Ditemukan 5678 data
84 — 24
Bahwa oleh karena dalam perkara a quo, Tergugat Konpensi adalah korbandari tipu daya dan telah dikelabui atau dibohongi oleh Tergugat Il Konpensi,maka beban hukum atas diri Tergugat Konpensi karena kelalaiannya menjagatanah a quo milik Penggugat Konpensi tidak dapat kepada diri Tergugat Konpensi ikut pula dibebankan pertanggung jawab oleh karena adanyaovermacht (Force Majeur) dalam diri Tergugat Konpensi yaitu diluarsepengetahuan Tergugat Konpensi peristiwa hukum terjadi (dikelabui olehHalaman 16
maka harus pula dinyatakan perbuatan atautindakan hukum yang tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukummengikat.Bahwa oleh karena dalam perkara a quo, Penggugat Rekonpensi adalah korbandari tipnu daya dan telah dikelabui atau dibohongi oleh Tergugat Il Rekonpensi,maka beban hukum atas diri Penggugat Rekonpensi karena kelalaiannyamenjaga tanah a quo milik Turut Tergugat Ill Rekonpensi tidak dapatkepada diri Penggugat Rekonpensi ikut pula dibebankan pertanggung jawaboleh karena adanya overmacht (Force
Tergugat Rekonpensi danselanjutnya TERGUGAT Rekonpensi telah mengajukan permohonaneksekusi pengosongan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kediri ; Bahwa penggugat Rekonpensi adalah korban dari tipu daya dan telahdikelabui atau dibohongi oleh Tergugat Ill Rekonpensi, maka beban hukumatas diri Penggugat Rekonpensi karena kelalaiannya menjaga tanah a quomilik Turut Tergugat Ill Rekonpensi tidak dapat kepada diri PenggugatRekonpensi ikut pula dibebankan pertanggung jawab oleh karena adanyaovermacht (Force
Terbanding/Tergugat I : Mr Ang Choon Beng@Ang Siong Kiat
Terbanding/Tergugat II : Linktone International Limited
Terbanding/Tergugat III : Linktone Ltd
Terbanding/Tergugat IV : Gordon Smith LLb (Hons) BE (Civil) FCIArb FSIArb FIEAust
Terbanding/Tergugat V : SINGAPORE INTERNATIONAL ARBITRATION CENTRE (SIAC)
442 — 344
Agreement is governed by the laws of SingaporeYang teriemahan resminva adalah sebagai berikut:Perjanjian ini diatur oleh hukum SingapuraArticle 10.2 Put and Call Option Agreement:Any dispute arising out of or in connection with this Agreement, includingany question regarding its existence, validity or termination, shall bereferred to and finally resolved by arbitration in Singapore in accordancewith the Arbitration Rules of the Singapore International Arbitration Centre(SIAC) for the time being in force
Adapun Pasal 10.2 Putand Call Option Agreement, menyatakan sebagai berikut:Any dispute arising out of or in connection with this agreement,including any question regading its existence, validity or termination,shall be reffered to and finally resolve by arbitration in Singapore inaccordance with the Arbitration Rules of the Singapore InternationalArbitration Centre (SIAC) for the time being in force, which rules aredeemed to be incorporated by reference in this clause.
954 — 805
Bahwa yang berwenang untuk menentukan nilai kekuatan pembuktian(bewijskracht, probatory force/conclusive force) dari unsurunsur tindakpidana sepenuhnya menjadi kewenangan Majelis Hakim dalam prosespersidangan pengadilan pokok perkara.6. Oleh karena itu, tidak tepat dan tidak beralasan hukum apabila HakimPraperadilan dalam perkara a quo yang memeriksa, mengadili, danmemutusnya.
104 — 39
. & Rekan, yang dapatkami kutip poin 46 sebagai berikut:By reason of all the matters aforesaid, we are instructed to anddo hereby DEMAND that your client forthwith:a) Deliver up the Vessel (free of liens, encumbrances andother third party liabilities), together with her tradingcertificates, class certificates (in force), insurance and P&lpolicies (in force), and all other ship records, to anyshipyard in Singapore nominated by our client.
185 — 129 — Berkekuatan Hukum Tetap
pekerjaan dalam HPS (OE) sebesarRp9.008.414.000,00 sedangkan Terdakwa mengajukan surat permintaanpencairan dana (SPPD) bertanggal 22 Desember 2010 dan BA persetujuanpembayaran tanggal 16 Desember 2010 dan diterima oleh Terdakwa sebesarRp10.100.456.727,00 sehingga terjadi selisih yang merupakan kerugianNegara;Bahwa seharusnya tidak terjadi addendum pekerjaan tambah kurangvolume pekerjaan diperbolehkan dalam kontrak pengadaan barang/jasa dalampekerjaan kontruksi dengan alasan adanya kejadian alam atau force
majorberdasarkan prosedur dan mekanisme yang berlaku;Bahwa dalam perkara a quo tidak terdapat alas an kepentinganmemaksa atau force major untuk mengabil kebijakan/diskresi melakukanaddendum terhadap kontrak pekerjaan pembangunan jaringan irigasi JongkongKompleks yang berpengaruh terhadap volume dan harga utama yangmengakibatkan terjadinya kewajiban kerja melebihi HPS;Bahwa kerugian keuangan Negara dalam perkara a quo bahwa berapapresentasi kerugian keuangan Negara sebagaimana dipertimbangkan JudexFacti
134 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
belumdibayar sejumlah Rp3.032.624.400,00 (tiga miliar tiga puluh dua juta enamratus dua puluh empat ribu empat ratus rupiah) sesuai dalam putusanhalaman 75, denda keterlambatan upah sebesar Rp1.531.475.322,00 (satumiliar lima ratus tiga puluh satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu tigaratus dua puluh dua rupiah), dan upah proses sampai putusan diucapkanyaitu tanggal 21 September 2016;Paragraf ke3,....Menimbang, bahwa oleh karena putusnya hubungan kerjatersebut adalah bukan karena keadaan memaksa (force
;Bahwa pertimbangan Judex Facti tersebut, telah keliru dalam menerapkanhukum, Pasal 164 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan, berbunyi:Hal. 87 dari 94 hal.Put.Nomor 1120 K/Pdt.SusPHI/2016(1) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/ourun karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaanmengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun, ataukeadaan memaksa (force majeur), dengan ketentuan pekerja/buruh berhakatas uang
BRIGITTA SETYORINI,SH
Terdakwa:
KUSNO bin SUPENO
31 — 16
Ukuran 0,9 meter x 24 cm x 3 cm sebanyak 1 batang;
- Ukuran 1 meter x 25 cm x 2 cm sebanyak 1 batang;
- Ukuran 3,7 meter x 9 cm x 9 cm sebanyak 1 batang;
- Ukuran 2,1 meter x 8 cm x 5 cm sebanyak 8 batang;
- Ukuran 2,4 meter x 8 cm x 5 cm sebanyak 2 batang;
- Ukuran 2 meter x 12 cm x 4 cm sebanyak 3 batang;
- Ukuran 1,6 meter x 10 cm x 3 cm sebanyak 1 batang
Dikembalikan kepada Perhutani KPH Gundih
- ( satu ) unit SPM Yamaha force
72 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
dipenuhi dan dibayar oleh Tergugat,sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum ketenagakerjaan (vide: Pasal156 ayat (1) UU 13/2003);Bahwa Para Penggugat telah diPHK oleh Tergugat dengan alasanefisiensi maka hakhak normatif yang harusnya diperoleh Para Penggugat(vide: Pasal 164 ayat (3) UU 13/2003) yang berbunyi pengusaha dapatmelakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karenaperusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahunberturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (force
70 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 659 K/Pdt.Sus/201 1mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun, ataukeadaan memaksa (force majeur), dengan ketentuan pekerja/buruhberhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat(2) uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).Ayat (2) Kerugian perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harusdibuktikan dengan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telahdiaudit
Pembanding/Tergugat II : Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Soron
Pembanding/Tergugat III : William Thunggawan Diwakili Oleh : LISTON H. SIMORANGKIR, SH
Terbanding/Penggugat : SRIYANI Diwakili Oleh : BENEDIKTUS JOMBANG, SH.
40 — 18
dikabulkan karena lelang yang dilaksanakan telah sesuai ketentuanHalaman 20 Putusan Nomor :3/PDT/2019/PT.JAPdan sah menurut hukum, maka lelang tersebut tidak dapat dibatalkanberdasarkan Pasal 4 PMK 27/PMK.06/2016 yang berbunyi sebagai berikut:lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidakdapat dibatalkan; dan Pasal 31 PMK 27/PMK.06/2016 yang menyatakanbahwa Pembatalan lelang setelah lelang dimulai hanya dapat dilakukan olehPejabat Lelang dalam hal:1) keadaan memaksa (force
Terbanding/Tergugat : PENGURUS KOPERASI KARYAWAN (KOPKAR) TENAGA KERJA BONGKAR MUAT (TKBM) TELUK LALONG PELABUHAN LUWUK
Terbanding/Turut Tergugat I : PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI Cq. DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN BANGGAI
Terbanding/Turut Tergugat II : DIREKTUR UTAMA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) PUSAT Cq. KC BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) CABANG LUWUK
125 — 64
Karena Overmacht, Force Majuere;Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 3/PDT/2022/PT PALAtau dengan kata lain Wanprestasi terjadi karena :1. Debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan;2. Debitur Terlambat memenuhi Perikatan;3. Debitur keliru atau tidak pantas memenuhi perikatan;Apabila tindakan Debitur merugikan Kreditur, ia wajib menggantikerugian atau disebut ganti rugi. Selain mengganti kerugian kreditur dapatmembatalkan perikatan. Dari dua hal tersebut terdapat dua akibat yakni :1.
42 — 8
sita pidana,khusus Lelang Noneksekusi;Tidak memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang karena terdapatperbedaan data pada dokumen persyaratan lelang;Penjual tidak dapat memperilhatkan atau menyerahkan asli dokumen kepemilikankepada Pejabat Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;Penjual tidak hadir pada saat pelaksanaan lelang, kecuali lelang yang dilakukanmelalui internet;Pengumuman Lelang yang dilaksanakan Penjual tidak dilaksanakan sesuaiperaturan perundangundangan;Keadaan memaksa (force
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum III : DONNY M. SANY, SH, MH
Terbanding/Penuntut Umum I : ARYA WICAKSANA, SH
Terbanding/Penuntut Umum IV : LAS MARIA SIREGAR., SH
Terbanding/Penuntut Umum II : SARWOTO, SH,MH,Li
536 — 469
RATNASARUMPAET;1 (satu) buah amplop AMORA TOUR berisi 1 lembar tiketpesawat;1 (Satu) bundel Surat Tugas Nomor: 4897/1.858.52 dari DinasPariwisata dan Kebudayaan Pemprov DKI;1 (satu) bundel bahan paparan dengan judul 11"WOMANPLAYWRIGHT INTERNATIONAL CONFERENCE,Chile 2018;10 (sepuluh) tablet Obat IMBOOST FORCE;1 (satu) lembar Kwitansi Rumah Sakit Khusus Bedah BINAESTETIKA, tanggal 1 Oktober 2018;tetap terlampir dalam berkas;. 1 (Satu) buah kartu Platinum BCA Silver;Hal 33 Putusan No.277/Pid.Sus/2019
141 — 32
Dengan demikian,mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan (executoriale kracht, executionary force)dan juga amar putusan menegaskan bahwa objek perkara yang akan dieksekusi dapatsaja dilaksanakan meskipun objek perkara berada di tangan siapapun, maka adalahberalasan dan berdasarkan hukum eksekusi harus dijalankan dan menolak tuntutanPROVISI PEMBANTAH pada surat bantahannya;Berdasarkan uraian tersebut di atas, TERLAWAN III, IV, V, VI, VII dan VIII mohonkepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili
Terbanding/Tergugat III : Gopal Naraindas Daryani/Pemilik 18 lembar saham dan Direktur Utama PT. Dharma Perisai Abadi dan juga Pemilik 256 Lembar Saham dan Direktur PT. Golden Paninda Group
Terbanding/Tergugat I : Budiayansyah/Pemilik 18 lembar saham dan Direktur PT. Dharma Perisai Abadi dan juga Pemilik 256 Lembar Saham PT. Golden Paninda Group
Terbanding/Tergugat II : Zul Fahrida Hanim/Pemilik 14 lembar saham dan Komisaris PT. Dharma Perisai Abadi dan juga Pemilik 288 Lembar Saham dan Komisaris PT. Golden Paninda Group
141 — 93
Dharma Prisai Abadi telah menandatanganiSurat Perjanjian (Loan Agreement), dimana pada Poin 7 (GoverningLaw) dari Surat Perjanjian tersebut berbunyi : "This agreement shallbe governed by and costrued in accordance with the laws in force inHalaman 13 dari 34 Putusan Nomor 57/Pdt/2020/PT MDNMALAYSIA from time to time and the parties agree to submit to theJurisdiction of the courts of MALAYSIA and all courts of appealthereform" yang artinya kurang lebih adalah "Perjanjian ini diatur olehdan ditafsirkan
HARY WIBOWO, SH., MH
Terdakwa:
MINARNO
105 — 25
Menurut buku Tuntutan Ganti Rugi dan Tuntutan Perbendaharaandisebutkan bahwa kerugian negara adalah pengurangan kekayaan negarayang disebabkan oleh suatu tindakan melanggar hukum, kelalaianseseorang dan atau disebabkan suatu keadaan diluar dugaan dan di luarkemampuan manusia (force majeure).
/PN Ptkseseorang dan atau disebabkan oleh keadaan diluar kemampuan manusia(force majeure).
Ir. AYI KOSWARA
Tergugat:
1.YUSUF ABDUL LATIF. S.Ip
2.AL BAYYINAH TOURS dan TRAVEL PENYELENGGARARA HAJI DAN UMROH
3.YAYASAN PENDIDIKAN DAN SOSIAL AL BAYYINAH
Turut Tergugat:
PT. QADR JAYA MANDIRI PENYELENGGARA PERJALANAN HAJI DAN UMROH AL QADRI
141 — 26
hasilkeuntungannya (profit sharing), akan tetapi adanya kendala terkaittiket pesawat, fasilitas hotel dan akomodasi lainnya yang hangusdalam usaha penyelenggara perjalanan Haji dan Umroh AlBayyinah Tours & Travel yang sedang dikelola oleh Tergugat .Terkait kejadian hangusnya tiket pesawat, fasilitas hotel danakomodasi lainnya terhadap para Jemaah dalam usahapenyelenggara perjalanan Haji dan Umroh Alayyinah Tours &Travel yang sedang dikelola oleh Tergugat I, harus dikualifikasikansebagai keadaan kahar (force
hasilkeuntungannya (profit sharing), akan tetapi adanya kendala terkaittiket pesawat, fasilitas hotel dan akomodasi lainnya yang hangusdalam usaha penyelenggara perjalanan Haji dan Umroh AlBayyinah Tours & Travel yang sedang dikelola oleh Tergugat I.Terkait kejadian hangusnya tiket pesawat, fasilitas hotel danakomodasi lainnya terhadap para Jemaah dalam usahapenyelenggara perjalanan Haji dan Umroh Alayyinah Tours &Travel yang sedang dikelola oleh Tergugat I, harus dikualifikasikansebagai keadaan kahar (force
1.DEASY MARIANA MARUF, SH.,MH
2.DAVID ROGER JULIUS PAKPAHAN, SH
3.ACHMAD HUSIN MADYA, SH
4.M FITRA AZHAR, SH
5.NANDA KARMILA, SH
Terdakwa:
BAHAR LASIRI Als BAHAR Als PAPA RISKY Als PAPA IPANG
87 — 41
penangkapan dan penahan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Memerintahkan agar barang bukti berupa:
Yang dimaksudkan dengankekerasan yang dilakukan secara terbuka atau kekerasan yang sifatnyaterbuka itu ialah vis publica (kekuatan umum), force ouverte (kekerasanterobuka) menurut pasal 440 C.P. atau /emploi public et flagarant deviolence (penggunaan dari kekerasan orang banyak) yang dilakukanterhadap orangorang dan barangbarang.Menimbang, bahwa menurut R.
Nusa Persada dan ahli tergabung dalam TimIdentifikasi Keaslian Pita Cukai (Task Force) antara Perum PercetakanUang RI, PT Pura Nusapersada, dan PT Kertas Padalarang (Konsorsium),yang bertugas: Membantu Petugas Bea dan Cukai dalam rangka identifikasi keaslian pitacukai; Melakukan pemeriksaan keaslian pita cukai, memberikan pernyataan awal,dan menyampaikan hasil identifikasi keaslian pita cukai kepada PetugasBea dan Cukai; Mempunyai kewenangan untuk memberikan keterangan sebagai AHLIdalam proses pemeriksaan
1 | 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna hitam |
2 | 1 (satu) Pucuk senapan angin PCP merk Air Force Putus : 26-10-2016 — Upload : 20-03-2017 Putusan PN LUBUK BASUNG Nomor 67/Pid.B/2016/PN.Lbb ; Tanggal 26 Oktober 2016 — - DONI HIDAYAT Pgl. DON ; 78 — 8 Register : 03-10-2019 — Putus : 05-12-2019 — Upload : 16-12-2019 Putusan PN MEMPAWAH Nomor 454/Pid.B/2019/PN Mpw Tanggal 5 Desember 2019 — EGI SETIADI Bin GUSTIANDI 43 — 15 |