., Apabila hari ke 14 jatuh pada hari Sabtu, Minggu atauHari Libur, maka penentuan hari ke 14 jatuh pada hari kerja berikutnya (VidePedoman Tehnis Administrasi Dan Tehnis Peradilan Perdata Umum danPerdata Khusus Mahkamah Agung Buku II Edisi 2007 halaman 4);Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Merauke yangdimintakan banding dalam perkara Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Mrk., adalahPutusan yang diucapkan pada tanggal 07 Oktober 2019 yang dihadiri olehPembanding semula Penggugat, dan Kuasa Terbanding semula

tingkatakibat berlarutnya harta harta warisan yang belumdibagi secara tuntas yang semestinya harusdiajukan gugatan secara rinci baik dalamposita maupun dalam petitumnya para ahli warisyang ada dari semua tingkatan dan jugasemua obyek sengketa ( harta waris ) yang adadari yang sudah diberikan semasa hidupnyamaupun yang belum, dan juga bagianmasing masing dalam = setiap tingkatan, Majelis HakimTingkat Banding berpendapat dalam gugatanPenggugat belum memenuhi syarat formaldimaksud ( lihat buku II Pedoman Tehnis

Administrasidan Tehnis Peradilan Agama Edisi Revisi2009.)

AbdulMunir Samadlah yang melaksanakan pengawasan di tahun 2008;Bahwa dari sisi materiil tehnis berdasar pemeriksaan ahli tehnis diperolehfakta atas pekerjaan pembangunan gedung Balai latihan Kerja Dinas Sosialdan tenaga Kerja Kabupaten Sambas adalah pondasi bawah tidak adacerujuk, kurang pondasi diketahui pada saat perbaikan tahun 2009;Bahwa menurut ahli tehnis bangunan dalam pekerjaan pembangunangedung Balai latihan Kerja Dinas Sosial dan tenaga Kerja KabupatenSambas terjadi gagal bangunan yang

Bahwa benar berdasarkan pemeriksaan lapangan, analisa design terhadapGedung Balai Latihan Kerja Kabupaten Sambas, dapat disimpulkan bahwaBangunan Gedung BLK Sambas tidak dapat / tidak layak untuk difungsikanbaik dari segi teknis maupun dari segi keselamatan;Atas keterangan Ahli tehnis yang dibacakan tersebut, terdakwa Ir. Abdul MunirSamad, akan menanggapi dalam pembelaannya;Menimbang, bahwa terdakwa Ir.

AbdulMunir Samad dihubungkan dengan hasil pemeriksaan ahli tehnis P. TeguhSantoso, ST., dalam pekerjaan pelaksanaan pembangunan phisikPembangunan Balai Latihan Kerja Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2008,terdakwa Ir.

Hardito, Ak., CA,CfrA, pendapat ahli tehnis P Tegunh Pamungkas ST (yang dibacakan dalampersidangan) dan keterangan terdakwa Ir. Abdul Munir Samad, dalampelaksanaan pekerjaan perencanaan pada Pembangunan Balai Latihan KerjaKabupaten Sambas Tahun Anggaran 2007, perencanaan yang dilakukan olehterdakwa Ir.

Abdul Munir Samad dimintaoleh Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (saksi Drs. Karman, SH.MH),untuk mencari perusahaan sebagai Konsultan Pengawas, terdakwa Ir.Abdul Munir Samad kemudian menghubungi Muhammad Rudin, A.M.aselaku Direktur CV. Cipta Asri Manunggal untuk meminjam ataumenggunakan perusahaan CV. Cipta Asri Manunggal, dan berdasarKontrak Pekerjaan Pengawasan Nomor : 14.3/PWS/BLKTKTS/2008tanggal 23 April 2008, CV.

PENGAMES RAYA dan kedua pesertadalam pelaksanaan evaluasi administrasi dinyatakan lolos ataumemenuhi persyaratan.Dalam tahapan yang diikuti oleh peserta yang lolos pada tahapanevaluasi administrasi adalah mengikuti Evaluasi Tehnis dan dalamtahapan evaluasi tehnis yang dinyatakan gugur atau tidak memenuhisyarat adalah CV. ARKANANTA dang yang memenuhi syarat adalahCV.

PENGAMES RAYAdilakukan proses negosiasi tehnis dan harga akan tetapi dalam dalamhal ini tidak ada perubahan dalam penawaran yang dimasukan olehCV.

