Ditemukan 3487 data
Terbanding/Penuntut Umum : RICCA YULISNAWATI, S.H., M.H.
341 — 258
Berdasarkan DokumenPelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) TahunAnggaran 2017 No DPA SKPD : 4.0104151352 tertanggal 4 Januari 2017kegiatan rapatrapat dan konsultasi keluar daeran Sekretariat DewanHalaman 9 dari Halaman 186 Putusan No. 11/PID.TPK/2020/PT BBLPerwakilan Daerah Kota Pangkalpinang jumlah Anggaran sebesarRp15.047.800.000,00 (Lima belas milyar empat puluh tujuh juta delapan ratusribu rupiah) yang diperuntukkan untuk Perjalanan dinas luar daerah pimpinanDPRD, Anggota
108 — 24
Pekerjaan PEMBANGUNAN LANTAI KANTOR DPRD Kota TualTahap Il, dibuat dan ditandatangani antara Muhamad BTamherwarin, SH selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang bertindakuntuk dan atas nama Sekretariat daeran Kota Tual selanjutnyadisebut PPK dan M IRWAN TAMHER,, Direktur, yang bertindak untukdan atas nama CV Bangun Tual Persada (selanjutnya disebutHalaman 15 dari 284 Putusan Nomor 18/Pid.SusTPK/2016/PN Amb>>Penyedia), tertera dalam am Kontrak Nomor : 0O/PPKDPRD/SP/XV2014 tanggal 26 Nopember 2014, kemudian
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : SUBANDI, SH.
174 — 181
MIFTACHUL CHOIRNo.Rekening 1332020940 ;1 (Satu) eksemplar Rekening Koran Bank Mandiri Periode 01Februari 2014 sampai dengan 31 Agustus 2016 An.MIFTACHUL CHOIRI No.Rekening 14800005199883 ;1 (satu) eksemplar Fotocopy Surat Keputusan WalikotaSamarinda Nomor : 91005/212/HKKS/III/2013 Tanggal 28Maret 2013 Tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)Kota Samarinda Tahun Anggaran 2013 ;1 (satu) jilid Fotocopy Berita Daeran Kota Samarinda SalinanPeraturan Walikota Samarinda Nomor : 17 Tahun 2013, tanggal24
102 — 56
Kelurahan.Pasal 4(1) Sekretariat Daerah merupkan unsur staf yang dipimpin oleh SekretarisDaerah, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.(2) Sekretaris Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupatidalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah danlembaga teknis daerah.(3) Sekretariat daeran dalam melaksanakan tugas dan kewajibansebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:a. Penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;b.
FRANGKY TICOALU, SH
Terdakwa:
LAODE ADU, A.MA,PD
169 — 99
Selanjutnya agardapat menyediakan seragam anggota Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi,saksi LA ODE ABDUL MALIK JAHNADIN memesan ke luar daerah yaitu ke tokoPenjualan Atribut dan penjahit di kota Kendari di daeran Kampus UniversitasHaluoleo Kendari melalui telepon, sebanyak 156 (seratus lima puluh enam) potongseragam dan atribut dengan kesepakatan harga sebesar Rp114.000.000, (Sseratusempat belas juta rupiah).
