Ditemukan 5679 data
IR. AGUS BAKRI, DKK
Tergugat:
PT. SUMBER TJIPTA DJAYA
89 — 0
M E N G A D I L I
DALAM EKSEPSI
- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
DALAM POKOK PERKARA
- Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan PUTUS hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat terhitung sejak tanggal 3 Juni 2020 karena kondisi mendesak (force majeure);
- Menghukum Tergugat untuk membayar
166 — 137 — Berkekuatan Hukum Tetap
Aneka Tambang, Tbk setelah 2,5tahun penambangan berjalan, yang tidak jelas alasannya mungkin terkaitpolitis baik dari LSM atau Partai Politik, jadi peristiwa tersebut merupakanforce majeure juga bagi PT. Aneka Tambang, Tbk;Pihak Tergugat Rekonvensi (PT. Dian Nikel Mining) sesungguhnya tidakada relevansinya menggugat PT. Aneka Tambang,Tbk, yang berhakmenggunakan apabila apabila terjadi pelanggaran hukum adalahkontraktornya yaitu Pihak Penggugat Rekonvensi (PT.
terkait tidak adanya ljin Pinjam Pakai KawasanHutan.Penghentian penambangan karena adanya pendudukan lokasipenambangan oleh masyarakat adalah suatu Keadaan Kahar (forcemajeure) yang di luar kekuasaan Pemohon Kasasi dan Turut TermohonKasasi, sehingga tidak ada tanggung jawab apapun yang dapatdibebankan kepada Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasiterkait berhentinya kegiatan penambangan di Blok Mornopo tersebut.Kutipan Pasal 13 Perjanjian Kontraktor13.2 Halhal yang dapat digolongkan Keadaan Kahar (force
majeure)termasuk tapi tidak terbatas pada bencana alam, banjir, gempabumi, pemogokan massal, huruhara yang disebabkan oleh faktorekstern yang mengganggu jalannya pekerjaan serta PeraturanPemerintah yang mempunyai efek langsung terhadap pekerjaanyang dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini.Kegagalan Majelis Hakim Judex Facti untuk mempertimbangkan halhaltersebut di atas adalah sebuah kesalahan penerapan hukumpembuktian oleh Majelis Hakim Judex Facti.
dari Pihak Penggugat, bahwa tidakterpenuhinya perjanjian/kontrak antara Penggugat dan Tergugat ,disebabkan karena adanya faktor, di luar kKemampuan manusia (forcemajeure) yaitu terjadinya pendudukan secara massif oleh masyarakat,sehingga mengakibatkan berhentinya kerjasama proyek penambangan.Telah terbukti secara hukum berdasarkan buktibukti baik surat maupunsaksi, bahwa tidak terpenuhinya perjanjian/kontrak antara Penggugat danTergugat . disebabkan karena adanya factor, diluar Kemampuan manusia(force
majeure) yaitu terjadinya pendudukan secara massif olehHal. 73 dari 79 hal.
Jan Maswan Sinurat, SH
Terdakwa:
Aliansyah Alias Zuliatman Alias Alin
89 — 16
melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Force
139 — 39
Bahwa sesuai surat keputusan Pemutusan Hubungan Kerja No.015/SKPHK/MWJP/IX/2015 Tergugat melakukan PHK denganalasan efisiensi hal ini menurut Penggugat sangat bertentangandegan pasal 164 ayat (3) UU No.13 Tahun 2003 TentangKetenagakerjaan;Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerna/ouruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaanmemaksa (force majeur) tetapi perusahaan melakukan efisiensi,dengan ketentuan pekerja
Bahwa alasan Tergugat melakukan PHK adalah karena efisiensitenaga kerja, sebagaimana dimuat dalam alenia kedua suratkeputusan Pemutusan Hubungan Kerja No. 015/SKPHK/MWJP/IX/2015(BuktiP6).Bahwa hal ini menurut Penggugatbertentangan dengan pasal 164 ayat (3) UU No.13 Tahun 2003Tentang Ketenagakerjaan;Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kenaterhadap pekerja/ouruh karena perusahaan tutupbukan karenaPage 9 of 62mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukankarena keadaan memaksa (force