PENGAMES RAYA sesuai dengan berita acara negosiasi tehnisdan harga yang dibuatkan oleh Pokja ULP dengan Berita Acaranegosiasi tehnis dan harga Nomor: 06/ULP/13.1/65/X/2015, tanggal16 Oktober 2015.Bahwa untuk metode palaksanaan yang ditawarkan oleh CV.PENGAMES RAYA pada Dokumen Penawaranya sudah sesuaidengan metode pelaksanaan pekerjaan pembangunan sarana danprarsarana kawasan wisata pusuk dan Saksi bisa jelaskan bahwauntuk metode dan tehnis pelaksanaannya sudah ada dan sesuaidengan tehnis perkerjaan

SAMSUL AHYAR.Bahwa yang penyusunan dan membuat Dokumen penawaran adalahsaksi bersama dengan SAMSUL AHYAR selaku tenaga tehnis padaCV.

PENGAMES RAYA ditetapkan sebagai penyedia paketpekerjaan pembangunan sarana dan prasarana kawasan wisataHalaman 158 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.SusTPK/2019/PN Mtrpusuk Desa Semablun Bumbung Dalam Berita Acara Klarifikasi danNegosiasi Tehnis dan harga CV.

Arif Rahman Hakim Surabaya, dimanaHalaman 2 dari 36 Halaman Putusan No. 154/PID/2021/PT SBYpada saat pertemuan tersebut terdakwa mengatakan Kita ada proyektentang nikel untuk trading dan jual beli, dengan keuntungan lebih kurangRp. 80.000,/ton, dan pembagian keuntungan Rp. 40.000,/ton untuk sayadan terdakwa juga mengatakan tehnis pekerjaan Tehnis pengiriman satutongkang nikel dengan berat 7500 ton dengan harga beli per ton Rp.390.000,/ton sama/ton dikali 7500 ton dengan nilainya Rp. 2.925.000.000

Arif Rahman Hakim Surabaya,dimana pada saat pertemuan tersebut terdakwa mengatakan Kita adaproyek tentang nikel untuk trading dan jual beli, dengan keuntungan lebihkurang Rp. 80.000, /ton, dan pembagian keuntungan Rp. 40.000,/ton untuksaya dan terdakwa juga mengatakan tehnis pekerjaan Tehnis pengirimansatu tongkang nikel dengan berat 7500 ton dengan harga beli per ton Rp.390.000,/ton sama/ton dikali 7500 ton dengan nilainya Rp. 2.925.000.0060, dan kita jual ke pabrik dengan harga Rp. 430.000,/ton

Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Palembang, sehingga Pengadilan Negeri Palembangberwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, bertindak sendirisendirimaupun secara bersamasama sebagai yang melakukan atau turut sertamelakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapatmerugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatantersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa berdasarkanPetunjuk Tehnis

Plgdengan Petunjuk Tehnis Operasional (PTO) Program NasionalPemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan, Nomorsetidaktidaknya senilai tersebut, yang mana dari kerugian keuangannegara yang terjadi tersebut telah memperkaya diri terdakwa sendiriselain itu terdakwa pun juga telah memperkaya orang lain, denganrincian : Memperkaya diri sendiri :Zakaria ( Pengawas UPK ) Sebesar : Rp. 200.000.000,00Memperkaya orang lain :1. Rodiawati (Ketua UPK) Sebesar : Rp. 200.000.000,002.

Membuat laporan pertanggung jawaban secara berkala setiap bulandan melaporkannya ke camat.Selain itu terdakwa yang juga merupakan Badan Pengawas UPK dariunsur BKAD Karang Jaya juga memiliki tugas dan tanggung jawabberdasarkan Petunjuk Tehnis Operasional (PTO) Program NasionalPemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Nomor :444.2/3101/PMD tanggal 24 April 2014, Penjelasan V PemangkuKepentingan dan Pelaku PNPM Mandiri Pedesaan diantaranya :a.

Menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugasnya kepadaMAD/BKAD.BahwaberdasarkanPetunjuk Tehnis Operasional (PTO) ProgramNasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan, Nomor: 414.2/3101/PMD, tanggal 24 April 2014, Pendanaan PNPM MandiriPerdesaan merupakan Program Pemerintah Pusat bersama PemerintahDaerah, artinya program ini direncanakan, dilaksanakan dan didanaibersamasama berdasarkan persetujuan dan kemampuan yang dimilikioleh Pemerintah Pusat dan Daerah dengan sumber dana berasal dari :a.

FT (Fasilatator Tehnis) : Alri Hariantof. PL(Pendamping Lokal) : Winarto. Bahwa selama saksi menjabat sebagai PJOK tidak ada kegiatan SPPyang dilaksanakan dikarenakan tidak ada perintah dari Satker Kabupatenataupun Kepala Daerah Kab.