92 — 45
yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan, menyuruhmelakukan atau turut serta melakukan dengan secara melawan hukum telahmelakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,perbuatan Terdakwa dilakukan dengan caracara sebagai berikut :e Bahwa pada Tahun 2009 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan InformasiKabupaten Aceh Selatan memberikan usulan kegiatan/program pembangunan fisikTerminal typeC di daeran
34 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.1970 K/Pid.Sus/2011.2001 serta Keputusan DPRD kota Malang Nomor 47 Tahun2003 dalam konsiderannya tidak mencantumkan PP dimaksud.Pasal 2 : Menugaskan Walikota Malang sesuai dengan kewenangannyauntuk melaksanakan ketentuan sebagaimana pasal 1 keputusanini dengan melakukan revisi terhadap Peraturan Daeran kotaMalang nomor 4 Tahun 2003 tentang APBD TA 2004 sesuaidengan peraturan perundangundangan yang berlaku.Pasal 3: Dalam melakukan revisi terhadap Perda kota Malang Nomor 4Tahun 2003 tentang APBD
1.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
2.ENDANG ANAKODA.SH
3.Beatrix N Temmar.Sh.MH
Terdakwa:
SAID LATURUA
166 — 332
modal pihak ketiga berdasarkan penanyjian dengan negara,Menimbang, bahwa pengertian keuangan negara menurut Pasal 2 UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah sebagaimana dimaksudPasal 1 angka 1, yang meliputi: (a) hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan danmengedarkan uang dan melakukan pinjaman; (b) kewajiban negara untukmenyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihanpihak ketiga; (Cc) penerimaan negara dan pengeluaran negara; (d) penerimaan daeran
1.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
2.ENDANG ANAKODA.SH
3.Beatrix N Temmar.Sh.MH
Terdakwa:
SAID LATURUA
178 — 72
modal pihak ketiga berdasarkan penanyjian dengan negara,Menimbang, bahwa pengertian keuangan negara menurut Pasal 2 UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah sebagaimana dimaksudPasal 1 angka 1, yang meliputi: (a) hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan danmengedarkan uang dan melakukan pinjaman; (b) kewajiban negara untukmenyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihanpihak ketiga; (Cc) penerimaan negara dan pengeluaran negara; (d) penerimaan daeran
103 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kebakaran Kota Tangerang (asli);Surat Pengantar Sekretariat Daerah Kota TangerangNomor: 027/346Bag.PBJ/2013 tanggal 22 April2013 tentang Surat Penetapan Pemenang LelangPengadaan Mobil Tangga Pemadam KebakaranTahun Anggaran 2013 sebagai bahan untukmenerbitkan Surat Penunjukkan PenyediaBarang/Jasa (SPPBJ) (asli):Summary Report Pengadaan Mobil TanggaPemadam Kebakaran Tahun Anggaran 2013 padaLPSE;Berita Acara Sanggahan Pokja 2.4 PengadaanBarang dan Jasa Lainnya Bagian PengadaanBarang dan Jasa Sekretariat Daeran
Pembanding/Terbanding/Terdakwa : SUDARSONO,S.Sos. Alias DARSONO Bin DARSO SUMARTO Diwakili Oleh : Adam Jamaluddin, SH.MH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : I N. WASITA TRIANTARA, SH., M.Hum.
178 — 76
., SE Alias AMAI Bin ARDIANSYAHselaku pengumpul data sumber pendapatan asli daeran pada Dinas PendapatanDaerah Kabupaten Kutai Timur berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor823.3/0918/BKDMUT/KP/III/2014 tanggal 24 Maret 2014, dan Terdakwa IlSUDARSONO, S.Sos Alias DARSONO Bin DARSO SUMARTO selakuPengumpul Data Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah pada DinasPendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur berdasarkan Keputusan Bupati KutaiTimur Nomor 823.3/0805/BKDMUT/KP/VIII/2015 tanggal 31 Agustus
120 — 33
Bahwa selain OBJEK WARIS PEJATEN tersebut dibeli darihasil penjualan asset ruko milik ALMARHUM & ALMARHUMAHdi daeran FATMAWATI sebanyak 48,15%, makakekurangannya sebanyak 51,85% tersebut menggunakanHalaman 6 dari 246 Put. No.989/Pdt.G/2017/PAJSuang PT. THAYIBA TORA (Sselanjutnya disebut "THAYIBATORA) ;b.
