Ditemukan 3901 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : satudin satuman satuan sarudin satumin satuhan satupan satukan
Pengadilan PN PALOPO Perdata
Register : 23-07-2020 — Putus : 09-02-2021 — Upload : 08-03-2021
Putusan PN PALOPO Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Plp
Tanggal 9 Februari 2021 — Penggugat:
Rustam Taruk SE ahli waris alm So Lingkua
Tergugat:
1.Presiden Republik Indonesia cq Mentri Dalam Negeri cq Gubernur Sulawesi Selatan cq Bupati Luwu
2.Presiden Republik Indonesia cq Mentri Dalam Negeri cq Gubernur Sulawesi Selatan cq Walikota Palopo
3.Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Luwu
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu
5.Pengurus Pembangunan Massjid Al Barakah
6.Haji Musa
7.Andrew
8.Tjigoan
9.Ambo Guttu
10.Johannes alias Awe
11.Deni
12.Jantje Lode Wick
13.Jimmi
14.Ronny Yauri
15.Edi Sunarno
16.Charles
17.Hengky
18.Edi Prayitno
19.Herman Sugianto
20.Dedi
21.Jufri
22.Thoheni
23.Siswandi Maeloa
24.Nani
25.H. Darwis
26.Sardi
27.Jumaing
28.Apsari Mama Imma
29.Baso Parumpa
30.Rani Makku
31.Arkanul
32.Hamida
33.Ucok
34.Umar
35.Anton
36.H. Ahmad Renreng
42.Zirmayanto
Turut Tergugat:
1.BPN KOTA PALOPO
2.DPRD KOTA PALOPO
3.Pemerintah kecamatan wara
179 — 80
  • Menyatakan bahwa semua hak yang dimilki oleh Tergugat satudan Tergugat dua termasuk Hak Pengelolaan ( HPL) atas nama Tergugatsatu, Sepanjang terkait dengan objek sengketa adalah tidak sah dan bataldemi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum;&. Memerintahkan kepada siapa saja yang menguasai dan yang inginmenguasai objek sengketa agar segera Kelurahan serta mengosongkanobjek sengketa dan menyerahkan objek sengketa kepada Penggugatsecara utuh tanpa syarat apa pun di atasnya;9.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26PPh26
Putus : 29-02-2016 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1245/B/PK/PJK/2015
Tanggal 29 Februari 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. BARITO PACIFIC TBK.,
311 — 456 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • UndangUndang Pokok Agraria bermaksudmenghilangkan dualisme itu dan secara sadar hendak mengadakankesatuan hukum, sesuai dengan keinginan rakyat sebagai bangsa yang satudan sesuai dengan kepentingan perekonomian;bahwa dengan sendirinya hukum agraria baru itu harus sesuai dengankesadaran hukum daripada rakyat banyak.
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN
Register : 02-08-2021 — Putus : 30-11-2021 — Upload : 01-12-2021
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 64/G/2021/PTUN.PLG
Tanggal 30 Nopember 2021 — Penggugat:
Man Two Three
Tergugat:
Bupati Ogan Komering Ulu Timur
201 — 89
  • Badan Permusyawaratan Desa Ulak Baru sejak tahun 2019sampai dengan sekarang; Bahwa sepengetahuan Saksi coblosan 2 (dua) calon kotak gambar dancoblosan diantara 2 calon tidak sah, 2 (dua) coblosan dalam 1 (satu)kotak gambar calon dinyatakan sah; Bahwa sepengetahuan Saksi ketika ada surat suara yang coblosanganda langsung dinyatakan Ketua Panitia tanoa ada musyawarah dankompromi dengan panitia yang lain, surat suara dibuka ketua panitiadan langsung dinyatakan tidak sah dengan alasan coblos lebih dari satudan
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Waris
Putus : 06-10-2016 — Upload : 20-10-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 437/Pdt.G/2015/PN.Sby
Tanggal 6 Oktober 2016 — AYU HENDRARTI KENTJONO melawan DAVID SUKWANDONO alias KWAN TJIN HWEI Dkk
244 — 104
  • Ill Konpensi, yangselanjutnya diuraikan sebagai berikut :Bahwa pengajuan pemblokiran yang diajukan tanah SHM No. 763, terletak di Kel.Manyar Sabrangan Kota Surabaya (setempat dikenal dengan nama JalanKertajaya Indah Tengah VI Blok H/204 surabaya) secara yuridis adalah benaradanya, satu dan lainnya karena obyek tersebut masih terkait dengan sengketawaris, sehingga untuk mencegah adanya pengalihan hak secara tidak sah, adalahsangat adil menurut hukum terhadap obyek tersebut diajukan pemblokiran, satudan
