Ditemukan 7068 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 08-05-2014 — Upload : 07-08-2014
Putusan PT PALEMBANG Nomor 39 / PDT / 2014 / PT.PLG
Tanggal 8 Mei 2014 — 1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA dkk vs PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
4721
  • Peta Topografi skala 1:100.000 Tahun 1926 sheet 106 buataBelanda yang perbah 2 (dua) kali disepakati oleh PemdaKabupaten Musi Rawas dengan Kabupaten Musi Banyuasin,69dalam rangka pelacakan penetapan batas antara Kabupaten MusiRawas dengan Kabupaten Musi Banyuasin ;Surat Keterangan pemilik tanah (M. Yahya Masajib) tanggal 27Maret 2007 yang diketahui Kepala Desa Air Bening yang antaralain menyatakan bahwa :1.
    Seharusnya untuk menetapkan keberadaan sumursuban 4 apakah berada di Kabupaten Musi Rawas atau KabupatenMusi Banyuasin, digunakan peta Topografi skala 1:100.000 sheet106 Tahun 1926 ;f.
    Peta Topografi skala 1:100.000 Tahun 1926 sheet 106 buataBelanda yang perbah 2 (dua) kali disepakati oleh PemdaKabupaten Musi Rawas dengan Kabupaten Musi Banyuasin,95dalam rangka pelacakan penetapan batas antara Kabupaten MusiRawas dengan Kabupaten Musi Banyuasin ;Surat Keterangan pemilik tanah (M. Yahya Masajib) tanggal 27Maret 2007 yang diketahui Kepala Desa Air Bening yang antaralain menyatakan bahwa :1.
    1 : 100.000, sesuai denganKetentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1Tahun 2006 yang berbunyi : Peta batas daerah sebagaimana dimaksudpada ayat (1) mengunakan skala minimal :1 Provinsi 1 : 500.000;2 Kabupaten : 100.000;3 Kota 1: 50.000;Peta Topografi 1926 Skala 1 : 100.000 yang telah disefakati untukpengukuran dan penentuan batas daerah Kabupaten Musi Rawas danKabupaten Musi Banyuasin, maka oleh karena itu tidak ada alasan hukum1271314yan membenarkan Pihak Penggugat untuk
Register : 22-01-2021 — Putus : 02-06-2021 — Upload : 09-06-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 41/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bdg
Tanggal 2 Juni 2021 — Penggugat:
PUK SPL FSPMI PT. PLATINUM CERAMICS INDUSTRY
Tergugat:
PT. PLATINUM CERAMICS INDUSTRY
10348
  • Memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi untuk menyusun rumus Struktur dan Skala Upah tahun 2019 sebagai berikut :

- Selisih UMSK 2019 dengan UMSK 2018 sebesar Rp. 329.625,-

- Gaji pokok 2019 = Gaji pokok 2018 + Nilai Penyesuaian + PA (Performance Appraisal) + Masa Kerja.

        1. Memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi untuk menyusun kenaikan upah dengan rumus Struktur dan Skala Upah tahun 2019 terhitung sejak tanggal 1 Januari 2019 dengan nilai sebagai berikut :

                1. Nilai Penyesuaian : 55 % (lima puluh lima persen).

        1. Memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi untuk menyusun struktur dan skala upah untuk tahun berikutnya sesuai dengan kemampuan perusahaan dan ditetapkan dalam Surat Keputusan.

Register : 20-02-2012 — Putus : 03-04-2012 — Upload : 15-05-2012
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 64/ PID. SUS/ 2012/ PN.PL.R
Tanggal 3 April 2012 — ARBAIN ALS BAIN BIN SAMSURI ZAINAL ARIFIN ALS ZAINAL BIN ARBAIN ABDUL GANI ALS GANI RANI
4811
  • Pertambangan dan Energi Kabupaten Gunung Mas sampaidengan sekarang;Bahwa pendidikan ahli adalah S.1 Pertambangan lulus tahun 2004;Bahwa prosedur untuk melakukan kegiatan usaha pertambanganadalah setiap pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan harusmemiliki ijin yang diberikan oleh Bupati sesuai lingkup kewenanganuntuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan sesuai denganketentuan yang diatur dalam UU no 4 tahun 2009 tentangpertambangan mineral dan batu bara;e Bahwa prosedur pengurusan perijinan untuk skala
    rakyat, per ijinanskaia menengah dan perijinan skala besar sesuai UU no 4 tahun2009 yaitu :a.
    Prosedur untuk perijinan skala rakyat, pelaku usahapertambangan (skala rakyat) harus mengajukan perrmohonanijin pertambang rakyat (IPR) kepada Bupati kabupaten GunungMas apabila lokasi yang dimohon berada dalam wilayahpertambangan rakayat (WPR) yang dikeluarkan oleh bupatiatau pejabat yang berwenang.b.
