nomor800/BKPP/2097/IX/2021, Tanggal 17 September 2021,Tentang Pembebasan Dari Jabatan Pimpinan Tinggi PratamaSekretaris Daerah Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12(Dua Belas) Bulan.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 11-02-2021 — Putus : 17-06-2021 — Upload : 26-01-2022
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 39/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 17 Juni 2021 — Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S.Ag., M., Ag:Menteri Agama Republik Indonesia
379 — 275
  • Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 191/B.II/2/PDJ/2020, tanggal 23 November 2020 tentang Pembebasan Jabatan dari Tugas Tambahan Sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau atas nama Prof. Dr. Akhmad Mujahidin, S.Ag., M.Ag., NIP 197106061997031002 Pangkat Golongan Ruang Pembina Utama Madya, IV/d.;3.
    Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 191/B.II/2/PDJ/2020, tanggal 23 November 2020 tentang Pembebasan Jabatan dari Tugas Tambahan Sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau atas nama Prof. Dr. Akhmad Mujahidin, S.Ag., M.Ag., NIP 197106061997031002 Pangkat Golongan Ruang Pembina Utama Madya, IV/d.;4.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 31-08-2023 — Putus : 22-02-2024 — Upload : 27-02-2024
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 420/G/2023/PTUN.JKT
Tanggal 22 Februari 2024 — Penggugat:
Prof. Drs. Hasan Fauzi, M.B.A.,P.h.D. Ak.
Tergugat:
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISTEK DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA
164 — 96

  • M E N G A D I L I

    DALAM PENUNDAAN:

    Menyatakan menolak permohonan Penggugat mengenai penundaan pelaksanaan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 29985/RHS/M/08/2023 tentang Pembebasan dari Jabatannya Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (Dua Belas) Bulan a.n. Prof. Drs.

Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 28-12-2017 — Putus : 02-05-2018 — Upload : 18-07-2018
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 156/G/2017/PTUN.SBY
Tanggal 2 Mei 2018 — Penggugat:
Ir. HUKMIA AIRLANGGIWATI, MMA
Tergugat:
GUBERNUR JAWA TIMUR
92 — 29

  • MENGADILI

    DALAM PENUNDAAN :

    • Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor :821.2/1762/204/2017,tanggal 3 Oktober 2017,Tentang Pembebasan Sementara Dari Jabatan Fungsional Perencana atas nama Ir. Hukmia Airlanggiwati,MMA;

    DALAM EKSEPSI :

    • Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima ;

    DALAM POKOK SENGKETA :

    1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

    ;

    3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor :821.2/1762/204/2017,tanggal 3 Oktober 2017,Tentang Pembebasan Sementara Dari Jabatan Fungsional Perencana atas nama Ir. Hukmia Airlanggiwati,MMA.;

    4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan,harkat,martabat dan hak-hak kepegawaian Penggugat seperti semula atau setara sebagai Pejabat Fungsional Perencana Madya Golongan IV.b.

