selama 8 (delapan) bulan ;

tetap ditahan;

Dan terhadap Akta perdamaian itu tidak dapat diajukanupaya hukum Banding maupun Kasasi, sedangkan apabila putusan aquo tidakdilaksanakan secara sukarela oleh para pihak, maka putusan dapat dijalankan secarapaksa (execution force) dengan mengajukan permohonan eksekusi terlebih dahulukepada Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan; Menimbang, bahwa usaha perdamaian yang dilakukan oleh Hakim dalammemeriksa dan mengadili suatu perkara perdata yang diajukan kepadanya merupakansuatu kewajiban, atau imferatif

menurut pendapat Majelis Hakim bahwa seorang barudapat dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi, apabila terlebihdahulu telah dipenuhi syaratsyarat, sebagal berikut:e Syarat formil, yaitu adanya peringatan atau tegoran;Halaman 39 dari 52 halaman Putusan Nomor 767/PDT/2020/PT SBY.e Syarat materiil, yaitu adanya unsur kesalahan(kesengajaan/kelalaian).Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya tidak ada dalil yangmenyebutkan bahwa tidak dipenuhinya prestasi karena disebabkan olehkeadaan memaksa (force

majeure) serta Tergugat didalam persidangantidak pula dapat menunjukkan atau membuktikan adanya alasanalasanlain yang diperkenankan oleh hukum yang dapatmenunda/membebaskannya untuk memenuhi tanggung jawabnya, olehkarena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dari seluruh pertimbangan pertimbangan yang telah diuraikan diatas yang didasarkan atas fakta fakta yang terungkap dipersidangan maka dapat disimpulkan bahwaperbuatan Tergugat yang tidak memenuhi tanggung jawab hukumnyakepada penggugat tersebut

sebagaimanatersebut dalam ayat 2 Pasal ini tidak juga dilaksanakanoleh Pihak Kedua, maka Pihak pertama berhak untukmelaksanakan atau menunjuk~ pihak lain untukmelaksanakanperingatan = atau perintah yangdilalaikannya dan semua biaya atau ongkos yangdikeluarkan termasuk selisih harga akibat pengalihankepada Pihak Ketiga menjadi beban dan tanggungjawab Pihak Kedua;Ayat5 =: Pihak Kedua dibebaskan dari denda keterlambatan apabilaketerlambatan penyelesaian pekerjaan disebabkan olehterjadinya keadaan memaksa//force

majeure;Sehingga, dalil hukum TERGUGAT DALAM REKONVENS/PENGGUGAT DALAM KONVENSI pada Posita 8 (delapan) halaman3 (tiga) Gugatan TERGUGAT DALAM REKONVENSI/PENGGUGATDALAM KONVENSI yang mendalilkan bahwa TERGUGAT DALAMREKONVENSV/VPENGGUGAT DALAM KONVENSI dipaksa mundurdan dilarang untuk mengerjakan Proyek UNJ tersebut olehPENGGUGAT DALAM REKONVENSI/TERGUGAT DALAMHal. 31 Putusan No.68/PDT/2018/PT.DKI25.KONVENSI adalah dalil yang tidak benar dan tidak dapatdipertahankan.Hal ini telah diperkuat dengan

sebagai wali nasab ataupun wali hakim, tidakmemenuhi syarat dan rukun pernikahan sebagaimana ketentuan di atas;Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya kualifikasi seseorangmenjadi wali nikah, baik itu wali nasab maupun wali hakim, maka akanmenjadikan cacatnya wali tersebut, sehingga cacatnya wali dalam suatupernikahan, dapat dipandang sebagai ketiadaan wali, ketiadaan wali dalamsebuah akad nikah akan menjadikan pernikahan tersebut menjadi cacat (fasid)dan tidak mempunyai dasar hukum (no /egal force

bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan TurutTergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:Tergugat:Dalam Eksepsi:1.Bahwa gugatan Penggugat yang telah diajukan oleh Pengugat kepadaTergugat adalah tidak beralasan dikarenakan tidak ada hubungan hukumantara Penggugat dan Tergugat sehingga sangatlah keliru dan tidakberdasar gugatan tersebut:Bahwa jelas dan beralasan gugatan Penggugat harus ditolak dandikesampingkan karena tidak ada hubungannya dengan Tergugat yangdisebabkan karena faktor alam (force

dokumendokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwakoreksi Terbanding kurang tepat dan seharusnya dibatalkan.bahwa berkenaan dengan permintaan Terbanding, yakni agar PemohonBanding menyediakan rekonsiliasi dan bukti pendukung lainnya yang terkaitsengketa hingga saat ini masih belum dapat Pemohon Banding berikan,dikarenakan hingga saat ini terdapat beberapa dokumen asli PemohonBanding, yang telah diserahkan pada saat keberatan, belum dapat PemohonBanding ambil kembali dari Terbanding dikarenakan force