    Prosedur pengurusan perijinan skala menengah dan perijinanskala besar, untuk pemberian wilayah ijin usha pertambangan(WIUP) baik mineral logam dan batu bara dengan cara lelangsesuai denganPP No.23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usahapertambangan.eBahwa sesuai data ijin pertambangan rakyat (IPR) yang ada dikabupaten Gunung Mas sampai saat ini para Terdakwa tidakmemiliki Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) yang dikeluarkan olehBupati GunungMas.eBahwa perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa
Register : 21-06-2016 — Putus : 23-08-2016 — Upload : 29-08-2016
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 534/Pid.B/2016/PN Blb
Tanggal 23 Agustus 2016 — Diansah bin Pipin
506
  • Dilakukan pengobatan danperawatan luka, penjahitan luka terobuka, pemberian cairan infuse,pemasanagan selang pada saluran pernafasan, pemberian obat pengurangrasa nyeri, antiobiotika, obsevasi tandatanda perdarahanm dikonsulkan dandirawat oleh dokter ahli bedah saraf, dirancanakan dirawat inap dan tindakanoperasi, pada jam nol nol lewat nol nol menit terjadi penurunan tingkatkesadaran, nilai kesadaran lima dari skala lima belas, tekanan darah Sembilanpuluh per enam puluh tujuh milimiter air raksa
    , nadi seratus dua belas kalipermenit, pernafasan enam belas kali permenit, dilakukan penambahan cairaninfuse, jam nol nol lewat tiga puluh menit kondisi pasien semakin menurun, nilaikesadaran tiga dari skala lima belas, dilakukan bantuan hidup dasar namuntidak menolong dan pasien dinyatakan meninggal.sonee Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 338 KUHP.ATAUKEDUAa Bahwa terdakwa DIANYSAH Bin PIPIN (alm) pada hari Kamis tanggal 07April 2016 sekitar pukul 18.30 wib atau
    , nadi seratus dua belas kalipermenit, pernafasan enam belas kali permenit, dilakukan penambahan cairaninfuse, jam nol nol lewat tiga puluh menit kondisi pasien semakin menurun, nilaikesadaran tiga dari skala lima belas, dilakukan bantuan hidup dasar namuntidak menolong dan pasien dinyatakan meninggal.aoon= Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 351 Ayat (3) KUHP;DAN Bahwa terdakwa DIANYSAH Bin PIPIN (alm) pada hari Kamis tanggal 07April 2016 sekitar pukul 18.30 wib atau
    Bib.38infuse, jam nol nol lewat tiga puluh menit kondisi pasien semakin menurun, nilaikesadaran tiga dari skala lima belas, dilakukan bantuan hidup dasar namuntidak menolong dan pasien dinyatakan meninggal, sebagaimana tercantumdalam Visum Et Revertum dari Rumah Sakit ALISLAM Bandung Nomor : 2488/RSAI/VISUM/V/2016 tanggal 07 April 2016 yang dibuat dan ditandatangi olehdr.
Putus : 24-08-2017 — Upload : 13-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1422 K/Pid.Sus/2017
Tanggal 24 Agustus 2017 — DEDIH SAPJAH,ST.,M.Sc
755412 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkal Pinang. Dalam putusannya, judex factie ... [Selengkapnya]
  • Dalam pertemuan tersebut SaksiFranchisca Anggela meminta untuk diusulkan kegiatan pengadaan Solar Celldalam DIPA APBN Perubahan Universitas Bangka Belitung Tahun Anggaran2012 dan Saksi Franchisca Anggela berjanji akan mengawal anggaran tersebutdi DPR (Senayan).Bahwa atas usulan Terdakwa Franchisca Anggela tersebut makabeberapa waktu setelah pertemuan tersebut yaitu sekira tanggal 15 Maret2012 Saksi Bustami Rahman selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengajukansurat nomor : 343/UN50/TU/2012 perihal Usulan Skala
    3.455.510.500,);Pengadaan Peralatan Kantor (Rp. 7.942.418.000,);Pengadaan Peralatan Lab (Rp. 38.256.755.265,) danPengadaan Buku Perpustakaan (Rp. 600.000.000,);Bahwa oleh karena surat pertama tersebut tidak mendapatkan jawaban1 oe &dari Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI, maka RektorUniversitas Bangka Belitung pada tanggal 29 Maret 2012 memerintahkan saksiBustari Erafeli dan Terdakwa Dedih Sapjah, S.T, M.Sc untukmengajukan suratnomor 407/UN50/TU/2012 perihal usulan perubahan jumlah dan skala
    Nomor 1422 K/Pid.Sus/2017Persiapan APBNP Tahun Anggaran 2012 yang meminta kepada Rektor untukmengirimkan usulan kegiatan yang menjadi skala prioritas dengan ketentuanusulan tersebut disusun menurut prioritas dan dibatasi menjadi 5 urutanprioritas, usulan kegiatan harus mempertimbangkan keterlaksanaannya padatahun anggaran 2012 dan usulan tersebut harus dilengkapi dengan TOR (TermOf Reference) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).Bahwa setelah adanya petunjuk dari Direktur Jendral Pendidikan TinggiKemendikbud
Register : 20-01-2012 — Putus : 30-04-2012 — Upload : 11-06-2013
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 13/PID.SUS/2012/PT.PR
Tanggal 30 April 2012 — Hj. SAIDAH Binti H. NORMAN
3112
  • tanggal 10 Mei 2010 tahun anggaran 2010 ;1 (satu) eksemplar foto copy Rencana Kerja dan Syaratsyarat Tehnis (RKS)Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Utara tahun anggaran 2010 ;1 (satu) lembar Asli Surat Nomor : 640/04.A/DISPUCK/2011 tanggal 11Pebruari 2011 perihal Perbaikan Pekerjaan Ornamen dan Prasasti TamanSeribu Riam ;1 (satu) lembar Asli Kuitansi tanggal 6 Juli 2010 ;1 (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian Nomor : 15/CVBS/MTWV/2010tanggal 11 Mei 2010;1 (satu) lembar Asli gambar Prasasti I skala