    Pembebasan Sementara DariJabatan Fungsional Perencana atas nama Ir.
    Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat :Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 821.2/1762/204/2017Tanggal 3 Oktober 2017 Tentang Pembebasan Sementara DariJabatan Fungsional Perencana atas nama Ir. Hukmia Airlanggiwati,MMA menimbulkan kerugian bagi Penggugat yaitu :1.1.
    Mengabulkan permohonan penundaan Pelaksanaan KeputusanTata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat : KeputusanGubernur Jawa Timur Nomor : 821.2/1762/204/2017 Tanggal 3Oktober 2017 Tentang Pembebasan Sementara Dari JabatanFungsional Perencana atas nama Ir. Hukmia Airlanggiwati, MMA.
    Menyatakan sah Keputusan Tergugat Nomor 821.2/1762/204/2017tanggal 3 Oktober 2017 tentang Pembebasan Sementara Dari JabatanFungsional Perencana atas nama Ir. HUKMIA AIRLANGGIWATI, MMA;3. Menyatakan menolak tuntutan yang mewajibkan kepada Tergugatuntuk mencabut Keputusan Tergugat Nomor 821.2/1762/204/2017tanggal 3 Oktober 2017 tentang Pembebasan Sementara Dari JabatanHalaman 46 dari 98 Halaman Putusan Perkara Nomor : 156/G/2017/PTUN.SBYFungsional Perencana atas nama Ir.
    Pembebasan Sementara Dari Jabatan FungsionalPerencana atas nama Ir.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 06-04-2023 — Putus : 01-08-2023 — Upload : 07-08-2023
Putusan PTUN MEDAN Nomor 55/G/2023/PTUN.MDN
Tanggal 1 Agustus 2023 — Penggugat:
ERWYNSON SAUT HALOMOAN SIMANJUNTAK
Tergugat:
1.Bupati Kabupaten Dairi
2.DIREKTUR RSUD SIDIKALANG
327 — 216
  • Menyatakan batal Surat Keputusan berupa:

    • Surat Keputusan Bupati Dairi Nomor: 34/800.1.6.2/I/2023, Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pembebasan Dari Jabatan menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (dua belas) Bulan, Tertanggal 30 Januari 2023 yang diterbitkan oleh Tergugat I;
    • Surat Keputusan Direktur UPT Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang Nomor: 440/01/555/DIR/S.K/I/2023, Tentang Pembebasan Sementara Dari Tugas Jabatan Sebagai Dokter Ahli Madya, Tertanggal 31 Januari 2023
    Mewajibkan Tergugat I dan Tergugat II untuk Mencabut masing-masing Surat Keputusan berupa:
  • Surat Keputusan Bupati Dairi Nomor: 34/800.1.6.2/I/2023, Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pembebasan Dari Jabatan menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (dua belas) Bulan, Tertanggal 30 Januari 2023;
  • Surat Keputusan Direktur UPT Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang Nomor: 440/01/555/DIR/S.K/I/2023, Tentang Pembebasan Sementara Dari Tugas Jabatan Sebagai Dokter Ahli Madya, Tertanggal 31
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 26-06-2023 — Putus : 16-11-2023 — Upload : 30-11-2023
Putusan PTUN MEDAN Nomor 96/G/2023/PTUN.MDN
Tanggal 16 Nopember 2023 — Penggugat:
IR. BAMBANG PARDEDE, M.ENG
Tergugat:
GUBERNUR SUMATERA UTARA
356 — 258

  • MENGADILI

    Eksepsi:

    Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

    Pokok Perkara:

    1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

    2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa:

    1. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 100.3.3.1/2344/V/2023 tentang Pembebasan Dari Tugas Jabatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara, atas
    Pembina Utama Muda (IV/c) Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan Provsu, Tanggal 31 Mei 2023;

    • 3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa:

    1. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 100.3.3.1/2344/V/2023 tentang Pembebasan Dari Tugas Jabatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara, atas nama Ir. Bambang Pardede, M.Eng.
Pengadilan PTUN GORONTALO TUN
Register : 10-08-2021 — Putus : 17-11-2021 — Upload : 17-11-2021
Putusan PTUN GORONTALO Nomor 22/G/2021/PTUN.GTO
Tanggal 17 Nopember 2021 — Penggugat:
RIDWAN YASIN, S.H., M.H.
Tergugat:
BUPATI GORONTALO UTARA
265 — 120