Farm, Apt, minuman beralkoholjenis ciu tersebut tidak boleh dikonsumsi karena memiliki kadar etanol lebih dari55% serta metanol bukan merupakah bahan yang aman untuk dikonsumsi (termasukbahan berbahaya), dan untuk mencampur minuman beralkohol harus memnuhiketentuan tehnis bahan baku, proses pembuatan dan peralatan sesuai PeraturanMenteri Perindustrian RI.Ketika dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti : 4 jerigen isi @ 30 literminuman jenis ciu, 1 botol Aqua ukuran 1.500 liter yang berisi setengahcampuran

Lab0580/KKF/2014, tanggal 5 Pebruari 2014, terhadap barang bukti mengandung Etanoldengan kadar 73.73 % d dan 56.66 % dan Metanol kadar 0,002 ;e Bahwa minuman beralkohol jenis ciu tersebut tidak boleh dikonsumsi karenamemiliki kadar etanol lebih dari 55% serta metanol bukan merupakah bahan yangaman untuk dikonsumsi (termasuk bahan berbahaya), dan untuk mencampurminuman beralkohol harus memenuhi ketentuan tehnis bahan baku, prosespembuatan dan peralatan sesuai Peraturan Menteri Perindustrian RI.e Bahwa

Farm, Apt, minuman beralkohol jenis ciu tersebut tidak boleh dikonsumsikarena memiliki kadar etanol lebih dari 55% serta metanol bukan merupakah bahan yangaman untuk dikonsumsi (termasuk bahan berbahaya), dan untuk mencampur minumanberalkohol harus memenuhi ketentuan tehnis bahan baku, proses pembuatan dan peralatansesuai Peraturan Menteri Perindustrian RI ;Menimbang, bahwa Undang Undang sudah jelas mengaturnya dan Para Terdakwamemproduksi dan mencampur sendiri minuman tersebut tanpa memiliki ijin

UndangUndang Nomor : 15Tahun 1977 tentang Ketransmigrasian, Peraturan Pemerintah Nomor: 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi, PetunjukTeknis (Juknis) Prona tahun 2008 yang dikeluarkan berdasarkanSurat Sekretaris Utama Badan pertanahan Nasional RI tanggal 22Februari 2008 Nomor : 4961201Settama perihal petunjuk TehnisPelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2008 di Lingkungan BadanPertanahan Nasional RI dan surat Kepala Badan PertanahanNasional Nomor : 963310D. 11 tanggal 28 Maret 2008 tentangPetunjuk Tehnis

.400.000, (empat ratus ribu rupiah);Serta Menjelaskan bahwa pembayaran biaya pembuatan sertifikat tersebutdapat dilakukan secara bertahap/diangsur oleh 7 Kepala Kampung tersebutdan diserahkan kepada Terdakwa, lalu dalam pertemuan tersebut Terdakwajuga mengenalkan kepada 7 Kepala Kampung tersebut yaitu saksi RudiSudirman sebagai orang yang akan menerima/ menagih pembayaran dikampung tempat tinggal mereka ;e Padahal pembuatan sertifikat tersebut tidak dipungut biayasebagaimana diatur dalam Petunjuk Tehnis

(Juknis) Prona Tahun2008 yang dikeluarkan berdasarkan Surat Sekretaris UtamaBadan Pertanahan Nasional RI tanggal 22 Februari 2008 Nomor :4961201Settama perihal petunjuk Tehnis Pelaksanaan APBNTahun Aggaran 2008 di Lingkungan Badan Pertanahan NasionalRI dan Surat Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor :963310D.11 tanggal 28 Maret 2008 tentang PetunjukTehnis Prona, namun Terdakwa tetap meminta biaya kepadamasyarakat melalui kepala Kampung yang telah ditunjuk ;e Bahwa setelah 7 (Tujuh Kepala Kampung

400.000, (empatratus ribu rupiah);Serta Menjelaskan bahwa pembayaran biaya pembuatan sertifikat tersebutdapat dilakukan secara bertahap/diangsur oleh 7 Kepala Kampung tersebutdan diserahkan kepada Terdakwa, lalu dalam pertemuan tersebut Terdakwajuga mengenalkan kepada 7 Kepala Kampung tersebut yaitu saksi RudiSudirman sebagai orang yang akan menerima/ menagih pembayaran dikampung tempat tinggal mereka ;e Padahal pembuatan sertifikat tersebut tidak dipungut biayasebagaimana diatur dalam Petunjuk Tehnis

uknis) Prona Tahun2008 yang dikeluarkan berdasarkan Surat Sekretaris UtamaBadan Pertanahan Nasional RI tanggal 22 Februari 2008 Nomor :4961201Settama perihal petunjuk Tehnis Pelaksanaan APBNTahun Aggaran 2008 di Lingkungan Badan Pertanahan NasionalRI dan Surat Kepala Badan Pertanahan NasionalHal. 15 dari 43 hal.