, dimana masalah pemutusan hubungan kerja yangdilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat dengan mendasarkante ttkepada alasan efisiens adalah justru telah sesuai denganketentuan pasal 164 ayat (3) UndangUndang nomor : 13 Tahun2003 Tentang ; Ketenagakerjaan, yang berbunyi sebagai berikut :Page 24 of 62 (3) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerjaterhadap pekerja/ourun karena perusahaan tutup bukan karenamengalami kerugian 2 ( dua ) tahun berturutturut atau bukankarena keadaan memaksa ( force
Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat pada angka 4, dimanaketentuan pasal 164 ayat (3) UndangUndang nomor : 13 tahun2003 Tentang ; Ketenagakerjaan, yang berbunyi ; (3) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerjaterhadap pekerja/ourun karena perusahaan tutup bukan karenamengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karenakeadaan memaksa (force majeur) tetapi perusahaan melakukanefisiensi, dengan ketentuan pekerja/ourun berhak atas uangpesangon sebesar 2 (dua) kaliketentuan pasal
Bahwa alasan Tergugat melakukan PHK adalah karena efisiensitenaga kerja, sebagaimana dimuat dalam alenia kedua suratkeputusan Pemutusan Hubungan Kerja No. 015/SKPHK/MWJP/IX/2015 (BuktiP6).Bahwa hal ini menurut Penggugatbertentangan dengan pasal 164 ayat (3) UU No.13 Tahun 2003Tentang Ketenagakerjaan;Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kenaterhadap pekerja/ouruh karena perusahaan tutupbukan karenamengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukankarena keadaan memaksa (force majeur
37 — 28
No. 35/PID/2016/PT.DKImenghubungi saksi Kuwatno selaku ketua gardu 0197 Sunter JayaTanjung Priok untuk mengumpulkan seluruh anggota FBR dari masingmasing di wilayah Jakarta Utara untuk show of force dan balas dendamatas perlakuan security Mol terhadap saksi Iwan ;Kemudian saksi KUWATNO selaku Ketua Gardu FBR 0197 Sunter JayaTg.
No. 35/PID/2016/PT.DKI1010Tanjung Priok untuk mengumpulkan seluruh anggota FBR dari masingmasing di wilayah Jakarta Utara untuk show of force dan balas dendamatas perlakuan security Mol terhadap saksi Iwan ;Kemudian saksi KUWATNO selaku Ketua Gardu FBR 0197 Sunter JayaTg. Priok Jakarta Utara menghubungi dengan cara mengirim pesansingkat (SMS) dan BBM (blackberry Messenger) masingmasing KetuaGardu yang ada di wilayah Jakarta Utara diantaranya Ketua Gardu 074Sunter Jaya Tg.
31 — 26
Satu unit Yamaha Force;g. Satu unit Yamaha Mio M3 (kredit);h. Empat unit sepeda kayuh;i. TV 29 Inch;j. TV 21 Inch;k. Satu Set Meja Kursi Makan;l. Satu Set Meja Kursi Tamu;m. Satu Set Meja Rias;n. Tiga Kursi Tamu;o. Satu Meja tamu besar;p. Empat Lemari Kayu; q. Dua Lemari Plastik;r. Dua Lemari Dapur;s. Dua belas Kursi Warnet;t. Enam buah Kipas Angin;u. Tiga Etalase berisi kain dan aksesoris;v. Satu buah Sringbed;w. Satu Dipan Kayu Ukir;x. Dua Dipan Besi;y.
Satu unit Yamaha Force;Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 319/Pdt.G/2017/PTA Sby.g. Satu unit Yamaha Mio M8 (kredit);h. Empat unit sepeda kayuh;i. TV 29 Inch;j. TV 21 Inch;k. Satu Set Meja Kursi Makan;. Satu Set Meja Kursi Tamu;m. Satu Set Meja Rias;n. Tiga Kursi Tamu;o. Satu Meja tamu besar;p. Empat Lemari Kayu;q. Dua Lemari Plastik;r. Dua Lemari Dapur;s. Dua belas Kursi Warnet;t. Enam buah Kipas Angin;u. Tiga Etalase berisi kain dan aksesoris;v. Satu buah Sringbed;w. Satu Dipan Kayu Ukir;x.
