MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Provisi:

Menolak gugatan Provisi dari Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berakhir/Putus demi Hukum sejak putusan dibacakan sebab Force Majeur;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar Hak Normatif

40/PdtSusPHI/2019/PN PalKeluarganya, Namun pada saat untuk kembali melaksanakan pekerjaankembali ke Palu terjadi Banjir dan tanah longsor di Wilayah Kulawi yangmenyebabkan jalan putus, hal itu seperti yang diterangkan Saksi Simeonbahwa saksi bersama penggugat hendak ke Palu namun tidak bisa sebabtanah longsor jalan putus,Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebutdiatas jelas bahwa PHK yang terjadi akibat adanya Bencana Alam (GempaBumi dan Tsunami) hal itu merupakan keadaan memaksa (Force

Majeur)sehingga berlaku ketentuan pasal 164 (1) UU.No.13 Tahun 2003 TentangKetenagakerjaan ditegaskan Apabila perusahaan mengalami force majeurakibat terjadi Bencana Alam / gempa bumi luar biasa, yang mengakibatkanperusahaan mengalami kerugian, maka Pekerja/oburuh hanya berhak atasuang pesangon, uang penghargaan masa kerja serta uang penggantian hak,1X (satu kali) ketentuan Pasal 156 ayat 2, 3 dan 4; hal itu juga sesualdengan Pasal 1244 KUH Perdata;.Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut

tersebut dapat dilihat dari Pasal 164 butir (3) UUKetenagakerjaan, yang pada intinya menyatakan bahwa pengenaan biayaPesangon dua kali dari Upah per bulan apabila terbukti PemutusanHubungan Kerja dilakukan oleh karena efisiensi, dimana apabila Tergugatkutip sebagai berikut:> Pasal 164 butir 3 UU KetenagakerjaanPengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/ouruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaanmemaksa (force

bantahandalam Jawabannya sehingga Majelis Hakim berpendapat Gugatan Penggugatberdasar menurut hukum untuk dikabulkan;Halaman 46Putusan No. 173 / Pdt.SusPHI / PN.MdnMenimbang, bahwa oleh karena terbukti alasan pemutusan hubungankerja Tergugat terhadap para Penggugatbukan karena perusahaan tutup,obukankarena perusahaan mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut yang harusdibuktikan dengan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diauditoleh akuntan publik atau bukan karena keadaan memaksa (force

majeure),tetapikarena Tergugat sendiri yang melakukan pengentian operasionalmaka MajelisHakim berkesimpulan ,para Penggugat/ pekerja berhak atas uang pesangon 2(dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuaiketentuan Pasal 156 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaandan mengabulkan upah selama proses selama 6 (enam) bulan sesuai denganSEMA No.03/BUA.6/HS/SP/XII/ 2015, tanggal 29 Desember

Tugas pokok dari CreditMarketing Officer (CMO) adalah: Melakukan pendekatan dengan Sales Force Dealer/Dealer; Mendapatkan order dari Dealer/Sub Dealer; Melakukan Survey Kelayakan konsumen; Membuat Laporan Survey secara benar dan melaporkan kepada komitekredit; Menginformasikan keputusan hasil survey kepada Dealer / Sub Dealer(PERTAMA),sekira bulan Agustus 2017 di Kampung Kebon Kopi DesaCibarusah Jaya Kecamatan Cibarusah Kabupaten Bekasi.

Tugas pokok dari CreditMarketing Officer (CMO) adalah: Melakukan pendekatan dengan Sales Force Dealer/Dealer;Halaman 6 dari 25 halaman Putusan Nomor 206/PID.SUS//2018/PT BDG Mendapatkan order dari Dealer/Sub Dealer; Melakukan Survey Kelayakan konsumen; Membuat Laporan Survey secara benar dan melaporkan kepada komitekredit; Menginformasikan keputusan hasil survey kepada Dealer/Sub Dealer(PERTAMA)sekira bulan Agustus 2017 di Kampung Kebon Kopi DesaCibarusah Jaya Kecamatan Cibarusah Kabupaten Bekasi

Tugas pokok dari CreditMarketing Officer (CMO) adalah: Melakukan pendekatan dengan Sales Force Dealer/Dealer; Mendapatkan order dari Dealer/Sub Dealer; Melakukan Survey Kelayakan konsumen; Membuat Laporan Survey secara benar dan melaporkan kepada komitekredit; Menginformasikan keputusan hasil survey kepada Dealer/Sub Dealer(PERTAMA) sekira bulan Agustus 2017 di Kampung Kebon Kopi DesaCibarusah Jaya Kecamatan Cibarusah Kabupaten Bekasi.