Paddle Force Feeder diklasifikasikan ke dalam pos tarif HS 8474.80.10.00 BM5%;5. lIQ/QQ Document for Riva Piccola PLC diklasifikasikan ke dalam pos tarif HS8474.80.10.00 BM 5%;6.

memiliki kualifikasi sebagai wali nasabataupun wali hakim, tidak memenuhi syarat dan rukun pernikahansebagaimana ketentuan di atas;Menimbang, bahwa tidak terpenuhinya kualifikasi seseorangmenjadi wali nikah, baik itu wali nasab maupun wali hakim, maka akanmenjadikan cacatnya wali tersebut, sehingga cacatnya wali dalam suatupernikahan, dapat dipandang sebagai ketiadaan wali, ketiadaan walidalam sebuah akad nikah akan menjadikan pernikahan tersebut menjadifasid dan tidak mempunyai dasar hukum (no /egal force

Jagungdi Lahan Khusus tanggal 15 September 2016 maupun SuratAddendum Perjanjian Nomor 520/1650/SPK/IX/2016/DISTANAK tanggal15 September 2016 tentang Pembayaran Pekerjaan dibayarkan pada tahun2017, 31 Oktober 2016 meskipun Termohon Kasasi/Penggugat telahmelaksanakan kewajibannya sesuai Berita Acara Serah Terima PekerjaanNomor 520/275 /BA/XI/2016/Distanak tanggal 22 November 2016 danBerita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 520/3032/BA/XII/2016/Distanak, tanggal 30 Desember 2016; Bahwa alasan adanya force

Bahwa oleh karena Yayasan kesulitan dana karena berkurangnyapemasukan, maka sangat terpaksa dilakukan pengurangan jumlahguru/tenaga pendidik, termasuk para Penggugat (force majeur).. Bahwa pemberhentian Para Penggugat sebagai Guru bukanlah tindakansemenamena sebagaimana dalildalil gugatan Para Penggugat, hal tersebutdilakukan Tergugat karena keadaan yang memaksa karena PandemiCovid19(force majeur)..

bekerja disuatu perusahaan dimana Yayasan Jamiyyah Khatmilquran Ja Al Haq merupakan satuan pendidikan yang diselenggarakanoleh masyarakat,sebagaimana diatur dalam Undangundang No.14 Tahun2005 tentang Guru dan Dosen dan Undangundang No.16 Tahun 2001tentang Yayasan.Bahwa pemberhentian para Penggugat sebagai tenaga pengajar atau gurudikarenakan keadaan yang memaksa dimana Yayasan Jamiyyah Khatmilquran Ja Al Haq mengalami kesulitan dana karena kurangnya pemasukanmengingat dalam situasi Pandemi Covid19 (force

Menimbang, bahwa didalam Pasal 164 Undangundang nomor 13 tahun2003Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/ourun karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaanmengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun, atau keadaanmemaksa (force majeur), dengan ketentuan pekerja / buruh berhak atas uangpesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) uang penghargaanmasa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uangpergantian hak sesuai

Menimbang, bahwa didalam Pasal 164 Undangundang nomor 13 tahun2003 "Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/ourun karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaanmengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun, atau keadaanmemaksa (force majeur), dengan ketentuan pekerja / buruh berhak atas uangpesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) uang penghargaanmasa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uangpergantian hak sesuai

memiliki kualifikasi sebagai wali nasab ataupun walihakim, tidak memenuhi syarat dan rukun pernikahan sebagaimanaketentuan di atas;Menimbang, bahwa tidak terpenuhinya kualifikasi Seseorangmenjadi wali nikah, baik itu wali nasab maupun wali hakim, maka akanmenjadikan cacatnya wali tersebut, sehingga cacatnya wali dalam suatupernikahan, dapat dipandang sebagai ketiadaan wali, ketiadaan walldalam sebuah akad nikah akan menjadikan pernikahan tersebut menjadifasid dan tidak mempunyai dasar hukum (no /egal force

memiliki kualifikasi sebagai wali nasab ataupun walihakim, tidak memenuhi syarat dan rukun pernikahan sebagaimanaketentuan di atas;Menimbang, bahwa tidak terpenuhinya kualifikasi seseorangmenjadi wali nikah, baik itu wali nasab maupun wali hakim, maka akanmenjadikan cacatnya wali tersebut, sehingga cacatnya wali dalam suatupernikahan, dapat dipandang sebagai ketiadaan wali, ketiadaan walidalam sebuah akad nikah akan menjadikan pernikahan tersebut menjadifasid dan tidak mempunyai dasar hukum (no /egal force

masing dirampas untuk dimusnahkan, Sedangkan barangbukti berupa : 1 (satu) buah klip plastic yang berisi : 1 (satu) klip plastic berisiNarkotika Golongan bukan tanaman sebesar kurang lebih 0,5 (nolkoma lima/ setengah) gram , 1 (satu) buah plastic klip kecil barudan 1 (satu) buah plastic klip bekas; 1 (satu) buah handphone merk Evercross seri C5L warna hiamkombinasi merah beserta 2 (dua) buah simcard Indosat dan Axiss; 1 (satu) potong jaket warna abu abu merk COLE: 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Force

tepat dan benar (Judex Facti tidak salahmenerapkan hukum), karena Judex Facti telah mempertimbangkan buktibukti kKedua belah pihak dan telah melaksanakan hukum acara denganbenar dalam memutus perkara ini serta putusan Judex Facti tidakbertentangan dengan hukum dan/atau undangundang; Bahwa terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja disebabkan ljin UsahaOperasional Perkebunannya dicabut oleh Pejabat berwenang yaituBupati Parigi Mountong pada tanggal 20 Desember 2013, sehinggaperusahaan tidak beroperasi (force

Tidak dipenuhinya kewajiban oleh debiturdisebabkan oleh dua kemungkinan alasan, yaitu : karena kesalahan debitur,baik dengan sengaja tidak dipenuhi kewajiban maupun karena kelalaian dankarena keadaan memaksa (overmacht atau force majeure), jadi diluarkemampuan debitur.

Tergugat Rekonpensi yangditetapkan sebesar Rp.I. 133.000.000, (satu milyart seratus tiga puluh tiga jutarupiah), sudah termasuk harga PPN 10% dan termasuk juga Jasa Kontraktordan hal ini Tergugat Rekonpensi mengerti tentang ruang lingkup perkerjaantercantum pada Gambar rencana, sehingga harga borongan tersebut diatasadalah FIXED LUMPSUM PRICE. kecuali dalam keadaan Force Majeure.;. Bahwa atas pekerjaan tersebut maka Penggugat Rekonpensi dan TergugatRekonpensi/Penggugat konpensi ic.

00,JUMLAH Rp.31.628.098.84 Rp.59.538.479.00 Rp.91.166.577.80, 0, 40,Bahwa para Penggugat merasa keberatan dengan jumlahhutang pokok IDC (Interest During Construction) karenahutang pokok IDC ini sesungguhnya hanya merupakan bungadariBahwa dalam melaksanakanKelapa Sawitkendalalmengakibatkankewajibantersebut,kondisi kondisiparasepenuhnyapara PenggugatdiPenggugatkepadapinjaman hutang pokok tersebut ;proyek perkebunan PIR TRANSluartidakTergugat.Hal. 7 darimenghadapiperusahaandapatAdapun36 hal.kendala(force

majeur)Put.menjalankankendalaNo.285PK/Pdt/2010 kendala/kondisi kondisi di luar perusahaan (force majeur)adalah sebagai berikutA.

Force Majeur1. Terjadi kebakaran kebun di tahun 1994 dan 1997 yangmengakibatkan kerugian yang sangat besar, dimana paraPenggugat harus melakukan penanaman ulang, hal inimengakibatkan terjadinya perubahan tahun tanam danbergesernya pelaksanaan konversi dan berubahnya cost(biaya) per Ha. yang berbeda jauh dengan "cost actual"yang dibiayai oleh perusahaan (para Penggugat) padasaat itu (bukti P.I 4, P.Il 4, P.IIl 4 P.IV 4) ;2.

Tergugat telah menetapkan bunga dandenda yang tinggi serta bunga berbunga melebihi bunga dandenda yang telah ditetapkan dalam perjanjian sebesar 16%untuk bunga dan 23% untuk denda (vide point 3 gugatan) ;bahwa kendala kendala/kondisi kondisi di luarperusahaan para Penggugat (force majeur) tersebut diatas tidak hanya dirasakan oleh paraPenggugat, namun juga dirasakan oleh masyarakat duniakhususnya kalangan industri ;bahwa para Penggugat telah menyampaikan kendalakendala tersebut kepada Tergugat dan

Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi;

1. ;

4. .Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat, yaitu biaya pekerjaan dan perbaikan akibat bencana banjir/kahar (force majoer) serta materiterial alat-alat yang hilang dan ganti rugi rumah penduduk serta perbaikan jalan desa akses menuju proyek sebesar Rp. 1.264.800.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Tiga Ratus Rupiah) yang dicairkan melalui Bank Jatim CabangBojonegoro;Bahwa pada bulan September 2016 kondisi alam setiap hari hujan lebatdisertai angin kencang hampir menyeluruh di wilayah KabupatenBojonegoro, dan dampaknya selain menghambat proses pekerjaan, jugamenyebabkan bencana banjir/tanah longsor akibat tingginya curah hujantersebut, kemudian puncaknya musibah banjir terjadi pada tanggal 29September 2016 terjadi cuaca ekstrim berupa banjir besar yang dapatdikategorikan bencana atau kahar/FORCE

PENGGUGAT dianggap tidakprofesional sehingga dengan pekerjaan PENGGUGAT yang telah selesaidan TERGUGAT tidak menyelesaikan sisa pembayaran kepadaPENGGUGAT jelas apa yang dilakukan oleh TERGUGAT merupakanperbuatan WANPRESTASI dan tidak ada jalan lain bagi PENGGUGATselain mengajukan gugatan ini;Bahwa karena PENGGUGAT dalam melaksanakan pekerjaanya telahmenyelesaikan 100% (seratus persen) disamping itu PENGGUGATmengeluarkan danadana diluar perhitungan anggaran, karena adanyamusibah bencana alam/KAHAR (Force

Percepat proses pancang dan galian abutment sisi selatan agarditarget pengerjaannya, karna waktu sudah mendekati kontrak habis(+ 1 bulan ).12.Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada halaman 4angka 9 yang pada pokonya menyatakan"... .pada tanggal 29 September2016 terjadi cuaca ekstrim berupa banjir besar yang dapat dikategorikanbencana atau kahar/FORCE MAJOER, sehingga pekerjaan Pengguggatmengalami hambatan, atas peristiwa tersebut dikeluarkan SuratKeputusan Bupati Bojonegoro Nomor

06.00 wib dan mengakibatkankerusakan bangunan pada site plan, merusak peralatan proyek dan jugaperalatan desa seperti pipa paralon dan diesel milik desa yangsebelumnya Penggugat pinjam dari Pemerintah Desa PilanggedeKecamatan Balen untuk mempercepat proses dewatering pada banjirsebelumnya dan apabila alat pinjaman tersebut terjadi hilang atau rusakmenjadi tangungjawab Penggugat untuk mengganti, dan dalam petitumangka 4 Penggugat menyatakan" biaya pekerjaan dan perbaikan akibatbencana banjir/kahar (force

Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan ingkarjanji/wanprestasi;3 .Menghukum TERGUGAT untuk membayar sisa pembayaran termynkedua yang belum~ dibayarkan oleh TERGUGAT ~ sebesarRp1.275.400.500,00 (Satu milyar dua ratus tujuh puluh lima juta empatratus ribu lima ratus rupiah);4. .Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepadaPenggugat, yaitu biaya pekerjaan dan perbaikan akibat bencanabanjir/kahar (force majoer) serta materiterial alatalat yang hilang danganti rugi rumah penduduk serta