Satu unit Yamaha Force;g. Satu unit Yamaha Mio M8 (kredit);h. Empat unit sepeda kayuh;i. TV 29 Inch;j. TV 21 Inch;k. Satu Set Meja Kursi Makan;. Satu Set Meja Kursi Tamu;m. Satu Set Meja Rias;n. Tiga Kursi Tamu;Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 319/Pdt.G/201 7/PTA Sby.o. Satu Meja tamu besar;p. Empat Lemari Kayu;q. Dua Lemari Plastik;r. Dua Lemari Dapur;s. Dua belas Kursi Warnet;t. Enam buah Kipas Angin;u. Tiga Etalase berisi kain dan aksesoris;v. Satu buah Sringbed;w. Satu Dipan Kayu Ukir;x.
70 — 46
Kemudian terjadi force mayor tender di Satpol PPdibatalkan namun kapal masih ada di Batam dan menjadi milik kita berdua, namunkemudian saya dilaporkan oleh Pihak Kedua bahwa saya melakukan penipuan sehinggaHal 5 dari 12 Hal Putusan Sela No. 1393/Pid.B/2013/PN.Jkt.Selsaya harus membayar dan mengembalikan pokok dan bunganya sampai 1,4 M.Kemudian Pihak Penyidik Polda Metro Jaya langsung memeriksa saya dan melakukanpenahananMajelis Hakim yang saya hormati.Jaksa Penuntut Umum yang saya hormati,Apabila
mengetahui bahwa uang tersebut untuk uangmuka pembelian kapal yang telah kami sepakati sehingga jelas sama sekali tidakada rangkaian kebohongan yang saya buat untuk pelapor sehingga pelapormenyerahkan barang kepada saya.Bahwa sesuai dengan urain tersebut di atas Perkara ini jelas jelas murni perdatakarena ada kesepakatan kedua belah pihak yang tertuang dalam perjanjian danperjanjian berlaku sebagai undang undang bagi pihak pihak yang mengadakanperjanjian tersebut.4 Bahwa kemudian apabila terjadi force
33 — 30
Memerintahkan barang bukti berupa :e 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Force One warna orange yang dimodiftrail tanpa plat nomor;selanjutnya tanpa seijin PT. Indoraya Everalek sebagai pemilik, secara bersamasama terdakwadan Sdr. EDI (DPO) serta Sdr.
Menetapkan barang bukti berupa :e 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Force one warna orange yangdimodif trail tanpa plat nomorDikembalikan kepada saksi korban Sdr SAMSUL ARIFIN Bin HARIYONO ;6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribuRupiah) ;Demikianlah diputuskan dalam rapat musyaratan Majelis Hakim Pengadilan NegeriPelaihari pada hari SENIN, tanggal 20 Januari 2014 oleh kami BENEDICTUS RINANTA,SH.selaku Hakim Ketua, YUNITA HENDARWATI,SH. Dan SAMSIATI,SH.
33 — 7
tersebut dapat dilihat dari Pasal 164 butir (3) UUKetenagakerjaan, yang pada intinya menyatakan bahwa pengenaan biayaPesangon dua kali dari Upah per bulan apabila terbukti PemutusanHubungan Kerja dilakukan oleh karena efisiensi, dimana apabila Tergugatkutip sebagai berikut:> Pasal 164 butir 3 UU KetenagakerjaanPengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaanmemaksa (force
Tergugat tidak dapat menguatkan dalildalil bantahandalam Jawabannya sehingga Majelis Hakim berpendapat Gugatan Penggugatberdasar menurut hukum untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena terbukti alasan pemutusan hubungankerja Tergugat terhadap para Penggugatbukan karena perusahaan tutup,obukankarena perusahaan mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut yang harusdibuktikan dengan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diauditoleh akuntan publik atau bukan karena keadaan memaksa (force
majeure),tetapikarena Tergugat sendiri yang melakukan pengentian operasionalmaka MajelisHakim berkesimpulan ,para Penggugat/ pekerja berhak atas uang pesangon 2Halaman 44Putusan PH!