    : 10 ;1 (satu) lembar Asli gambar Prasasti II skala : 10 ;1 (satu) lembar Asli gambar Prasasti III skala : 10 ;1 (satu) lembar Asli gambar denah tampak depan dan samping ornamen baruskala : 100 ;1 (satu) lembar Asli gambar potongan, denah rencana, dan detail ornamen ;1 (satu) eksemplar Asli Back Up bulan ke tahun 2010 ;1 (satu) eksemplar Asli Back Up ke 2 tahun 2010 ;1 (satu) eksemplar Asli Back Up ke 3 tahu 2010 ;1 (satu) eksemplar Asli Laporan bulanan dan mingguan Mei bulan ke tahun2010 ;1 (satu
    No. 13/PID.SUS/2012/PT.PR.14141 (satu) lembar Asli Surat Nomor : 640/04.A/DISPUCK/2011 tanggal 11Pebruari 2011 perihal Perbaikan Pekerjaan Ornamen dan Prasasti TamanSeribu Riam ;1 (satu) lembar Asli Kuitansi tanggal 6 Juli 2010 ;1 (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian Nomor : 15/CVBS/MTWV/2010tanggal 11 Mei 2010 ;1 (satu) lembar Asli gambar Prasasti I skala : 10 ;1 (satu) lembar Asli gambar Prasasti II skala : 10 ;1 (satu) lembar Asli gambar Prasasti HI skala : 10 ;1 (satu) lembar Asli gambar
Putus : 23-07-2014 — Upload : 28-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 67 PK/Pid.Sus/2014
Tanggal 23 Juli 2014 — IBRAHIM RAHMAN Alias PAI
6314 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Peta skala minimal 1 :100.000;Pasal19 : Atas Permohonan Pasal 18 eselon terkait lingkup DepartemenKehutanan memberikan saran/pertimbangan teknis Menteri;Pasal20 : Berdasarkan saran/pertimbangan teknis Pasal 18, Menteri menolakatau menyetujui permohonan perubahan kawasan hutan;Pasal21 : Apabila permohonan disetujui, badan Planologi menyiapkan konsepKeputusan Menteri tentang Perubahan Fungsi Kawasan Hutandilampiri Peta dengan skala minimal 1 :100.000;Pasal22 : Menteri menetapkan Keputusan' tentang
    Peta skala minimal 1 :100.000;Pasal19 : Atas Permohonan Pasal 18 eselon terkait lingkup DepartemenKehutanan memberikan saran/pertimbangan teknis Menteri;Pasal20 : Berdasarkan saran/pertimbangan teknis Pasal 18, Menteri menolakatau menyetujui permohonan perubahan kawasan hutan;Pasal21 : Apabila permohonan disetujui, badan Planologi menyiapkan konsepKeputusan Menteri tentang Perubahan Fungsi Kawasan Hutandilampiri Peta dengan skala minima!
    Peta skala minimal 1 :100.000;Pasal19 : Atas Permohonan Pasal 18 eselon terkait lingkup DepartemenKehutanan memberikan saran/pertimbangan teknis Menteri;Pasal20 : Berdasarkan saran/pertimbangan teknis Pasal 18, Menteri menolakatau menyetujui permohonan perubahan kawasan hutan;Pasal21 : Apabila permohonan disetujui, badan Planologi menyiapkan konsepKeputusan Menteri tentang Perubahan Fungsi Kawasan Hutandilampiri Peta dengan skala minimal 1 :100.000;Pasal22 : Menteri menetapkan Keputusan tentang Perubahan
    Peta skala minimal 1 : 100.000;Pasal19 : Atas Permohonan Pasal 18 eselon terkait lingkup DepartemenKehutanan memberikan saran/pertimbangan teknis Menteri;Hal. 9 dari25 hal. Put.
    No. 67 PK/Pid.Sus/201 4Pasal20 : Berdasarkan saran/pertimbangan teknis Pasal 18, Menteri menolakatau menyetujui permohonan perubahan kawasan hutan;Pasal21 : Apabila permohonan disetujui, badan Planologi menyiapkan konsepKeputusan Menteri tentang Perubahan Fungsi Kawasan Hutandilampiri Peta dengan skala minimal 1 :100.000;Pasal22 : Menteri menetapkan Keputusan tentang Perubahan FungsiKawasan Hutan beserta Peta lampiran;Bahwa Terdakwa IBRAHIM RAHMAN Alias PAI selanjutnya melakukankerjasama dengan Terdakwa
Register : 07-12-2022 — Putus : 15-02-2023 — Upload : 02-03-2023
Putusan PN PASURUAN Nomor 173/Pid.B/2022/PN Psr
Tanggal 15 Februari 2023 — Penuntut Umum:
ACHMAD TAUFIK HIDAYAT, SH.MH
Terdakwa:
SAMSUL HUDA Bin SAMPURNO
12944
  • SKALA TEKNIK;
  • 1 (satu) lembar Data Inventaris Barang CV. SKALA TEKNIK;
  • 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Kaze R 110 warna Hitam tahun 2004 Nopol : N-6972-VG Noka : MH4KA110C4KPR9538 Nosin : KA110EE365633;

Dikembalikan kepada Saksi WARSITI S.T.;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Register : 06-05-2015 — Putus : 15-06-2015 — Upload : 29-06-2015
Putusan PN BINJAI Nomor 154 / Pid.B / 2015 / PN. Bnj
Tanggal 15 Juni 2015 — NURDIANSYAH SEMBIRING Als. DEDI MUSANG.
394
  • Bersama LK I Sei Skala Kel. Pekan Selesai Kab.
    Bersama LK I Sei Skala Kel. Pekan Selesai Kab. Langkat;Bahwa saksisaksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;Halaman 9 dari 14 Putusan No. 61/Pid.Sus/2015/ PN.
Putus : 22-01-2014 — Upload : 25-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2288 K/Pdt/2013
Tanggal 22 Januari 2014 — PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS vs PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
3117 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa sesuai Peta Topografi 1926 dengan Skala 1 : 100.000 sheet 106yang merupakan hasil kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten MusiRawas (Penggugat) dengan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasinpada tanggal 20 Maret 2002 dan setelah dilakukan pengamatan dilapangan terhadap sumur Suban 4 dan diplotkan pada peta tersebutmaka Sumur Suban 4 masuk ke dalam wilayah Kabupaten Musi RawasProvinsi Sumatera Selatan;.