  • M E N G A D I L I

    Dalam Penundaan

    • Mencabut Penetapan Penundaan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor: 22/G/2021/PTUN.GTO tanggal 14 September 2021 tentang Penundaan Pelaksanaan Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor: 800/BKPP/1513/VI/2021 tentang Pembebasan Sementara Dari Tugas Jabatan Sekretaris Daerah atas nama Ridwan Yasin, S.H., M.H. tanggal 28 Juni 2021.
Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Kepegawaian
Register : 19-07-2018 — Putus : 04-09-2018 — Upload : 15-10-2018
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 137/B/2018/PT. TUN. SBY
Tanggal 4 September 2018 — GUBERNUR JAWA TIMUR vs Ir. HUKMIA AIRLANGGIWATI, M. MA
76 — 36
  • SBY. tanggal 02 Mei 2018 yang dimohonkan banding;---------------------------------------------------------------- MENGADILI SENDIRIDALAM PENUNDAAN Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 821.2/1762/204/2017, tanggal 3 Oktober 2017 Tentang Pembebasan Sementara Dari Jabatan Fungsional Perencana atas Nama Ir.
Pengadilan PN KEPANJEN
Putus : 14-01-2008 — Upload : 07-12-2013
Putusan PN KEPANJEN Nomor 74/Pdt.G/2008/PN.Kpj.
Tanggal 14 Januari 2008 —
31 — 34
  • Menyatakan surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Teknologi Turen (Tergugat) Nomor .665/P1.SK/YPTT/VII/2008/ tanggal 12 Juli 2008 tentang Pembebasan Tugas Karyawan Tenagan Edukatif, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhitung sejak SK tersebut mulai berlaku;4. Menyatakan status sebagai Guru Tetap pada SMP Bhakti Turen masih tetap seperti semula;5.
    Bahwa benar pada tanggal 12 Juli 2008 Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan 065/P1.SK/YPTT/VII/2008 tentang Pembebasan Tugas Karyawan Tenaga Edukatif;4.
    Photo copi keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Teknologi Turen nomor : 065/P.1.SK/YPTT/VII/2008 tentang Pembebasan Tugas karyawan tenaga edukatif tertanggal 12 Juli 2008,diberi tanda bukti T.12.13. Photo copi UndangOUndang R.I Nomor:14 tahun 2005 tentang guru dan dosen yang dilengkapidengan peraturan mendiknas nomor :11 tahun 2005 tentang buku teks pelajaran, diberi tandabukti T.13.14.
    Bahwa benar pada tanggal 12 Juli 2008 Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan 065/P1.SK/YPTT/VI/2008 tentang Pembebasan Tugas Karyawan Tenaga Edukatif;3. bahwa istilah Pemecatan sebagai analogi dari istilah Pembebasan Tugas yang dipakai olehTergugat dalam memberhentikan Penggugat adalah asumsi yang relatif terjadi dalam masyarakat,bahwa istilah Pembebasan Tugas dapat juga di analogikan sebagai tindakan Pemberhentianseorang karyawan atau dalam hal ini Tenaga Pengajar, lagipula Tergugat tidak pernah
    Pembebasan Tugas Karyawan Tenaga Edukatif,melainkan hanya dikenal Pemberhentian dengan hormat dan Pemberhentian tidak dengan hormat dan juga Tergugat tidak dapat membuktikan dipersidangan bahwa sabagai akibat dari padakesalahankesalahan yang dilakukan oleh Penggugat sebagaimana dalildalil sangkalan Tergugattersebut diatas yang dibuktikan oleh Tergugat dengan mengajukan bukti T1 sampai dengan T.10 dandidukung oleh keterangan 3 (tiga) orang saksi yakni CHOLIL YUSHA BACHTIAR,SPd., HADISUWARNO PUTRO
    DALAM KONPENSI : Menolak tuntutan Provisi Penggugat.DALAM EKSEPSI : Menolak eksepsi tergugat untuk seluruhnya.DALAM POKOK PERKARA :1 Menyatakan gugatan Penggugat untuk sebagian;2 Menyatakan Terrgugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;3 Menyatakan surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Teknologi Turen (Tergugat)Nomor .665/P1.SK/YPTT/VI/2008/ tanggal 12 Juli 2008 tentang Pembebasan TugasKaryawan Tenagan Edukatif, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhitung sejak SKtersebut mulai berlaku
Pengadilan PN SEKAYU Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-09-2010 — Putus : 13-01-2011 — Upload : 06-07-2015
Putusan PN SEKAYU Nomor 644/Pid/B/2010/PN.SKY
Tanggal 13 Januari 2011 — ANDREAS TUMANI
99 — 18
  • Daftar uang, surat berharga dan sebagainya yang dikirim kepada Kantor Pos (N1) tanggal 11 Februari 2009 sebesar Rp.19.350.000,- Daftar uang, surat berharga dan sebagainya yang dikirim kepada Kantor Pos (N1) tanggal 13 Februari 2009 sebesar Rp.19.350.000,- Daftar uang, surat berharga dan sebagainya yang dikirim kepada Kantor Pos (N1) tanggal 02 Maret 2009 sebesar Rp.19.350.000,- Keputusan Direksi PT.Pos Indonesia (Persero) tentang pembebasan dan