39 — 8
tersebut dapat dilihat dari Pasal 164 butir (3) UUKetenagakerjaan, yang pada intinya menyatakan bahwa pengenaan biayaPesangon dua kali dari Upah per bulan apabila terbukti PemutusanHubungan Kerja dilakukan oleh karena efisiensi, dimana apabila Tergugatkutip sebagai berikut:> Pasal 164 butir 3 UU KetenagakerjaanPengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/ourunh karena perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaanmemaksa (force
SusPH1/2016/PN.MdnJawabannya sehingga Majelis Hakim berpendapat Gugatan para Penggugatberdasar menurut hukum untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena terbukti alasan pemutusan hubungan kerjaTergugat terhadap para Penggugat bukan karena perusahaan tutup, bukan karenaperusahaan mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut yang harusdibuktikan dengan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit olehakuntan publik atau bukan karena keadaan memaksa (force majeure), tetapikarena Tergugat
67 — 20
SusPHI / 2016 PN.Mdnkerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaanmemaksa (force majeur) tetapi perusahaan melakukan efisiensi,dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masakerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uangpenggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).
sebaliknya Tergugat tidak dapat menguatkan dalildalil bantahandalam Jawabannya sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugatberdasar menurut hukum untuk dikabulkan.Menimbang, bahwa oleh karena terbukti alasan pemutusan hubungankerja Tergugat terhadap Penggugatbukan karena perusahaan tutup,obukankarena perusahaan mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut yang harusdibuktikan dengan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diauditoleh akuntan publik atau bukan karena keadaan memaksa (force
majeure),tetapi karena Tergugat sendiri yang melakukan pengentian operasionalmakaMajelis Hakim berkesimpulan dengan mempertimbangkan rasa Keadilan,Penggugat / pekerja berhak atas uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuanPasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat(4) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan mengabulkan upahselama proses selama 6 (enam) bulan sesuai dengan SEMANo.03/BUA
309 — 179
kewajiban pihak yanglain, begitu pula sebaliknya,sehingga apabila satu pihak mendalilkanlawannya wanprestasi, maka pihak lawannya pun bisa menggunakan dalilexceptio non ad impleti contractus dengan mengatakan bahwa sayamemang belum memenuhi kewajiban saya kepada kreditur karena krediturjuga belum memenuhi kewajibannya kepada saya,ini dimungkinkan di dalamketentuan hukum perdata materiil ;Bahwa yang harus dilinat berikutnya adalah unsur kesalahan,apakahkesalahan itu disengaja atau tidak, ataukah ada force
mengenai kemungkinan terjadinya overmacht, yaitu di dalamPasal 1244 dan 1245 KUHPerdata,dimana terdapat kaidah hukum terkaitovermacht/force majeur, yaitu yang unsurunsurnya terjadi peristiwa yangmendasari terjadinya keadaan memaksa, tidak dapat diduga sebelumnya,dan tidak dapat diminta pertanggungjawaban kepada debitur, dan debiturtidak dapat dikatakan beretikat buruk, persoalannya adalah apakah didalamHal. 49 dari 68 Putusan Nomor 301/Padt.G/2019/PN.Jkt.
majeur relative ;Bahwa dalam buku Penjelasan Hukum tentang Keadaan Memaksa: Syaratsyarat pembatalan yang disebabkan keadaan memaksa/force majeur karyaRachmat SS Soemadipradja, terbitan National Legal Reform Program(NRLP) 2010, telah menjelaskan tentang wanprestasi kaitannya denganterjadinya keadaan memaksa (overmacht/force mejeur), yang meliputi : (a)berdasarkan penyebabnya, terjadinya keadaan memaksa (overmacht/forcemajeur terjadi akibat adanya kebijakan pemerintah, (b) berdasarkansifatnya, keadaan
memaksa (overmachi/force majeur) tersebut bersifatsementara yang menyebabkan pelaksanaan kewajiban debitur menjaditertunda, (c) berdasarkan obyeknya, keadaan memaksa (overmachi/forcemajeur hanya sebagian, artinya hanya sebagian dari kewajiban debitur yangtidak dapat dipenuhi ;Bahwa Putusan MARI terkait dengan keadaan memaksa (overmacht/forcemajeun), antara lain Putusan MARI No.409 K/Sip/1983 (tidak terpenuhinyaperjanjian karena force majeur dan bukan akibat kelalaian debitur), PutusanMARI No. 3389
K/Sip/1984 (tindakan administratif yang berkuasa yangmenentukan atau mengikat adalah kejadian yang tidak dapat diatasi olehpara pihak dalam perjanjian dan dianggap sebagai force majeur);Bahwa di dalam perjanjian itu sudah ditetapkan hak dan kewajiban masingmasing pihak, apa yang menjadi hak satu pihak menjadi kewajiban pihaklain/ resiprokal, kalau satu pihak melaksanakan yang diperjanjikansepenuhnya dan diterima maka menjadi kewajiban pihak yang lain untukmembayar ;Hal. 51 dari 68 Putusan Nomor
