Solok Selatantahun anggaran 2011 dapat mewakili daeran Kab. Solok Selatan sebagai pemilikpekerjaan selanjutnya disebut penerima jaminan atas uang sejumlah Rp.4.276.004000, (empat milyar dua ratus tujuh puluh enam juta empat ribu rupiah).Bahwa pada proses Penyidikan berlangsung terdakwa telah mengembalikan semuakerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp. 2.361.019.905, atau setidaktidaknyasekitar paa jumlah kerugian Negara tersebut, yang disetorkan melalui ke kas daerahKab.

BangkaSelatan tersebut diberikan kepada Saksi setiap satu minggu sekali biasanyaSaksi ambil setiap hari senin;Bahwa Saksi membeli makan dan minum untuk Wakil Bupati BangkaSelatan setiap harinya dari warungwarung biasa saja, tidak pada satuwarung khusus;Bahwa Setiap kali Saksi membeli makan dan minum untuk Wakil BupatiBangka Selatan setiap harinya dari tahun 20162017 tidak dilengkapidengan bukti kwitasi pembelian;Uang untuk membeli makan dan minum Wakil Bupati tersebutmenggunakan Anggaran Sekretariat Daeran

tersebut;Bahwa Saksi mengetahui adanya Rumah Makan Ceria di daerah ToboaliKabupaten Bangka Selatan;Bahwa Pemilik Rumah Makan Ceria adalah seorang ibuibu yang biasadipanggil dengan panggilan Bu Yono dan saksi kenal dengan Bu yono;Bahwa Saksi pernah memesan makanan di Rumah Makan Ceria untukmakan siang bapak Bupati Bangka Selatan;Memang menjadi kebiasaan jika bapak Bupati ada di kantor pada saat jammakan siang, maka Saksi sebagai sekretarisnya berkoordinasi denganKepala Bagian Umum atau bapak Sekretaris Daeran

korupsi.Bahwa Ahli menerangkan Berdasarkan Undangundang nomor 31 Tahun1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan keuangannegara dan perekonomian negara, sebagai berikut:Bahwa Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentukapapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajibanyang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan danpertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupundi daeran

Berita Acara Serah Terima alokasi dana bagi hasilpajak dan restribusi daeran nomor: 439/BPKADC/X1/2015 tanggal 02 November 2015.hh. Surat bukti tanggal O02 November 2015 senilaiRp22.328.000. (dua puluh dua juta tiga ratus duapuluh delapan ribu rupiah) untuk bantuan keuangandana bagi hasil pajak daerah.il. Surat bukti tanggal O02 November 2015 senilaiRp15.013.000.

05Desember 2014 tentang Pembagian Biaya Pemungutan PajakBumi dan Bangunan Sektor Perkebunan.1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan AnggaranSatuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) DinasPendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah TahunAnggaran 2013.1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan AnggaranSatuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) DinasPendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah TahunAnggaran 2014.1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan AnggaranSatuan Kerja Perangkat Daeran

Utara,ATM Bank Mandiri Cabang Ahmad Yani KabupatenLabuhanbatu Utara, Bank BNI Aek Kanopan Kabupaten Labuhanbatu Utara, BankMandiri Aek Kanopan Kabupaten Labuhanbatu Utara danBank Mandiri CabangBalai Kota di Jalan Balai Kota Medan Barat atau setidaktidaknya di suatutempatyang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan NegeriJakarta Pusat dan daeran hukum Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, namun karena sebagian besarsaksi yang dipanggil lebin

Bahwa benar sesuai BAP No. 20 benar saksi menerangkan:e Beberapa bulan setelah bulan Mei 2017, saksi mengetahui darisaksiHotman Kosnen Alias Aci (Kontraktor di daeran Labuhanbatu Utara)bahwa Terdakwa Agusman Sinaga meminta sejumlah uang (Saya tidakmengetahui Jumlahnya) kepada para kontraktor di daerah LabuhanbatuUtara seperti saksi Ahong dan saksiFranky Liwijaya untuk biayapengurusan tambahan anggaran yang berasal dari DAK untuk KabupatenLabuhanbatu. Utara.

