Ditemukan 4341 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : dahari dalari dasar dasri dasuki dasuri damari danari dasiri
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-05-2015 — Upload : 03-11-2015
Putusan PN SAMARINDA Nomor 01/Pid.Tipikor/2015/Pn Smr
Tanggal 26 Mei 2015 — ARBASAH Bin SAMSUDIN
67 — 22
  • Itci hutani Manunggaltidak dapat di perjual belikan kepada siapapun dan oleh siapapun, kemudianPT. ltci hutani Manggal tidak pernah memberikan ijin kepada pihak lain untukmelakukan jual beli atas lahan yang masuk areal konsesi IUPHHK HTI PT.ltci Hutani manunggal dan di dasari dengan SK Nomor : 185 / Kpts Il / 1996,tanggal 23 April 1996Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan nomor : 185 / Kpts Il /1996 tanggal 23 April 1996 bahwa Keputusa Hak Penguasaan HutanTanaman Industri atau ijin konsesi
Pengadilan PA PINRANG Perdata Agama
Register : 24-02-2020 — Putus : 19-08-2020 — Upload : 25-08-2020
Putusan PA PINRANG Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Prg
Tanggal 19 Agustus 2020 — Penggugat melawan Tergugat
150 — 90
  • Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prgqnama atas suratsurat dari tanah objek sengketa a quo seperti sertifikat hakmilik (GHM) dan SPPT atas tanah objek sengketa a quo adalah di dasari padaakta hibah yang sah menurut hukum, karenanya balik nama Sertifikat Hak Milik(SHM) dan SPPT atas tanah objek sengketa a quo adalah sah menurut hukumdan mengikat. adalah tidak benar oleh karena akta hibah tersebut tidaksesuai/melanggar Pasal 210 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam maka, baliknama Sertifikat dan SPPT (Suratsurat
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 03-11-2021 — Putus : 10-12-2021 — Upload : 23-01-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 13/Pid.Pra/2021/PN Kdi
Tanggal 10 Desember 2021 — Pemohon:
YUSRAN Bin NASIR M
Termohon:
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
159 — 113
  • dilakukan oleh Termohon tidak didasarkan atas Pasal 184Kuhap ;Menimbang, bahwa dari halhal tersebut diatas dapatlah disimpulkanTermohon yang melakukan penetapan tersangka terhadap Pemohon tidak didahuluidengan melakukan pengumpulan buktibukti satu pun atau dengan kata lain tidakdidasari oleh satu pun alat bukti karena selama persidangan Termohon tidak dapatmembuktikan akan buktibukti sebagaimana Pasal 184 Kuhap;Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dalam menetapkan tersangkapada Pemohon tidak di dasari
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 14-01-2016 — Upload : 17-03-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 176/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby
Tanggal 14 Januari 2016 — KADIONO ; KEJAKSAAN NEGERI PAMEKASAN
52 — 19
  • Latif menjawabkarena ada pengeluaran beras untuk raskin tanpa di dasari DO. 240Bahwa yang mengeluarkan dari gudang tanpa DO ABDUL LATIF danKadiono sebagai Korlap hal tersebut atas pengakuan AVDUL LATIFdan KADIONO bahwa ada pengeluaran raskin tanpa DO;Bahwa raskin yang dikeluarkan tanpa DO ada 110 Desa sebagaimanadalam lampiran Berita Acara Stock Opname GBB Pamekasan;Bahwa yang memegang kunci gudang GBB Larangan Tokol adalahKepala gudang beserta stafnya, dan satpam tidak membawa kunciBahwa saksi pernah
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 26-08-2019 — Putus : 18-11-2019 — Upload : 30-12-2019
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna
Tanggal 18 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
NAUNGAN HARAHAP, SH.