165 — 103 — Berkekuatan Hukum Tetap
dikategorikan melakukan tindakan efisiensi;12.8.Bahwa apabila perusahaan melakukan Pemutusan Hubungan Kerjaterhadap para pekerja dengan kategori tindakan efisiensi, maka parapekerja masih berhak atas pesangon yang besarnya berpedoman padaketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003yang menyatakan, pengusaha dapat melakukan Pemutusan HubunganKerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karenamengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karenakeadaan memaksa (force
majeure) tetapi perusahaan melakukanefisiensi, dengan ketentuan pekerja/ouruh berhak atas uang pesangonsebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaanmasa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uangpenggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);Bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di Turut Tergugat , TurutTergugat Il, Turut Tergugat Ill, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan diTurut Tergugat VI tidak dicatatkan kepada Dinas Tenaga Kerja KotaSurabaya
41 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
dimulai dandiakhiri penutupan perusahaan, (b) Alasan dan sebab melakukanpenutupan perusahaan Pasal 148 ayat (3) pemberitahuan sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) ditandatangani oleh pengusaha sebagaimanaPimpinan Perusahaan yang bersangkutan;Bahwa PENGGUGAT 1 (satu) sampai 26 (dua puluh enam) telahmemberi kelonggaran bersedia menerima uang pesangon 1 (satu) kaliPasal 156 dengan alasan perusahaan merugi dan dibuktikan denganaudit dari akuntan public, akan tetapi kalau penutupan perusahaandiakibatkan Force
tersebut di atasmajelis berkesimpulan bahwa perusahaan memang benar menutupperusahaannya dengan cara menghentikan kegiatan produksinya denganalasan karena kesulitan bahan baku dan hal tersebut Majelis menganggapbahwa permasalahan tersebut dapat dikategorikan sebagai peristiwa forcemajeur";Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, terbukti bahwa dasarPerselisihan Hubunqan industrial dalam perkara quodnoon faktanya adalahperusahaan mengalami kerugian terusmenerus selama 2 (dua) tahun atau keadaanmemaksa (force
majeur) dan berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (1) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 mengatakan: "Pengusaha dapat melakukanPemutusan Hubungan Kerja terhadap para Penggugat karena perusahaan tutupyang disebabkan perusahaan mengalami kerugian terusmenerus selama 2 (dua)tahun atau keadaan memaksa (force majeur) dengan ketentuan pekerja/buruhberhak atas uang pesangon sebesar (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2),uang penghargaan masa kerja sebesar (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3)dan uang
dasar gugatan para Penggugat/Termohon Kasasi a quo namun'"konsekuensi dari tidak terbuktinya gugatan menurut Pasal 169 ayat (1) huruf c dand tersebut adalah pada Pasal169 ayat (3);e Bahwa berdasarkan pertimbangan dalam putusan a quo oleh karenaTergugat/Penggugat Rekonvensil Pemohon Kasasi terbukti tidakmelakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1)huruf c,dan d UU No. 13 Tahun 2003 sebagaimana posita dan petitumgugatan para Penggugat/Tergugat Rekonvensil Termohon Kasasimelainkan force
47 — 7
tersebut dapat dilihat dari Pasal 164 butir (3) UUKetenagakerjaan, yang pada intinya menyatakan bahwa pengenaan biayaPesangon dua kali dari Upah per bulan apabila terbukti PemutusanHubungan Kerja dilakukan oleh karena efisiensi, dimana apabila Tergugatkutip sebagai berikut:> Pasal 164 butir 3 UU KetenagakerjaanPengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaanmemaksa (force
yaitu. sebesarRp.2.225.753, dua juta dua ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh tigarupiah) kecuali upah para Penggugat di atas upah minumum Kab/Kota;Menimbang, bahwa oleh karena terbukti alasan pemutusan hubungankerja Tergugat terhadap para Penggugatbukan karena perusahaan tutup,obukankarena perusahaan mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut yang harusdibuktikan dengan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diauditoleh akuntan publik atau bukan karena keadaan memaksa (force
majeure),tetapikarena Tergugat sendiri yang melakukan pengentian operasionalmaka MajelisHakim berkesimpulan ,para Penggugat/ pekerja berhak atas uang pesangon 2(dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuaiketentuan Pasal 156 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaandan mengabulkan upah selama proses selama 6 (enam) bulan sesuai denganSEMA No.03/BUA.6/HS/SP/XII/ 2015, tanggal 29 Desember
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : KUSTRIYO, S.H.