Tugas pokok dari CreditMarketing Officer (CMO) adalah: Melakukan pendekatan dengan Sales Force Dealer/Dealer; Mendapatkan order dari Dealer/Sub Dealer;Halaman 14 dari 25 halaman Putusan Nomor 206/PID.SUS//2018/PT BDG Melakukan Survey Kelayakan konsumen; Membuat Laporan Survey secara benar dan melaporkan kepada komitekredit; Menginformasikan keputusan hasil survey kepada Dealer/Sub Dealer(PERTAMA) sekira bulan Agustus 2017 di Kampung Kebon Kopi DesaCibarusah Jaya Kecamatan Cibarusah Kabupaten Bekasi

./1983 keadaanmemaksa diakibatkan oleh suatu malapetaka yang secara patut tidakdapat dicegah oleh pihak yang harus berprestasi);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas maka persyaratan untuk dapat terpenuhinya agar dapat dikatakansebagai overmacht/force majeur atau daya paksa telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karenanya dapatlah dikatakan bahwa terhalangnyaatau tercegahnya prestasi yang dilakukan Tergugat dengan adanya gempabumi sebagai adanya overmarcht/force majeur

atau daya paksa;Menimbang, bahwa dari pertimbanganpertimbangan untuk pembuktianapakah Penggugat mampu membuktikan dalildalil gugatannya yangmenyebut Tergugat sebagai telah melakukan wanprestasi ataukah pihakTergugatlah yang mampu membuktikan argumennya tentang tercegahnya/terhalangnya prestasi karena overmacht/force majeur sehingga Penggugatdalam menyewa lantai L.9, U.21 dan F.36 seluas 4.133 m?

Nomor 243 PK/Padt./2015.Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salahmenerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa oleh karena terhentinya sewa menyewa gudang antaraPenggugat sebagai penyewa dan Tergugat sebagai pemilik gudangkarena suatu kejadian diluar kKemampuan manusia (force majeur)karenanya terjadinya gempa bumi di Kota Padang dan sekitarnyadengan kekuatan 7,2 SR pada tanggal 30 September 2009, yangmenghancurkan bangunanbangunan/gedung termasuk gudang yangmenjadi

Bahwa, dalam pertimbangan hukum Judex Facti halaman 16 alinea terakhirmenyatakan: Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaktidaknya tidak disangkal (cetak tebal dari Pemohon Kasasi), maka menuruthukum harus dianggap terbukti, yaitu tindakan Tergugat yang bermaksudmelakukan Pemutusan Hubungan Kerja bukan karena keadaan memaksa(force majeur) dan bukan pula karena kerugian yang terus menerus selama2 (dua) tahun karena harus dibuktikan terlebih dahulu dengan laporanHalaman 13 dari 19 hal.Put.Nomor

demikian Judex Facti telah melanggar hukum acara perdatatersebut, karena menyimpulkan sesuatu tanpa dasar buktibukti yang sah;Keberatan Kedua:Judex Facti telah melanggar hukum atau menerapkan hukum sebagaimanamestinya, sebagai berikut:1.Bahwa, dari pertimbangan hukum yang Pemohon Kasasi tersebut di atas,Judex Facti telah salah menafsirkan tentang keadaan memaksa (forcemajeur), sebab mengesampingkan sakit stroke berat yang mengakibatkankelumpuhan dan tidak bisa berbicara sebagai keadaan di luar force

Bahwa, dalam pertimbangan hukum tersebut Judex Facti menyatakan:..tindakan Tergugat yang bermaksud melakukan Pemutusan HubunganKerja bukan karena keadaan memaksa (force majeur) dan bukan pulakarena kerugian yang terus menerus selama 2 (dua) tahun karena harusdibuktikan terlebih dahulu dengan laporan kKeuangan 2 (dua) tahun terakhiryang diaudit oleh akuntan publik (seperti yang diatur dalam Pasal 164 ayat 1dan ayat 2 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2013....2.

melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama;

Jangka waktu;Ccd. hak dan kewajiban para pihak;e. penyelesaian perselisinan;f. keadaan di luar Kemampuan para pihak (force majeure); dang. peninjauan pelaksanaan perjanjian;e Pasal 15 ayat 1 s.d. 5 (Peraturan Menteri Dalam Negeri RepublikIndonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa).(1)(2)(3)Bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimanadimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf d berupa tanah denganpihak lain dilaksanakan dengan pertimbangan:a.