Pengangkutan:Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 21 UU 3/2020, Pengangkutanadalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk memindahkan Mineraldan/atau Batubara dari daeran tambang dan/atau tempat Pengolahandan/atau Pemurnian sampai tempat penyerahan.e Penjualan:Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 22 UU 3/2020, Penjualan adalahkegiatan Usaha Pertambangan untuk menjual hasil Pertambangan Mineralatau Batubara.e Pemberdayaan MasyarakatSesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 28 UU 3/2020, PemberdayaanMasyarakat

Pengangkutan:Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 21 UU 3/2020, Pengangkutanadalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk memindahkan Mineraldan/atau Batubara dari daeran tambang dan/atau tempat Pengolahandan/atau Pemurnian sampai tempat penyerahan.e Penjualan:Halaman 256 dari 523, Putusan No. 43/Pid.SusTPK/2021/PN.

Pengangkutan:Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 21 UU 3/2020, Pengangkutanadalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk memindahkan Mineraldan/atau Batubara dari daeran tambang dan/atau tempat Pengolahandan/atau Pemurnian sampai tempat penyerahan.e Penjualan:Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 22 UU 3/2020, Penjualan adalahkegiatan Usaha Pertambangan untuk menjual hasil Pertambangan Mineralatau Batubara.e Pemberdayaan MasyarakatSesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 28 UU 3/2020, PemberdayaanMasyarakat

M.Epidbersama saksi TUBAGUS CHAERI WARDANA, sehinggamaksud/tujuan pengadaan barang/ jasa tidak tercapai dan merugikankeuangan negara/daeran. ;Bahwa adanya ploting proyek pekerjaan rehabilitasi berat puskesmasdan RSUD Kota Tangerang Selatan TA 2011 dan permintaan untukmengamankan pelaksanaan lelang tersebut dilakukan untukmenguntungkan orang lain yaitu : H. DADANG, SIP.

Penerapan unsure merugikan keuangan Negaradengan menggunakan konsep actual loss lebih memberikan kepastian hokumyang adil dan bersesuaian dengan upaya sinkronisasi dan harmonisasiinstrument hokum nasional dan internasional, seperti dengan UU No.1 Tahun2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 1 angka 22, UU No. 15 Tahun2006 tentang BPK pasal 1 angka 15 serta konvensi PBB Anti Korupsi Tahun2003 sebagaimana telah diratifikasi melalui UU No. 7 Tahun 2006 yangmendefinisikan Kerugian negara/daeran adalah

Pengangkutan:Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 21 UU 3/2020, Pengangkutanadalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk memindahkan Mineraldan/atau Batubara dari daeran tambang dan/atau tempat Pengolahandan/atau Pemurnian sampai tempat penyerahan.e Penjualan:Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 22 UU 3/2020, Penjualan adalahkegiatan Usaha Pertambangan untuk menjual hasil Pertambangan Mineralatau Batubara.e Pemberdayaan MasyarakatSesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 28 UU 3/2020, PemberdayaanMasyarakat

Pengangkutan:Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 21 UU 3/2020, Pengangkutanadalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk memindahkan Mineraldan/atau Batubara dari daeran tambang dan/atau tempat Pengolahandan/atau Pemurnian sampai tempat penyerahan.e Penjualan:Halaman 256 dari 523, Putusan No. 43/Pid.SusTPK/2021/PN.

Pengangkutan:Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 21 UU 3/2020, Pengangkutanadalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk memindahkan Mineraldan/atau Batubara dari daeran tambang dan/atau tempat Pengolahandan/atau Pemurnian sampai tempat penyerahan.e Penjualan:Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 22 UU 3/2020, Penjualan adalahkegiatan Usaha Pertambangan untuk menjual hasil Pertambangan Mineralatau Batubara.e Pemberdayaan MasyarakatSesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 28 UU 3/2020, PemberdayaanMasyarakat

Pengangkutan:Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 21 UU 3/2020, Pengangkutanadalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk memindahkan Mineraldan/atau Batubara dari daeran tambang dan/atau tempat Pengolahandan/atau Pemurnian sampai tempat penyerahan.e Penjualan:Halaman 256 dari 523, Putusan No. 43/Pid.SusTPK/2021/PN.

disuruh membuat RAB senilaiRp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) oleh saksi Drs.Ramli dengan beberapa lokasi yakni semua pasar dikecamatan dalam Kabupaten Aceh Tamiang, sekitar 6 (enam)kecamatan untuk dilakukan revitalisasi pasar, kemudianproposal perencanaan tersebut dibawa ke Jakarta terjadiperubahan terkait pengurangan dana menjadiRp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) dankemudian saksi membuat menjadi 3 (tiga) alternatif lokasipasar yang akan direvitalisasi yaitu daeran

Anggaran.Nilai anggaran perubahan yang dikurangkan sebesar Rp. 1.426.696.506.Bahwa proses perencanaannya dimulai dengan Pengusulan Rencana KerjaAnggaran (RKA) dari Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan khusus T.A. 2019ke BAPEDA untuk ditetapkan sebagai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)T.A. 2019, kemudian dari RKPD kemudian disusun Kebijakan Umum Anggaran(KUA) dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara (PPAS) untuk diajukan kepadaDPRD, setelan pembahasan dan Penetapan KUA dan PPAS oleh DPRD danKepala Daeran

perundangundangan yangberlaku bertujuan memberikan manfaat, kKemakmuran dan kesejahteraan kepadaseluruh kehidupan rakyat;Menimbang, bahwa sebagaimana Penjelasan Umum Undang Undang Nomor31 tahun 1999 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, yangdimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yangdisusun sebagai usana bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usahamasyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daeran

Bahwa Selanjutnya berdasarkan Permohonan Pendaftaran Sertipikat tersebutdiatas pada tahun 1972, Kepala Kantor Agraria daeran Kabupaten Bogor, padatanggal 28 Juni 1972 menerbitkan Surat Izin Mengerjakan/Mengarap Tanah ( SIM) yang diberikan kepada para pemilik tanah Kavling 4 Instansi, dengan luas dan batasbatas sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor : 241/1970Tanggal 7 Oktober 1970 yaitu Kepada :NO NAMA NOMO NOMOR SURAT IZIN LUAS M?R MENGGARAPKAVLING1 Ny.

Bogor tanggal 22 Desember1971 Nomor 179/Agr/Pem/1971, Tentang Penertiban tanahtanah di WilayahKabupaten Bogor, maka pada tahun 1972, Panitia pengadaan tanah Kavling 4instansi mengajukan permohonan Hak atas tanah kepada Kepala Kantor AgrariaDaerah Kabupaten Bogor, dengan nomor agenda 634/Kagda/P/1972 danberdasarkan Permohonan Pendaftaran Sertipikat tersebut diatas pada tahun 1972,Kepala Kantor Agraria daeran Kabupaten Bogor, pada tanggal 28 Juni 1972menerbitkan Surat Izin Mengerjakan/Mengarap Tanah

Tanggungjawab saya selaku Gubernur Sumatera Utara Periode 2013 s/d 2018yaitu. sebagai wakil pemerintah pusat di daeran Sumatera Utarasebagaimana di atur dengan UndangUndang No 30 tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan, termasuk diantaranya:Halaman 65 dari 295 Putusan Nomor 83/Pid.SusTPK/2020/PN Mdna) Menjaga stabilitas keamanan, sosial, politik di Wilayah SumateraUtara.b) Wakil Ketua Badan Pengelola Perbatasan, karena Sumut memilikiPulau yang berbatasan dengan negara asing.Dalam melaksanakan

kehidupanperekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asaskekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkanpada kebijaksanaan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di Daerahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku yangbertujuan memberikan manfaat, kKemakmuran, dan kesejahteraan kepadaseluruh kehidupan rakyat;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kerugian negara dalamUU No. 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara, pasal 1 ayat (22) :kerugian negara/daeran

sehingga dapatmeningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangkapelayanan kepada masyarakat .Pasal 70 : Investasi pemerintah daerah ... dst, digunakan untukmenganggarkan kekayaan pemerintah daerah yangdiinvestasikan baik dalam jangka pendek maupun jangkapanjang .Pasal71 ayat5 : Investasi permanen .dst, kerjasama daerah denganpihak ketiga dalam bentuk pengguna usahaan /pemanfaatan aset daerah, penyertaan modal daerah padaBUMD dan atau badan usaha lainnya ...dst .Pasal72 ayat1 : Investasi pemerintah daeran

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang PengelolaanBarang Milik Negara/Daeran beserta Penjelasan PeraturanPemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 Tentanga PengelolaanUang ;Negara/Daerah beserta Penjelasan Peraturan Pemerintah;.

asaskekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkanpada kebijaksanaan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di Daerahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku yangHalaman 310 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtrbertujuan memberikan manfaat, kKemakmuran, dan kesejahteraan kepadaseluruh kehidupan rakyat;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kerugian negara dalamUU No. 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara, pasal 1 ayat (22) :kerugian negara/daeran