246 — 159
Tteguru Pegawai Negeri Sipil Daeran (PNSD) Non Sertifikasi sebesarRp.250.000,(dua ratus lima puluh ribu rupiah) peroulannya;Bahwa setahu saksi syarat utama untuk menerima dana tambahanpenghasilan bagi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasiadalah Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) yang belum mendapatkandana Sertifikasi/profesi;Bahwa temyata saksi tidak memenuhi syarat untuk menerima uang danatambahan penghasilan bagi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) NonSertifikasi tersebut
1.HADIMAN, SH
2.STEPHANUS P. RUMAMBI, SH
3.SOETARMI, SH
4.KAREL SAMPE, SH
5.STEEVAN MCLEWIS MALIOY, SH
6.MUHAMMAD REZA KURNIAWAN, SH
7.JEFRI TOLOKENDE, SH
Terdakwa:
HENGKY PELAFU ALS HAO
121 — 34
keuangan Negara / daerah dan pembangunan nasionalPasal 3 huruf b : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 2, BPKP menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan audit, reviu, evaluasi,pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap perencanaan,pelaksanaan dan pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaannegara/daerah dan akuntabilitas pengeluaran keuangan negara/daerah sertapembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagiankeuangannya dibiayai oleh anggaran negara/daeran
HERU KAMARULLAH, SH.,MH
Terdakwa:
Drs. MUHAMMAD JASIN, M.Si
126 — 39
H.SOENARDJI selaku Iurah keputih.Surat Dinas Pertanian tanaman pangan daeran pemerintahkotamadya daerah TK II Surabaya dengan nomor5933/410/402.5.07/1999, tanggal 24 April 1999 perihal pertimbangantingkat kesuburan tanah yang ditanda tangani oleh Sdri SRIHal 147 Put.
SUGIHARTO, SH
Terdakwa:
ARMIN SYANUR, SE
282 — 158
Halaman 205117.118.119.120.121.122.123.124.125.126.Pangkep dan Surat Pernyataan Pelantikan No821.23/1167/BKDD/2017 tanggal 28 Desember 2017Fotocopy Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan No : 85tanggal 05 Oktober 2016 tentang Kedudukan susunan Organisasi,Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan KabupatenPankajene Kepulauan.Fotocopy Peraturan Bupati Pangkajene Kepulauan Nomor. 50 tahun2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsidan Tata Kerja Sekretariat Daeran Kabupaten
DODIYANSAH PUTRA, SH
Terdakwa:
Drs. EDDY SOEPRIADY, M.Si Bin SAIN
158 — 100
Seluma Nomor 7 tahun 2017 tanggal 24 Januari2017 tentang penetapan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK)dilingkungan sekretariat dewan perwakilan rakyat daeran Kab. SelumaTA.2017 dan menunjuk saksi selaku PPTK kegiatan pelayanan Administrasiperkantoran yang meliputi kKegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan danPerizinan Kendaraan Dinas/ Operasional di Lingkungan DPRD Kab.
55 — 14
Menyelengarakan penetapan kebijakan teknis Dinas sesuai dengankebijakan umum Pemerintah Daeran..
HERU KAMARULLAH, SH.,MH
Terdakwa:
LUKMAN JAFAR bin JAFAR THALIB
147 — 35
SOENARDJI selaku lurahkeputih ;4) Surat Dinas Pertanian tanaman pangan daeran pemerintahkotamadya daerah TK Il Surabaya dengan nomor5933/410/402.5.07/1999, tanggal 24 April 1999 perihalpertimbangan tingkat kesuburan tanah yang ditanda tanganioleh Sdri SRI GAMAWATI ALIPINGDIAH selaku KepalaDinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Kotamadya Dati IISurabaya ; Bahwa pihak Kelurahan Manyar Sabrangan bersama warganyatelah menyetujui terhadap tanah pengganti dari PT.
88 — 15
KUSHARDJONO selaku Kepala BPKDtahun 2003, 2004 yang kemudian mulai tahun 2005 sampai dengan tahun2010 menjabat selaku Sekretaris Daeran Kabupaten Sragen, dan kepadaterdakwa SRI WAHYUNI SE, MM Kepala Bidang Pemegang Kas DaerahBadan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sragen tahun 2003 yangkemudian sejak 4 Desember 2004 sampai dengan tahun 2010 menjabatKepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah Badan PengelolaKeuangan Daerah Kabupaten Sragen ;Bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku antara lain