Jangka waktu;Ccd. hak dan kewajiban para pihak;e. penyelesaian perselisinan;f. keadaan di luar Kemampuan para pihak (force majeure); dang. peninjauan pelaksanaan perjanjian;e Pasal 15 ayat 1 s.d. 5 (Peraturan Menteri Dalam Negeri RepublikIndonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa).(1)(2)(3)(4)(5)Bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimanadimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf d berupa tanah denganpihak lain dilaksanakan dengan pertimbangan:a.

terdakwa gunakan untuk memenuhikebutuhan pribadi terdakwaBahwa selain uang sebesar Rp. 3.000.000, terdakwa SYAMSUL jugapernah menggunakan kas kantor sebesar Rp 2.000.000 ( dua jutarupiah ) untuk di transfer ke rekening BNI milik terdakwa SYAMSULdan terdakwa SYAMSUL meminta saksi SRI RAHAYU TATULUS,Alias AYU untuk membayar paket pesanannya sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah ) dengan menggunakan uang kas kantorBahwa selanjutnya pada tanggal 20 Juli 2019, saksi MUHAMMADARSY selaku Divisi TASK FORCE

terdakwa gunakan untuk memenuhikebutuhan pribadi terdakwa Bahwa selain uang sebesar Rp. 3.000.000, terdakwa SYAMSUL jugapernah menggunakan kas kantor sebesar Rp 2.000.000 ( dua jutarupiah ) untuk di transfer ke rekening BNI milik terdakwa SYAMSULdan terdakwa SYAMSUL meminta saksi SRI RAHAYU TATULUS,Alias AYU untuk membayar paket pesanannya sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah ) dengan menggunakan uang kas kantor Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Juli 2019, saksi MUHAMMADARSY selaku Divisi TASK FORCE

perusahaan melainkanterdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi terdakwaBahwa benar selain uang sebesar Rp. 3.000.000, terdakwa SYAMSUL jugapernah menggunakan kas kantor sebesar Rp 2.000.000 ( dua juta rupiah )untuk di transfer ke rekening BNI milik terdakwa SYAMSUL dan terdakwa.SYAMSUL meminta saya untuk membayar paket pesanannya sebesar Rp400.000 ( empat ratus ribu rupiah ) dengan menggunakan uang kas kantorBahwa benar selanjutnya pada tanggal 20 Juli 2019, saksi MUHAMMADARSY selaku Divisi TASK FORCE

Debitur/Tergugat mengalami krisis/kesulitan kKeuangan diawali dari Pra Musibah BencanaAlam Gunung Kelud 2013, sudah mulai kesulitan menagih piutang sertaAkibat Pasca Musibah Bencana Alam Gunung Kelud meletus tanggal 14Pebruari 2014, usaha ayam petelur dan pakan ayam mengalamikepailitan/kesulitan penagihan piutang, sehingga belum bisamengangsur pinjaman kreditnya kepada PNM Unit Wates Kediri,terhitung mulai bulan September 2013 sampai dengan Pasca MusibahBencana Alam Gunung Kelus Pebruari 2014 (force

Dimana sebelumnya pihak Debitur/Tergugat telah berusaha dan beritikad baik kepada Kreditur untuk membayarangsuran pinjamannya, akan tetapi karena kondisi tidak memungkinkan(force majeur Pasal 1244 Jo 1245 KUHPerdata) akibat bencana alamGunung Kelud meletus pada tanggal 14 Pebruari 2014, pembayaranangsuran kredit, mengalami kemacetan, akibat usahanya bangkrut/kesulitan keuangan ;Bahwa tindakan sepihak dari PT.

Sebab Debitur/Tergugat baik dan sebelumterjadinya force majeur akibat peristiwa bencana alam gunung keludmeletus selalu beritikad baik terhadap kewajibannya dalam melunasikreditnya kepada PNM. Akan tetapi ketka Debitur usahanya Pailit danbelum jatuh tempo pihak PNM telah melakukan eksekusi lelang atas haktanggungan Debitur ;Bahwa Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Imam mahmudiKurniawan,S.H.,M.Kn yang berkantor di JI.

