Ditemukan 5678 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : fore forum filce fores fance majene majeri fonce florce forte folce mansure majekur maserre majenne mannure
Penelusuran terkait : 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha force one nopol. : kt 5056 k warna merah biru putih dengan no mesin : 4wh-509592 dan no rangka : mh34nst0113k832096
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 31-03-2021 — Putus : 04-08-2021 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 332/Pdt.Bth/2021/PN Dps
Tanggal 4 Agustus 2021 — Penggugat:
PT Kagum Sinar Hotelindo
Tergugat:
PT Bank ICBC Indonesia
111 — 73
  • Akta RUPS Luar Biasa No 40tahun 2021 yang memuatpemberhentian direksi dandirektur berdasarkan Akta RUPSNo 68 Tahun 2015 sertamengangkat kembali direksi barudan menetapkan AndrianSulaiman Daud sebagai Direkturdi PT KAGUM SINARHOTELINDO.Bukti P5 Foto copy dari copy Surat Restrukturisasi denganlampiran dari Perhimpunan Hoteldan Restoran Indonesia (PHRI)Pimpinan Daerah Provinsi Balidan Consulate General Of India,Bali, bahwa PT KAGUM SINARHOTELINDO untuk memohonGrace Periode selama 3 Tahundikarenakan Force
Pengadilan PN PONTIANAK Perdata Khusus
Register : 08-05-2018 — Putus : 25-10-2018 — Upload : 29-10-2018
Putusan PN PONTIANAK Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Ptk
Tanggal 25 Oktober 2018 — Penggugat:
1.YOSAFAT SUGENG
2.BANDAN
3.ANATASIA AMOY
4.L.K. RAMIN
5.BUDIYANTI
Tergugat:
PT. SUMBER HASIL PRIMA
82 — 18
  • Dengan demikian telah terbukti bahwa Tergugat tidak pernahmelakukan PHK karena perusahaan tutup disebabkan perusahaanmengalami kerugian secara teruSs menerus selama 2 (dua) tahun ataukarena alasan force majeur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat(1) UU Ketenagakerjaan. Berdasarkan alasan tersebut maka petitum butir 2(dua) haruslah ditolak karena tidak sesuai dengan fakta;31. Bahwa petitum nomor 3 haruslah ditolak karena sesuai faktanya Tergugattidak pernah melakukan PHK.
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 09-02-2017 — Putus : 21-06-2017 — Upload : 19-09-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 37/PDT.SUS-PHI/2017/PN.BDG
Tanggal 21 Juni 2017 — HARRY LEONARD WATTIMENA M E L A W A N PT. BHUMI ARTHAPRIMA CEMERLANG
84 — 28
  • dikantor Tergugat oleh DwiPramono pada tanggal 24 November 2015 jam 09.45 wib, perihal SOMASIuntuk menyelesaikan permasalahan sekaligus menuntut pembayaran hakPenggugat sebagai akibat PHK sepihak sesuai hasil pertemuan Penggugatdengan pihak perusahaan pada tanggal 13 November 2015, berdasarkan pasal164 ayat (3) jo pasal 156 UU No. 13/2003 sebagai hak Penggugat, Karena PHKyang dilakukan Tergugat bukan karena perusahaan mengalami kerugian 2(dua) tahun berturut turut ataubukan Karena keadaan memaksa (force
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 16-02-2016 — Putus : 21-04-2016 — Upload : 23-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 75 K/TUN/2016
Tanggal 21 April 2016 — PJ. BUPATI TANA TIDUNG VS HJ. UMI SUHARTINI, DKK;
67 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • "Dari pertimbangan PengadilanTinggi secara terperinci, Mahkamah Agung harus dapat mengerti halhal apa yang dalam keputusan Pengadilan yang dapat dibenarkan olehPengadilan Tinggi ;Bahwa walaupun sistem Peradilan kita tidak menganut azas TheBinding Force of Precedent dimana Hakim terikat pada yurisprudensi,akan tetapi yurisprudensi merupakan suatu pedoman yangpenerapannya disesuaikan dengan perkembangan masyarakat dandapat dipakai sebagai dasar / pedoman dalam mempertimbangkanputusan ;.
