• Keadaan memaksa (force majeur/Kahar) atau kahar;Halaman 11 dari 18 Putusan Perkara Perdata Nomor 4/PDT/2018/PT YYKi. Terjadi gangguan teknis yang tidak bisa ditanggulangi padapelaksanaan lelang tanpa kehadiran peserta;J. Nilai Limit yang dicantumkan dalam pengumuman Lelang tidaksesuai dengan surat penetapan Nilai Limit yang dibuat olehPenjual; atauk. Penjual tidak menguasai secara fisik barang bergerak yangdilelang.

  Keadaan memaksa (force majeur) atau kahar; ataub. Terjadi gangguan teknis yang tidak bisa ditanggulangi padapelaksanaan lelang tanpa kehadiran Peserta Lelang.

• memiliki kualifikasi sebagai wali nasabataupun wali hakim, tidak memenuhi syarat dan rukun pernikahansebagaimana ketentuan di atas;Menimbang, bahwa tidak terpenuhinya kualifikasi seseorangmenjadi wali nikah, baik itu wali nasab maupun wali hakim, maka akanmenjadikan cacatnya wali tersebut, sehingga cacatnya wali dalamsuatu pernikahan, dapat dipandang sebagai ketiadaan wali, ketiadaanwali dalam sebuah akad nikah akan menjadikan pernikahan tersebutmenjadi fasid dan tidak mempunyai dasar hukum (no legal force

• Klasifikasi Barangbahwa berdasarkan Sub Heading Explanatory Notes, Sub heading 1507.10disebutkan:Fixed vegetable oils, fluid or solid, obtained by pressure, shall be consideredas crude if they have undergone no processing other than decantation,centrifugation or filtration, provided that, in order to separate the oils fromsolid particles only mechanical force, such as gravity, pressure or centrifugalforce, has been employed, excluding any adsorption filtering process,fractionation or any other physical

• DD 7895 C yang di kemudikan terdakwamenabrak Motor Yamaha Force One Nomor Pol. 3473 Ep yang di kemudikan olehsaksi ;Bahwa sebelum kejadian tersebut saksi keluar dari pekarangan rumah saksi denganmengendarai sepeda motor dan berboncengan dengan Kakak saksi yaitu Ahmadbersama dengan Rivaldi menuju pangkep ;Bahwa tibatiba dari arah belakang motor yang di kemudikan saksi datang mobil bisfalitah yang pada saat itu melambung lewat kiri sebuah mobil truck yang ada didepannya kemudian menyerempet Ahmad pada

  DD 7895 yang di kemudikan terdakwamenyerempet sepeda motor force one ;Bahwa sebelum kejadian tersebut terdakwa berangkat dari terminal daya Makasarmenuju Palopo dan ketika berada di Pangkep tepatnya di Kampung soreang mobilbus yang di kemudikan terdakwa melambung kiri mobil truck yang ada di depannyatibatiba muncul dari pekarangan rumah pengendara sepeda motor sehingga terdakwamenyerempet motor tersebut dan mengakibatkan pengendara sepeda motor besertaboncengannya jatuh ke jalan aspal ;Bahwa kecepatan

• No. 1206 K/Pdt/2011Bahwa Tergugat dan Tergugat Il telah berjanji akan menyelesaikandengan jangka waktu 8 (delapan) bulan, terhitung sejak dikeluarkanizin mendirikanbangunan (IMB) ;Bahwa kemudian Tergugat dan Tergugat Il telah berjanji pula apabilatidak dapat menyelesaikan bangunan yang telah diperjanjikan tersebut tepat padawaktunya, maka setiap hari keterlambatannya Tergugat Il harus membayar gantirugi kepada Penggugat sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu Rupiah) perhari,kecuali jika terjadi Force

  untuk membangun 2 (dua) ruko di atas tanahmilik Penggugat (Pasal 7 perjanjian), saat ini jelas tidak dapat Tergugat lllaksanakan disebabkan surat izin mendirikan bangunan sebagai syarat untukmembangun belum diterbitkan oleh yang berwenang karena Sertifikat HakMiliknya belum keluar sebagai dasar penerbitan IMB serta objek yang akandibangun Tergugat Il telah ditempati oleh saudara kandung Penggugatbernama Masniar Br Harahap, Irwansyah Harahap dan Hasni Harahap danda Br Harahap, sehingga telah terjadi Force

