Ditemukan 7068 data
Urut Berdasarkan
Register : 26-10-2016 — Putus : 06-03-2017 — Upload : 28-09-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pbr Tanggal 6 Maret 2017 — MISWAR CHANDRA
407 — 841
407 — 841
Pbr.Memberikan kesempatan kepada masyarakat miskin pedesaan melaluipembangunan kebun agar mampu meningkatkan harkat, martabat dankesejahteraannya terutama dikantongkantong kemiskinan dipedesaan ;Berkembangnya usahausaha lain dipedesaan baik jasa maupun industrihilir serta memberikan kesempatan untuk meningkatkan pendidikan,sehingga diharapkan mampu mengurangi tingkat kebodohan ;Terwujudnya kebun sesuai standar dan skala ekonomi dengan sertifikathak milik perorangan atau hak guna usaha ;Terwujudnya
Putus : 16-09-2013 — Upload : 08-07-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 05/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST Tanggal 16 September 2013 — HANSEN
284 — 122
284 — 122
FIG, No.022/Gibrio/12/2006, tanggal 13 Desember 2006,perihal pekerjaan senilai Rp.1.883.300.000,Bahwa benar, Saksi tidak pernah menandatangani, menerima Kuitansi dari PT.FIG , tanggal 18 Desember 2006, sebesar Rp.753.320.000, sebagai uang panjar Iatas invoice No. 022/Gibrio /12/2006Bahwa kegiatan pemborongan yang saksi lakukan dalam skala yang kecilseperti misalnya ada orang pribadi akan memperbaiki rumahnya yang rusak ataumembangun rumah engan Terdakwa HANSEN Awalnya sekitar Bulan November2006 saksi
Register : 09-02-2012 — Putus : 06-12-2012 — Upload : 26-03-2013
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 12/G/2012/PTUN-BDG Tanggal 6 Desember 2012 — IVONE FELICIA INTAN D.S., alias NJI RATU EPON IRMA PELECIA IVONE NATA SASTRANAGARA gelar dikadaleman INTAN DUANEPAKEN VS 1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARAWANG,2.SATRIO BUDIYONO, S.H.
110 — 74
110 — 74
Batuampar,kecamatan Kramatjati, tanggal 1242011 No. 041/1.711.1,dikuatkan oleh Camat Kecamatan Kramatjati tanggal 13 4 2011, No. 194/1.71 1. 1j nnn: Buku Pengelompokan Penerima Redistribusi Tanah per desa,Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat (Buku A Jilid ID),dilaksanakan tahun 1980/1981, diterbitkan tanggal 26 September1983 oleh Sub Direktorat Landreform, Direktorat AgrariaProvinsi Jawa Barat; : Peta Penggunaan Tanah Kecamatan Teluk Jambe, KabupatenKarawang, Skala 1 : 25.000, dibuat oleh Kantor
Register : 28-06-2018 — Putus : 20-07-2018 — Upload : 21-05-2019
Putusan PT SAMARINDA Nomor 28/PID.TPK/2018/PT SMR Tanggal 20 Juli 2018 — Pembanding/Penuntut Umum : FREDRIK RICHARD SILABAN, SH. MH.
Terbanding/Terdakwa : LIM BUDI SANTOSO
86 — 0
Terbanding/Terdakwa : LIM BUDI SANTOSO
86 — 0
Kerja (SP-SAPSK) Tahun 2009 Nomor : STAP- 0753/AG/2009, tanggal 12 Mei 2009 beserta lampiran;
54. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Legalisir Berita Acara Pembahasan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Sub Sektor Transportasi Udara Tahun 2010 Program Rehab & Pemeliharaan Prasarana Transportasi Udara dan Program Pembangunan Transportasi Udara, beserta lampiran;
55. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Legalisir Layout Pekerjaan Sisi Udara 02 Nomor 2 SkalaPerhubungan Udara;
56. 2 (Dua) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Direktur Bandar Udara Nomor : 1142/DBU/VI/2009, tanggal 19 Juni 2009 perihal Penggunaan dokumen standar teknis yang dibiayai oleh Program Stimulus Fiskal 2009 kepada Kepala Bandar Udara Juwata Tarakan dan di tandatangani oleh BAMBANG TJAHYONO Selaku Direktur Bandar Udara;
57. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Warna Legalisir Gambar Layout Existing Bandara dan Rencana Runway Pararel dengan Skala
Register : 01-10-2018 — Putus : 07-12-2018 — Upload : 18-03-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 595/PDT/2018/PT.DKI Tanggal 7 Desember 2018 — Ny.MARIA SOFIAH Alias SOPIAH CS >< PT.EQUATOR MAJAPURA (dahulu adalah PT.CUBAMAKARYA GRIYA TARUNA CS