    Surat Keputusan Direksi PT.Pos Indfonesia (Persero) Nomor : SK-1019/DIR/SDM/0608 tanggal 26 Juni 2008 tentang pembebasan dan pengangkatan dalam jabatan. Surat Keputusan Direksi PT.Pos Indfonesia (Persero) Nomor : SK-121/WILPOS III/SDM/0208 tanggal 11 Februari 2008 tentang pembebasan dan pengangkatan dalam jabatan dilingkungan Wilayah Usaha Pos III.
    Surat Keputusan Direksi PT.Pos Indfonesia (Persero) Nomor : SK-160/WIL POS III/SDM/0209 tanggal 12 Februari 2009 tentang pembebasan dan pengangkatan dalam jabatan dilingkungan Wilayah Usaha Pos III. Surat Keputusan Direksi PT.Pos Indfonesia (Persero) Nomor : SK-50/WILPOS III/SDM/0109 tanggal 29 Januari 2009 tentang pembebasan dan pengangkatan dalam jabatan dilingkungan Wilayah Usaha Pos III.
    Surat Keputusan Direksi PT.Pos Indfonesia (Persero) Nomor : SK-600/WILPOS III/SDM/0807 tanggal 3 Agustus 2007 tentang pembebasan dan pengangkatan dalam jabatan dilingkungan Wilayah Usaha Pos III. Daftar W3 dan W4 serta resi Setor. Keputusan Direksi Perum Pos dan Giro Nomor :121/DIRUTPOS/1988 tanggal 5 Nopember 1988 tentang Peraturan Dinas V (PD V), Uang Tunai sebesar Rp.5.212.500,- sebagi uang pindah.
    pembebasan dan pengangkatan dalam jabatan.Surat Keputusan Direksi PT.Pos Indfonesia (Persero) Nomor : SK121/WILPOS III/SDM/0208 tanggal 11 Februari 2008 tentang pembebasan dan pengangkatan dalam jabatandilingkungan Wilayah Usaha Pos III.Surat Keputusan Direksi PT.Pos Indfonesia (Persero) Nomor : SK160/WIL POS III/SDM/0209 tanggal 12 Februari 2009 tentang pembebasan dan pengangkatan dalam jabatandilingkungan Wilayah Usaha Pos III.27282930313233343536373839Surat Keputusan Direksi PT.Pos Indfonesia
    (Persero) Nomor : SK50/WILPOS II/SDM/0109 tanggal 29 Januari 2009 tentang pembebasan dan pengangkatan dalam jabatandilingkungan Wilayah Usaha Pos III.Surat Keputusan Direksi PT.Pos Indfonesia (Persero) Nomor : SK600/WILPOS II/SDM/0807 tanggal 3 Agustus 2007 tentang pembebasan dan pengangkatan dalam jabatandilingkungan Wilayah Usaha Pos III.Daftar W3 dan W4 serta resi Setor.Keputusan Direksi Perum Pos dan Giro Nomor :121/DIRUTPOS/1988 tanggal 5 Nopember1988 tentang Peraturan Dinas V (PD V),Uang Tunai
    pembebasan dan pengangkatan dalamjabatan.Surat Keputusan Direksi PT.Pos Indfonesia (Persero) Nomor : SK121/WILPOS III/SDM/0208 tanggal 11 Februari 2008 tentang pembebasan dan pengangkatan dalamjabatan dilingkungan Wilayah Usaha Pos III.Surat Keputusan Direksi PT.Pos Indfonesia (Persero) Nomor : SK160/WIL POS III/SDM/0209 tanggal 12 Februari 2009 tentang pembebasan dan pengangkatan dalamjabatan dilingkungan Wilayah Usaha Pos III.Surat Keputusan Direksi PT.Pos Indfonesia (Persero) Nomor : SK50/WILPOS
    II/SDM/0109 tanggal 29 Januari 2009 tentang pembebasan dan pengangkatan dalamjabatan dilingkungan Wilayah Usaha Pos III.Surat Keputusan Direksi PT.Pos Indfonesia (Persero) Nomor : SK600/WILPOS III/SDM/0807 tanggal 3 Agustus 2007 tentang pembebasan dan pengangkatan dalamjabatan dilingkungan Wilayah Usaha Pos III.Daftar W3 dan W4 serta resi Setor.Keputusan Direksi Perum Pos dan Giro Nomor :121/DIRUTPOS/1988 tanggal 5Nopember 1988 tentang Peraturan Dinas V (PD V),Uang Tunai sebesar Rp.5.212.500, sebagi
    pembebasan dan pengangkatan dalam jabatan.Surat Keputusan Direksi PT.Pos Indfonesia (Persero) Nomor : SK121/WILPOS III/SDM/0208 tanggal 11 Februari 2008 tentang pembebasan dan pengangkatan dalam jabatandilingkungan Wilayah Usaha Pos III.Surat Keputusan Direksi PT.Pos Indfonesia (Persero) Nomor : SK160/WIL POS III/SDM/0209 tanggal 12 Februari 2009 tentang pembebasan dan pengangkatan dalam jabatandilingkungan Wilayah Usaha Pos III.Surat Keputusan Direksi PT.Pos Indfonesia (Persero) Nomor : SK50/WILPOS
Pengadilan PTTUN MAKASSAR TUN
Register : 01-03-2022 — Putus : 22-04-2022 — Upload : 27-04-2022
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor 45/B/2022/PT.TUN.MKS
Tanggal 22 April 2022 — Pembanding/Tergugat : BUPATI GORONTALO UTARA Diwakili Oleh : TRISNO KAMBA, SH
Terbanding/Penggugat : RIDWAN YASIN, S.H., M.H.
166 — 41
  • Tanggal 19 Januari 2022 yang dimohonkan banding tersebut;