Terdakwa:
SULAIMAN NURDIN BIN Alm NURDIN
153 — 26
  • Muara Tiga Kab.PidieT.A 2017, ada di dasari pada dokumen pembanding yaitu :a. Untuk pekerjaan pemeliharaan rumah sehat fakir miskin saat melakukanpemeriksaan dan perhitungan tidak didasari dengan dokumenpembanding berupa Rencana Anggaran Biaya Detail, dan GambarRencana (perencanaan) namun berdasarkan Rencana Anggaran Biayayang tercantum dala Anggaran Pendapatan Belanja Gampong (APBG).b. Dalam melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan pembangunanpagar aset Gampong Mesjid Kec. Muara Tiga Kab.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Penghinaan
Register : 28-12-2015 — Putus : 26-01-2016 — Upload : 11-02-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 119/Pid.Prap/2015/PN. Jkt-Sel
Tanggal 26 Januari 2016 — R. J.LINO, beralamat di Pekayon I No. 8 RT /RW 001/010, Kalurahan Ragunan ,Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan memberikan kuasa kepada Dr. MAQDIR ISMAIL, S.H., LL. M., M. RUDJITO, S.H., LL.M., MASAYU DONNY KERTOPATI, S.H. MOHAMMAD IKHSAN, S.H., LYSA PERMATA SARI, S.H., MORALES S, SUNDUSING, S.H., Dr. SF. MARBUN, S.H.,M.Hum., IGNATIUS SUPRIYADI, S.H., ADE KURNIAWAN, S.H., VIERLYN SHERYLLIA, S.H., HENDRAWAN AULIA AKBAR, S.H., Dra. LILIK D. SETYADJID, S.H.,M.H., HARTANTO, S.H., RINALDO PRIMA, S.H., MADE SITA LOKITASARI, S.H. Advokat-advokat yang bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, pada kantor MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Law Firm, yang beralamat Jalan Latuharhary No. 6A, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Desember 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON PRAPERADILAN; TERHADAP KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) Cq. PIMPINAN KPK, yang beralamat di Jl. HR Rasuna Said Kav. C1, Kuningan, Jakarta Selatan dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu Setiadi, S.H.,M.H., Nur Chusnia, S.H., M.Hum., Rr. Suryawulan, S.H.,M.H., Mr. (droit) Anatomi Muliawan, S.H., Arif Suhermanto, S.H.,M.H., Indra Mantong Batti, S.H.,LL.M., Rasamala Aritonang, S.H.,M,H., Indah Oktianti Sutomo, S.H.,MHum., R. Natalia Kristianto, S.H., Juliandi Tigor Simanjuntak, S.H., M.H., Rini Afriyanti, S.H.,M.Kn., Mia Suryani Siregar, S.H., Nancy Setiawati Silalahi S.H., Imam Akbar Wahyu Nuryamto, S.H., Ariawan Agustiartono, S.H.,M.H., Abdul Basir, S.H.,M.H., Wawan Yunarwanto, S.H.,M.H. masing-masing selaku pegawai KPK, beralamat Kantor di Jalan H.R. Rasuna Said Kavling C-1, Jakarta Selatan 12920 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKS-001/01-55/01/2016 tertanggal 7 Januari 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai TERMOHON PRAPERADILAN
1824 — 4060
  • Dalam desertasi saya, saya sebutkan ini ada tujuh unsur yang dapat disebutmeansrea yang pertama ada perbuatan bebas yang tidak di dasari denganmasalah yang kedua dia tahu kalau perbuatan itu tidak dibenarkan tetapi inisaya garis bawahi tidak berlaku bagi kejahatan itu hanya berdasarkan padapelanggaran.Bahwa kaitannya dengan pasal 2 ayat 1 KUHP et pasal 1 ayat 3 uu 1999dengan unsurunsurnya satu dengan melawan hukum dua memperkaya dirisendiri atau orang lain atau satu korporasi dan ketiga dapat merugikankeuangan
Pengadilan PN Dobo Pidana Khusus
Register : 25-02-2021 — Putus : 12-03-2021 — Upload : 24-03-2021
Putusan PN Dobo Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Dob
Tanggal 12 Maret 2021 — Pemohon:
1.Salmon Gainau
2.Daud Anthon Ubwarin
Termohon:
1.Kejaksaan Agung Republik Republik Indonesia, cq. Kejaksaan Tinggi Maluku, cq. Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru
2.Kejaksaan Agung Republik Republik Indonesia, cq. Kejaksaan Tinggi Maluku, cq. Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru
3.Kejaksaan Agung Republik Indonesia, cq. Kejaksaan Tinggi Maluku, cq, Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru
212 — 103
  • Berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (3) UU KPK, penyidik akanmembuat berita acara penyitaan dan salinan berita acara penyitaan tersebutdisampaikan kepada Tersangka dan keluarganya;Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atastanpa lebih lanjut mempertimbangkan alat bukti selain dan selebihnya, makaPengadilan berpendapat jika Termohon telah dapat membuktikan jikaPenetapan Tersangka atas diri para Pemohon dan penyitaan barang bukti dariPemohon II di dasari pada bukti permulaan
Pengadilan PT MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 06-08-2018 — Putus : 25-10-2018 — Upload : 28-11-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 295/PDT/2018/PT MDN
Tanggal 25 Oktober 2018 — PT. RENDI PERMATA RAYA, DKK VS M. NUR SITANGGANG, DKK
119 — 74
  • Rendi Permata Raya) tidakditemukan adanya penempatan warga Transmigrasi diareal Hak GunaUsaha tersebut;27.Bahwa oleh karenanya Pertimbangan Hukum Judex Factie Majelis HakimPengadilan Negeri Mandailing Natal yang hanya di dasari adanyaPenempatan pada tahun 2002 tanpa memperhatikan Persyaratanpersyaratan tentang Penempatan dan Pencadangan Areal TransmigrasiHalaman 58 dari 166 Halaman Putusan Nomor 295/Padt/2018/PT MDNserta tanoa memperhatikan proses Penerbitan Izin Lokasi sampai diterbitkannya Sertifikat
Pengadilan PT JAYAPURA Perdata
Register : 28-06-2019 — Putus : 27-08-2019 — Upload : 03-09-2019
Putusan PT JAYAPURA Nomor 42/PDT/2019/PT JAP
Tanggal 27 Agustus 2019 — Pembanding/Tergugat I : HERMAN R. HAMADI
Terbanding/Penggugat I : LAURENS SIBRI
Terbanding/Penggugat II : THONCE SIBRI
Turut Terbanding/Tergugat II : DANIEL HAMADI
Turut Terbanding/Tergugat III : YAKOB IREEUW
Turut Terbanding/Tergugat IV : ALFRED DRUNYI
Turut Terbanding/Tergugat V : JEMS MERAUDJE
Turut Terbanding/Tergugat VI : RIDOLF VEEP
Turut Terbanding/Tergugat VII : ALEXANDERDERINA FAIDIBAN
Turut Terbanding/Tergugat VIII : IBRAHIM HANUEBI
Turut Terbanding/Tergugat IX : SOLEMAN TANIAUW
Turut Terbanding/Tergugat X : STEVEN SEMRA
Turut Terbanding/Tergugat XI : JHONI SANYI
Turut Terbanding/Tergugat XII : YANCE MERAUDJE
Turut Terbanding/Tergugat XIII : NICODEMUS MERAUDJE
Turut Terbanding/Tergugat XIV : FISON MERAUDJE
Turut Terbanding/Tergugat XV : SARCI SEMRA
Turut Terbanding/Tergugat XVI : YUSAK HAMADI
Turut Terbanding/Tergugat XVII : ROYJERS INJAMA
Turut Terbanding/Tergugat XVIII : LUTHER HANASBEY
Turut Terbanding/Tergugat XIX : KAREL HANASBEY
Tu
281 — 1785
  • 1995 yang berisikan pengakuan dari parakepala suku selaku Penggarap terhadap tanah adat adat sepanjanglintasan pantai Holtekamp mulai dari Kali Buaya sampai Tanjung Kasuari(tanah obyek sengketa) adalah milik keluarga besar suku Sibri diKampung Nafri, sebagaimana di maksudkan dalam posita 6 point 6.2.angka 2 di atas.Bahwa selanjutnya Tergugat CXVI dalam kapasitasnya selaku KepalaKampung Enggros dan Tergugat CXVII dalam kapasitasnya selaku KepalaKampung Holtekamp yang secara melawan hukum tanpa di dasari
Pengadilan PN CIBINONG Perdata
Register : 17-12-2019 — Putus : 06-04-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN CIBINONG Nomor 389/Pdt.G/2019/PN Cbi
Tanggal 6 April 2021 — Penggugat:
PT. KARUNIA ALAM ABADI AGUNG
Tergugat:
1.YAYASAN MASYHADUL QURAN
2.NOTARIS SUPARNO, S.H., M.Kn.