dinilaidalam perkara aquo untuk dibuktikan para pihakdan menilai penerapanhukumpembuktian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare telahsangat salah dan keliru adalah keberatan yang mengadaada, sebabseyogyanya dan telah sesuai dengan penerapan hukum acara perdatabahwa jika putusan akhir itu menyatakan gugatan penggugat tidak dapatditerima (niet ontvankelijke verklaard) berarti Majelis Hakim dalammemutuskan perkara aqguo memang belum sampai mempertimbangkanpokok perkara dan yang dipertimbangkan baru tehnis

dan terlaludilebihlebinkan, sebab ternyata Yang Mulia Majelis Hakim PengadilanNegeri Parepare dalam perkara ini yang tidak mempertimbangkantentang Jawaban dan Duplik Tergugat Ill dan IV a quo tidak salah,bahkan telah sesuai dengan penerapan hukum acara perdata bahwa jikaputusan akhir itu menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima(niet ontvankelijke verklaard) berarti Majelis Hakim dalam memutuskanperkara aquo memang belum sampai mempertimbangkan pokok perkaradan yang dipertimbangkan baru tehnis

pertimbanganMenimbang, bahwa sesuai dengan fakta fakta hukum yang terungkap didalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat denganfakta fakta hukum yang disimpulkan oleh Majelis Hakim TingkatPertama dalam putusannya dan berdasarkan fakta fakta hukumtersebutlah telah dapat diketahui dengan jelas bahwa terjadinyatindak pidana korupsi di dalam perkara ini atas peran aktif Terdakwayang bertujuan negatif, sehingga tidak melaksanakan tugas dantanggungjawabnya dengan sebenarnya selaku Ketua Tim Tehnis

BantuanPenanggulangan Padi Puso Kabupaten Maros yang bekerja sama dengan IrPangeran, MP., selaku Sekretaris Tim Tehnis Kegiatan Penyaluran BP3dan juga sebagai Kepala Bidang Padi dan Palawija ;Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak pada fakta fakta hukumtersebut, Jaksa Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa melakukantindak pidana secara bersamasama melakukan tindak pidana korupsitelah dapat membuktikannya di persidangan, sehingga Majelis HakimPengadilan Tingkat Pertama dinilai tidak salah atau tidak

Menimbang, bahwa oleh karena alasan argumentasi keberatan dariPenasihat Hukum di dalam memori bandingnya dinilai telah keluar darifakta fakta hukum, maka untuk menghindari agar supaya tidakterjadi kesalahan atau kekeliruan yang mendasar mengenaipertimbangan hukum terhadap unsur unsur dari tindak pidana yangdidakwakan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Bandingmenyarankan agar Penasihat Hukum Terdakwa membaca dan mencermatikembali apa yang menjadi tugas dan tanggungjawab Terdakwa selakuKetua Tim Tehnis

yang yang dilakukan oleh Ter/akwaSve jvdikemudian hari, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwaharuslah setimpal dengan tingkat kesalahannya ;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dan mencermati fakta faktahukum yang terungkap di dalam perkara a quo, Majelis Hakim TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat, bahwamodus operandi terjadinya tindak pidana korupsi pada kegiatanBantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) tersebut, ternyata bersumberdari Terdakwa selaku Ketua Tim Tehnis

KM.Memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya,sebagai berikut:oF OYBahwa benar dalam Kegiatan Alat Kesehatan PuskesmasberfungsiPONED, = saksi ditunjuk sebaga anggota Tim Pendukung Tehnis,berdasarkan SK dari PPK Nomor : 447/KEP.1.177YANKES/2012 tanggal13 April 2012;Bahwa benar tugas pokok saksi sebagai Tim Pendukung Teknis yaitumembantu PPK dengan memberikan masukan tentang fungsi AlatKesehatan berfungsi PONED, dan yang mengangkat saksi sebagai TimPendukung Tehnis PONED

DalamSurat Keputusan tersebut Tim Pendukung Tehnis, adalah :1. Amir Hamzah BE;2. Titis Wigiati, SKM;3.

Membantu menyiapkan bahan dan masukan sarana tehnis administrasikepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat PembuatKomitmen dalam menyelenggarakan kegiatan Pemenuhuan Sarana danPrasarana Rumah Sakit dan Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan BerfungsiPoned, serta memberikan masukan saran tehnis tehnologis dan manajemenuntuk percepatan penyenggaraan kegiatan yang tertib, efektif, efisien danberkwalitas.c.