• kerjatersebut haruslah Tergugat dibebani untuk membayar secara tunai dan sekaliguskepada Penggugat hak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja danpenggantian hak sesuai dengan ketentuan pasal 164 ayat (3) UndangUndangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai berikut :Pasal 1641 Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalamikerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun, atau keadaanmemaksa (force

  ayat (2) uangpenghargaan masa kerja sebesar (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3)dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) ;2 Kerugian perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harusdibuktikan dengan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telahdiaudit oleh akuntan publik ;3 Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua)tahun berturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (force

• Industrial melalui DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah bahkan hinggadiajukan gugatan a quo, bila dihitung dari pembayaran terakhir terhadap gajipara Penggugat hanyalah berselang waktu 1 (satu) bulan, jadi bagaimanamungkin ketentuan Pasal 169 ayat (1) huruf c dan d dapat dijadikan dasardalam perkara a quo ;Bahwa Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya telah berkesimpulankeberadaannya Tergugat Pemohon Kasasi (Perusahaan) sejak tahun 2008kondisi Perusahaan mulai tidak produktif (Force

  diatur dalamketentuan Pasal 156 ayat (2) ayat (3) dan ayat (4) huruf c UndangUndangNo. 13 tahun 2003 yang dijadikan dasar penyelesaian perkara a quo ;KESIMPULAN :e Majelis Hakim Tingkat Pertama Judex Facti nampaknya dalammemformulasikan pertimbangan hukum, yang berujung pada adanya putusandengan pertimbangan yang hampir dapat dikatakan controversial dalamperkara in casu, dimana Judex Facti sudah melihat dan mempertimbangkanbahkan berkesimpulan keberadaan Pemohon Kasasi (Perusahaan) sudahdalam posisi force

• Sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke- (1) KUHP;

• Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
• Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
• Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
• Menetapkan agar barang bukti, berupa :
• 1 (satu) buah CDI motor Merk Force

• Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

• Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
• Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
• Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
• Menetapkan terhadap barang bukti berupa:
• 1 (satu) buah Accu merk G Force

dirusak hingga tidak dapat digunakan;

• 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Force One ZR tanpa Plat Nomor Polisi dengan No Rangka : MH3-4NS001-RK032575, No. Mesin: S-027364;

Dikembalikan kepada terdakwa;

1. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

• 1 (satu) buah jaket warna hitam dengan tempelan tertuliskan AIR-FORCE.

Dikembalikan kepada saksi Korban BENNY PANGGABEAN Alias TONI Bin SILAM KELANA.

• 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam Nopol: KH 6153 TV.

Dikembalikan kepada Terdakwa DEBI Bin (Alm) ALIF.

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

• Pencatatan 000467841 oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang telah diumumkan pada 29 November 2022 di Sampang;

• Menyatakan Tergugat telah terbukti secara hukum melakukan pelanggaran atas hak cipta lagu Obuk Celleng dengan mengklaim lagu tersebut merupakan plagiasi atas lagu dari Tergugat yang berjudul Nasib Force One Buruk;
• Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa ganti kerugian materiil

• Bahwa RUI JUN (Tergugat) telah melaksanakan kewajiban sebagaimana Pasal 1 Angka 2perjanjian yaitu menyediakan teknis peralatan beserta staf teknis yang siap dikirim hal initelah dilakukan sejak ditanda tanganinya Perjanjian Kerja Sama Usaha Patungan tersebutyang banyak memakan waktu karena kesepakatan Orderan, perakitan mesin karenabanyak serta mentraining staf teknis yang akan ditempatkan pada Pabrik Bata Ringantersebut disamping itu adanya Faktor FORCE MAJURE yaitu Topan Mangkhut diCina dengan

  Bahwa Pihak Tiongkok RUI JUN (Penggugat Rekonpensi) telah melaksanakan kewajibansebagaimana Pasal 1 Angka 2 perjanjian yaitu menyediakan teknis peralatan beserta stafteknis yang siap dikirim hal ini telah dilakukan sejak ditanda tanganinya Perjanjian KerjaSama Usaha Patungan tersebut yang banyak memakan waktu untuk kesepakatan Orderan,perakitan mesin karena banyak serta mentraining staf teknis yang akan ditempatkan padaPabrik Bata Ringan tersebut disamping itu adanya Faktor FORCE MAJURE yaitu TopanMangkhut

  tidak pernah di perjanjikan dan disebutkan dalam jangka waktuberapa lama harus selesai mengirim mesinmesin oleh Pihak Tiongkok, akan tetapi PihakTiongkok RUI JUN (Penggugat Rekonpensi) tetao berkomitmen melaksanakanperjanjian dengan segera mengirimkan MesinMesin atau Teknis PeralatanProduksi beserta Staf Teknis dan karena kesepakatan Orderan, perakitan mesinyang jumlahnya banyak serta mentraining staf teknis yang akan ditempatkan padaPabrik Bata Ringan tersebut dan disamping itu juga adanya Faktor FORCE