    Thiess Contractors Indonesia untuk usaha berupa Oil dan Gas(engineering, Ppowerment, and constructions);10.Bahwa kesepakatan (Berita Acara) antara Pemerintah Kabupaten Musi11.Rawas (Penggugat) dengan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin(Tergugat ) yang telah bersepakat untuk menggunakan Peta Topografi1926 Skala 1 : 100.000 sebagai pedoman untuk menentukan bataswilayah Kabupaten Musi Rawas dengan wilayah Kabupaten MusiBanyuasin yaitu:a.
    Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah mengingkari kesepakatandalam Berita Acara Tanggal 20 Maret 2002 antara PemerintahKabupaten Musi Rawas dengan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasinyang menyatakan Peta Topografi 1926 Skala 1 : 100.000 sebagaiacuan/ pedoman penentuan pengukuran batas wilayah PemerintahKabupaten Musi Rawas dan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasinadalah perbuatan Ingkar Janji (wanprestasi);.
    Memerintahkan kepada Tergugat (Pemerintah Kabupaten MusiBanyuasin) untuk mematuhi/melaksanakan kesepakatan dalam BeritaAcara tanggal 20 Maret 2002 antara Pemerintah Kabupaten MusiRawas dengan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin untukmenggunakan Peta Topografi 1926 Skala 1 : 100.000 dalammenentukan pengukuran batas wilayah Kabupaten Musi Rawas danKabupaten Musi Banyuasin;.
    yang telah sepakat untukmenggunakan Peta Topografi 1926 Skala 1 : 100.000 dalam29Bue.2.3.2.4.menentukan batas wilayah kedua Kabupaten tersebut.
Register : 17-10-2019 — Putus : 23-06-2020 — Upload : 17-07-2020
Putusan PN Simpang Tiga Redelong Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Str
Tanggal 23 Juni 2020 — Penggugat:
Maskur Hakim, A.MA, PD
Tergugat:
Maya Tantawi
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Tengah cq Kepala Kantor Pertanahan Bener Meriah
9038
  • Turut Tergugat sudah pernah menjelaskan kepada Penggugat maupun terhadap Tergugat bahwasanya surat ukur dalam sertifikat memiliki karateristik tertentu, dimana terdapat angka ukur, keterangan batas, serta skala yang dapat dijadikan sebagi acuan data spasial maupun tektual dari Suatu produk serHalaman 11 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Strtifikat yang menujukan letak, luas dan bentuk.
    Dalam pemahamannyaapabila ada kesalahan dalam penulisan angka ukur pada sisi bidang tanah tergambar, maka skala menjadi stadar acuan untuk menentukanluas dari bidang tanah tersebut. Dalam permasalahan ini sesuai dengan data yang ada, ada kekeliran penulisan angka ukur apabila kita menyesuaikan dengan skala yang ada, dimana 89 x 90 M2 adalah salah,sesuai skala angka tersebut merupakan 68 x 90 M2 sehingga luas tersebut yaitu 6.105 M2.3. Poin ke 17 dalam duduk perkara halaman 3.
    sengketa yang sudah bersertipikat SHM No.28 tahun 1984 dst danpembuktiannya berupa Bukti T1 berupa SHM No.28 tahun 1984 An.M.Ali Dani bersertasurat ukurnya No.745/PRPTE/1984 luas tanah sejumlah 6.105 m2 maka terdapat faktayuridis bahwa Tergugat memiliki tanah seluas 6.105 m2 dengan ukuran 68 x 90 sesuaidengan surat ukur No.745/PRPTE/1984;Menimbang, bahwa Turut Tergugat dalam jawabannya dan pembuktiannyamenyatakan yang pada intinya menyatakan adanya kekeliruan penulisan angka ukurapabila diliat skala
    yang ada, 89 x 90 adalah salah, sesuai skala tersebut merupakan 68 x90 sehingga luas = 6.105 m2 sesuai dengan SHM No.28 tahun 1984 An.M.Ali Daniberserta surat ukumya No.745/PRPTE/1984 luas tanah sejumlah 6.105 m2;Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Setempat tanggal 18 Pebruari2020 dimana selengkapnya sebagaimana berita acara pemeriksaan setempat, makaHakim berkesimpulan yang disengketakan berada di antara sertipikat SHM No.104tertanggal 30 Nopember tahun 2009 beserta surat ukur nomor 30/2009
    dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Strdalam proses persidangan, dimana pengakuan tersebut berisi keterangan bahwa apayang didalilkan lawan benar sebagian atau seluruhnya maka pengakuan tersebut samaseperti bukti persangkaan (Pasal 173 HIR/310 Rbg), bahwa pengakuan Turut Tergugatjuga termasuk dalam alat bukti langsung (direct evidence) karena alat bukti tersebutdiajukan secara fisik dalam jawaban Turut Tergugat yang menyatakan adanya kekeliruanpenulisan angka ukur apabila diliat skala
Register : 25-06-2020 — Putus : 23-07-2020 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN KRAKSAAN Nomor 211/Pid.B/2020/PN Krs
Tanggal 23 Juli 2020 — Penuntut Umum:
RETNO ESTUNINGSIH, S.H.
