Ditemukan 5678 data
1.MUSYARRAFAH ASIKIN, S.H.
2.HUSNUN ARIF, SH
Terdakwa:
SAMSIR Alias ANCI Bin SAKKA
83 — 22
merk Multi Pro;
- 1 (satu) palu jenis pencabut paku bergagang panjang dan terdapat lapisan karet kombinasi merah, hitam dan garis serta bintang putih;
- 1 (satu) palu jenis pencabut paku bergagang pendek berlapis karet warna hitam kombinasi hijau;
- 1 (satu) kunci Ring Pas 32 merek Wipro bertuliskan Chrome Vanadium, warna silver;
- 1 (satu) kunci Ring Pas 22 merk ATA bertuliskan Drop Force
ANDY WIJAYA
Tergugat:
STEPHANUS ANTONIUS H.
97 — 49
Bahwa sebenarnya TERGUGAT telah berusaha memenuhi kewajibannya,namun mengalami force majuere sehingga tidak mampu menyelesaikanpembayaran pada PENGGUGAT sebagaimana huruf a diatas, dimana padasaat itu biaya promosi lebih tinggi daripada pendapatan yang diperoleh olehTERGUGAT;4. Bahwa pada angka 5 dan 6 dalam gugatan PENGGUGAT dinyatakanPENGGUGAT melalui kuasa hukumnya telah melayangkan somasi kepadaTERGUGAT tanggal 13 Februari 2019.
61 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa karena tidak terdapat data pembandinginternal (Termohon Peninjauan Kembali tidakmelakukan penjualan kepada pihak independen),maka pembanding yang akan dipakai untuk menelitikewajaran tingkat laoba Termohon PeninjauanKembali adalah pembanding eksternal dari databaseOSIRIS yaitu perusahaan Force Motor Limited Indiadengan persentase laba bruto dari perusahaanpembanding tersebut yaitu sebesar 6,98%;3.3.3.
60 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
hubungan kerja antara Tergugatdengan Para Penggugat dinyatakan Putus sejak putusan tersebutBerkekuatan Hukum Tetap, maka tentunya Para penggugat memilikiHakhak sebagai akibat dari Pemutusan Hubungan Kerja iniberdasarkan Ketentuan dalam Pasal 164 Ayat (3) UU RI Nomor 13Tahun 2003, Tentang Ketenagakerjaan, yaitu :Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/ourunh karena perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaanmemaksa (force
145 — 33
c), (d) dan ayat (7), sehinggastatus Penggugat demi hukum berubah dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu(PKWT) menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), olehkarenanya Penggugat meminta hakhaknya dibayarkan oleh Tergugat sesuaipasal 164 ayat (3) Undangundang no 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaanPengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerna/ouruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian dua(2) tahun berturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (force
156 — 103
untuk antara lain menyatakan batal PerjanjianUtang Piutang (vide petitum gugatan no. 4 dan 6);Pasal 13.2 Perjanjian Utang Piutang menyatakan sebagai berikutFailing such an amicable setllement any dispute arising out of or inconnection wih this Agreement, including any question regarding itsexistence, validity or termination, shall be referred to and finally resolvedby arbitration in Jakarta in accordance wih the Indonesian NationalBoard of Arbitration Rules ("BANI Rules") for the time being in force
60 — 15
sitapidana, khusus Lelang Noneksekusi;11.12.tidak memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang karena terdapatperbedaan data pada dokumen persyaratan lelang;Penjual tidak dapat memperlihatkan atau menyerahkan asli dokumenkepemilikan kepada Pejabat Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;Penjual tidak Nadir pada saat pelaksanaan lelang, kecuali lelang yangdilakukan melalui internet;Pengumuman Lelang yang dilaksanakan Penjual tidak dilaksanakan sesuaiperaturan perundangundangan;keadaan memaksa (force
49 — 43
Bahwa benar pada tanggal 10 Juli 2013, Saksi2 melaporkan hal kecelakaan lalu lintas tersebut kepadaatasan Saksi2 Force Commander Minustah, yaitu Mayjen Fernando Goulart, dan atas perintah beliau padatanggal 12 Juli 2013, Saksi2 menjenguk korban lagi di rumah sakit dengan kondisi yang relatif sama dengankondisi waktu itu, untuk mengevakuasi korban ke rumah sakit yang lebih bagus lagi.16.