Tim Pendukung Tehnis bertanggungjawab secara operasional/fungsionalkepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat pembuatKomitmen sesuai penugasan.d.

Sertifikat tersebut dikeluarkan LKPPJakarta.e Bahwa saksi selain sebagai Tim Pendukung Tehnis saksi jugaterlibat sebagai Tenaga Ahli Pemberi Penjelasan Tehnis (Aawijzer)dalam Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas BerfungsiPONED tersebut, terutama berkaitan dengan halhal tehnis.

yaitu) apabila pekerjaan sudah selesaiFajarullah memberikan fee kepada saksi sebesar 2 sampaidengan 2,5 persen dari anggaran proyek dan untuk pekerjaan inisaksi mendapatkan fee dari terdakwa sebesar Rp.10.000.000,(sepuluh juta rupiah) ;43Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui kalau dalam proyekdimaksud ada masalah, saksi mengetahui ada masalah setelahsaksi dipanggil oleh penyidik Kejaksaan ;Bahwa surat kuasa yang diberikan kepada terdkwa setahu saksihanyalah masalah administrasi sedangkan masalah tehnis

saksi tidak pernah mendapatkan kontrak tetapi kontraktersebut diperlihatkan oleh terdakwa selaku Kuasa PenggunaAnggaran kepada saksi serta saksi tidak mencatat spesifikasiyang ada dalam kontrak ;54Bahwa Dinas Kehutanan dan Perkebunan memberikan beritaacara pemeriksaan barang adalah satu) minggu setelahpemeriksaan barang ;Bahwa tanda tangan yang ada pada berita acara pemeriksaanpenyidikan adalah benar tanda tangan saksi ;Bahwa bibit mangrove yang ada dilokasi pembibitan belummemenuhi spsesifikasi tehnis

dan saksi tanda tangan padaberita acara pemeriksaan karena ketika saksi tandatangan tidakada penjelasan mengenai spesifikasi tehnis tersebut ;Bahwa bibit tanaman mangrove yang ada dilokasi pembibitanjumlahnya telah memenuhi seperti yang disebutkan dalamkontrak yaitu berjumlah 244.600 anakan dan saksi tahu kalaujumlahnya telah memenui 244.600 anakan karena diberitahuoleh Pak Faisal dan saksi pada waktu itu menanyakan kepadapak Faisal ;Bahwa sepengetahuan saksi yang dimaksud dengan pesemaianadalah

, mahoni, sengon ,mangrove dan lainnya tergantung permintaan ;Bahwa mekanisme penerbitan sertifikasi adalah pertamatamadiajukan permohonan dan permohonan tersebut dapat berasaldari peroraangan , kelompok tani, LSM , pemerintah maupunswasta yang diajukan ke Dinas Kabupaten / Kota atau BPTHdengan memnyebutkan jenis tanaman, jumlah tanaman dan asal93usul benih (tanamannya berasal dari Sumber benih bersertipikatatau tidak (asalan) , kemudian permohonan tersebut ditindaklanjuti dengan menurunkan tim tehnis

setelah dicabut langsungditanam secara umum tidak menjamin keberhasilannya ,sebaiknya dilakukan pesemaianselama 3 bulan untukmeningkatkan pertumbuhan bibit dan dapat menunjangpresentasi hidup lebih tinggi ;Bahwa ada perbedaan antara benih dan bibit bahwa benihadalah bahan pembuatan tanaman yang berasal dari biji ataubagian tanaman misalnya akar, pucuk dan batang sedangkanbibit adalah tanaman yang siap untuk ditanam yang umurnyaminimal 3 bulan dan tinggi sekitar 30 cm , bibit sudah berkayu,secar tehnis

., adamendapat honor dari dana PNPM, jumlahnya sekitar Rp 1.000.000,00 (satu jutarupiah);Bahwa ada pedoman tehnis operasional dalam Program Nasional PemberdayaanMasyarakat Mandiri Perdesan (PNPM MPd) Kecamatan Belitang Hilir,Kabupaten Sekadau yang harus dipedomani oleh Unit Pengelola Kegiatan(UPK);Bahwa sepengetahuan saksi, fasiliator pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK)Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesan (PNPM MPd)Kecamatan Belitang Hilir, Kabupaten Sekadau tahun 2013 adalah

)Kecamatan Belitang Hilir sejak tahun 2012;Bahwa sebagai fasilitator tehnis, saksi bertugas antara lain melakukan pembinaanProgram Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesan (PNPM MPd)yang bersifat phisik dan tidak ada kaitannya dengan simpan pinjam;Bahwa saksi selaku fasilitator tehnis mengikuti Rakor Unit Pengelola Kegiatan(UPK) Kecamatan Belitang Hilir dan mengetahui ada tunggakan sekitar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);Halaman 82 dari 193 Putusan Nomor 41/Pid.SusTPK/2018/PN PtkBahwa

operasional danarahan atau pelatihan yang diadakan oleh fasilitator;Bahwa saksi dalam hal membuat laporan bersama fasilitator tehnis dan fasilitatorkecamatan dengan cara membuat catatan manual keuangan dan menyalinnya kekomputer ;Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang didakwakan kepada TerdakwaMELINDA PATRISIA,S.E.