3.Sdr. HENRY SIREGAR
4.Sdr. SOMADIKARYA
5.Sdr. HAJUDIN
Turut Tergugat:
1.Sdr. MARTIN MENTENG selaku KEPALA DESA GUNUNG GEULIS
2.Sdr. RUSDI selaku KETUA RW lima
3.Sdr. JAJULI selaku KETUA RT dua
4.PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
5.BADAN PERTANAHAN NASIONAL atau BPN Kabupaten Bogor
Intervensi:
Badan Intelejen Negara
89 — 60
  • Bahwa, selain itu, peruntukan penguasaan bidang tanah olehTergugat Il Intv/semula Tergugat pun telah di dasari beberapaHal. 111 dari 182 halaman Putusan Nomor 389/Pat.G/2019/PN Cbi10.11.dokumen yang diterbitkan beberapan instansi yang berwenang untukmenerbitkannya, diantaranya :a. Dokumen Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan DalamRangka Penerbitan Izin Lokasi Nomor : : 68/PTPIL/32.01/400/2017, tanggal 22 Juni 2017, yang diterbitkan TurutTergugat V Intervensi/semula Turut Tergugat V.b.
Pengadilan PN KABUPATEN TEGAL DI SLAWI Perdata
Register : 22-12-2017 — Putus : 19-07-2018 — Upload : 06-09-2018
Putusan PN KABUPATEN TEGAL DI SLAWI Nomor 44/Pdt.G/2017/PN Slw
Tanggal 19 Juli 2018 — Penggugat:
1.ENDANG WIDIYANINGSIH
2.KORISAH
Tergugat:
IKA RIA DINANTI
Intervensi:
AGUS SETIAWAN
149 — 396
  • rechtelijkke gronds) dan dasar fakta gugatan (Feitelijkegronds), tidak bertentangan antara positagugatan dengan petitum gugatan;Menimbang, bahwa dalam perkara a quo para Penggugat telahmengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri Slawi sehingga dengandemikian secara hukum para Penggugat a quo telah menundukkan dirinyadengan cara menyelesaikan seluruh permasalahan hukumnya denganmenggunakan ketentuan hukum barat yaitu berdasarkan Kitab UndangUndangHukum Perdata (Burgerlijkk Wetboek), hal tersebut di dasari
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 02-08-2017 — Upload : 13-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 25 PK/PID.SUS/2016
Tanggal 2 Agustus 2017 — M. Saladin Akbar bin Bachtiar Insya
130 — 225 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dengan kontrak;Sedangkan alat CT Scan tidak termasuk sebagai alat yangdipermasalahkan dalam Pertimbangan Hukum Judex Juris atas putusanPemohon PK tersebut, karena alat yang dipermasalahkan oleh JudexJuris dalam pertimbangan hukum halaman 64 point satu mengenai : 1(satu) set Laparoscopy, 1 (satu) set Ortopedi, 1 (satu) set MayorSurgery, 2 (dua) set peralatan Neonatal dan Maternal;Bahwa dengan diajukan bukti novum tersebut oleh Pemohon PK, makaJudex Juris dalam memberikan pertimbangan hukum tidak dasari
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 31-03-2015 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 217 PK/PID.SUS/2014
Tanggal 31 Maret 2015 — H. MURMAN EFFENDI, S.H., M.H