AYUB ABDUL
Tergugat:
PT. ANEKA KARYA PRATAMA
165 — 37
Ketenagakerjaan;Menimbang, bahwa dalil Tergugat dalam jawabannya yang pada pokoknyamenerangkan bahwa kondisi Perusahaan yang mengalami kesulitan penjualandan pemasukan diakibatkan wabah pandemi covid 19 sehingga tidak bisamelanjutkan hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu yangtelah berakhir, identik atau sama dengan kondisi yang digambarkan dalamketentuan Pasal 164 ayat (1) UndangUndang No. 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan yaitu mengalami kerugian atau adanya keadaan yang memaksa(force
Terbanding/Tergugat I : PT BNI Persero Tbk Pusat c.q PT BNI Persero Tbk Wilayah Palembang c.q PT BNI Persero Tbk Cabang Bandarlampung
Terbanding/Tergugat II : Departemen Keuangan RI c.q Direktorat Jendral Kekayaan Negara c.q Kantor Wilayah Lampung dan Bengkulu, KPKNL Bandarlampung
126 — 72
.150.000.000, (Seratus lima puluh juta rupiah) oleh Penggugat; Tidak adanya panggilan sesuai dengan prosedur kepada Penggugatdalam hal pelaksanaan lelang (tanpa ada Relaas panggilan);Bahwa dampak dari uraian tersebut di atas Tergugat II telah nyatanyata telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum/aturan sehingga terdapat perbuatan melawan hukum bagi Tergugat II;Bahwa Penggugat tidak dapat melaksanakan kewajiban untukmembayar segala hutanghutangnya disebabkan adanya keadaan diluar kemampuannya (force
97 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 558 K/PID.SUS/201510.11.PPK dan disebabkan kejadian alam (force majeur), tidak dapat dibenarkansebab pekerjaan tersebut jelas tertera merupakan bagian dari pekerjaandalam kontrak Pembangkit Listrik Tenaga Minihido Sawigado 2 KabupatenPoso Tahun 2007 2008 ;Bahwa Terdakwa Ir. AHMAD SUPRIADI, M.M. Direktur Utama PT.STABILA STRATA ESKAVA melakukan perbuatan melawan hukum secarabersamasama dengan Saksi AFANDY TANJAYA Direktur PT.
STABILA STRATAESKAVA, sedangkan dana telah diterima 100% ;Bahwa alasan Terdakwa bahwa pekerjaan tersebut bukan tanggungjawab Terdakwa karena adanya persetujuan tambah kurang disetujuioleh PPK dan disebabkan kejadian alam (force majeur), tidak dapatdibenarkan sebab pekerjaan tersebut jelas tertera merupakan bagian daripekerjaan dalam kontrak Pembangkit Listrik Tenaga Minihido Sawigado 2Kabupaten Poso Tahun 2007 2008 ;Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Keputusan PresidenNomor 80 Tahun 2003
BAYU ASIH DS
Terdakwa:
KOMARUDIN bin ALI MAKSUM
237 — 56
Kertas Padalarang Nomor : SKEP1/I/2019,Nomor : 002/PDIR/PNP/I/2019 dan Nomor : 002/KPTS/PTKP/I/2019tanggal 2 Januari 2019 tentang Tim Identifikasi Keaslian Pita Cukai(Task Force).Bahwa Tim Identifikasi Keaslian Pita Cukai (Task Force) berdasarkanSKB tersebut memiliki kewenangan untuk memberikan keterangansebagai ahli dalam proses pemeriksaan pita cukai ilegal.Bahwa tugas Tim berdasarkan SKB tersebut antara lain :Membantu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam rangkaidentifiksi Keaslian pita cukai.Memeriksa
ASTIN REPELITA, SH
Terdakwa:
1.ZULYADIN BIN Alm MUSTAPA KAMAL Alias ALDA
2.TANGHOT BAKARA Bin alm DAFTAR BAKARA Alias FERDINAN
138 — 42
Selain itu ahli jugamenjadi Anggota Tim Ahli Identifikasi Keaslian Pita Cukai (Task Force)sesuai dengan Surat Keputusan Bersama antara PERUSAHAAN UMUMPERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA (PERUM PERURI), PT.PURA NUSAPERSADA; dan PT.
KERTAS PADALARANG, tentang TIMIDENTIFIKASI KEASLIAN PITA CUKAI (TASK FORCE):> Nomor: SKEP1/I/2019 tanggal 02 Januari 2019;> Nomor: 002/PDIR/PNP/I/2019 tanggal 02 Januari 2019;> Nomor: 002/KPTS/PTKP/I/2019 tanggal 02 Januari 2019;dimana dalam surat tersebut kami diberikan kewenangan untukmemberikan keterangan sebagai AHLI dalam proses pemeriksaan pitaCukai illegal;Bahwa yang dimaksud dengan pita Cukai merupakan bukti pelunasanCukai atas penjualan barang kena Cukai, pita Cukai dicetak sesual denganpesanan
ACHMAD AUNURROFIK
Tergugat:
PT. PLATINUM CERAMICS INDUSTRY
77 — 15
Nomor 42/Pdt.SusPHI/2019/PN Sby21(1) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/ouruh karena perusahaan tutup yang disebabkanperusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2(dua) tahun, atau keadaan memaksa (force majeur), denganketentuan pekena/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1(satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masakerja sebesar 1 (Satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uangpenggantian hak sesual ketentuan Pasal 156 ayat (4).