Terdakwa:
1.RIO ADI FATHORI bin SANOM SAKRI
2.RIZKI SAPUTRA ADE CAHYA bin SANOM SAKRI
433
  • RISKY KARIMAH sebagai dokter yang merawat pasien pada RS PT.NUSANTARA SEBELAS MEDIKA WONOLANGAN PROBOLINGGO,yang pada hasil pemeriksaan terdapat nyeri pada kepala bagianbelakang dan leher belakang dengan skala nyeri lebih kurang lima.KESIMPULAN :DIAGNOSA : Nyeri pada kepala bagian belakang dan leher belakangdengan skala nyeri lebih kurang lima ; Kerusakan tersebut diatas dapat disebabkan oleh persentuhandengan benda keras dan tumpul ; Kerusakan tersebut diatas mengakibatkan penyakit atauhalangan
    RISKY KARIMAH sebagai dokter yang merawat pasien pada RS PT.NUSANTARA SEBELAS MEDIKA WONOLANGAN PROBOLINGGO,yang pada hasil pemeriksaan terdapat nyeri pada kepala bagianbelakang dan leher belakang dengan skala nyeri lebih kurang lima.Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN KrsKESIMPULAN :DIAGNOSA : Nyeri pada kepala bagian belakang dan leher belakangdengan skala nyeri lebih kurang lima ; Kerusakan tersebut diatas dapat disebabkan oleh persentuhandengan benda keras dan tumpul ;Kerusakan
Register : 22-04-2019 — Putus : 07-08-2019 — Upload : 14-08-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 47/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Sby
Tanggal 7 Agustus 2019 — Penggugat:
SUWARDI
Tergugat:
WIDYANTO PRAWITO Pemilik atau Perusahaan Percetakan Kertas Enam Jaya
4713
  • yang gugatannya padapokoknya telah mengemukakan halhal sebagai berikut:1.Bahwa, Penggugat telah berusia 61 tahun lebih atau lahir pada tanggal26 Maret 1958;Bahwa, Penggugat adalah pekerja/ karyawan tetap pada perusahaanTergugat dan telah bekerja terhitung mulai tanggal 16 Mei 1997 (21 tahunlebih) sedangkan besaran upah/gaji yang diterima oleh Penggugat dariTergugat setiap bulan adalah sebesar Rp. 3.911.052, perbulan, denganperincian sebagai berikut :=" gaji pokok sebesar =Rp. 3.871.052= tunjangan skala
    upah =Rp. 40.000Bahwa, tunjangan skala upah yang diterima oleh Penggugat dariTergugat sebesar Rp.40.000, perbulan adalah merupakan tunjanganyang sifatnya tetap dimana besaran tunjangan tersebut dibayarkan tetapsetiap bulan tanpa melihat apakah Penggugat masuk kerja atau tidakmasuk kerja;Bahwa, selama Penggugat bekerja pada perusahaan Tergugat,Penggugat tidak pernah diikutsertakan oleh Tergugat dalam programpensiun;Bahwa, mengingat usia Penggugat telah memasuki usia pensiun, makaPenggugat mengajukan
    Bahwa upah pokok Penggugat UMK yang membedakan Rp.3.871.000,ada tunjangan tetap skala upah perhitungan kelipatan 3 tahun nominalRp.5.000, sampai kelipatan 25 tahun dengan Rp.45.000, yang jaditunjangan Pengugat sekarang, kalau saksi tunjangan Rp.40.000, buktiP8 berupa slip gaji dibenarkan oleh saksi;Bahwa saksi sebagai wakil ketua FSPMI;Saksi 2.
    Bahwa berdasarkan bukti P8 berupa slip gaji atas nama Penggugat,diperoleh fakta bahwa Gaji Pokok Penggugat adalah Rp.3.871.000, perbulan dan skala upah sebesar Rp.40.000,, maka total adalahRp.3.911.000,4.
    proses perkara a quo ini Penggugat masihbekerja ditempat Tergugat maka saat yang tepat putusnya hubungan kerjaantara Penggugat dengan Tergugat adalah saat putusan ini dibacakan;Menimbang bahwa Penggugat mulai bekerja ditempat Tergugat sejaktanggal 16 mei 1997 dan dinyatakan putus hubungan kerja antara Penggugatdengan Tergugat karena usia pensiun pada saat putusan ini dibacakan, yaitupada tanggal 7 Agustus 2019, maka masa kerja Penggugat adalah 22 tahunlebin, dengan upah terakhir (Gaji pokok dan skala
Putus : 27-07-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 996 K/Pid.Sus/2017
Tanggal 27 Juli 2017 — R. IRWAN GUMELAR, S.STP
130188 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil Pasar Umum sebagai RelokasiPedagang kaki Lima Eks M.A. Salmun, berdasarkan Surat KeputusanNomor : 591.45152 Tahun 2014 tanggal 25 November 2014 tentangPembentukan Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil Pasar Umum sebagaiRelokasi Pedagang kaki Lima Eks M.A. Salmun pada Kantor Koperasidan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor Tahun Anggaran 2014,dengan susunan :Hal. 21 dari 294 hal. Put. No. 996 K/Pid.Sus/2017.
    IRWAN GUMELAR, S.STP selaku Camat TanahSareal/PPATS/Anggota Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil yang diangkatberdasarkan Keputusan Walikota Bogor Nomor : 821.2.4582 Tahun 2012tentang Pengangkatan dan Alin Tugas dalam Jabatan Struktural di LingkunganPemerintah Kota Bogor tanggal 13 Juli 2012 bersama sama dengan HIDAYATYUDHA PRIATNA, S.H. selaku Kepala Kantor Koperasi dan UMKM KotaBogor/PA/PPK/Ketua Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil yang diangkatberdasarkan Keputusan Walikota Bogor Nomor : 821.2.454 Tahun
    Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil Pasar Umum sebagai RelokasiPedagang Kaki Lima Eks M.A. Salmun, berdasarkan Surat KeputusanNomor : 591.45152 Tahun 2014 tanggal 25 November 2014 tentangPembentukan Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil Pasar Umum sebagaiRelokasi Pedagang Kaki Lima Eks M.A. Salmun pada Kantor Koperasidan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor Tahun Anggaran 2014,dengan susunan :. Ketua : Kepala Kantor Koperasi dan Usaha MikroKecil Menengah Kota Bogor ;Il.
    No. 996 K/Pid.Sus/2017591.45152 tahun 2014 tentang pembentukan TimPengadaan Tanah Skala Kecil Pasar Umum sebagaiRelokasi Pedagang Kaki Lima eks. MA.
    TimPengadaan Tanah Skala Kecil Pasar Umum sebagaiRelokasi Pedagang Kaki Lima eks. MA.