188 — 157 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ERWIN PAMAN, fakta terungkap dalam persidanganyang juga menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara tersebut, terungkap peristiwa bahwa Terdakwa H.ERWIN PAMAN mengakui dengan tulus bahwa ada memberikanuang sebesar Rp 1.000.000,00 s/d Rp 1.500.000,00 kepada beberapaAnggota DPRD Seluma, pemberian uang tersebut di dasari toleransidan penghormatan kepada Anggota DPRD Kabupaten Seluma yangminta uang kepada Terdakwa H.ERWIN PAMAN yang tidakdirencanakan dan jelasjelas tidak ada
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 02-06-2020 — Putus : 13-07-2020 — Upload : 14-07-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 235/Pdt/2020/PT MDN
Tanggal 13 Juli 2020 — Pembanding/Penggugat : H.MASLUDDIN SIREGAR
Terbanding/Tergugat I : SAIFUL BAHRI HARAHAP
Terbanding/Tergugat II : MUSA DAULAE,SH,M.Kn
Terbanding/Tergugat III : KEPALA BANK MUAMALAT CABANG SIDEMPUAN
48 — 28
  • Nomor 235/Pdt/2020/PT MDNHalaman 69 dari 353 Putusan Nomor 235/Pdt/2020/PT MDNHalaman 69 dari 353 Putusan Nomor 235/Pdt/2020/PT MDNHalaman 69 dari 353 Putusan Nomor 235/Pdt/2020/PT MDNHalaman 69 dari 353 Putusan Nomor 235/Pdt/2020/PT MDNHalaman 69 dari 353 Putusan Nomor 235/Pdt/2020/PT MDNHalaman 69 dari 353 Putusan Nomor 235/Pdt/2020/PT MDN> Putusan Mahkamah Agung RI No:13 k/Sip/1968, tangga123April 1969, yang kaidah hukumnya menyebutkan "Gugatan baruini menurut Hukum Acara Perdata meskipun di dasari
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-08-2014 — Upload : 04-02-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 33/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby
Tanggal 11 Agustus 2014 — Ir. ELDA DEVIANNE ADININGRAT ; KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA
160 — 57
  • Proses pencairan kredit tidak di dasari oleh prinsip ke hatihatian, haltersebut tercermin dengan tidak dipenuhinya seluruh persyaratan yangtelah ditetaokan kantor pusat dan pemenuhan persyaratan dalam MOUantara PT. CTAdenga PT. eFarm Bisnis Indonesia. 5. Proses monitoring terdapat kelemahan yang dilakukan Bank (CabangSurabaya) dimana salah satunya pelaksanaan monitoring SID (SistemInformasi Debitur) tidak dilakukan secara berkala sesuai surat keputusankredit kantor pusat.
    Kesimpulan Proses pencairan KreditProses pencairan kredit tidak di dasari oleh prinsip ke hatiHal. 203 dari 334 Putusan No. 33/Pid.Sus/2014/PN. Sbyhatian, hal tersebut tercermin dengan tidak dipenuhinyaseluruh persyaratan yang telah di tetapkan oleh Kantor Pusatdan pemenuhan persyaratan dalam MOU antara PT.CTAdengan PT.eFarm Bisnis Indonesia. 1.2.5. Proses Monitoring Kredita.
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 09-09-2021 — Putus : 03-11-2021 — Upload : 06-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 478/PDT/2021/PT BDG
Tanggal 3 Nopember 2021 — Pembanding/Penggugat : PT. KARUNIA ALAM ABADI AGUNG Diwakili Oleh : PT. KARUNIA ALAM ABADI AGUNG
Terbanding/Tergugat I : YAYASAN MASYHADUL QURAN
Terbanding/Tergugat II : NOTARIS SUPARNO, S.H., M.Kn.