335 — 225
335 — 225
2014 tentang Desa, Pasal 26 yangmenyatakan, Kepala Desa bertugas dan berwenang untuk :a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;omengangkat dan memberhentikan perangkat Desa ;memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa ;menetapkan Peraturan Desa ;menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;~@ 2 0membina kehidupan masyarakat Desa ;membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa ;> 2membina dan meningkatkan perekonomian Desa sertamengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala
Register : 12-01-2018 — Putus : 05-06-2018 — Upload : 16-05-2019
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tpg Tanggal 5 Juni 2018 — Penuntut Umum:
Siswanto, SH., MH
Terdakwa:
ULZANA ZIEZIE RACHMA ARDIKUSUMA
265 — 59
Siswanto, SH., MH
Terdakwa:
ULZANA ZIEZIE RACHMA ARDIKUSUMA
265 — 59
BAYAINDONESIA.Bahwa waktu yang dibutuhkan untuk membuat suatu sistem informasiberjalan normal.Halaman 197 dari Putusan Nomor. 6/Pid.Sus /TPK/2018/PN TpgBahwa sejak dari perencanaan hingga implementasi yaitu sekitar + 3(tiga) tahun, tergantung kompleksitas aplikasi dan skala kebutuhanaplikasi.Bahwa untuk detail spesifikasi atas Sistem Informasi tersebut merujukkepada spesifikasi Sistem Informasi yang ada di UNNES.Bahwa RAB yang saksi email kepada saksi HENDRA ada sebanyak10 (Sepuluh) item, 9 (Sembilan
Register : 07-03-2022 — Putus : 27-07-2022 — Upload : 29-07-2022
Putusan PN PEKANBARU Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pbr Tanggal 27 Juli 2022 — Penuntut Umum:
WAHYU DWI OKTAFIANTO
Terdakwa:
ANDI PUTRA
832 — 334
WAHYU DWI OKTAFIANTO
Terdakwa:
ANDI PUTRA
832 — 334
Kuantan Singingi Skala 1:75.000 yang dikeluarkan oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Kuantan Singingi
terlampir dalam berkas perkara
41.
1 (satu) lembar printout Surat Direktur PT. Adimulia Agrolestari Nomor: 023/AA-DIR/V/2020 tanggal 4 Mei 2020 perihal Permohonan rekomendasi untuk perubahan Kawasan Areal HGU PT.
Register : 19-02-2021 — Putus : 08-07-2021 — Upload : 19-07-2021Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pgp
Tanggal 8 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.FRANS JOMAR KARINDA, SH
2.SAMHORI, SH
3.SARPIN, SH.
Terdakwa:
DESTA ANGGIR PRATISTA Als DESTA Bin KHAIRUL EFFENDI
360 — 296Melakukan pencarian informasi seluasluasnya tentang calon debitur ataudebitur yang akan dilayani terkait skala usaha debitur/calon debitur,fasilitas perbankan yang dibutuh kan, riwayat dengan bank lain, reputasipribadi dan reputasi bisnis, serta informasiinformasi lain yang diperlukan.Informasi dapat diperoleh secera langsung dari debitur/calon debiturmaupun pihak ketiga lainnya;d. Melakukan on the spot (OTS) untuk:i.
Register : 14-09-2020 — Putus : 30-11-2020 — Upload : 07-08-2021Putusan PN SAMARINDA Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smr
Tanggal 30 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
Ali fikri
Terdakwa:
ADITYA MAHARANI YUONO
192 — 47TAPD mempersiapkanpenyusunan anggaran pemerintan yang dimulai dengan :a) Rapat Koordinasi Pembangunan tingkat Kecamatan, pada bulanFebruari, mengakomodir usulanusulan pembangunan dariDesa dan Kecamatan yang dihadiri Kepala Desa, Camat,SKPD, Anggota DPRD, dan TAPD;b) Rapat Kordinasi tingkat Kabupaten, pada bulan April,Halaman 51 dari 354 Putusan Nomor 24/Pid.SusTPk/2020/PN Smrmembahas penetapan skala prioritas pembangunan tingkatKabupaten sekaligus usulan kegiatan tingkat Provinsi dan Pusatyang dihadiri
Register : 17-11-2016 — Putus : 07-04-2017 — Upload : 01-11-2019Putusan PN SURABAYA Nomor 240/Pid.Sus-TPK/2016/PN SBY
Tanggal 7 April 2017 — Penuntut Umum:
SYAHROLI, SH, MH.