Register : 16-12-2020 — Putus : 01-04-2021 — Upload : 01-04-2021
Putusan PN BENGKULU Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl
Tanggal 1 April 2021 — Penuntut Umum:
ALMAN NOVERI SH MH
Terdakwa:
SIRAJUDIN RUSLI Bin RUSLI
18698
  • Kepala Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur

    1. 1(satu) Bundel Asli Proposal Permohonan Bantuan Dana Untuk Pembangunan Penampungan Air Permukaan (Embung) Desa yang diajukan oleh Kelompok Tani Nabung Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur Tahun 2019
    2. 1(satu) Lembar Asli Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan Nomor:140/010/Bb/Kk/2019 tanggal 25 November 2019
    3. 1(satu) Lembar Asli Berita Acara Serah Terima Bantuan Pembangunan /Rehabilitasi Embung Desa Skala
    (satu) Bundel Berkas Asli Pengajuan Pencairan Anggaran 70% Direktoat Jendral PPMD Tahun Anggaran 2019
  • 1(satu) Bundel Berkas Asli Pengajuan Pencairan Anggaran 30% Direktoat Jendral PPMD Tahun Anggaran 2019
  • 1(satu) Bundel Berkas Fotocopi Laporan Kemajuan Pelaksanaan dan Laporan Keuangan Tahap 1 Tahun 2019 Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur (SPJ 70% dan 30%)
  • 1(satu) Bundel Surat Perjanjian Kerjasama Antara Pemberian Bantuan Pembangunan/ rehabilitasi Embung Desa Skala
    Tetap Kabupaten Kaur1(satu) Bundel Asli Proposal Permohonan Bantuan Dana UntukPembangunan Penampungan Air Permukaan (Embung) Desa yangdiajukan oleh Kelompok Tani Nabung Desa Babat Kecamatan TetapKabupaten Kaur Tahun 20191(satu) Lembar Asli Berita Acara Serah Terima PenyelesaianPekerjaan Nomor:140/010/Bb/Kk/2019 tanggal 25 November 2019Putusan Nomor : 36/Pid.SusTPK/2020 /PN.Bgl Halaman 3 dari 110 Halaman10) i(satu) Lembar Asli Berita Acara Serah Terima BantuanPembangunan /Rehabilitasi Embung Desa Skala
    Pembangunan Embung Desa12) 1(satu) Bundel Berkas Asli Pengajuan Pencairan Anggaran 70%Direktoat Jendral PPMD Tahun Anggaran 201913) 1(satu) Bundel Berkas Asli Pengajuan Pencairan Anggaran 30%Direktoat Jendral PPMD Tahun Anggaran 201914) 1(satu) Bundel Berkas Fotocopi Laporan Kemajuan Pelaksanaan danLaporan Keuangan Tahap 1 Tahun 2019 Desa Babat KecamatanTetap Kabupaten Kaur (SPJ 70% dan 30%)15) 1(satu) Bundel Surat Perjanjian Kerjasama Antara PemberianBantuan Pembangunan/ rehabilitasi Embung Desa Skala
    untuk mengelola sarana dan prasarana pendukung desa; Bahwa hal tersebut bertentangan dengan Juknis Operasional BantuanPembangunan/Rehabilitasi embung Desa Skala Kecil dan BangunanPenampung Air Lainnya Tahun 2019 pada BAB II A.
    embung desa skala kecil dan bangunan penampung air lainnyatahun 2019;a. Pada persyaratan administrasi poin c bahwa, program pemberianbantuan pemerintah kepada desa harus dicatat dalam lampiranAPBDes pada pos belanja: lain lain pendapatan desa yang sahsesuai dengan Undang Undang nomor 6 tahun 2014 tentangDesa Pasal 72 ayat (1) huruf g.
Putus : 29-04-2013 — Upload : 07-05-2013
Putusan PT KUPANG Nomor 43/PID/2013/PTK
Tanggal 29 April 2013 — - LEONARD LIUKAE, S.Pd. - GAYUS LIUKAE
35834
  • ./1983, tanggal 02 Desember1983 terletak di wilayah kecamatan Amanuban Barat danAmanuban Selatan Cabang Dinas Kehutanan Propinsi Dati INusa Tenggara Timur di SoE (skala 1: 20.000, dan luas 1.896Ha) yang telah dilegalisir; Satu lembar foto copian peta penetapan Kelompok HutanBayafa (RTK 34 ) Pulau Timor Kabupaten Dati I TimorTengah Selatan Propinsi Dati I Nusa Tenggara Timur sebagaiKawasan hutan tetap (Dengan fungsi Hutan Lindung Luas1.896 Ha dan skala 1:20.000,) yang telah dilegalisir ; Satu lembar
    Satu lembar foto copian peta tata batas kelompok hutan Bayafa(RTK 34) Pulau Timor sebagaimana ditunjuk dengan SkepMenteri Kehutanan No.89/kpts.1/1983, tanggal 02 Desember1983 terletak di wilayah kecamatan Amanuban Barat danAmanuban Selatan Cabang Dinas Kehutanan Propinsi Dati INusa Tenggara Timur di SoE (skala 1: 20.000, dan luas 1.896Ha) yang telah dilegalisir ; Satu lembar foto copian peta penetapan Kelompok HutanBayafa (RTK 34 ) Pulau Timor Kabupaten Dati II TimorTengah Selatan Propinsi Dati I
    Nusa Tenggara Timur sebagaiKawasan .........Kawasan hutan tetap (Dengan fungsi Hutan Lindung Luas1.896 Ha dan skala 1:20.000,) yang telah dilegalisir ; Satu lembar foto copian Peta zaman Belanda SchetskaartBoschreserve Baijava (scala 1 : 25.000.
Register : 07-01-2015 — Putus : 14-01-2015 — Upload : 08-10-2019
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 01/Pid.B/2015/PT PLK
Tanggal 14 Januari 2015 — Pembanding/Jaksa Penuntut : ARIEF M. S., SH
Terbanding/Terdakwa : SIARDANI Als AFUK
Terbanding/Terdakwa : Ir.H.HAERUDIN TAHIR
415126
  • Sawit Multi Utama luas18.000 ha skala 1: 200.000 yang telah dilegalisir;40) Foto copy Surat Persetujuaan Penanaman modal dariBadan Koordinasi Penanaman Modal nomor : 197/I/PMDN/2009tanggal 30 Desember 2000. yang telah dilegalisir;41) Foto copy Angka Pengenal Importir Produsen (APIP)nomor : 150900155B tanggal 23 Februari 2010 yang telahdilegalisir;42) Nomor : C29238HT.01.
    Kalteng skala 1 :40.000;115) 1 (satu) lembar foto copy struktur organisasi PT. SMUyang dilegalisir yang ditandatangani oleh Direktur PT.
    Sawit Multi UtamaKabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah skala 190.000. sesuai data terakhir;119) 1 (satu) lembar data Asli Kontraktor Antar jemputPeriode 26 April s/d 25 Mei 2007 Nama Kontraktor BUDIHalaman 43 dari 73 hal Put No.1/PID.SUS/2015/PT.PLK.Borongan Antar Jemput Karyawan Lokasi PT.KSAPD StPedongatan 26 Mei 2007 yang dibuat oleh Zulkamaen. Asst.
    Kalteng skala 1 :40.000;116) 1 (satu) lembar foto copy struktur organisasi PT. SMUyang dilegalisir yang ditandatangani oleh Direktur PT.
    Sawit Multi UtamaKabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah skala 1 :90.000. sesuai data terakhir;120) i(satu) lembar data Asli Kontraktor Antar jemputPeriode 26 April s/d 25 Mei 2007 Nama Kontraktor BUDIBorongan Antar Jemput Karyawan Lokasi PT.KSAPD StPedongatan 26 Mei 2007 yang dibuat oleh Zulkamaen. Asst.
Register : 24-10-2013 — Putus : 08-10-2014 — Upload : 16-06-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 488/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst.
Tanggal 8 Oktober 2014 — PT. CHIS >< PT. ASURANSI HARTA AMAN PRATAMA, Tbk
13141
  • Menyatakan bahwa gempa bumi yang terjadi pada tanggal 13 Oktober 2011dengan kekuatan 6,8 Skala Richter pada kedalaman 10 Km, dengan Pusat Gempa pada titik 9.89 LS - 114.53 BT, yaitu 143 Km Barat Daya Nusa Dua - Bali, 148 Km Barat Daya Kuta - Bali, 154 Km Barat Daya Tanah Lot Bali, 156 Km Barat Daya Denpasar - Bali sesuai dengan Laporan Berita Gempa Bumi dari BMKG Stasiun Geofisika Sanglah Denpasar telah menyebabkan kerusakan pada Objek Pertanggungan pada Tergugat berupa gedung sekolah CHIS yang
    Menyatakan tindakan Tergugat yang tidak bersedia memenuhi klaim gantirugi dari Penggugat untuk kerusakan Gedung Sekolah CHIS akibat gempa bumi yang terjadi pada 13 Oktober 2011, pukul 11:16:27 Wita dengan kekuatan 6,8 Skala Richter (SR) adalah perbuatan wanprestasi; 9. Menghukum Tergugat untuk membayar klaim ganti rugi dari Penggugatsebesar Rp 547.321.000,- (lima ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap; 10.
    Menyatakan bahwa gempa bumi yang terjadi pada tanggal 13 Oktober 2011dengan kekuatan 6,8 Skala Richter pada kedalaman 10 Km, dengan Pusat Gempa pada titik 9.89 LS 114.53 BT, yaitu 143 Km Barat Daya Nusa Dua Bali, 148 Km Barat Daya Kuta Bali, 154 Km BaratDaya Tanah Lot Bali, 156 Km Barat Daya Denpasar Bali sesuai dengan Laporan Berita Gempa Bumidari BMKG Stasiun Geofisika Sanglah Denpasar telah menyebabkan kerusakan pada ObjekPertanggungan pada Tergugat berupa gedung sekolah CHIS yang terletak di
    Menyatakan tindakan Tergugat yang tidak bersedia memenuhi klaim gantirugi dari Penggugat untuk kerusakan Gedung Sekolah CHIS akibat gempa bumi yang terjadi pada 13Oktober 2011, pukul 11:16:27 Wita dengan kekuatan 6,8 Skala Richter (SR) adalah perbuatanMLA (Tm mn mann nnn nentHal. 40 dari 41 hal Putusan No. 48&Pdt.G/2013rtN.Jkt.Pst.=9.
Register : 18-11-2015 — Putus : 17-12-2015 — Upload : 07-01-2016
Putusan PN SINJAI Nomor 74/PID.SUS/2015/PN.Snj
Tanggal 17 Desember 2015 — HASIR BIN USMAN
5025
  • /PNSSNJTanaman cengkeh secara Geografis terletak pada 120 2 4,81 BT dan 5 1336,40 LSTanaman kopi secara geografis terletak pada 120 2 3,84 dan 5 13 36,40LS.Lokasi terdakwa masuk ke dalam kawasan hutan lindung berdasarkan hasilploting titik koordinat (tanaman cengkeh dan tanaman kopi yang tumbuh didalam kebun terdakwa) terhadap peta kawasan hutan dan konservasiperairan di wilayah Propinsi Sulawesi Selatan Skala 1 : 250.000 (LampiranKeputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.434/MenhutII
    /2009 tanggal 23 Juli 2009) dan peta Tata Batas Kawasan HutanKelompok Hutan Sungai Tangka Kabupaten Dati II Sinjai Provinsi Dati ISulawesi Selatan Skala 1 : 25.000 (Lampiran Berita Acara Tata Batastanggal 18 januari 1992) dan disahkan pada tanggal 5 Oktober 1993 sertaberpedoman pada Pal Batas yang ditemukan di lapangan letak / posisitanaman cengkeh dan tanaman kopi terdakwa tersebut berada di dalamKawasan Hutan Lindung Kelompok Hutan Sungai Tangka di Desa ArabikaKecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai
    tanggal 18 Januari 1992,telah disahkan oleh Menteri Kehutanan pada tanggal 5 Oktober 1993 sertapenetapannya telah diusulkan ke Menteri Kehutanan;e Bahwa menurut ahli tidak mengukur secara keseluruhan luas tanah yang dirambaoleh Terdakwa, namun berdasarkan pengamatan ahli luas kebun Terdakwa kuranglebih 0,5 Ha;e Bahwa berdasarkan hasil ploting titik koordinat (tanaman cengkeh dan kopi yangtumbuh didalam kebun) terhadap peta kawasan hutan dan konservasi perairandiwilayah propinsi Sulawesi selatan skala
    1:250.000 (Lampiran KeputusanMenteri Kehutanan RI) Nomor : SK//434/MenhutI/2009 tanggal 23 Juli 2009,dan peta batas kawasan hutan kelompok sungai tangka, Kabupaten Dati IT Sinjai,Propinsi Dati I Sulawesi Selatan, skala 1 :25.000 (Lampiran Berita Acara TataBatas tanggal 18 Januari 1992) dan disahkan pada tanggal 5 Oktober 1993 sertaberpedoman pada pal batas yang ditemukan di lokasi tanaman cengkeh dan kopitersebut berada di dalam kawasan hutan lindung kelompok sungai tangkaKabupaten Sinjai;e Bahwa
    1:250.000 (Lampiran Keputusan MenteriKehutanan RI) Nomor : SK/ 434/MenhutH/2009 tanggal 23 Juli 2009, dan peta bataskawasan hutan kelompok sungai tangka kabupaten Dati II Sinjai, Propinsi Dati I SulawesiSelatan, skala 1 :25.000 (Lampiran Berita Acara Tata Batas tanggal 18 Januari 1992) dandisahkan pada tanggal 5 Oktober 1993 serta berpedoman pada pal batas yang ditemukandilokasi tanaman cengkeh dan kopi tersebut berada di dalam kawasan hutan lindungkelompok sungai tangka kabupaten sinjai;Menimbang
Register : 30-04-2021 — Putus : 12-08-2021 — Upload : 18-08-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 55/G/2021/PTUN.SBY
Tanggal 12 Agustus 2021 — Penggugat:
AGUS HARTONO
Tergugat:
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA SUARABAYA
Intervensi:
BING HARIYANTO
331182
  • 1 : 1000/1 : 500);2. gambar denah (skala 1 : 100/1 : 200);3. gambar tampak menghadap jalan (skala 1 : 100/1 :200);4. gambar tampak atas atap (skala 1 : 100/1: 200);5. gambar potongan memanjang dan melintang (skala1 :100/1 : 200);6. gambar rencana sanitasi (Skala 1 : 100/1 : 200);C. gambar dan perhitungan struktur berupa softcopyuntuk bangunan bertingkat lebih dari 2 (dua) lantai ataubangunan dengan struktur utama baja, yang meliputi:Halaman 24 dari 96 halaman, Putusan Perkara Nomor : 55/G/2021/PTUN.SBY1
    1 : 1000/1 : 500);2. gambar denah (skala 1 : 100/1 : 200);3. gambar tampak menghadap jalan (skala 1 : 100/1 : 200);4. gambar tampak atas atap (skala 1 : 100/1: 200);5. gambar potongan memanjang dan melintang (skala 1 : 100/1 :200);6. gambar rencana sanitasi (skala 1 : 100/1 : 200);gambar dan perhitungan struktur berupa softcopy untuk bangunanbertingkat lebih dari 2 (dua) lantai atau bangunan dengan struktur utama baja,yang meliputi :1. perhitungan struktur yang ditandatangani oleh perencana;2. gambar
    Surat Pernyataan dari pemohon bermaterai cukup apabila IMB yangdimohonkan merupakan bangunan dengan guna usaha mikro;gambar rencana teknis bangunan berupa softcopy dalam formatComputer Aided Design (CAD), terdiri dari:1. gambar situasi (skala 1:1000/ 1:500);2. gambar denah (skala 1:100/1:200);3. gambar tampak menghadap jalan (skala 1:100/1:200);4. gambar tampak atas atap (skala 1:100/1:200);5. gambar potongan memanjang dan melintang (skala 1:100/1:200);6. gambar rencana sanitasi (skala 1:100/1:200
    (lima ratus meter persegi)atau bangunan bertingkat lebih dari 2 (dua) lantai atau berstruktur bajaberupa softcopy, meliputi :1. perhitungan struktur yang ditandatangani oleh perencana;2. gambar struktur dan detailnya yang ditandatangani olehperencana.gambar rencana teknis untuk bangunan yang menimbulkandampak penting terhadap lingkungan berupa softcopy, terdiri dari :gambar situasi (Skala 1:1000/1:500);gambar denah (Skala 1:100/1:200);gambar tampak menghadap jalan (Skala 1:100/1:200);gambar tampak
    atas atap (Skala 1:100/1:200);gambar potongan memanjang dan melintang (skala 1:100/1:200);gambar detail arsitektur yang dianggap perlu (Skala 1:20/1:50); 16gambar dan perhitungan struktur;OM NAA KR WN ERgambar skematik dan analisa Mekanikal, Elektrikal dan Plumbing(MEP) yang sesuai dengan rekomendasi apabila bangunan yangdimohonkan wajib memiliki rekomendasi sesuai ketentuan yangberlaku.Halaman 84 dari 96 halaman, Putusan Perkara Nomor : 55/G/2021/PTUN.SBYPasal 10IMB berlaku selama tidak ada perubahan