Ditemukan 4024 data
89 — 35
KORINUS LALUS alm dan yang pernah dihuni juga olehMARTEN LAKAT alm hanya dengan dasar hak pakai adalahHalaman 18 dari 95 halaman Putusan No : 172/Pdt/2017/PT.KPG.merupakan pengakuan dari SIMEON LALUS ( tergugat )terhadap tana sengketa tersebut merupakan hak para penggugat;Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan tergugat ( SIMEONLALUS ) yang telah membangun rumah permanen di atas tanahtempat milik TANAM LASI alias KORINUS LALUS alm tanpapersetujuan / tanpa izin dari para penggugat adalah perbuatanyang melangar
184 — 27
kawasan hutan;e Penataan batas kawasan hutan;e Pemetaan kawasan hutan;Penetapan kawasan hutan;e Bahwa Jika suatu karyawan yang bekerja di kawasan hutan konsekuensi hukumterhadap karyawan meliputi : Karyawan bekerja harus ada kepastian terhadap kawasan hutan;e Harus ada ijin eksplotasi dan eksplorasi yang resmi dikeluarkan oleh pemerintahdaerah setempat ;e =Harus ada ijin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH);e Berdasarkan UU no. 13 tahun 2003 tentang tenaga kerja harus mengetahuibekerja tidak boleh melangar
DJUNDJUNGAN PANDJAITAN
Tergugat:
1.TONGGO PANJAITAN
2.HORAS BAKTIAR PANJAITAN
3.Ir. WILFRIED PANJAITAN
4.TURMAN PANJAITAN
5.HENDRIK H. PANJAITAN
6.HITLER PANJAITAN
7.Ir. PANDAPOTAN PANJAITAN
8.BUSISA PANJAITAN
9.ALBERT PANJAITAN
101 — 39
putusan ini, makasegala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam BeritaAcara Persidangan perkara a quo dianggap termuat dan dipertimbangkan dalamputusan ini;Tentang Pertimbangan Hukum:Dalam Provisi:Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari tuntutan provisi Penggugat adalahsebagaimana tersebut dalam surat gugatannya;Menimbang, bahwa dalam gugatanya Kuasa Penggugat memohon agarkepada Tonggo Panjaitan (Tergugat I) menghentikan serta menghindarkan diri daritindakantindakan yang melangar
66 — 132
dan tidak mengangkat telepon dari PenggugatRekonpensi/Dahulu Tergugat Konpensi tersebut.13141516BAHWA TERGUGAT REKONPENSI TELAH MELAKUKAN PERBUATANMELAWAN HUKUMBahwa sebagaimana uraian fakta hukum diatas maka telah jelas fakta hukumnya bahwaTergugat Rekonpensi/Dahulu Penggugat Konpensi telah melanggar hukum danberetikat tidak baik dengan tidak mengembalikan hutang sebesar Rp. 150.000.000,(Seratus lima puluh juta Rupiah) dan Tergugat Rekonpensi/Dahulu PenggugatKonpensi telah melanggar hukum dan melangar
EMIR BARAMULI, MBA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR
252 — 253
mejaditanah yang dikuasai Negara, maka Negara diberikan kewenangan untuk memberikan Hak kepemilikan yang baru kepadasiapapun yang mengajukan permohonan pemberian hak atastanah dengan memenuhi syarat syarat yang telah ditentukanoleh Peraturan Perundangundangan dan Peraturan MenteriNegara Agraria/kepala Badan Pertanahan Nomor 9 Tahun1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak AtasTanah Negara dan Hak Pengelolaan;Bahwa dengan demikian terbukti objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah melangar
1.KARIM Hi. JAMALUDDIN
2.TAERAN ABUANA
3.UMAR ABBAS
4.SARAFU RAJAK
5.LILY ULFAIDAH, SP
6.LINDA ARYANI PAKAYA
7.FATMAWATI ABDUL BAAR
8.NURMALA HUSEN
9.ULFA MARWAN
10.NURJAYANTI
11.ZAKIA ABBAS
12.JAKA WIDADA
13.BAKAR DJIBAT, S.AG.,M.PD
14.ABDU AMMARIE, BSC
15.FAJRI HATIM
Tergugat:
PT PLN PERSERO UNIT INDUK PEMBANGKIT DAN JARINGAN MALUKU UTAR
Turut Tergugat:
1.WALIKOTA TERNATE
2.DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA TERNATE
3.DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA TERNATE
4.BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH PEMERINTAH KOTA TERNATE
5.LURAH KAYU MERAH, KEC. TERNATE SELATAN KOTA TERNATE
176 — 134
Bahwa Tergugat juga jelasjelas telah melangar peraturan perundangundangan yang mana berdasakan Pasal 33 PP 14/2012 menjelaskanbahwa : Penggunaan tanah oleh pemegang izin usaha penyediaantenaga listrik dalam melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrikdilakukan setelah memberikan ganti rugi hak atas tanah ataukompensasi kepada pemegang hak atas tanah, bangunan, dantanaman ;8.