Pengadilan PN PURBALINGGA Pidana Umum
Register : 23-08-2019 — Putus : 16-10-2019 — Upload : 23-10-2019
Putusan PN PURBALINGGA Nomor 94/Pid.B/2019/PN Pbg
Tanggal 16 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
1.ARIE PURNOMO, S.H.
2.DAVID S.M. SIMORANGKIR, S.H.
Terdakwa:
1.Muhammad Husen Als Husen Bin Ahmad Zaenudin
2.Iwan Septianto Als Iwan Bin Lukman Harun
3.Sedyo Cahyo Utomo Als Sedi Bin Trimo
25 — 9
  • W. 10515, yang menyatakan secara terbuka ialah vispublica (kekuatan umum), force ouverte (kekerasan terbuka). Prof.
Pengadilan PN MAKASSAR
Putus : 08-12-2015 — Upload : 15-06-2017
Putusan PN MAKASSAR Nomor 165/Pdt.G/2015/PN Mks
Tanggal 8 Desember 2015 —
53 — 5
  • diatasnya yang terletak di jalan Babussalam 2 no.14 KelurahanParopo Kecamatan Panakkukang Kota Makassar dengan sertfikat Hak Milik No. 20947seluas 386 m2 atas nama pemegang hak Suryati, selanjutnya dalam pemeriksaan perkara inidisebut objek sengketa.Bahwa pada mulanya pembayaran Penggugat terhadap Tergugat I berjalan sebagaimanamestinya karena kondisi usaha Penggugat berjalan dengan lancar, namun pada akhir tahun2013 usaha Penggugat berupa kioskios di pasar sentral Makassar mengalami kebakaran(force
Pengadilan PN METRO Perdata Wanprestasi
Register : 18-06-2015 — Putus : 11-04-2016 — Upload : 12-05-2016
Putusan PN METRO Nomor 11/PDT.G/2015/PN Met
Tanggal 11 April 2016 — 1. Usman Amadin 2. Yudha Amadin 3. Dra. Purwaningsih 4. Triana Aprisia, S.STP 5. Ade Erwinsyah, S. STP Lawan Direktur Utama PT. Bank Syariah Mandiri Tbk Cabang Metro Lampung
208 — 57
  • Faktor yangpenyebab wanprestasi ada dua, yaitu :Halaman 15 dari 121 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1 1/Pdt.G/20 15/PN.Met1 Karena kesalahan debitur, baik yang disengaja maupun karenakelalaian;2 Karena keadaan memaksa (evermacht), force majeure, jadi diluar kemampuan debitur.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 23-07-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1292 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 23 Juli 2013 — EDWIN PERDANA ADIWIJAYA, SE, MM
128 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Oven Force Air Condition 1 Unit Hal. 59 dari 172 hal. Put. No. 1292 K/Pid.Sus/2013 133.134.135.136.137.138.139.140.141.142.143.144.145.146.
    Oven Force Air Condition 1 Unit Merk/Type : EYELA JAPAN/MODEL NDO400W 133.134.135.136.137.138.139.140.141.142.143.144.145.146.147.148.
    Merk/Type : EYELA JAPAN/MODEL SLI400 Auto Burette volume 50 ml Merk/Type : HIRSCHMANNGERMANY/939 20 50 934 50 00 Microscope Merk/Type : CARTON JAPAN/MODEL CST 10 M92601 Binocular Microscope Merk/Type : Leica/DM500 Oven Force Air Condition Merk/Type : EYELA JAPAN/MODEL NDO400W Freeze Dryer Merk/Type : EYELA JAPAN/MODEL FDU2100 GLD136CN Homogenizer Merk/Type : DAIHAN KOREA/MODELHG15A Protein Analyzer Merk/Type : GERHARDT GERMANYADAM UK/MODEL DT /7700 PW 254 Bottle Crown Capper Merk/Type : EXCHINA/TYPE
Pengadilan PT YOGYAKARTA Pidana Khusus
Register : 06-02-2020 — Putus : 26-03-2020 — Upload : 26-03-2020
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PT YYK
Tanggal 26 Maret 2020 — Pembanding/Terdakwa : NAND KUMAR Diwakili Oleh : A. MUSLIM MURJIYANTO, SH.M.Hum, dkk
Terbanding/Penuntut Umum : NILA MAHARANI,SH.M.Hum.
364 — 223
  • BNI (Persero) Tbk Tim RosilawatiTask Force ManagemenAset Kredit Konsumer , SPNomor : REN/12.3/95tanggal O/7 November2016 perihal KeputusanNilai Limit Lelang ObyekHak Tanggungan 3.g.
    Surat DivisB (tiga) lembar AjisahPemrosesan dan Penagihan RosilawatiKredit Konsumer (CLN)Nomor : CLN/01/3373 SPtanggal 14 Juli 2016 perihalUsulan Limit KewenanganMemutus Collection TimTask Force Managemen AsetSL, Foto copy legalisifdsatu) bendel Ajisahsurat Kantor Jasa Penilai RosilawatiPublik Guntur, Eki, Andri &Rekan Nomor : SRG.0527/L SPHP.GEAR/2017 tanggal 20Novmber 2017 perihalLaporan Penilaian berikutlampiran hasil penilaiannya52.
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus Korupsi
Putus : 28-01-2014 — Upload : 26-10-2015
Putusan PN PALU Nomor 38/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PN.PL
Tanggal 28 Januari 2014 — LENTY ELS MOLIN, SPd.
67 — 31
  • Pihak kedua berkewajiban dan bertanggungjawabatas penggunaan dan pertangeungjawabankeuangan pembangunan sesuai dengan tata carapengelolaan keuangan Negara;Perubahan Pekerjaan yang menyebabkan penambahandan atau pengurangan sasaran, harus dituangkandalam BA Perubahan / Revisi yang disetujui pihakpertama dan dibuat addendumMengatur mengenai peritiswaperistiwa yangdikategorikan sebagai suatu keadaan yang memaksa(Force Majure) dalam pelaksanaan kontrak kerjatersebut1.
    Pihak kedua berkewajiban dan bertanggungjawabatas penggunaan dan pertanggungjawabankeuangan pembangunan sesuai dengan tata carapengelolaan keuangan Negara;17> Pasal7 : Perubahan Pekerjaan yang menyebabkan penambahandan atau pengurangan sasaran, harus dituangkandalam BA Perubahan / Revisi yang disetujui pihakpertama dan dibuat addendum> Pasal8 : Mengatur mengenai peritiswaperistiwa yangdikategorikan sebagai suatu keadaan yang memaksa(Force Majure) dalam pelaksanaan kontrak kerjatersebut> Pasal9 :
Pengadilan PTUN TANJUNG PINANG TUN Pertanahan
Register : 11-05-2021 — Putus : 16-08-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 12/G/2021/PTUN.TPI
Tanggal 16 Agustus 2021 — PT. KIAT MAKMUR (Sebagai Penggugat) KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (Sebagai Tergugat) PT. PERMATA INTI SELARAS (Intervensi)
303 — 248
  • TPI10.11.Nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam PenyebaranCorona Virus Disease 2019 (COVID19), dimana Covid19 secara hukumdikategorikan sebagai keadaanmemaksa (force majeure) yaitupenundaan kewajiban membangun yang sifatnya sementara, berlakusampai keadaan halangan pulih kembali;Oleh karena objek sengketa diterbitkan tanpa melalui adanya suratperingatan dan dilakukan pada saat bencana yang sifatnya overmachtmakaterbukti penerbitan objek sengketa bertentangan dengan peraturanperundangundangan
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-07-2012 — Putus : 24-09-2013 — Upload : 01-03-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 27/PID.SUS/2012/TIPIKOR.PN.TPI
Tanggal 24 September 2013 — - SOFYAN, SKM (Terdakwa) - HENDRY YULIANTO, SH.MH
120 — 24
  • Hal senada juga disampaikan oleh AhliJhon Andariasta Barus, SE di muka persidangan ini, yang menerangkan bahwasesuai dengan Keppres No. 80 Tahun 2003 addendum dalam kontrak dimungkinkanapabila barang yang dimaksud sudah tidak berproduksi lagi, atau terjadinya suatukeadaan force majeure. Dalam kontrak lumpsum tidak diperkenankan adanyatambah kurang atas pengadaan barang/jasa yang telah ditetapkan dalam kontrak,Hal89 dari 104 Pts. No.27/Pid.Sus/2012/PN. Tipikor.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 21-12-2011 — Upload : 13-11-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2074 K/PID.SUS/2011
Tanggal 21 Desember 2011 — Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timika ; Ir. HARI EDI YOEWONO
42 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • which did not constitute a criminal offenceunder national or international law at the time when it wascommitted (tidak seorangpun dipertanggungjawabkan untuksuatu tindak pidana, yang tidak merupakan tindak pidanamenurut hukum nasional atau hukum intermnasional, pada saatperbuatan itu dilakukan) ;5 Pasal 24 ayat (1) Statua Roma tentang InternationalCriminal Court ( ICC ) National Personal NonRetroaktif ;e No person shall be criminally responsible under this statue forconduct prior to the entry the force
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 28-05-2014 — Upload : 05-02-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 243 K/Pdt.Sus-PHI/2014
Tanggal 28 Mei 2014 — PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) Kab.Bengkalis VS 1. IRWAN, DKK
45 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • tidakberoperasional lagi sesuai dengan keterangan saksi yang bernama Sudandridengan demikian akibat hukum terhadap Para Penggugat adalah berdasarkanPasal 164 ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan;e Bahwa Pasal 164 ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan menyebutkan:"Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruhkarena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (force
Pengadilan PN LABUHA Perdata
Register : 26-09-2019 — Putus : 12-02-2020 — Upload : 14-04-2021
Putusan PN LABUHA Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Lbh
Tanggal 12 Februari 2020 — Penggugat melawan Tergugat
119 — 186
  • menegaskan bahwa Tidak adapenggantain biaya,kerugian, dan Bunga dan/atau Margin jika dalamkeadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan,debitur dan/atau nasabah terhalang untuk memberikan atauberbuat sesuatu yang di wajibkan , atau melaksanakan sesuatuperbuatan yang terlarang baginya,g) Halhal yang tidak terduga sehingga menyebabkan terjadinyakegagalan dalam melaksanakan kontrak dan/atau akad, haltersebut bukan termasuk kategori dalam Wan prestasi melainkantermasuk dalam kategori force
Pengadilan PN KUDUS Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Upload : 13-04-2017
Putusan PN KUDUS Nomor r56/Pdt.G/2016/PNKds.
Wasi Susanti melawan BTPN
46 — 14
  • Asas ini menjadi dasar hukuminternasioonal karena termaktub dalam Pasal 26 Konvensi wina 1969 yangmenyatakan bahwa EVERY TREATY IN FORCE IN BINDING UPON THEPARTIES TO IT AND MUST BE PERFOMED BY THEM IN GOOD FAITH(setiap perjanjian mengikat para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikadbaik);Halaman 49 dari 53Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pat.G/2016/PN KdsMenimbang, bahwa berdasarkan bukti surat TLIA, THB, THC, THID, TllEmengenai Perjanjian Kredit antara PT.
Pengadilan PN Suka Makmue Pidana Umum
Register : 19-08-2021 — Putus : 09-11-2021 — Upload : 06-12-2021
Putusan PN Suka Makmue Nomor 63/Pid.B/2021/PN Skm
Tanggal 9 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
HALAND PERDANA PUTRA, S.H.
Terdakwa:
EDI YANTO Bin MAK SYAH
1711 — 1985
  • keadilan restorative ini,pemidanaan ditempatkan sebagai Ultimum Remedium The Last Resort yangdigunakan apabila sanksisanksi lainnya dirasakan tidak efektif untuk dikenakankepada pelaku;Menimbang, bahwa terdapat banyak alasan untuk menjustifikasipentingnya implementasi keadilan restorative seperti korban mendapatkankeadilannya (victim justice), pelaku terhindar dari stigma atau label negatifsebagai pelaku kejahatan, pelaku sepenuhnya menyadari dan insyaf ataskesalahan perbuatannya tanpa harus dipaksa (force
Pengadilan PA Teluk Kuantan Perdata Agama
Register : 27-03-2019 — Putus : 05-09-2019 — Upload : 06-09-2019
Putusan PA Teluk Kuantan Nomor 144/Pdt.G/2019/PA.Tlk
Tanggal 5 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
255 — 139
  • yang dituangkan dalam perjanjian pokok, maka para pihakkehilangan hak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapatyang termuat dalam perjanjiannya kepada pengadilan;Menimbang, bahwa berdasarkan asas hukum Pacta Sunt Servanda(aggrements must be kept) yang menyatakan bahwa setiap perjanjianmenjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian.Asas ini menjadi dasar hukum Internasional karena termaktub dalam Pasal 26Konvensi Wina 1969 yang menyatakan bahwa every treaty in force
Pengadilan PN YOGYAKARTA Perdata
Register : 20-11-2017 — Putus : 29-08-2018 — Upload : 20-09-2019
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 173/Pdt.G/2017/PN Yyk
Tanggal 29 Agustus 2018 — Penggugat: Mr. LIN NAN KUE Tergugat: 1.PT. GRAHA KENCANA MEGAH 2.SUGENG NUGROHO 3.RUDY GUNAWAN
477 — 114
  • Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi, Karena menjadikanProyek Pembangunan Malioboro Heritage menjadi Terhambat, terlebihlagi Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi tidak dapatmenjual/mengalinkan kepada pihak lain atas 60 Kondotel yang sudahdipesan oleh Tergugat Rekonpensi/PenggugatKonpensi ;Bahwa didalam Marketing Agreement tertanggal 30 Januari 2015, PartIll, 12 TERM di nyatakan :The Commencement date of theAppointment shall be the effective date ofThis Agreement which shall continue in Full Force
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Penipuan
Register : 26-11-2019 — Putus : 09-04-2020 — Upload : 09-04-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1328/Pid.B/2019/PN JKT.SEL
Tanggal 9 April 2020 — CHRISTOPHER ANDREAS LIE
358 — 301
  • Jangka waktupembayaran tunai keras adalah 14 hari kerja sejak pembayarantanda unit jadi dan apabila meninggal dunia pada masa jaminanmaka seluruh hak dan kewajiban akan dibicarakan kepada ahliwaris yang ditunjuk.Pasal 6 (enam) berisi tentang kerahasiaan atas segala informasibaik yang tertulis maupun lisan yang akan merugikan para pihakdalam perjanjian kerja sama ini.Pasal 7 (tujuh) berisi tentang Force Majeur tentang tata carapenyelesaian peristiwa atau kejadian diluar kKekuasaan manusia.Pasal 8
    Jangka waktu pembayaran tunaikeras adalah 14 hari kerja sejak pembayaran tanda unit jadi danapabila meninggal dunia pada masa jaminan maka seluruh hak dankewajiban akan dibicarakan kepada ahli waris yang ditunjuk.Pasal 6 (enam) berisi tentang kerahasiaan atas segala informasibaik yang tertulis maupun lisan yang akan merugikan para pihakdalam perjanjian kerja sama ini.Pasal 7 (tujuh) berisi tentang Force Majeur tentang tata carapenyelesaian peristiwa atau kejadian diluar kKekuasaan manusia.Pasal 8
    Pasal 7 (tujuh) berisi tentang Force Mayjeur tentang tata carapenyelesaian peristiwa atau kejadian diluar kKekuasaan manusia..
    Jangka waktupembayaran tunai keras adalah 14 (empat belas) hari kerja sejakpembayaran tanda unit jadi dan apabila meninggal dunia pada masajaminan maka seluruh hak dan kewajiban akan dibicarakan kepadaahli waris yang ditunjuk.Hal 93 dari 230 Hal Putusan No. 1328/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel6.Pasal 6 (enam) berisi tentang kerahasiaan atas segala informasi baikyang tertulis maupun lisan yang akan merugikan para pihak dalamperjanjian kerja sama ini.Pasal 7 (tujuh) berisi tentang Force Majeur tentang tata
    Royal PremierInternasional, ruang lingkup kerjasama, jangka waktu perjanjian,ketentuan khusus kerjasama, force majeur, pengalihan hak dankewajiban serta penyelesaian perselisihan dan wanprestasi.Hal 111 dari 230 Hal Putusan No. 1328/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.SelBahwa berdasarkan Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor :649/1.1824.1/12 dan Akta Pendirian Perusahaan Nomor : 6, tanggal 12September 2011 di notaris BENEDIKTUS ANDY WIDYANTO, SH PT.Royal Premier Internasional bergerak di bidang perdagangan