Terbanding/Tergugat III : Sdr. HENRY SIREGAR
Terbanding/Tergugat IV : Sdr. SOMADIKARYA
Terbanding/Tergugat V : Sdr. HAJUDIN
Terbanding/Intervensi I : Badan Intelejen Negara
Terbanding/Turut Tergugat I : Sdr. MARTIN MENTENG selaku KEPALA DESA GUNUNG GEULIS
Terbanding/Turut Tergugat II : Sdr. RUSDI selaku KETUA RW lima
Terbanding/Turut Tergugat III : Sdr. JAJULI selaku KETUA RT dua
Terbanding/Turut Tergugat IV : PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
Terbanding/Turut Tergugat V : BADAN PERTANAHAN NASIONAL atau BPN Kabupaten Bogor
355 — 162
  • Selain itu Terbanding II/dahuluTergugat Il Konvensi secara jelas mengetahui Oper Alin Garapanilegal/melawan hukum tersebut tidak di dasari dengan bukti kepemilikantanah yang sah sebagaimana diatur dalam Undangundang dan ketentuanhukum yang mengatur tentang Agraria/Pertanahan namun tetap dibuatkanAkta Pelepasan Hak Tanah oleh Terbanding II/dahulu Tergugat Il Konvensimeskipun yang menjadi objek dalam Akta Pelepasan Hak Atas Tanahtersebut adalah tanah eks SHPL Nomor 1/Desa Gunung Geulis milikPembanding
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 30-01-2020 — Putus : 13-05-2020 — Upload : 14-05-2020
Putusan PN BENGKULU Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl
Tanggal 13 Mei 2020 — Penuntut Umum:
SINDU HUTOMO. SH
Terdakwa:
SYAMSUL ASRI BIN AMRIN ALIDERAH
151 — 85
  • Seluma TA.2017, yaitu di dasari atas usulan yang disusun oleh pihak SekretariatDPRD Kab. Seluma TA. 2016. Usulan tersebut dimasukkan padasetipan pengisian formil RKA dengan nama kegiatan pemberianbantuan BBM operasional bagi pimpinan DPRD, alatalat kelengkapanDPRD aerta pejabat struktural dan fungsional khnusus TA 2017kemudian diusulkan ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).Selanjutnya pengajuan anggaran tersebut dibaha di Bagian AnggaranDPRD Kab.
Pengadilan PN MAMUJU Pidana Khusus
Register : 15-10-2020 — Putus : 03-03-2021 — Upload : 30-03-2021
Putusan PN MAMUJU Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mam
Tanggal 3 Maret 2021 — Penuntut Umum:
Hendryko Prabowo, S.H.
Terdakwa:
Hasbudi, S.Ip bin Camba
99 — 84
  • ARDIN, SE tidak ada ditempat sehingga HASBUDI memerintahkan saksi untuk menandatanganyang di dasari surat kuasa yang di terbitkan dari Notaris yangmenjelaskan bahwa ARDIN, SE memberikan kuasa kepada HASBUDIterkait pengadaan bibit kelapa sawit tahun 2013;Saksi menjelaskan bahwa setelan saksi menandatangani kontrakkemudian HASBUDI menstempel cap. CV.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 25-04-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 305 K/PID.SUS/2016
Tanggal 25 April 2016 — IKMAL JAYA
165 — 905 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 305 K/PID.SUS/2016diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah merupakan tujuandari si pelaku, oleh karenanya yang perlu dibuktikan dalam hal pembuktianunsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi dalam perkara a quo adalah Apakah perbuatan Pemohon Kasasi/ Terdakwa / Ikmal Jaya yang telah melakukan kebijakan Tukar Guling/ Ruislag TPA sampah di dasari oleh suatu tujuan (niat, kehendak atau maksud ) untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 03-02-2021 — Putus : 28-07-2021 — Upload : 28-07-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg
Tanggal 28 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.RUDI DWI PRASTYONO, SH.MH
2.SIMA SIMSON,SE.SH
3.SANDY SEPTI MURHANTA HIDAYAT SH.,MH
Terdakwa:
SOMANTRI Bin SUKIWAN
215 — 59
  • Bahwa berdasarkan keterangan tersebut diatas mutlak dapatlahditarik kesimpulan : Permulaan pelaksanaan dari kejahatan ituharus di dasari dengan niat karena Yang dimaksud permulaanHalaman 13 dari 235 halaman Putusan Nomor : 07/Pid.SusTPK/2021/PN.Bdgpelaksanaan perbuatan adalah tindakantindakan yang mempunyalihubungan sedemikian langsung dengan kejahatan yang dimaksuduntuk dilakukan dan telah dimulai dengan pelaksanaannya ,> Bahwa selain keterangan tersebut diatas juga sebagaimanaperaturan hukum yang