tersebut dapat dilihat dari Pasal 164 butir (3) UUKetenagakerjaan, yang pada intinya menyatakan bahwa pengenaan biayaPesangon dua kali dari Upah per bulan apabila terbukti PemutusanHubungan Kerja dilakukan oleh karena efisiensi, dimana apabila Tergugatkutip sebagai berikut:> Pasal 164 butir 3 UU KetenagakerjaanPengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaanmemaksa (force

yaitu. sebesarRp.2.225.753, dua juta dua ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh tigarupiah) kecuali upah para Penggugat di atas upah minumum Kab/Kota;Menimbang, bahwa oleh karena terbukti alasan pemutusan hubungankerja Tergugat terhadap para Penggugatbukan karena perusahaan tutup,obukankarena perusahaan mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut yang harusdibuktikan dengan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diauditoleh akuntan publik atau bukan karena keadaan memaksa (force

majeure),tetapikarena Tergugat sendiri yang melakukan pengentian operasionalmaka MajelisHakim berkesimpulan ,para Penggugat/ pekerja berhak atas uang pesangon 2(dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuaiketentuan Pasal 156 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaandan mengabulkan upah selama proses selama 6 (enam) bulan sesuai denganSEMA No.03/BUA.6/HS/SP/XII/ 2015, tanggal 29 Desember

ditahan ;

No. 35/PID/2016/PT.DKImenghubungi saksi Kuwatno selaku ketua gardu 0197 Sunter JayaTanjung Priok untuk mengumpulkan seluruh anggota FBR dari masingmasing di wilayah Jakarta Utara untuk show of force dan balas dendamatas perlakuan security Mol terhadap saksi Iwan ;Kemudian saksi KUWATNO selaku Ketua Gardu FBR 0197 Sunter JayaTg.

No. 35/PID/2016/PT.DKI1010Tanjung Priok untuk mengumpulkan seluruh anggota FBR dari masingmasing di wilayah Jakarta Utara untuk show of force dan balas dendamatas perlakuan security Mol terhadap saksi Iwan ;Kemudian saksi KUWATNO selaku Ketua Gardu FBR 0197 Sunter JayaTg. Priok Jakarta Utara menghubungi dengan cara mengirim pesansingkat (SMS) dan BBM (blackberry Messenger) masingmasing KetuaGardu yang ada di wilayah Jakarta Utara diantaranya Ketua Gardu 074Sunter Jaya Tg.

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat masihprematur, secara hukum masih belum layak untuk diajukan, di dalam Pasal13 ayat (1) Perjanjian Kerjasama Nomor 117/Agr PKTLmd/04/08 tertanggal3 April 2008 (selanjutnya disingkat Perjanjian Kerjasama), secara jelasdisebutkan ayat (1) "Bilamana salah satu pihak gagal atau lalaimelaksanakan kewajibannya atau memenuhi ketentuanketentuan dalamperjanjian ini bukan karena keadaan memaksa (force majeure), maka pihakyang lain memberikan kepada

, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dandiputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menetapkan Nafkahselama masa iddah Maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuipendapat tersebut dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiridalam putusan ini, namun nominalnya yang dibebankan tidak sependapat/berbeda;Menimbang, bahwa didalam persidang telah terungkap fakta bahwaPembanding/Tergugat adalah seorang direktur dua ( 2 ) Perusahaan yangmasih beroprasi yaitu: PT.Ace Force

Mandiri sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupia) setiap bulantidak dapat dibenarkan/tidak dapat diterima, akan tetapi karena perusahaantersbut masih beroprasi dan berpenghasilan sebagaimana tersebut di atas,secara ratio tentu. seorang Direktur mendapat gaji atau penghasilan dariperusahaan yang dijalankannya, akan tetapi nominalnya yang tidak diketahui;Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas maka dapatdiketahul pengahsilan Tergugat/Pembanding sebagai Direktur dari perusahaanPT.Ace Force

tanggal 07 Agustus 2015 (bukti T.7 dan 10 )dengan penghasilan/Gaji sebagaiDirektur PT.Ace Force Security Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) danada penghasilan lain dari PT.

Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja / buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaanmemaksa (force majeure) tetapiperusahaanmelakukanefisiensidengan ketentuan pekerja / buruh berhak atas uang pesangon sebesar2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerjasebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (3) dan uangpenggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4).

Subjek dalam perjanjian;Objek perjanjian;Ruang lingkup;Jangka waktu;Hak dan kewajiban;+o 290 5Sanksi;Besaran sewa;> Penyelesaian perselisihan;Keadaan memaksa (force majeure);j. Pengakhiran perjanjian; dank.