Terdakwa:
IR. NINIS RINDHAWATI, MT
152 — 166Tentunyadengan skala peta dan informasi/keterangan peta yang memadai sesuai dengankaidah kartografis yang berlaku. Selanjutnya terdakwa juga memberikanmasukan agar dibuatkan peta mulai dari luasan yang diberikan IUP eksplorasikepada PT. IMMS 8486,44 ha sampai dengan luasan yang akan dieksploitasi.Bahwa saksi terdakwa tidak pernah melihat dokumen hasil eksplorasi PT. IMMStahun 2008.
Register : 20-03-2017 — Putus : 06-07-2017 — Upload : 28-09-2017Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk
Tanggal 6 Juli 2017 — H.OTJIM SUPRIATNA, S.Hut
87 — 32Melaksanakan orientasi dan pemantapan lokasi serta pembuatan petakerja pengawasan dengan skala yang lebih besar dari peta lokasiyang telah tercantum dalam rancangan teknis atas lokasi kegiatanyang menjadi tanggung jawabnya yang telah ditetapkan olehPemimpin Kegiatan.2. Melaksankan pemantapan kelompok kerja bersamasama pelaksanakegiatan (pihak ketiga) atas kelompok kerja yang disediakan olehpelaksana kegiatan.3.
Putus : 26-07-2016 — Upload : 01-03-2017Putusan PN SERANG Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2016/PN.SRG
Tanggal 26 Juli 2016 — FL. TRI SATRIYA SANTOSA
125 — 54diakusisi;Bahwa pemandangan akhir dari fraksifraksi di DPRD Provinsi Bantenterkait pembentukan Bank Banten antara lain adanya yang menyetujui,mempertimbangkan dan dari fraksi Partai Golkar yang meminta menundapembentukan Bank Banten;Bahwa sepengetahuan Saksi tugas yang dilakukan Terdakwa FL.TRISATRIYA SANTOSA sebagai Ketua Harian Banggar DPRD ProvinsiBanten dalam melakukan pembahasan anggaran adalah mengawalkonteks budgeting sebagai kewenangan yang dimiliki oleh DPRD ProvinsiBanten dan mengatur skala
Register : 20-09-2016 — Putus : 16-02-2017 — Upload : 27-04-2017Putusan PN MEDAN Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn
Tanggal 16 Februari 2017 — - M. JEFRI SITINDAON, ST.MM (TERDAKWA)
122 — 32Bank Sumutuntuk skala kecil yaitu sebanyak 10 (sepuluh) unit.Bahwa setahu saksi PT. Adi Sarana Armada Tbk pernah ikut lelang diseluruh Indonesia.Bahwa pada bulan Maret 2013, ada lelang pengadaan sewa kendaraanoperasional di PT. Bank Sumut selama 1 (satu) tahun dengan anggaransebesar Rp. 17 miliar lebih, yang saksi ketahui dari Zul Hakim selakuSales Supervisor dan pengumuman lelang di Koran Bisnis Indonesia.Bahwa saksi diminta untuk ikut lelang dan mendaftarkan PT.
Register : 28-01-2021 — Putus : 17-06-2021 — Upload : 22-07-2021Putusan PN AMBON Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb
Tanggal 17 Juni 2021 — Penuntut Umum:
1.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
2.MOURITS PALIJAMA, SH
3.EKO NUGROHO
4.ENDANG ANAKODA.SH
Terdakwa:
1.SUZIE W. M. KAKISINA LOPPIES alias SUSI
2.PATTIRUHU ADRIANS. S., alias ADRI
3.ALFRED PATTIRUHU alias VELY
116 — 61melaksanakan PembangunanDesa, Pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan masyarakat Desa.Kewenangan diantaranya:Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan DesaMengangkat dan memberhentikan Perangkat DesaMemegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan Aset DesaMenetapkan Peraturan DesaMenetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja DesaMembina kehidupan Masyarakat DesaMembina ketentraman dan ketertiban Masyarakat DesaMembina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agarmencapai perekonomian skala
Register : 13-04-2015 — Putus : 29-07-2015 — Upload : 28-11-2016Putusan PN MEDAN Nomor 29/Pid.Sus.K/2015/PN Mdn
Tanggal 29 Juli 2015 — - Drs. NASRUL, M.Si
130 — 94enam belas) Universitas ini yang diprioritaskan, sehingga ini perludisebut dengan lanjutan supaya di Komisi X DPR RI dan di Banggarpun initidak bisa diganggu.Bahwa prosesnya adalah saksi pada saat awal awal bulan dari tahun2010 dan dengan Universitas yang 16 (enam belas) juga sama yaitu padatahun 2008 dan 2009 saksi menghadap Rektor dan kami berbicara dankami sampaikan kami bisa menurunkan anggaran tetapi syaratnya adalahPage 206Putusan Pengadilan TIPIKORNo.29/Pid.Sus.K/2015/PN.Mdnyang benar benar skala
Register : 16-07-2014 — Putus : 03-12-2014 — Upload : 02-06-2016Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 65/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST.