660 — 1338
Bougenvil 3 Blok K 14 No. 24, Kedawung, Kabupaten Cirebon, PropinsiJawa Barat dan bukti penunjukkan Terdakwa sebagai Presiden UNSWISSINDO keuangan kelompok Bank Dunia adalah tanda pengenal yangHalaman 2 dari 28 halaman, Putusan Nomor 54/PID/2019/PT BDG.terdapat dalam Kartu TASK FORCE NEO THE UNITED KINGDOM OFGOD SKY EARTH SWISSINDO WORLD TRUST INTERNATIONAL ORBITMULTINATIONAL dengan Kode 99.98 yang ditandatangani oleh Terdakwasendiri.
Bougenvil 3 Blok K 14 No. 24, Kedawung, Kabupaten Cirebon, PropinsiJawa Barat dan bukti penunjukkan terdakwa sebagai Presiden UNSWISSINDO keuangan kelompok Bank Dunia adalah tanda pengenal yangterdapat dalam Kartu TASK FORCE NEO THE UNITED KINGDOM OFGOD SKY EARTH SWISSINDO WORLD TRUST INTERNATIONAL ORBITMULTINATIONAL dengan Kode 99.98 yang ditandatangani oleh terdakwasendiri.
TAUFIK HIDAYAT;1 (satu) buah kartu TASK FORCE Neo United kingdom Og God SkyEarts Swissindo World Trust International Orbit AAEA2: ASIAAFRIKA.EROPA.AMERIKA.AUSTRALIA, MULTINATIONAL;1 (Satu) bundle printout scan SINGLE INHERITANCE INVESTMENT,SWISSINDO WORLD TRUST INTERNATIONAL ORBIT, SIGNATTORYQUARANTE MEDALLION US PAYMENT AGENT & TRANSFERAGENT DEWAN IKATAN DOKUMEN INTERNASIONAL;1 (satu) bundle printout scan UN SWISSINDO based on IBRDStatement of Loans Latest Available Snapshot.1 (satu) lembar fotocopy
UN.SOEINDUK ARMY.026/VIII/2016;1 (Satu) lembar fotocopy Surat Pembuktian Konfirmasi Bank Indonesiatanggal 26 Juni 2012 dengan Nomor : 125/BISPK/VI/12 PerihalVerivikasi;1 (Satu) lembar Fotocopy struktur organisasi UNSWISSINDO NEGARAINDONESIA;1 (Satu) lembar Fotocopy surat UNSWISSINDO NEGARA INDONESIAkepada Kepala Bank /Perbankan dan Leasing tentang UNSWISSINDONEGARA REPUBLIK INDONESIA NEGARA REPUBLIK INDONESIAsebagai pemenang Sertifikat Bank Indonesia (SBI) tertanda S.O.E &TASK FORCE MULTINATIONAL
33 — 3
Memerintahkan barang bukti berupa : -------------------------------------------------- 1 (satu) buah Handphone Blackberry 9630 warna hitam;-------------------Dikembalikan kepada saksi SRI UPAMI;----------------------------------------- 1 (satu ) unit sepeda motor Yamaha Force No.Pol : AA 2127 PP warna hitam;--------------------------------------------------------------------------------------Dikembalikan kepada KURDIONO melalui Terdakwa ANANG ARIFATUL USMAN Bin KURDIONO;----------------------
LEONARD RANDANG
Tergugat:
PT. GRIYA MORINI
185 — 62
perusahaan sudahtidak bisa lanjut/dinyatakan tutup pada September 2020, sudah tidak ada lagipekerjaan dan tidak ada pemutusan hubungan kerja kepada karyawan sehinggatidak ada kejelasan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, menyatakan pada pokoknya pengusahadapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/burun karenaperusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturutatau bukan karena keadaan memaksa (force
juga sudah tidak ada pekerjaan, sejakJuni 2020 Penggugat juga sudah tidak dibayar upahnya sedangkan Penggugat telahmemasuki usia pensiun akan tetapi tidak ada pemutusan hubungan kerja kepadakaryawan oleh Tergugat sehingga tidak ada kejelasan, maka demi keadilan dankepastian hukum Majelis Hakim menyatakan putus hubungan kerja antaraPenggugat dengan Tergugat sejak 12 September 2020 karena perusahaan tutupbukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karenakeadaan memaksa (force