Bahwa sebagaimana fakta persidangan justru TerdakwaMELINDA PATRISIA,S.E., tidak menjalankan mekanisme yang tertuang dalampedoman tehnis operasional (PTO) tersebut, dimana Terdakwa MELINDAPATRISIA,S.E., dalam proses penyaluran pinjaman kepada Kelompok Simpan PinjamPerempuan (KSPP) menyalurkannya sendiri, Terdakwa MELINDA PATRISIA,S.E.

, dimana Terdakwa MELINDAPATRISIA,S.E., selaku Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) bertanggungjawabmemastikan pelaksanaan mekanisme dan prosedur simpan pinjam adalah sesuai denganpetdoman pelaksanaan tehnis operasional;Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan, berdasarketerangan saksi Winda,ST, Ali Hayat, Rosmini Lindawati,SE., Elly Sumiaty, PaulusMisi, Spd., Herianto, Rini Sutianingsih, Edwin Candra Koko dan keterangan TerdakwaMELINDA PATRISIA,S.E., dihubungkan dengan petunjuk tehnis

TergugatIll juga telah masuk ke dalam tehnis kegiatan usaha, dengan caramengelola secara langsung keuangan CV. Dimana seluruh transaksi danHal. 2 dari 22 hal. Put. No. 722 K/Pdt/2013arus keluar masuk uang harus dengan persetujuan Tergugat Ill. Hal iniberakibat Penggugat tidak dapat bekerja dengan leluasa karena rencanakerja yang disusun oleh Penggugat menjadi terlambat;7. Bahwa meskipun Penggugat dalam menjalankan jabatannya sebagaiDirektur CV.

Bahwa Tergugat Il sebagai sekutu Komanditer telah turut sertamengurusi tehnis kegiatan usaha, dengan membuat perjanjianHal. 8 dari 22 hal. Put. No. 722 K/Pdt/2013kerjasama dengan mendudukkan diri mewakili CV.dengan pihak lain,sehingga berdasarkan Pasal 20 dan 21 Kitab UndangUndang HukumDagang (KUHD), Tergugat Il dan Tergugat Ill sebagai sekutuKomanditer yang telah turut serta mengurusi tehnis kegiatan usahaCV.

;Bahwa ahli menerangkan dalam case ini banyak pelapornya, pelapornyaberbeda beda, tanggal yang sama dengan laporan polisi yang samaterdapat 3 pelapor , dalam suatu peristiwa hukum yang sama tanggal yangsama dengan laporan polisi yang sama, bisa melapor baik ke pelayananumum apakah satu orang , dua orang , tiga orang bahkan beramairamaipun sebenarnya tidak ada batasan, apakah mereka bertiga ,berempat , berlima langsung sama sama melapor lalu secara tehnis sipenerima laporan membuat suatu laporan saja

, ahli pikir itu tehnis sekalidan tidak melanggar aturan dan boleh boleh saja.

;Bahwa ahli menerangkaan tehnis untuk melakukan laporan itu apakah maurame rame atau bersama sama lalu dibuat satu laporan saja itu ahli pikirtidak ada masalah.

Melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalamkontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan.Bahwa rencana tehnis dan spesifikasi berikut anggaran belanjayang tertulis dalam perjanjian kontrak pemborongan secara garis besaradalah sebagai berikut :1. Untuk syaratsyarat tehnis secara garis besar meliputi :O12a.pekerjaan pasang profil,b.pekerjaan tanah diantaranya galian, timbunan,c.pekerjaan pasangan batu,d.pekerjaan matras bronjong kawat..

Spesifikasi tehnis meliputi item pekerjaan : pembersihan lapangan,striping/pengupasan, tanahtanah longsor, bahan hasil galian,penggalian tanah, pekerjaan tanggul, pemadatan pada timbunan. Rencana anggaran biaya sebagai berikut :a. Pekerjaan persiapan jumlah harga Rp. 18.382.500.00b.

Melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalamkontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan.Bahwa rencana tehnis dan spesifikasi berikut anggaran belanjayang tertulis dalam perjanjian kontrak pemborongan secara garis besaradalah sebagai berikut :1. Untuk syaratsyarat tehnis secara garis besar meliputi :a.pekerjaan pasang profil,b.pekerjaan tanah diantaranya galian, timbunan,c.pekerjaan pasangan batu,d.pekerjaan matras bronjong kawat.2.

Brebesmelalui pejabat pengadaan yaitu Dwi Lukito dan hasil darikonsultan telah diteliti oleh Tim peneliti DE, menetapkanperencanaan tehnis dan spesifikasinya sebagaimana yangdipersyaratkan dalam Pasal 1 ayat 12 PERPES No 8 tahun 2006tentang perubahan keempat atas Keppres Nomor 80 tahun 2003tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasapemerintah ;Bahwa perencanaan tehnis maupun spesifikasinya berikut analisaanggaran belanja untuk program pekerjaan pembangunan/rehabwaduk didukuh wringin dan desa

Rancang Primaadalah sebagai berikut :e Untuk syaratsyarat tehnis secaragaris besar meliputi item pekerjaan133pekerjaan pasang profil, pekerjaantanah diantaranya Galian, timbunan,pekerjaan pasangan batu, pekerjaanmatras.e Spesifikasi tehnis meliputi itempekerjaan : pembersihan,lapangan,striping/ pengupasan, tanahtanahlongsor, bahan hasil galian,penggalian tanah, pekerjaantanggul, pemadatan pada timbunaneRencana anggaran biaya sebagaiberikut : a. pekerjaan persiapanharga satuan Rp. 14.490.000,00.e

Pertimbangan Tehnis Pertanahan dalam Rangka Penetapan Lokasi:;Bahwa pertimbangan tehnis seharusnya dilaksanakan sebelumpenetapan lokasi dan tidak dilakukan bersamaan denganmusyawarah/negoisasi dan penyerahan tanah;c.

Pasal 13 Peraturan Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007;Bahwa Walikota sebelum menetapkan lokasi, harus dilakukanberbagai kegiatan yang salah satu diantaranya yaitu) KantorPertanahan membuat pertimbangan tehnis dan sebelum dibuatpertimbangan tehnis juga banyak membutuhkan banyak pertimbanganyang tidak memungkinkan dilakukan dalm waktu sehari, namunfaktanya pertimbangan tehnis dan penetapan lokasi dilakukan secarabersamaan yaitu. untuk pengadaan Gedung Seni dan Autisdilaksanakan pada

Pertimbangan Tehnis Pertanahan dalam Rangka Penetapan Lokasi;Bahwa pertimbangan tehnis seharusnya tidak dilakukan bersamaandengan musyawarah namun sebelum penetapan lokasi;c. Keputusan Walikota tentang Penetapan Lokasi lahan untukPembangunan Rumah Seni, dan Pembangunan Gedung Autis;Bahwa Tahap Penetapan Lokasi seharusnya dilakukan pada tahapsetelah pengajuan proposal rencana pembangunan = (tahapperencanaan), jadi sebelum tahapan pelaksanaan pembebasan lahan;d.

Pertimbangan Tehnis Pertanahan dalam Rangka Penetapan Lokasi;Bahwa pertimbangan tehnis seharusnya tidak dilakukan bersamaan denganmusyawarah namun sebelum penetapan lokasi;Halaman 168 dari 212 Putusan Nomor 40/Pid.SusTPK/2018/PN Smrc.

Pasal 13 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor3 Tahun 2007;Bahwa Walikota sebelum menetapkan lokasi, harus dilakukan berbagalkegiatan yang salah satu diantaranya yaitu Kantor Pertanahan membuatpertimbangan tehnis dan sebelum dibuat pertimbangan tehnis juga banyakmembutuhkan banyak pertimbangan yang tidak memungkinkan dilakukandalm waktu sehari, namun faktanya pertimbangan tehnis dan penetapanlokasi dilakukan secara bersamaan yaitu untuk pengadaan Gedung Senidan Autis dilaksanakan pada

No. 303 K/Pdt.SusPHI/201310.11.Bahwa berdasarkan KKWT/PKWT Tersebut Penggugat bertugas untukmengkoordinasikan bagian HRD, Security, Public Relation dan pekerjaannon tehnis lainnya;Bahwa KKWT/PKWT tersebut Penggugat diberi upah sebesarRp.7.000.000, dan uang pulsa sebesar Rp.500.000, per bulan;Bahwa pada tanggal 25 Mei 2012 Tergugat telah menerbitkan surat Nomor090/Dir.