Tanggal 3 Desember 2014 — Pidana - TAFSIR NURCHAMID
206 — 84melaporkan kepada atasan Saksi di rapatkoordinasi PPSI;Bahwa hasil dari Singapura, secara software, Saksi melihat ELIMSbisa digunakan dan dikembangkan di UI, karena saat itu Saksi tidakmengetahui jika ternyata ada masalah saat diimplementasikan di Ul,terkait dengan elektronya, misalnya menegnai frekuensi radio, dll;Bahwa Saksi ke Singapura saat pelaksanaan pekerjaan sedang IT UIsedang berjalan;Bahwa saat di Singapura Saksi hanya ditunjukkan di sekolahsekolahSMA yang koleksi bukunya hanya dalam skala
Register : 13-04-2015 — Putus : 29-07-2015 — Upload : 29-11-2016Putusan PN MEDAN Nomor 28/Pid.Sus.K/2015/PN Mdn
Tanggal 29 Juli 2015 — - SURANTO, ST., MT
136 — 351Nazaruddin mengatakan supaya16 (enam belas) Universitas ini yang diprioritaskan, sehingga ini perludisebut dengan lanjutan supaya di Komisi X DPR RI dan di Banggarpun initidak bisa diganggu.Bahwa prosesnya adalah saksi pada saat awal awal bulan dari tahun2010 dan dengan Universitas yang 16 (enam belas) juga sama yaitu padatahun 2008 dan 2009 saksi menghadap Rektor dan kami berbicara dankami sampaikan kami bisa menurunkan anggaran tetapi syaratnya adalahyang benar benar skala prioritas yang di Kampus
Register : 16-02-2010 — Putus : 03-03-2011 — Upload : 18-05-2015Putusan PN CIREBON Nomor 31/PID.B/2010/PN.CBN
Tanggal 3 Maret 2011 — PIDANA: - H. ACHMAD DJUNAEDI, SE Bin SOEMA, Dkk.
171 — 44ada anggota DPRD yang memerintahkan saudara ;e Bahwa perincian SPP atas perintah saudara Khaerudin;e Bahwa mata anggaran tidak boleh digesergeser ;e Bahwa saksi buat SPP seluruhnya sampai proses terbit SPM, setelah terbitSPP kemudian diajukan kebagian Keuangan, kemudian diproses hinggaterbitya SPM, kemudian dicairkan oleh Bendahara;e Bahwa yang mengusulkan pembuatan SPP adalah Khaerudin, SPP untukSekretariat dan Dewan;e Bahwa yang menentukan biayanya dalam SPP adalah saudara Khaerudin,berdasarkan skala
Register : 23-12-2020 — Putus : 09-02-2021 — Upload : 09-02-2021Putusan PT KUPANG Nomor 33/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG
Tanggal 9 Februari 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : YOHANES RONALD SULAYMAN Diwakili Oleh : CHINDRA ADIANO, SH.,MH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : BENFRID C.M. FOEH, SH
239 — 131sebagaimanadimaksud pada Pasal 9 huruf a angka 1 dan 2 Peraturan MahkamahAgung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2020;Menimbang, bahwa terkait aspek dampak menurut pendapat MajelisHakim termasuk dalam kategori sedang sebagaimana dimaksudHalaman 197 dari 272 halaman Putusan Perkara Nomor 33/PID.SUSTPK/2020/PTKPGPasal 9 huruf b angka 1 Peraturan Mahkamah Agung RepublikIndonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2020, yaitu perbuatan Terdakwamengakibatkan dampak kerugian keuangan negara atauperekonomian negara dalam skala
Putus : 20-05-2019 — Upload : 19-06-2019Putusan PN GORONTALO Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN Gto
Tanggal 20 Mei 2019 — - JACOB ROTTIE, SAP
2917 — 29administrasi pembangunan daerah sesuaikebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;b) Menyusun kebijakan teknis administrasi pembangunan daerah sesuaikebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;c) Menghimpun data rencana kegiatan pembangunan fisik/non fisik melalui unitterkait untuk penyusunan program unit;d) Menganalisa data rencana pembangunan daerah melalui analisa kebutuhanuntuk peningkatan kualitas program pembangunan daerah;e)Menyusun program kegiatankegiatan pembangunan fisik/non fisikberdasarkan skala