(2) Kerugian perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)harus dibuktikan dengan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhiryang telah diaudit oleh akuntan publik.(3) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerjaterhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukankarena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut ataubukan karena keadaan memaksa (force majeur) tetapiperusahaan melakukan efisiensi, dengan ketentuanpekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua)kali ketentuan Pasal 156
179 — 111 — Berkekuatan Hukum Tetap
yang dialami oleh Pemohon Kasasiselama 2 (dua) tahun berturutturut tersebut, maka seharusnyaperhitungan hakhak yang diterima oleh Termohon Kasasi adalah merujukkepada Pasal 164 Ayat (1) Undang Undang Ketenagakerjaan, yaitusebagai berikut:Pasal 164 ayat (1) Undang Undang Ketenagakerjaan (kutipan):Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/ouruh karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaanmengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun, ataukeadaan memaksa (force
Romula Hasonangan, SH
Terdakwa:
1.APRIKASIO Als SIO Bin Alm SALEH
2.JOSTAMI MAWINDO Als WINDO Bin BUJANG
3.JUSFARIZA Als REZA Bin ABDUL KADIR
51 — 5
Jostomi Mawindo Als Windo bin Bujang masing masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor FORCE 1 merk YAMAHA dengan Nomor Polisi : BP 2495
31 — 21
menyatakan dan menetapkan objek berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Toyota Avanza dengan Nomor Polisi BD 1609, 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Honda Supra X dengan Nomor Polisi BD 2765, 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Yamaha Mio Sporty dengan Nomor Polisi BD 4291, 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Honda Scoopy dengan Nomor Polisi BD 6824 MH, 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Honda Scoopy dengan Nomor Polisi BD 5821 MH, dan 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Yamaha Force
235 — 56
Surgikal Alkesindo Pembayaran angsuranke1 sebesar 20 % Pembelian Microscope Moller, Force FX8C danAurino LOT Light W 2 Arms sesuai Faktur 02MLO01889, IOMLO1890dan I02ML01891 tanggal 9 Januari 2014 sebesar Rp. 507.045.100,dari PT. Difa Karya;Asli 1 (satu) lembar Kwitansi PT.
majeure).Dalam konteks pasal 2 dan 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo.UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi, kerugian Keuangan Negara yang dimaksud adalah yangdisebabkan perbuatan melawan hukum (pasal 2), tindakanmenyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padaseseorang karena jabatan atau kedudukannya (pasal 3).Bahwa ahli menjelaskan prosedur audit yang dilakukan adalah:1.meminta dilakukan ekspose oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Cimahi;2.
Surgikal Alkesindo Pembayaran angsuran ke1sebesar 20 % Pembelian Microscope Moller, Force FX8C dan Aurino LOTLight W 2 Arms sesuai Faktur IO2MLO1889, IOMLO1890 dan I02MLO01891tanggal 9 Januari 2014 sebesar Rp. 507.045.100, dari PT. Difa Karya;Asli 1 (satu) lembar Kwitansi PT.
Surgikal Alkesindo Pembayaran angsuranke1 sebesar 20 % Pembelian Microscope Moller, Force FX8C dan Aurino19528.29.30.31.32.3334.35.36.37.38.39.LOT Light W 2 Arms sesuai Faktur I02MLO1889, IOMLO1890 danl02MLO01891 tanggal 9 Januari 2014 sebesar Rp. 507.045.100, dari PT. DifaKarya;Asli 1 (satu) lebar Tanda Terima PT. Surgika Alkesindo Nomor : TT.03tanggal 9 Januari 2014, Atas Nama ARIF RAMDANI, RAMDHANI;Asli 1 (satu) Kwitansi PT.
Surgikal Alkesindo Pembayaran angsuran ke1 sebesar 20 % Pembelian Microscope Moller, Force FX8C dan AurinoLOT Light W 2 Arms sesuai Faktur I02MLO1889, IOMLO1890 danl02MLO01891 tanggal 9 Januari 2014 sebesar Rp. 507.045.100, dari PT.Difa Karya;27.Asli 1 (satu) lembar Kwitansi PT.
Risko Livardi, S.H
Terdakwa:
CUCUN CUNAYAH Binti SUPARDI
215 — 61
TIGOR SINAMBELA;
- Fotocopy Berita Acara Musyawarah Bencana Alam (Force Majeure) Kegiatan Dana Desa Tahun Anggaran 2019 Dusun Cilodang tanggal 29 Januari 2020 (tanpa nomor) berikut daftar hadir dan dokumentasi;
- Fotocopy Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Pembangunan Turap Jalan Lembah Cilodang dari sdra. NANA SUTISNA kepada RIO Dusun Cilodang sdri.
172 — 31
Pid.Sus/TPK/2013/PN.PBRmenyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.Dan sesuai dengan pedoman Penugasan Bidang Investigasi disusun olehDeputi Bidang Investigasi BPKP (Jakarta, 2009), dijelaskan bahwa:kerugian keuangan negara adalah berkurangnya kekayaan negara, yangdisebabkan perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan ataukedudukan, kelalaian seseorang, dan/atau disebabkan oleh keadaan di luarkemampuan manusia (force
majeure) 5Bahwa untuk pembangunan Islamic Centre tersebut anggarannya APBDKab.