Pengadilan PTUN PALANGKARAYA TUN
Register : 12-06-2020 — Putus : 23-09-2020 — Upload : 25-09-2020
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 14/G/2020/PTUN.PLK
Tanggal 23 September 2020 — Penggugat:
MISTORI
Tergugat:
KEPALA DESA TURA
258 — 156
  • Bahwa terhadapkedudukan pejabat tata usaha negara yang menerbitkan KeputusanKepala Desa Tura Nomor: 02 Tahun 2020 tentang Pemberhentian danPengangkatan Perangkat Desa Desa Tura Kecamatan Pulau MalanKabupaten Katingan Tahun 2020 berada dalam wilayah kabupatenkatingan, sedangkan kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara yangada dalam wilayah hukum Provinsi Kalimantan Tengah hanya ada satudan berada di Kota Palangka Raya yang meliputi seluruh wilayahkabupaten/kota yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 10-06-2010 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 69 PK/Pdt/2010
Tanggal 10 Juni 2010 — HAW SUWANDI DKK vs PT. ASIANAGRO ABADI DK
55 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • untuk bertindakmewakili Tergugat /I dan Tergugat III dalam kedudukanmereka sebagai pemegang saham untuk menanda tangani AktaJual Beli, membaliknama saham, termasuk menghadirirapat rapat umum para pemegang saham, berbicara dalamrapat serta mengeluarkan suara dalam rapat dan mengambilkeputusan dan menerima deviden yang bersangkutan satudan lain hal tanpa diwajibkan memberikanpertanggungjawaban sebagai kuasa ;3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum
Putus : 15-05-2017 — Upload : 18-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 362 K/PID/2017
Tanggal 15 Mei 2017 — SATIA GUNAWAN NASUTION DAN KAWAN-KAWAN
49 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Gigi:Dijumpai gigi berjumlah dua puluh tiga gigi.Tidak dijumpai gigi seri dua dan gigi geraham belang satu pada rahangatas kanan, gigi geraham belakang satu dan dua pada rahang bawahkanan, dan gigi belakang geraham satu dan dua pada rahang bawah kiri(Ompong).Dijumpai sisia gigi geraham belakang tiga pada rahang atas kanan (gigitinggal akar).Tidak dijumpai gigi seri satu pada rahang bawah kiri dan gigi seri satudan dua pada rahang bawah kanan dengan resapan darah pada gusinya.NOMENKLATUR GIGIRahang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Penipuan
Putus : 30-08-2012 — Upload : 21-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1006 K/Pid/2012
Tanggal 30 Agustus 2012 — HIOE LIONG WIE alias ALWIE
83 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ISTANA ROMANTIK DEKORINDO, seharusnya,semestinya Terdakwa tidak menggunakan Kop/Logo atau stempel PT.ISTANA ROMANTIK DEKORINDO.Pengakuan Terdakwa sebagaimana ditegaskan dalam pertimbanganhukum putusan judex facti tingkat pertama halaman 119, alinea ke satudan kedua yang dikutip:"Menimbang, bahwa baik di persidangan dan dalam pembelaannyaTerdakwa mengakui akan penjualanpenjualan tersebut dan hasilpenjualannya masuk Rekening PT.
Pengadilan PN PADANG SIDEMPUAN Perdata Tanah
Register : 14-12-2015 — Putus : 22-09-2016 — Upload : 22-02-2018
Putusan PN PADANG SIDEMPUAN Nomor 40/Pdt G/2015/PN Psp
Tanggal 22 September 2016 — DRG. PINAYUNGAN HARAHAP,M.KES GELAR PATUAN SORIMUDA HARAHAP , Penggugat PENGURUS YAYASAN VIHARA BUDDHA AVALOKITESVARA PADANGSIDIMPUAN, Tergugat I PENGURUS TAMAN MAKAM SOSIAL GOTONG ROYONG PADANGSIDIMPUAN, Tergugat II ; KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN TAPANULI SELATAN, Turut Tergugat I ; KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KOTA PADANGSIDIMPUAN, Turut Tergugat II.
86 — 25
  • Dengan Cara Bersegi satudan 2. Dengan Cara Besegi 2.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 06-03-2015 — Putus : 07-09-2015 — Upload : 02-10-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 52/G/2015/PTUN-JKT.
