Ditemukan 5193 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 1157 1456 1437 1447 1451 1957 1475 1547 1407 1417
Penelusuran terkait : 1457/pdt.g/2017/pa.plg
Pengadilan PN BEKASI Perdata
Register : 06-12-2016 — Putus : 18-05-2017 — Upload : 18-12-2018
Putusan PN BEKASI Nomor 667/Pdt.G/2016/PN Bks
Tanggal 18 Mei 2017 — 1. Nama : TARMAN BIN H. KIMAN 2. Nama : SARKINAH BINTI H. KIMAN 3. Nama : DEDEH MARWATI BINTI H. KIMAN 4. Nama : EMAR MARTINAH BINTI H. KIMAN 5. Nama : HJ. ICIH BINTI H. BAHRUDIN 6. Nama : H. ENGKOS BINTI H. BAHRUDIN 7. Nama : HJ. NESIH BINTI H. BAHRUDIN 8. Nama : H. YUSUF BIN H. BAHRUDIN disebut sebagai ” PARA PENGGUGAT; L a w a n 1) IYAN, sebagai TERGUGAT I; 2) JUAR, sebagai TERGUGAT II; 3) JUHANDA, sebagai TERGUGAT III; 4) Camat Cikarang Timur, Kecamatan Cikarang Timur, sebagai TURUT TERGUGAT I; 5) Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Bekasi, sebagai TURUT TERGUGAT II; D a n PT. LIPPO CIKARANG (Tbk), sebagai PENGGUGAT INTERVENSI;
153 — 46
  • suatu tanah selain harus dikaji dengan memperhatikanketentuan jual beli pada umumnya, juga harus memperhatikan ketentuanjual beli tanah sebagai suatu benda tidak bergerak yang terdapat dalamUndangUndang Pokok Agraria (UUPA) dan berbagai peraturanpelaksanaannya yang mengatur peralihan hak atas tanah (terutamaHalaman 120 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 667/Pdt.G/2016/PN Bks.Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 yang mengatur caracaramemberikan pembuktian hak atas tanah);Bahwa sedangkan Pasal 1457
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 22-05-2019 — Putus : 19-07-2019 — Upload : 22-07-2019
Putusan PT SAMARINDA Nomor 64/PDT/2019/PT SMR
Tanggal 19 Juli 2019 — Pembanding/Penggugat : Surya Irawan Diwakili Oleh : BILHAKI, SH
Terbanding/Tergugat II : PT.Inhutani I
Terbanding/Tergugat I : PT. Nusantara Berau Coal
155 — 363
  • Menurut KUHPerdata pasal 1457 disebutkan bahwa jual beli adalah suatupersetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untukmenyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar hargayang dijanjikan4. Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1230 K/Sip /1980,tanggal 29 Maret 1982 menyatakan Pembeli yang beritikad baik harusmendapatkan perlindungan hukum.5.
Pengadilan PT PALEMBANG Perdata
Register : 04-04-2019 — Putus : 22-05-2019 — Upload : 28-05-2019
Putusan PT PALEMBANG Nomor 29/PDT/2019/PT PLG
Tanggal 22 Mei 2019 — Pembanding/Intervensi I : WIET SOEGITO Diwakili Oleh : WIET SOEGITO
Terbanding/Penggugat : PT. Sinar Baru Wijaya Perkasa
Terbanding/Tergugat I : ANGRAYANI DHARMATANA
Terbanding/Tergugat II : YOSEA ANDREA
Terbanding/Tergugat III : LUKMAN HIDAYAT
Terbanding/Tergugat IV : SUSTRITINI BETY
Terbanding/Tergugat V : LIA SUHERMAN
Terbanding/Tergugat VI : Ir. ASMIYARNI
Terbanding/Tergugat VII : TJOE OHING
Terbanding/Tergugat VIII : HERIYANSYAH
Terbanding/Tergugat IX : RICKY MASTONI
Terbanding/Tergugat X : JACOB MARANATHA
Terbanding/Tergugat XI : DEDI NOPIANDI
Terbanding/Tergugat XII : DAHMAN
Terbanding/Tergugat XIII : Insinyur SENI RAMALA
Terbanding/Tergugat XIV : NANANG SUHERMAN
Terbanding/Tergugat XV : MUKTI MUKSIN
Terbanding/Tergugat XVI : SARI FEBRIANI
Terbanding/Tergugat XVII : NAYU
Terbanding/Tergugat XVIII : MEDIANSYAH
Terbanding/Tergugat XIX : SEMA BT SAMSI
Terbanding/Tergugat XX : BAYUDIN
Terbanding/Tergugat XXI : BAYUDIN BIN SAMSI
Terba
105 — 45
  • mengenai Causa yang halal yang kemudian digunakan olehMajelis Hakim Tingkat Pertama untuk = menyatakan bahwaPembanding/Penggugat Intervensi adalah Pembeli yang beritikad tidak baik.Dalam Perkara ini, yang menjadi persoalan Hukum dan Objek perkaraadalah mengenai Sertifikat Hak Milik yang terbit berdasarkan Akta Jual Beli,dimana jelas Perbuatan Hukum yang terjadi adalah Jual Beli, sehinggaPasal yang seharusnya menyatakan mengenai SAH/TIDAK nya Jual Beliadalah sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 1457
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 25-09-2014 — Putus : 22-10-2014 — Upload : 06-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 12/PID.TPK/2014/PT BDG
Tanggal 22 Oktober 2014 — Pembanding/Jaksa Penuntut : Endang Supriatna, SH
Terbanding/Terdakwa : Deddy Kusriadi, A.Pi Bin O. Syamsudin
135 — 51
  • Surat Pengantar Nomor : 934/1457-DKP3/2012 tanggal 21 Desember 2012 dengan lampiran SPP-LS Angsuran Kesatu dengan sumber dana Dana Alokasi Khusus (DAK) No. SPM : 991/187/SPM/LS-BJ/2.01.01/26.03/12/2012 tanggal 20 Desember 2012 dengan ninai Rp.240.027.727,-.
  • Surat Pegantar Nomor : 934/1156-DKP3/2012 tanggal 21 Desember 2012 dengan Lampiran SPP-LS Angsuran Kesatu dengan sumber dana Pendamping No.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 17-12-2014 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 757 K/PID.SUS/2014
Tanggal 17 Desember 2014 — TITIN INDRIANY
138 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • perjanjian jual beli ;Peralihan atau pemindahan hak atas tanah adalah suatuperbuatan hukum yang bertujuan memindahkan hak atas tanahtersebut dari suatu pihak ke pihak lain ;Jual beli menurut Hukum Adat tidak lain adalah suatuperbuatan pemindahan hak antara penjual kepada pembeli.Biasa dikatakan bahwa jual beli menurut Hukum Adat itubersifat "tunai (kontan) dan nyata (kongkrit) ;Sedangkan pengertian jual beli tanah menurut Hukum Baratsebagaimana diatur dalam Kitab UndangUndang HukumPerdata, Pasal 1457
Pengadilan PN BALIGE Perdata
Register : 11-02-2021 — Putus : 24-01-2022 — Upload : 31-01-2022
Putusan PN BALIGE Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg
Tanggal 24 Januari 2022 — Penggugat:
1.MANGATAS TOGI BUTAR BUTAR
3.Tuan Bevin Butar-butar
Tergugat:
1.Negara cq Pemerintah RI cq Presiden RI
2.Negara cq.Pemerintah RI cq.Presiden RI cq. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
3.Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi kreatif RI
4.Negara cq. Pemerintah RI cq. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI
5.Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Gubernur Sumatera Utara
6.Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara
7.Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Dinas Kehutanan Provinsi sumatera Utara
8.Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Bupati Toba
9.Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq.Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Toba
10.Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pemerintah Kabupaten Toba
11.Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Kementrian Agraria dan Tata Ruang Kepada BPN Nasional
12.B
161 — 130
  • Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 25/HPL/KEMATR/BPNIIII/2020 Tanggal 2032020 berada pada arahan peruntukanAreal Penggunaan Lain sebagaimana diuraikan dalam AspekPenataan Pertanahan Sebagai Bahan Pertimbangan Pemberian HakNomor 88/HPL/HPL/P3PXI/2019 yang diterbitkan Kantor PertanahanKabupaten Toba Samosir; Telah dilaksanakan pengukuran secara kadastral bidang tanah yangdimohonkan seluruhnya seluas 2.789.928 m2 sebagaimana diuraikandalam Peta Bidang Tanah Nomor 1457
    menguatkan dalil jawabannya telahmengajukan bukti surat bertanda T.IX1 sampai dengan T.IX15 yaitu:oa Ff wWwN PR10.Fotokopi Buku Tanah Hak Pengelolaan Nomor 01, diberi tanda T.IX1;Fotokopi Buku Tanah Hak Pengelolaan Nomor 02, diberi tanda T.IX2;Fotokopi Surat Ukur Nomor 23/Toba Samosir/2018, diberi tanda T .IX3;Fotokopi Surat Ukur Nomor 24/Toba Samosir/2018, diberi tanda T.IX4;Fotokopi Permohonan Hak Pengelolaan Tahun 2018, diberi tanda T.IX5;Fotokopi dari fotokopi Salinan Peta Bidang Tanah Nomor 1457
Pengadilan PT PEKANBARU Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 13-12-2016 — Putus : 20-03-2017 — Upload : 12-05-2017
Putusan PT PEKANBARU Nomor 182/PDT/2016/PT.PBR
Tanggal 20 Maret 2017 — Tn.CONTI CHANDRA Sebagai PENGGUGAT Lawan Tn. Tjipta Fudjiarta, Dkk Sebagai TERGUGAT
150 — 63
  • Putusan No. 182/PDT/2016/PT.PBR11.12.13.14.15.Bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan pasal 1457 dan 1458KUH Perdata, jual beli adalah suatu persetujuan, dengan manapihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatukebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telahdijanjikan.
Pengadilan PN WATAMPONE Perdata Tanah
Register : 27-09-2013 — Putus : 03-03-2014 — Upload : 21-11-2015
Putusan PN WATAMPONE Nomor 55 / Pdt.G / 2013 / PN.WTP
Tanggal 3 Maret 2014 — ARIS bin KALI, dkk LAWAN Per. ANDI CECE , DKK
90 — 5
  • materiil diaturdalam Kitab UndangUndang Hukum Perdata (BW) pada Buku Ketiga mengenaiPerikatan, Bab V mengenai Jual Beli, khususnya diatur dalam ketentuan Pasal 1457yang memberikan definisi mengenai Jual Beli yaitu jual beli adalah suatu persetujuandengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barangdan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan , lebih lanjut selain adanyahak dan kewajiban dari penjual maupun pembeli sebagaimana disebutkan dalamketentuan Pasal 1457
Pengadilan PN BALIKPAPAN Perdata
Register : 16-04-2018 — Putus : 21-02-2019 — Upload : 15-03-2019
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 54/Pdt.G/2018/PN Bpp
Tanggal 21 Februari 2019 — Penggugat melawan Tergugat
93 — 34
  • Bahwa Para Tergugat memperoleh kepemilikan atas bidang tanah yangdikuasainya dengan cara jual beli dengan pihak Para Tergugat lainnya,sehingga dengan demikian maka dapatlah dipastikan bahwa ParaTergugat juga TELAH MENGUASAI SECARA SAH menurut hukumbidang tanah tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1457 1458 KUHPerdata sebagai berikut :1457.
Pengadilan PN Teluk Kuantan Pidana Umum
Register : 09-03-2020 — Putus : 09-03-2020 — Upload : 10-03-2020
Putusan PN Teluk Kuantan Nomor 2/Pid.C/2020/PN Tlk
Tanggal 9 Maret 2020 — Penyidik Atas Kuasa PU:
ERWIN AS
Terdakwa:
ROMANSYAH SURIBAKTI Bin DADANG SURIBAKTI
30 — 35
  • 2020/PN TIkHal 1448 dari 10 Hal Putusan Nomor 2/Pid.C/2020/PN TIkHal 1449 dari 10 Hal Putusan Nomor 2/Pid.C/2020/PN TIkHal 1450 dari 10 Hal Putusan Nomor 2/Pid.C/2020/PN TIkHal 1451 dari 10 Hal Putusan Nomor 2/Pid.C/2020/PN TIkHal 1452 dari 10 Hal Putusan Nomor 2/Pid.C/2020/PN TIkHal 1453 dari 10 Hal Putusan Nomor 2/Pid.C/2020/PN TIkHal 1454 dari 10 Hal Putusan Nomor 2/Pid.C/2020/PN TIkHal 1455 dari 10 Hal Putusan Nomor 2/Pid.C/2020/PN TIkHal 1456 dari 10 Hal Putusan Nomor 2/Pid.C/2020/PN TIkHal 1457
Pengadilan PN PASAMAN BARAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 03-03-2020 — Putus : 25-02-2021 — Upload : 04-03-2021
Putusan PN PASAMAN BARAT Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Psb
Tanggal 25 Februari 2021 — Drs.H.KAISUL AMRI, dkk Lawan HATI DERMAWAN SIREGAR, dkk
306 — 213
  • berdasarkan faktafakta hukumtersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan semua petitum yangdiajukan dalam gugatan Penggugat dan Il;Menimbang, bahwa terhadap petitum poin pertama, untukmengabulkan gugatan Penggugat dan Penggugat Il untuk keseluruhan,maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu petitum selanjutnya;Menimbang, bahwa terhadap petitum poin kedua, yaitu, menyatakanPenguggatPenggugat adalah merupakan pembeli beritikad baik, MajelisHakim menilai bahwa, dalam hal ini berdasarkan Pasal 1457
Pengadilan PN PEMATANG SIANTAR Perdata
Register : 18-02-2021 — Putus : 30-06-2021 — Upload : 16-08-2021
Putusan PN PEMATANG SIANTAR Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Pms
Tanggal 30 Juni 2021 — Penggugat:
1.Nila Sari Rangkuti
2.Amiruddin Sutrisno Rangkuti
Tergugat:
2.PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk
3.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL) Pematang Siantar
4.David Au
5.Kepala Kantor Pertanahan Kota Pematangsiantar
134 — 23
  • Pasal 1457 KUH Perdata yang berbunyi :jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satumengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, denganpihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.Dalam hal ini telah jelas bahwa Tergugat III telah dinyatakansebagai pemenang lelang oleh Tergugat II atas barang lelang milikTergugat dan Tergugat III telan membayar lunas kepada Tergugat melalui Tergugat Il sesuai dengan yang tertera dalam KutipanRisalah Lelang Nomor 118/05/2018
Pengadilan PN PARE PARE Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 29-11-2012 — Putus : 19-02-2013 — Upload : 25-11-2013
Putusan PN PARE PARE Nomor 247/Pid.B/2012/PN.Pare-pare
Tanggal 19 Februari 2013 — TERDAKWA I SUNARDI ALIAS H ANCU BIN MUH NATSIR dan TERDAKWA II HJ IDA MARITA ALIAS HJ IDA MAKITA BIN H HATTA
87 — 32
  • kepemilikan benda tersebut telah berpindah tangan sejak adanya kesepakatan antara paraterdakwa dan saksi Hasan Wu atas harga barangnya dan saksi Hasan Wu telah menyerahkan perhiasaanemas tersebut kepada terdakwa;Menimbang, bahwa majelis hakim tidak sependapat dengan argumen penasehat hukum karenaseharusnya dalam memaknai atau menginterpretasikan maksud dari suatu pasal haruslah dicerna secaramenyeluruh dan bukan di penggalpenggal sehingga menimbulkan salah penafsiran.Karena dalam pasalsebelumnya yaitu 1457
Pengadilan PN Teluk Kuantan Pidana Umum
Register : 02-04-2020 — Putus : 02-04-2020 — Upload : 08-04-2020
Putusan PN Teluk Kuantan Nomor 6/Pid.C/2020/PN Tlk
Tanggal 2 April 2020 — Penyidik Atas Kuasa PU:
HAINUR RASYID
Terdakwa:
RINGGI ARDINATA Als RINGGI Bin RAMAWI
32 — 42
  • 6/Pid.C/2020/PN TIkHal 1448 dari 9 Hal Putusan Nomor 6/Pid.C/2020/PN TIkHal 1449 dari 9 Hal Putusan Nomor 6/Pid.C/2020/PN TIkHal 1450 dari 9 Hal Putusan Nomor 6/Pid.C/2020/PN TIkHal 1451 dari 9 Hal Putusan Nomor 6/Pid.C/2020/PN TIkHal 1452 dari 9 Hal Putusan Nomor 6/Pid.C/2020/PN TIkHal 1453 dari 9 Hal Putusan Nomor 6/Pid.C/2020/PN TIkHal 1454 dari 9 Hal Putusan Nomor 6/Pid.C/2020/PN TIkHal 1455 dari 9 Hal Putusan Nomor 6/Pid.C/2020/PN TIkHal 1456 dari 9 Hal Putusan Nomor 6/Pid.C/2020/PN TIkHal 1457
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 04-12-2020 — Putus : 08-02-2021 — Upload : 10-02-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 656/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 8 Februari 2021 — Pembanding/Penggugat : NAAN.S Diwakili Oleh : HARDIANSYAH,SH.MH.
Terbanding/Tergugat I : PEMERINTAHAN R.I CQ MENTERI PERTAHANAN R.I CQ PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA, CQ.KEPALA STAF TNI ANGKATAN DARAT CQ PANGLIMA KOMANDO DAERAH MILITER III SILIWANGI CQ KEPALA PERBEKALAN ANGKUTAN DAERAH MILITER III SILIWANGI CQ KOMANDAN DETASEMEN PERBEKALAN ANGKUTAN III CQ KOMANDAN TEMPAT PEMBERIAN PERBEKALAN III PURWAKARTA
Terbanding/Tergugat II : Komandan Komando Distrik Militer Purwakarta Dandim PWK
Terbanding/Tergugat III : Aah Nuryati
Terbanding/Tergugat IV : Cucu Rosiyani
Terbanding/Tergugat V : Iit Karnasih Djuita
Terbanding/Tergugat VI : Yani Muhaerani
Terbanding/Turut Tergugat I : Yeye
Terbanding/Turut Tergugat II : Lurah Kelurahan Nagri Kidul
Terbanding/Turut Tergugat III : Kepala Badan Pertanahan Nasional BPN Kabupaten Purwakarta
Terbanding/Turut Tergugat IV : CICIERDIS IFANURDIANI, SH.,M.Kn.
Terbanding/Turut Tergugat V : Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementerian Keuangan Cq
137 — 66
  • Bahwa jual belli menurut Pasal 1457 KUHPerdata adalah suatuperjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untukmenyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar harga yang telah dijanjikan;17. Bahwa setelah jual beli antara PENGGUGAT dan TURUTTERGUGAT sebagaimana dimaksud diatas, pada tahun 1976 terbitSurat Ketetapan luran Pembangunan Daerah (IPEDA) No.
Pengadilan PN TULUNGAGUNG Pidana Umum Penghinaan
Putus : 27-01-2015 — Upload : 11-03-2015
Putusan PN TULUNGAGUNG Nomor 322/Pid.B/2014/PN.Tlg
Tanggal 27 Januari 2015 — FARAH FAWZIA SORAYA,ST;
44 — 8
  • Pada tanggal 05 Desember 2012 sesuai kwitansi nomor RB 1457 senilaiRp. 35.000.000, (tiga puluh lima juta rupiah) cair di tanggal 15 Desember2012. Pada tanggal 05 Desember 2012 sesuai kwitansi nomor RB 1458 senilaiRp. 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) cair di tanggal 26 Desember2012. sisanya senilai Rp. 28.082.200, (dua puluh delapan juta delapanpuluh dua ribu tunai kepada Sdri.
    Dari kwitansi nomor RB 1457 senilai Rp. 38.500.000, (tiga puluh delapanjuta lima ratus ribu rupiah). Dari kwitansi nomor RB 1538 senilai Rp. 46.750.000, (empat puluh enamjuta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). di ikutkan transaksi lagi sebanyak3 (tiga) kali total senilai Rp. 115.000.000, (seratus lima belas juta rupiah)yaitu : Pada tanggal 15 Desember 2012 sesuai kwitansi nomor RB 1624 senilaiRp. 35.000.000, (tiga puluh lima juta rupiah) cair di tanggal 30 Desember2012.
Pengadilan PN BANTUL Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 23-01-2018 — Putus : 31-01-2019 — Upload : 19-12-2019
Putusan PN BANTUL Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Btl
Tanggal 31 Januari 2019 — - Penggugat 1. Drs. Purwanta - Tergugat 1. NUNIK HARMINI 2. IRMA FARA MURWANI 3. SUGENG RIYADI 4. PARYANA - Turut Tergugat 5. BANK MUAMALAT CABANG MANGKUBUMI 6. Bank BPR Chandra Mukti Artha Cabang Gedongkuning 7. MUSTIKA RAHAYU, SH. 8. ESTI ROPHIKIN, SH., M.Kn. 9. ALBERTUS PRIYO PURWANTO, SH. 10. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BANTUL
171 — 87
  • Penggugatdengan Para Tergugat, apakah pinjam meminjam/utang piutang obyeksengketa ataukah jual beli obyek sengketa;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1754 Kitab Undangundang Hukum Perdata, pinjam meminjam merupakan: suatu perjanjiandengan mana pihak yang satu memberikan suatu jumlah tertentu barangbarangkepada pihak lain, dengan syarat pihak lain ini akan mengembalikan jumlahyang sama dari jenis dan mutu yang sama pula sesuai dengan apa yang iapinjam ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1457
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 19-03-2014 — Upload : 08-05-2014
Putusan PT JAKARTA Nomor 10/PID/TPK/2014/PT. DKI
Tanggal 19 Maret 2014 — AHMAD FATHANAH Alias OLONG.
294 — 179
  • Impor Sapi dan Daging Sapitahun 2013 tertanggal 6 Desember 2012 dari Direktur Jenderal Peternakan danKesehatan Hewan, ditujukan kepada Menteri Pertanian ;d 3 (tiga) lembar asli Nota Dinas Nomor: 1456/HK.340/F/12/2012 perihalRancangan RPP Daging Sapi Alokasi Tahun 2013 Untuk Kebutuhan HOREKATahap III tertanggal 7 Desember 2012 dari Direktur Kesehatan MasyarakatVeteriner dan Pascapanen, ditujukan kepada Direktur Jenderal Peternakan danKesehatan Hewan ; e 9 (sembilan) lembar asli Nota Dinas Nomor: 1457
    Alokasi Impor Sapi dan Daging Sapitahun 2013 tertanggal 6 Desember 2012 dari Direktur Jenderal Peternakan danKesehatan Hewan, ditujukan kepada Menteri Pertanian ;3 (tiga) lembar asli Nota Dinas Nomor: 1456/HK.340/F/12/2012 perihalRancangan RPP Daging Sapi Alokasi Tahun 2013 Untuk Kebutuhan HOREKATahap III tertanggal 7 Desember 2012 dari Direktur Kesehatan MasyarakatVeteriner dan Pascapanen, ditujukan kepada Direktur Jenderal Peternakan danKesehatan Hewan ; 9 (sembilan) lembar asli Nota Dinas Nomor: 1457
    Alokasi Impor Sapi danDaging Sapi tahun 2013 tertanggal 6 Desember 2012 dari Direktur JenderalPeternakan dan Kesehatan Hewan, ditujukan kepada Menteri Pertanian ;3 (tiga) lembar asli Nota Dinas Nomor: 1456/HK.340/F/12/2012 perihalRancangan RPP Daging Sapi Alokasi Tahun 2013 Untuk KebutuhanHOREKA Tahap III tertanggal 7 Desember 2012 dari Direktur KesehatanMasyarakat Veteriner dan Pascapanen, ditujukan kepada Direktur JenderalPeternakan dan Kesehatan Hewan ; 9 (sembilan) lembar asli Nota Dinas Nomor: 1457
    Impor Sapi danDaging Sapi tahun 2013 tertanggal 6 Desember 2012 dari Direktur JenderalPeternakan dan Kesehatan Hewan, ditujukan kepada Menteri Pertanian ;y). 3 (tiga) lembar asli Nota Dinas Nomor: 1456/HK.340/F/12/2012 perihalRancangan RPP Daging Sapi Alokasi Tahun 2013 Untuk KebutuhanHOREKA Tahap III tertanggal 7 Desember 2012 dari Direktur KesehatanMasyarakat Veteriner dan Pascapanen, ditujukan kepada Direktur JenderalPeternakan dan Kesehatan Hewan ; z). 9 (sembilan) lembar asli Nota Dinas Nomor: 1457
Pengadilan PN BENGKULU Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 12-08-2014 — Upload : 30-04-2015
Putusan PN BENGKULU Nomor 15/Pdt.G/2013/PN.Bkl
Tanggal 12 Agustus 2014 — Pdt.PETRUS HONGGO WARSITO PANUTOMO , LAWAN AGUS SUSANTO, dkk
263 — 243
  • MT Haryono No. 36, KotaBengkulu, pada tanggal 30 Januari 2013 tersebut.Hal ini sesuai dengan Pasal 1457 KUHPerdata disebutkan bahwajual beli adalah suatu perjanj ian.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 10-08-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 396 PK/PDT/2017
Tanggal 10 Agustus 2017 — PT HIJAU PRYAN PERDANA VS PT CITRA SAWIT MANDIRI, dk.
74 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Subekti, SH merumuskan itikad baik dengan pengertian sebagaiberikut:Itikad baik di waktu membuat suatu perjanjian berarti kejujuran, orang yangberitikad baik menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada pihak lawan, yangdianggapnya jujur dan tidak menyembunyikan sesuatu yang buruk yang dikemudian hari akan menimbulkan kesulitankesulitan.Pasal 1457 Kitab UndangUndang Hukum Perdata merumuskan jual bellisebagai suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinyauntuk menyerahkan suatu kebendaan