;4) Bahwa sehubungan dengan tata cara proses penanganan perkaratersebut sebagaimana yang diatur dalam Hukum Acara (KUHAP),Tahapan atau Prosedur penanganan perkara dalam hal iniPenanganan Perkara Tindak Pidana Khusus (Tindak Pidana Korupsi)yang penanganan perkaranya dilakukan oleh Kejaksaan Negeri telahditerbitkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor:PERJA039/A/JA//10/2010 tanggal 29 Oktober 2010 tentang TataKelola Administrasi dan Tehnis Penanganan Perkara Tindak PidanaHalaman 29 dari 116

; Bahwa pada saat ditanyakan kepada ahli mengenai peraturan tehnis yangmenjadi dasar yang mengatur tenggang waktu tentang penyelidikan, saksimenjelaskan, sekitar 3 pekan yang lalu ahli diperiksa sebagai ahli dalamperkara Praperadilan di Pengadilan Negeri Kendari, dan yang menjadi isusalah satu pembahasan adalah tentang Peraturan Jaksa Agung (Perja)Nomor 39 tahun 2010 dan Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 6 tahun 2019tentang penyidikan tindak pidana.

Kedua selain proses hukum, tujuannyaadalah untuk memberikan gambaran gambaran tehnis yang utuh baik kepadapengacara maupun jaksa penuntut umum supaya saling mengontrol satusama lain. bukan karena tidak mungkin, kenyataanya di dalam prakteknyaada yang menyalahgunakan tenggang waktu tersebut.

Misalnya Jaksa Agung Republik Indonesiamengeluarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010tentang Tata Kelola Administrasi dan Tehnis Perkara Tindak Pidana Khususyang membatasi tenggang waktu penyelidikan selama 14 (empat belas) hariHalaman 110 dari 116 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN Baukerja, ditambah lagi 14 (empat belas) hari kerja dan ditambah lagi yang ketigaselama 14 (empat belas) hari kerja sehingga paling lama 42 (empat puluh dua)hari kerja.

Selama waktu itu penyelidik sudah harus dapat menentukan telahterjadi suatu tindak pidana dan dapat ditindaklanjuti ke tahap penyidikan.Demikian juga telah dibatasi waktu penyidikan berdasarkan pasal 422 PeraturanJaksa Agung Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 tentang Tata KelolaAdministrasi dan Tehnis Perkara Tindak Pidana Khusus selama 30 (tiga puluh)hari ditambah 50 (lima puluh) hari sehingga seluruhnya 80 (delapan puluh) hari .Penyidik Jaksa harus sudah dapat menetapkan tersangkanya paling

TAN RUDI alsATENG sebagai kurir atau perantara jual beli Narkotika tersebut.Bahwa terhadap barang bukti berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan TekhnisKriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti DiBangunan Rumah Tempat Tinggal yang Beralamat di komplek Danau Indah 13 BlokB 4 Kel Sunter Jaya Kec Tanjung Priok Jakarta Utara yang diduga digunakan sebagaitempat mencetak tablet Nomor 352/NNF/2013 tanggal 4 Maret 2013 , dengankesimpulan :1 Dari hasil pemeriksaan secara tehnis

TAN RUDI als ATENG sebagai kurir atau perantara jual beliNarkotika tersebut.Bahwa terhadap barang bukti berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan TekhnisKriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti DiBangunan Rumah Tempat Tinggal yang Beralamat di komplek Danau Indah 13 BlokB 4 Kel Sunter Jaya Kec Tanjung Priok Jakarta Utara yang diduga digunakan sebagaitempat mencetak tablet Nomor 352/NNF/2013 tanggal 4 Maret 2013 , dengankesimpulan :1 Dari hasil pemeriksaan secara tehnis

TAN RUDI als ATENG sebagai kurir atau perantara jualbeli Narkotika tersebut.Bahwa terhadap barang bukti berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan TekhnisKriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti DiBangunan Rumah Tempat Tinggal yang Beralamat di komplek Danau Indah 13 BlokB 4 Kel Sunter Jaya Kec Tanjung Priok Jakarta Utara yang diduga digunakan sebagaitempat mencetak tablet Nomor 352/NNF/2013 tanggal 4 Maret 2013 , dengankesimpulan :1 Dari hasil pemeriksaan secara tehnis

RUDI als ATENG sebagai kurir atau perantara jual beli Narkotika tersebut.Bahwa terhadap barang bukti berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan TekhnisKriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti DiBangunan Rumah Tempat Tinggal yang Beralamat di komplek Danau Indah 13 BlokB 4 Kel Sunter Jaya Kec Tanjung Priok Jakarta Utara yang diduga digunakan sebagaitempat mencetak tablet Nomor 352/NNF/2013 tanggal 4 Maret 2013 , dengankesimpulan :1 Dari hasil pemeriksaan secara tehnis