Tanggal 7 September 2015 — ENDAH HARTATI, S.H., M.HREKTOR UNIVERSITAS INDONESIA
188 — 200
  • Pasisi Penggugat dalam kasus inimerupakan pekerja yaitu setiap orang yang bekerja denganmenerima imbalan, sehingga antara Penggugat dan Tergugatterikat suatu hubungan kerja;Bahwa Surat Keputusan pengangkatan Penggugat sebagaipegawai tetap Ul yang merupakan keputusan yang bersegi satudan tidak ada kesepakatan dari Penggugat berupa tanda tangandi dalam SK Pengangkatan tersebut adalah perjanjian kerjaberdasarkan UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan;Bahwa S.K.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perjanjian
Register : 29-11-2012 — Putus : 22-08-2013 — Upload : 25-02-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 545/Pdt.G/2012/PN.JKT.PST
Tanggal 22 Agustus 2013 — Tuan HO FERDY alias HO FERDY >< Tuan JOHANES NENO, SE,Cs
180 — 91
  • Golden GrobalyIndonesia tidaklah menghilangkan tanggungjawab dari Persero atas perbuatannyasebelum Persero tersebut berubah nama, dan gugatan ini menurut Majelistidaklah cacat atau error in persona, karena badan hukumnya adalah tetap satudan yang mewakili adalah seorang Direksi perusahaan yang bertindak atas namaPerusahaan/badan hukum, oleh karena itu terhadap eksepsi inipun Majelismenyatakan menolaknya ;Halaman 56, Putusan, Nomor : 545/PDT.G/2012/PN.Jkt.Pst.DALAM POKOK PERKARAMenimbang, bahwa maksud
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Umum Kejahatan terhadap Keteriban Umum
Register : 27-03-2015 — Putus : 15-06-2015 — Upload : 23-07-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 81/Pid.B/2015/PN BNa
Tanggal 15 Juni 2015 — M. Althaf Mauliyul Islam Bin Fuad Mardatillah
185 — 181
  • perbuatanperbuatan di dalam delik Pasal156a huruf a KUHP juga bersifat alternatif, yaitu :mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhanatau;mengeluarkan perasaan atau melakukan~ perbuatan yang bersifatpenyalahgunaan atau ;mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat penodaan,terhadap suatu agama yang di anut di Indonesia, yaitu : Budha, Hindu, Islam,Kristen Protestan, Katolik dan Kong Chu (Confusius);Menimbang, bahwa karena bersifat alternatif, maka apabila salah satudan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-11-2011 — Putus : 28-02-2012 — Upload : 20-10-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 90 / Pid.Sus / TPK / 2011 / PN.Bdg
Tanggal 28 Februari 2012 — SUHERMAN , SH. bin AHLAR
79 — 23
  • Jika turut sertamelakukan ini adalah adanya kerja sama yang erat antaramereka maka untuk dapat menentukan apakah ada turutserta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepadaperbuatan masingmasing peserta secara satu per satudan berdiri sendiri terlepas dari hubungan perbuatanperbuatan peserta lainnya.Drs.
Pengadilan PA BANTUL Perdata Agama
Register : 29-09-2020 — Putus : 10-12-2020 — Upload : 10-12-2020
Putusan PA BANTUL Nomor 1004/Pdt.G/2020/PA.Btl
Tanggal 10 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
226 — 59
  • upaya merukunkan Pemohon danTermohon oleh keluarga serta melalui proses mediasi maupun melaluipenasehatan Majelis Hakim dalam setiap persidangan agar Pemohon tetaprukun bersama Termohon, namun Pemohon tetap bersikeras ingin berceraidengan Termohon yang menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagiberkeinginan berumah tangga dengan Termohon, maka majelis dapat menilaiketidakmauan Pemohon untuk tidak rukun lagi dengan Termohon menunjukkanbahwa Pemohon dalam ketidaksukaan yang sedemikian rupa terhadap satudan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 21-10-2013 — Upload : 14-04-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 115 PK/Pdt.Sus-PHI/2013
Tanggal 21 Oktober 2013 — ADRAL, DK VS PT. PERTAMINA EP PUSAT
100 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Yang ApabilaDiketahui/Ditemukan Pada Tahap Persidangan Sebelumnya Akan MenghasilkanPutusan Yang Sangat Berbeda;Bahwa pertamatama Pemohon Peninjauan Kembali dengan sangat kepada yangterhormat Judex Juris pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa danmemutus perkara perdata a quo, agar lebih teliti dan seksama dalam memeriksa danmenganalisa Memori Peninjauan Kembali Pemohon Peninjauan Kembali dan buktitertulis baru yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara ini, satudan
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 24-05-2021 — Putus : 08-09-2021 — Upload : 08-09-2021
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 49/G/2021/PTUN.SMG
Tanggal 8 September 2021 — Penggugat:
Pemerintah Desa Cokro, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten
Intervensi:
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta
259 — 147
  • Desa Cokro, persil D.96, seluas 9.875m* terletak di Dukuh Cokro, Desa Cokro, KecamatanTulung, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah.b. kemanfaatan;Asas kemanfaatan maksudnya manfaat yang harusdiperhatikan secara seimbang antara:(1) kepentingan individu. yang satu dengankepentingan individu yang lain;(2) kepentingan individu dengan masyarakat;Halaman 21 dari 74 halaman Putusan Nomor : 49/G/2021/PTUN.SMG(3) kepentingan Warga Masyarakat danmasyarakat asing;(4) kepentingan kelompok masyarakat yang satudan
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 14-12-2016 — Upload : 27-01-2017
Putusan PN SURABAYA Nomor 356/Pdt.G/2015/PN.Sby
Tanggal 14 Desember 2016 — TONY YUDIANTO DERNANTRA CS melawan IKA WARIYANTI Dkk
128 — 39
  • Green Ville Tahap V/BG71 RT. 011 RW. 014 Kelurahan DuriKepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, Propinsi DKI Jakarta, satudan lain hal berdasarkan Kartu Keluarga No. 3173050901096165 yangdikeluarkan Kelurahan Duri Kepa tanggal 18 September 2012 maka sudahtentu. menurut hukum dalil posita para penggugat dengan petitum parapenggugat tidak jelas, membingungkan serta saling bertentangan menuruthukum, satu dan lain hal dapat menimbulkan perbedaan interpretasi dalam perkara ini;Bahwa apa dasar
    angka 25 di atas dan karenanya, denganmendasarkan pada uraian dalil angka 27, 28, 29, 30 dan angka 31 serta dalilangka 34 dan angka 35 di atas, dapat tergugat Il buktikan ketidakbenaran dalil posita para penggugat ;Bahwa selain itu pula, dengan berbedanya identitas dan tempat tinggal dari parapenggugat casu quo penggugat bernama Tony Yudianto Dernantra denganpihak debitur yang membuat perjanjian kredit dengan tergugat Il maka tentumenurut hukum akan mempengaruhi seluruh isi gugatan para penggugat, satudan
Pengadilan PN ENDE Perdata
Register : 12-08-2020 — Putus : 27-05-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN ENDE Nomor 20/Pdt.G/2020/PN End
Tanggal 27 Mei 2021 — Penggugat:
Sarjan Husen
Tergugat:
1.Junaidin Haji Husen
2.Nirbaya H A Rasyid
3.Fredy Hartono Christian
Turut Tergugat:
3.Kementrian Agraria dan Tataruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ende
4.Clemens Ngotu, SH
146 — 100
  • mengambil alihselurun pertimbangan terkait perbedaan objek sebagaimana telahdipertimbangkan diatas kedalam pertimbangan eksepsi error in objecto ini dandengan demikian eksepsi erron in objecto Majelis Hakim berpendapat tidakberalasan hukum untuk dikabulkan sehingga patut untuk ditolak;EKSEPSI OBSCUUR LIBELMenimbang, bahwa dalam Jawabannya Kuasa Hukum Tergugat padapokoknya menyatakan Bahwa Gugatan Penggugat melalui Kuasa Hukumnyatidak tegas, jelas dan kabur dalam narasi gugatan antara dalil yang satudan
Pengadilan DILMIL I 02 MEDAN Pidana Militer
Register : 09-03-2014 — Putus : 20-11-2014 — Upload : 16-12-2015
Putusan DILMIL I 02 MEDAN Nomor 116-K/PM I-02/AD/IX/2014
Tanggal 20 Nopember 2014 — Terdakwa-I : Nama lengkap : Leo Chandra Sormin Prada/31120408070893, Denis Lubiantoro Prada/31120579750293, Kiki Panta Sagala Pratu/31090402990588, Budi Haryono Pratu/31090540680589, Marfin Juber Simanjuntak Pratu/31100156371088, Irwansyah Pratu/31081931230187
147 — 103
  • Bahwa Terdakwa dkk melihat Prada Denis Ditampar secara spontan atasinisiatif sendiri karena merasa tertekan langsung melakukan pembelaan din dengancara menyerang anggota polisi tersebut sehingga terjadi perkelahian satu lawan satudan saling menyerang dengan menggunakan tangan kosong yang akhirnya anggotaPolisi tersebut melarikan din dan yang tinggal hanya Kanitsersenya, kemudianTerdakwa dkk membawa Kanitserse tersebut ke Asrama untuk dijumpakan denganDanraiP Kapten Arh Utoyo sekaligus untuk meyakinkan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 14-04-2020 — Upload : 18-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 13 P/HUM/2020
Tanggal 14 April 2020 — ASOSIASI PENYELENGGARA JARINGAN TELEKOMUNIKASI INDONESIA, DK vs. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
375 — 193 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 13 P/HUM/2020Pasal 10:(1) AUPB yang dimaksud dalam UndangUndang ini meliputi asas:(b) kemanfaatanPenjelasan:Yang dimaksud dengan asas kemanfaatan adalah manfaat yangharus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individuyang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentinganindividu dengan masyarakat; (3) Kepentingan Warga Masyarakat danmasyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satudan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kKepentinganpemerintah