• kerja terhadap diri Penggugat dengan niat tidak bersediamembayarkan hakhak serta kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimanaketentuan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan:Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap pekerja/buruhkarena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (force

  berdasarkan hukum apabila memang Tergugat sudah tidak bersediamenerima Penggugat untuk bekerja dengan melakukan Pemutusan HubunganKerja terhadap Penggugat, maka Tergugat harus memenuhi kewajibannya sesuaidengan ketentuan Pasal 164 ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan menyatakan:Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap pekerja/buruhkarena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (force

  dengan niat agar Termohon Kasasi tidak membayarkanhakhak serta kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja kepada PemohonKasasi sebagaimanaketentuan UndangUndang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (3) UndangUndang No. 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan:Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua)tahun berturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (force

  Nomor : 219/PHI.G/2012/P27Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua)tahun berturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (force majeur) tetapiperusahaan melakukan efisiensi, dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atasuang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uangpenghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) danuang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal

• ;Pasal XX, paragraf kedua, Perjanjian Distribusi"Any disputes or differences arising out of or in connection withthis contract, including any question regarding its existence, validity ortermination, shall be referred to and finally resolved by arbitration inSingapore in accordance with the Arbitration Rules of SingaporeHal 11 dari 67 Hal.Putusan SelaInternational Centre ("SIAC Rules") for the time being in force, whichrules are deemed to be incorporated by reference to this clause."

  Distribusiharus. diselesaikan: Melalul Ar bitrase. jncesasannnmcemnsne nen nsnenesnenennnmmenasenennnnesHal 17 dari 67 Hal.Putusan SelaPasal XX, paragraf kedua, Perjanjian Distribusi"Any disputes or differences arising out of or in connection withthis contract, including any question regarding its existence, validity ortermination, shall be referred to and finally resolved by arbitration inSingapore in accordance with the Arbitration Rules of SingaporeInternational Centre ("SIAC Rules") for the time being in force

• enam bulan;

• Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
• Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
• Menetapkan barang bukti berupa:
• 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang berwarna hitam bergagang pelastik berwarna kuningan dengan ukuran panjang kurang lebih 55 cm;

Dirampas untuk dimusnakan

• 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Yamaha Force

• Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

  Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

  Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

  Menetapkan barang bukti berupa :

  • 1 (satu) helai celana jeans pendek berwarna biru merek Jeans Force

  ke laut untuk mengambil barang tersebut namun tidak dapatdan akhirnya Polisi menghubungi Basarnas Anambas untuk mengambilkanbarang tersebut; Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Zamri menggunakan huruf Z yangdisebutkan Jamri Alias Jamri Bin Aerman dipersidangan; Bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi narkotika jenis sabu tidak adamemiliki izin dari instansi yang berwenang;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut :il, 1 (Satu) helai celana jeans pendek warna biru merk Jeans Force

  dakwaan Alternatif Kedua;Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telahdikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapandan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yangdijatuhkan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahananterhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agarTerdakwa tetap berada dalam tahanan;Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (Satu) helai celana jeanspendek berwarna biru merek Jeans Force

• hubungan kerja tersebut;Bahwa menjadi kewajiban bagi pengusaha untuk memberikan hak hakpekerja karena telah berakhirnya hubungan kerja tersebut;Bahwa berdasarkan dalil dalil tersebut diatas maka hak pekerja atasberakhirnya hubungan kerja tersebut adalah sesuai Pasal 164 ayat (3) UUNo. 13 Tahun 2003,Ayat (3) : Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerjaterhadap pekenja /buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaan memaksa(force

  wabah covid 19 ini kondisi perusahaanmakin memburuk pembayaran hutang Bank macet ,namun demikianTergugat berusaha tetap membayar gaji karyawan dan mencicil THRtahun 2020 sampai lunas ;Bahwa dengan wabah Covid 19 semua masyarakat mengetahuiekonomi mengalami keterpurukan bukan hanya Tergugat sajamelainkan semua sektor usaha baik di Indonesia maupun di Negaranegara lainnya;Bahwa tidak ada satupun orang (perusahaan) menghendaki wabahCovid 19 ini akan tetapi wabah adalah keadaan yang betul betulmemaksa (Force

  matangdengan musyawarah kedua belah pihak ;Dengan demikian tuntutan Para Penggugat tidak masuk akal sehatdengan kondisi wabah Covid19 ini semakin hari semakin bertambah;Bahwa didalam UU ketenagkeraan juga tidak mengatur wabah Covid19 hal tersebut diluar Kemampuan akal manusia sehat wabah adalahkekuasaan Tuhan dan tidak ada satupun manusia yang bisamengusir wabah covid 19;Bahwa Tergugat sama sekali tidak mempunyai niat untuk melakukanpemutusan hubungan terhadap para PenggugatBahwa dengan kondisi force