202 — 165
Sayana Integra property,dengan demikian terbitnya objek sengketa oleh Tergugat dan Tergugat Iltelah melangar hukum dan telah merugikan Penggugat yang dapat kehilanganhaknya atas tanah tersebut;Bahwa tindakan Tergugat dan Tergugat Il yang menerbitkan obyek sengketaadalah kurang teliti atau kurang cermat dan menimbulkan akibat hukum bagiPenggugat, sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat (3) Undangundang No. 5tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :Keputusan Tata Usaha Negara adalah
125 — 28
Maka dapatlah dinilai bahwa saudara Maryano, SH, MH, CNtersebut telah melanggar ketentuan pasal 19 ayat 1 Undang Undang No. 18 tahun 2003tentang Advokat, serta melangar kode etik profesi advokat.DALAM EKSEPSI1Bahwa untuk selanjutnya, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat VI menyatakanmenolak seluruh dalil gugatan Penggugat, sebagaimana tertuang dalam surat gugatantertanggal 7 Desember 2012, kecuali yang telah secara tegas Tergugat I, Tergugat II,dan Tergugat VI akui kebenarannya;Bahwa Tergugat I,
222 — 162
Great Giant Pineaple telahdilaksanakan:1.anf @ bhSudah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku atau sesualdengan peraturan perundangundangan yang berlaku;Telah memenuhi norma kepatutan;Tidak melanggar asas kecermatan dan asas ketelitian;Tidak Sewenangwenang;Tidak melangar AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);Tidak Terjadi Cacat Hukum Administratif, yaitu :a). Tidak terjadi Kesalahan prosedur;b). Tidak terjadi Kesalahan penerapan peraturan perundangundangan;c).
Dr Bastian Zulkifli, B. ARCH., M.ARCH
Tergugat:
1.PT Babel Citra Mandiri
2.PT Hokari Lenex Pratama
3.Tjang Jong Tjung als Acung
4.H Abdul Rahman HR bin H Rozali
5.H Toyib HR
6.Pemerintahan RI Cq Menteri Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Cq Kanwil BPN Provinsi Bangka Belitung
7.Kepala Kantor Pertanahan Kab Bangka
8.Dinas Bina Marga Bangka Belitung
9.Camat Merawang Kab Bangka Prov Bangka Belitung
10.Kepala Desa Air Anyir Kecamatan Merawang Kab Bangka
239 — 102
POSITA GUGATAN TIDAK JELASBahwa sejatinya gugatan perbuatan melawan hukum harus memenuhi 5(lima) unsur, yaitu:e Adanya perbuatan Tergugat yang bersifat aktif maupun pasif;e Perbuatan Tergugat tersebut melawan hukum, bertentangan dengankesusilaan/melangar undangundang;e Adanya kesalahan yang bersifat sengaja maupun lalai;e Adanya kerugian yang dialami oleh Penggugat; dane Kerugian tersebut memiliki hubungan kausalitas.Bahwa faktanya dalam surat gugatan, Penggugat tidak menjelaskan secararinci 5 (lima
111 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
skorsing terhitung sejak tanggal 9 Desember 2013 sebagaibagian dari proses pemutusan hubungan kerja karena efisiensisebagaimana dimaksud Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13tahun 2003;Bahwa terhadap dalil Para Penggugat bahwa Penggugat Nomor 48telah di demosi, Tergugat mensomeer Para Penggugat untukmembuktikan dalil gugatannya tersebut;Bahwa Tergugat mensomeer Para Penggugat untuk membuktikandalil gugatannya bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawanhukum vide Pasal 1365 KUHPerdata karena melangar
61 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
dikejar dan dipertanyakan olehPenasihat Hukum, saksi tidak mengetahui Nomor Hp seluler Pembanding,kesaksian NOPRIZAL ini sangat diragukan kebenarannya, karena tidakmengetahui kapan dan tanggalnya, serta berapa uang yang pernahdiberikan, dan yang paling diragukan kebenaran keterangannya adalah saksiNoprizal adalah keponakan kandung Saksi/Terdakwa ASMIDAR, SH(perkara terpisah), sangat diragukan kebenaran keterangannya;Bahwa Pendapat Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakanTerdakwa/Pembanding telah melangar
61 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Judex Facti telah melangar hukum dalam perkara ini (tidak melaksanakanfungsi dan kewenangannya untuk menegakkan hukum dan keadilan), karenatelah menjadikan Amar Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai dalamperkara perdata antara Tergugat V dalam perkara ini sebagai Penggugatmelawan Tergugat dalam perkara ini sebagai Tergugat untuk keuntunganTergugat I, tanpoa mempertimbangkan apakah Amar Putusan Pengadilantersebut telah didasarkan pada fakta yang benar, pada hal salah satu dasargugatan Penggugat dalam
Prof. Dr. Masri Mansoer, M. Ag.
Tergugat:
Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
563 — 891
Andi dan Penggugat sebelum diberhentikan memangada pemanggilan, tetapi dipanggil bukan dalam rangka menyelesaikanmasalah melainkan disidang sebagai pelanggar disiplin/melangar kodeetik sehingga mereka berdua pun memutuskan tidak datang; Bahwa mereka keberatan pada putusan pemecatan, karena secarafaktual tidak ada alasan, mereka pun menyatakan ini mungkin karenamereka memrotes asrama ini;Halaman 44 dari 101.
279 — 177
Karena melanggar aspekaspek yang disebutkan dalam Pasal 38 UU JN, misalkan di akta disebutkanmenghadap pukul 10 pagi ternyata saya bisa membuktikan, saya menghadap bukanjam 10 tetapi jam 4 sore, berarti kan ini melangar aspek formal, kalau ini bisadibuktikan maka akta tersebut terdragasi akta. Kesempurnaan Otentiknya Aktatersebut tidak ada lagi.
100 — 59
tersebutkepada Tergugat IV selaku BUMN untuk dibangun dan dioperasikan JalanTol JORR seksi E1 (JatiasihCikunir) yang sebagian pembangunannyamenggunakan 5(lima) bidang tanah HGB milik Penggugat, dimana Jalan TolJORR seksi E1 tersebut telah dioperasikan oleh Tergugat IV yang telahmendapatkan keuntungan yang besar dari hasil pengoperasian Jalan TolJORR seksi E1 diatas tanah milik Penggugat tersebut; Bahwa berhubungpembayaran uang ganti rugi atas pembebasan 5(lima) bidang tanah milikPenggugat tersebut melangar
110 — 79
Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 64 Ayat(1) KUHP;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifatalternatif, maka hal tersebut memberikan kekuasaan kepada Majelis Hakim untukmempertimbangkan dakwaan manakah yang paling tepat untuk dikenakan kepadaperbuatan terdakwa tersebut;Menimbang, bahwa setelah memperhatikan faktafakta yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim akan langsung memilih mempertimbangkan Pasaldalam dakwaan yang paling mendekati dengan faktafakta yaitu melangar
Terbanding/Terdakwa : TARADJI LETAHIIT
97 — 38
ayat (1) Jo Pasal18 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiJo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Bahwa karena Penuntut Umum menyusun dakwaan dalam bentukSubsidaritas yaitu Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Subsidair melangar
Terbanding/Terdakwa : PUNGGUL RUMAHSORENG alias UNGKU
120 — 53
ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU No. 20 Tahun 2001 TentangPerubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi.Bahwa karena Penuntut Umum menyusun dakwaan dalam bentukSubsidaritas yaitu Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Subsidair melangar
228 — 251 — Berkekuatan Hukum Tetap
Judex Facti Telan Melangar Pasal 178 Ayat (2) HIR Dan YurisprudensiYang Berlaku Karena Tidak Memeriksa Dan Memperimbangkan GugatanRekonvensi Pemohon Kasasi Serta Tidak Mempertimbangkan DalilTermohon Kasasi Il sampai dengan Termohon Kasasi XI Mengenai Error InPersona:83. Ketentuan Pasal 178 ayat (2) HIR menyebutkan bahwa:Hakim wajib mengadili atas segala bahagian gugatan.84. Putusan Pengadilan Tinggi telah melanggar Pasal 178 ayat (2)HIR di atas, karena:Halaman 100 dari 110 hal. Put.