olehkarenanya terhadap petitum Penggugat tersebut dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanpetitum angka 6 (enam) Penggugat yang menyatakan menghukum Tergugatmembayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantianhak;Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa putusnyahubungan kerja antara Penggugat dengan tergugat dengan alasan perusahaantutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukankarena keadaan memaksa (force
55 — 39
Bahwa selama Saksi menjadi istri Terdakwa, Saksi tidakpernah diberi nafkah lahir (uang) oleh Terdakwa dan hanya barusekali menerima pemberian dari Terdakwa yaitu dibelikan HP mereknokia seharga Rp. 800.000, (delapan ratus ribu rupiah), SewaktuTerdakwa mendapat pinjam uang ke BRI sebesar Rp. 10.000.000,(Sepuluh juta rupiah).Bahwa selama Saksi menjadi istri Terdakwa, Saksi seringdimintai sesuatu oleh Terdakwa antara lain :a. 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha force one milik Saksidibawa oleh Terdakwa
Motor yamaha force one milik Saksil dibawa olehTerdakwa ke Jakarta dengan alasan untuk transportasi, SampaiSaat ini motor tersebut dikemanakan oleh Terdakwa, Saksi tidakmengetahuli lagi. b. Pada tahun 2008 minta dibelikan HP untuk komunikasi,karena HP Terdakwa yang ada rusak. C. Ketika Saksi sedang hamil tua motor honda karisma milikSaksi1 yang masih baru dibawa oleh Terdakwa ke Jakartadengan alasan Saksi1 sedang hamil tua agar kandungannya/anaknya yang masih dalam perut jangan terganggu.d.
Motor yamaha force one milik Saksi1 dibawa olehTerdakwa ke Jakarta dengan alasan untuk transportasi, SampaiSaat ini motor tersebut dikemanakan oleh Terdakwa, Saksi tidakmengetahui lagi.Menimbang11b. Ketika Saksi1 sedang hamil tua motor honda karismamilik Saksi yang masih baru dibawa oleh Terdakwa ke Jakartadengan alasan Saksi1 sedang hamil tua agar kandungannya/anaknya yang masih dalam perut tidak terganggu.C.
Satu unit speda motor yamaha force one milik Saksildibawa oleh Terdakwa ke Jakarta dengan alasan untuktransportasi, namun sampai saat ini kKeberadaan sepeda motortersebut Saksil tidak mengetahuinya lagli.b. Pada tahun 2008 minta dibelikan HP untuk komunikasi,karena HP milik Terdakwa sendiri sudah rusak.C.
Satu unit speda motor yamaha force one milik Saksildibawa oleh Terdakwa ke Jakarta dengan alasan untuktransportasi, namun sampai saat ini kKeberadaan sepeda motortersebut Saksil tidak mengetahuinya lagji.b. Pada tahun 2008 minta dibelikan HP untuk komunikasi,karena HP milik Terdakwa sendiri sudah rusak. C.
1.Ubaidillah Amri
2.Lukman Effendi
3.Sabilah Rasyad
4.Moch. Miftachul Amri
5.Mulyadi
6.Edi Sumarno
7.Syaikus Nifa
8.Agus Mujianto
9.Turno Junaidi
10.Agus Mudiwarno
Termohon:
PT. INJAPLAST
237 — 53
MARGOMULYO NO. 35SURABAYA, namun akibat adanya bencana nonalam penyebaran Corona VirusDisease 2019 (COVID19) yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagaibencana nasional sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor12 Tahun 2020 tentang penetapan bencana non alam penyebaran corona virusdisease 2019 (COVID19) sebagai bencana nasional, mengakibatkanTERMOHON PKPU masih kesulitan mencari pembeli dengan harga penawaranyang baqus, sehingga hal ini termasuk dalam FORCE MAJEURE oleh karena ituHal