• Hal manaberdasarkan ketentuan Pasal 1244 KUHPidana krisis moneter tersebutdikategorikan sebagai force majeur, yaitu Suatu keadaan yang tidak terduga danberada di luar tanggung jawab debitur, padahal Penggugat tidak memiliki itikadburuk untuk menghentikan angsurannya.

  Penggugat terkejut karena sisa kredit yangmenggelembung tersebut ditetapkan dengan tidak memberi kesempatan kepadaPenggugat untuk melakukan koreksikoreksi dalam waktu tertentu;Bahwa tentu saja hal ini bertentangan dengan hukum dan rasa keadilankarena macetnya kredit Penggugat lebih disebabkan oleh adanya krisismoneter yang masuk dalam kategori force majeur.

  Selain itu, rasa keadilan jugatidak dimiliki oleh Tergugat ketika Penggugat mengalami kesulitan keuanganuntuk membayar angsuran kreditnya karena alasan yang dapat diterima menuruthukum dan dalam posisi yang dilemahkan ternyata Tergugat menaikan tingkatsuku bunga untuk seluruh kredit terutang menjadi 39% per tahun;Bahwa perbuatan Tergugat itu telah melanggar ketentuan Pasal12441245 KUHPerdata, terkait dengan soal pembebanan biayabiaya danbunga dalam situasi Force majeur sebagai akibat dari munculnya

• Padahal nyata diketahui oleh Tergugat bahwa keadaan tersebut sama sekalibukan kesalahan Penggugat dan suatu keadaan di luar kemampuan Penggugat (Force Major)., sehinggatidak cukup alasan bagi Tergugat untuk memberikan penalty/saksi kepada Penggugat. Karena kejadiantersebut adalah akibat perbuatan Tergugat Il dan Tergugat Ill selaku dealer, yang sebelumnya telahmenyatakan kesanggupannya, namun ternyata tidak dapat dipenuhinya;14.

  setelah diubah menjadi Isuzu D Max) dari 31 maret 2005 (darisebelumnya 11 Maret 2005) menjadi 5 April 2005, menurut hemat Tergugat sama sekali tidakmenunjukkan itikad baik dan usaha maksimal dari Penggugat;Bahwa dalam korespondensinya dengan Tergugat sebagaimana ditegaskan kembali padahalaman 3 angka 13 posita Gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa seolaholah ketidak berhasilannyamemenuhi nkewajibannya bukan merupakan kesalahan Penggugat dan merupakan suatu keadaan di luarkemampuan Penggugat (Force

  Karena kejadian tersebut adalah akibat perobuatan Tergugat II danTergugat Ill yang sebelumnya telah menyatakan kesanggupannya namun ternyata tidak dapat dipenuhinya ;7.Mungkin Penggugat perlu menggali lebih teliti pengertian dari force majeur itu sendiri.

  Bahwasuatu keadaan dapat dikatagorikan sebagai suatu Force majeur dalam hal keadaan itu tidak dapatdicegah oleh pihak , diakibatkan oleh sesuatu yang datangnya dari luar sehingga menjadi di luarkekuasaan atau kehendak para pihak , dan keadaan tersebut menyebabkan salah satu atau parapihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam perjanjian.

  Dikarenakan Tergugat II dan/atau Tergugat III tidak dapat memenuhi kewajibannyaterhadap Penggugat secara tepat waktu maka sebagai akibatnya Penggugat juga tidak dapatmemenuhi kewajibannya terhadap Tergugat . sehingga jelaslah, bahwa alas an Penggugat yangmendalilkan ketidakberhasilannya memenuhi kewajibannya terhadap Tergugat bukanmerupakan kesalahan Penggugat dan merupakan suatu keadaan di luar kemampuan Penggugat(Force majeur) karena kejadian tersebut adalah akibat perbuatan Tergugat II dan Tergugat