    • MENGADILI SENDIRI :

    DALAM PENUNDAAN

    1. Menolak Permohonan Penundaan Penggugat/Terbanding;

    1. Mencabut Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor 800/BKPP/2097/IX/2021 tanggal 17 September 2021 Tentang Pembebasan Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Menjadi
Pengadilan PN MANADO Pidana Khusus
Register : 12-04-2023 — Putus : 20-07-2023 — Upload : 21-07-2023
Putusan PN MANADO Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd
Tanggal 20 Juli 2023 — Penuntut Umum:
RAHMAT SYAPUTRA, S.H
Terdakwa:
Ir.REVOLIUS PUDIHANG,M.Si.
89 — 49
  • Pembebasan dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dari Dan Dalam Jabatan Administrator Dan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tanggal 18 September 2017);
  • 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor : 821.2/SK/60/2017 Tentang Pembebasan dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dari Dan Dalam Jabatan Administrator Dan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tanggal 18 September 2017; (Asli)
  • 1 (satu) bundel Surat
    Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor : 821.2/SK/2242019 Tentang Pembebasan dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dari Dan Dalam Jabatan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tanggal 30 Agustus 2019;(Asli)
  • 1 (satu) lembar Nota Tagihan No : 08 Tanggal 23 Maret 2020 Toko Makmur Jaya 50 Pasang Sepatu Boots Air seharga Rp.82.000,-/pasang dengan total harga Rp.4.100.000,- dan 50 Pasang Jas Hujan Fortune seharga Rp.97.500,-/lembar dengan total harga Rp.4.875.000,-
    /sk/60/

    • 2017 Tentang Pembebasan, Pengangkatan, Pengukuhan Dan Pelantikan Pegawai Negeri Sipil Dari Dan Dalam Jabatan Pengawqas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tanggal 28 Juli 2017;

    1. Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/Sk/60/2017 Tanggal 1 Agustus 2017;
    2. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor : 14/Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi
      DPA PPKD : 4.04 01 00 00 5 1 (foto kopi);
    3. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Petikan Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 821.2/SK/23/2018 Tentang Pembebasan dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dari Dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tanggal 23 April 2018;
    4. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Petikan Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor : 821.2/SK/1/2020 Tentang Pembebasan dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil
      Dari Dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tanggal 6 Januari 2020;
    5. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Petikan Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor : 821.2/SK/420/2021 Tentang Pembebasan, Pengangkatan Dan Pelantikan Pegawai Negeri Sipil Dari Dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tanggal 28 Oktober 2021.
Pengadilan DILMIL III 18 AMBON Pidana Militer
Register : 22-06-2023 — Putus : 22-08-2023 — Upload : 04-09-2023
Putusan DILMIL III 18 AMBON Nomor 31-K/PM.III-18/AD/VI/2023
Tanggal 22 Agustus 2023 — Oditur:
F.S Lumbanraja, S.H.
Terdakwa:
Roland Pesireron
70 — 30
  • Letda Inf Yamenan Herman, NRP 31940001330172;

    b. 2 (dua) lembar Petikan Putusan Nomor: 11-K/PM.III-18/AD/ll/2022 tanggal 28 Maret 2022;

    c. 1 (satu) lembar Akta Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dar Panitera Pengganti Nomor AMKHT/11-K/PM.III-18/AD/IV/2022 tanggal 5 April 2022;

    d. 2 (dua) lembar Surat Kaotmil IV-19 Ambon Nomor: B/137/VII/2022 tanggal 15 Juli 2022 tentang Pembebasan Terpidana a.n. Serka Roland Pesireron, NRP 21150174571195.

Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 30-06-2022 — Putus : 16-11-2022 — Upload : 16-11-2022
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 69/G/2022/PTUN.MKS
Tanggal 16 Nopember 2022 — Penggugat:
Wahidah Abdullah
Tergugat:
BUPATI GOWA
311 — 210
  • Gowa ;
  • Surat Keputusan Bupati Gowa Nomor: 821.2.29/576/BKPSDM, tanggal 13 Mei 2022 tentang Pembebasan Sementara Dalam Jabatan Fungsional Auditor pada Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa, Terhitung Mulai tanggal 1 Juni 2022 kepada Wahidah Abdullah, SH. M.Si., Nip. 196907251998032008, Pangkat/Gol. Ruang Pembina Tk.
Pengadilan DILMIL III 18 AMBON Pidana Militer
Register : 27-07-2023 — Putus : 30-10-2023 — Upload : 06-11-2023
Putusan DILMIL III 18 AMBON Nomor 37-K/PM.III-18/AD/VII/2023
Tanggal 30 Oktober 2023 — Oditur:
F.S Lumbanraja, S.H.
Terdakwa:
Yusuf Nai
70 — 13
  • III-18/AD/I/2020 tanggal 29 Januari 2020;

    d. 1 (satu) lembar Surat Kaotmil IV-19 Ambon Nomor: B/128/II/2020 tanggal 6 Februari 2020 tentang Pembebasan Terpidana a.n. Pratu Yusuf Nai, NRP 31090289971286.

    Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

    4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

    5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.