BahwaDirektur Marketing Bp.Adhi Pumama didampingi Bp.Senjaya Komala21dan disaksikan Andi Suryanto (Wakadiv HRD) menyerahkan surat penugasanSurat Tugas No. 483/ST/HRP/P/2017 tertanggal 1 Agustus 2017 kepadaPenggugat /Joko Cahyono sebagai TASK FORCE di Kantor CabangSanggau.

akan mendiskusikannya terlebin dahulu dengan pihakkeluarga..Bahwa Atas rangkaian peristiwa Diskriminasi yang dilakukan oleh TergugatCq manajemen dan Pimpinan PT CS Finance kepadaPenggugat/JokoCahyono, dimulai dengan dijatuhkannya demosi tanpa alasan yang jelas,tanpa mendapat surat peringatan maupun teguran dan alasan yang jelas,serta tidak pernah mendapat arahan dan bimbingan yang jelas dari pimpinandalam melakukan pekerjaan, hingga kemudianPenggugat/Joko Cahyonomendapat penugasan sebagai Task Force

kemampuan denganmemperhatikan harkat, martabat, hak asasi, dan perlindunganhukum.Sehingga semakin terang dan nyatalah bahwa perbuatan Tergugat kepadaPenggugat adalah perbuatan yang melanggar Hukum.22.Bahwa atas seluruh rangkaian peristiwa sebelumnya tersebut yangmanatelah dipertanyakan serta dikomunikasikan oleh Penggugat kepadaatasan yang bersangkutan namun tidak pernah mendapatkan penjelasan,akhirnyaPenggugattelah mengajukan surat keberatan tertanggal 2 Agustus2017 atas penugasan sebagai Task Force

Bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Penggugat menggunakancaracara yang tidak patut (diskriminasi) dalam memperlakukan Penggugat,terutama dalam hal Penempatan Tenaga Kerja, diawali dengan demosi sebagaiStaf Ahli Direksi, Kemudian dilanjutkan dengan penugasan/penempatan sebagaiTask Force Pembenahan Cabang di Kantor Cabang Sanggau Kalimantan.

Menyatakan Tergugat telahmelakukan tindakan diskriminasi terhadap Penggugatdengan cara mendemosi Penggugat dari jabatan Wakil Direktur Marketing KMBmenjadi sebagai Staf Ahli Direksi dan selanjutnya memberikan penugasan dan/atau Penempatan dari Staf Ahli Direksi menjadi Task Force ke Kantor CabangSanggau adalah tidak sah dan melanggar peraturan dan ketentuan hukum yangberlaku.Halaman 31 dari 68 Putusan No.246/Pdt.SusPHI.G/2018/PN.JKT.PST.Menyatakan SuratSK Direksi No. 540/SKPK/HRS/A/2015 tertanggal

Force; 1 (satu) buah rakitan alat pengatur atau memperbesar/memperkecil aru listrik dari beterai aki terdiri dari kumparan kabel tembaga, condenser dan platina yang ditempel dipapan kayu; 1 (satu) kilogram ikan jenis gabus, sepat dan pepuyu; Dirampas untuk dimusnahkan;6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Force;e 1 (satu) buah rakitan alat pengatur atau memperbesar/memperkecil arulistrik dari beterai aki terdiri dari kumparan kabel tembaga, condenserdan platina yang ditempel dipapan kayu;e 1 (satu) kilogram ikan jenis gabus, sepat dan pepuyu;Dirampas untuk dimusnahkan;4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,(dua ribu rupiah) ;Telah mendengar pembelaan dari terdakwa secara lisan yang pada pokoknyamohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seringanringannya

Force;1 (satu) buah rakitan alat pengatur atau memperbesar/memperkecil aru listrik daribeterai aki terdiri dari kumparan kabel tembaga, condenser dan platina yangditempel dipapan kayu;1 (satu) kilogram ikan jenis gabus, sepat dan pepuyu ;Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukumdan dipersidangan telah ditunjukkan kepada terdakwa dan para saksi, ternyata merekamengenal dan membenarkannya sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah dalamperkara ini ;Menimbang, bahwa

Force;1 (satu) buah rakitan alat pengatur atau memperbesar/memperkecil aru listrik daribeterai aki terdiri dari kumparan kabel tembaga, condenser dan platina yangditempel dipapan kayu;1 (satu) kilogram ikan jenis gabus, sepat dan pepuyu;Dirampas untuk dimusnahkan;Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500, (duaribu lima ratus rupiah) ;Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim PengadilanNegeri Marabahan pada Hari KAMIS tanggal 09 JULI 2015 oleh kami : WA

Memerintahkan barang bukti berupa : -------------------------------------------------- 1 (satu) buah Handphone Blackberry 9630 warna hitam;-------------------Dikembalikan kepada saksi SRI UPAMI;----------------------------------------- 1 (satu ) unit sepeda motor Yamaha Force No.Pol : AA 2127 PP warna hitam;--------------------------------------------------------------------------------------Dikembalikan kepada KURDIONO melalui Terdakwa ANANG ARIFATUL USMAN Bin KURDIONO;----------------------

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

• Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan PUTUS hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat terhitung sejak tanggal 3 Juni 2020 karena kondisi mendesak (force majeure);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar