Ditemukan 5678 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 26-01-2016 — Upload : 30-05-2016
Putusan PN KENDARI Nomor 41/PID.SUS/TPK/2015/PN.Kendari
Tanggal 26 Januari 2016 — - ANANG MUHAMMAD RIJAYADI, ST
8847
  • mesinyang terdapat pada Kapal penagkap ikan tersebut adalah Mesin Mitsibusibekas (untuk kendaraan darat) bukan untuk kendaraan laut.Bahwa benar pernah dilakukan Adendum pertama karena aktivitas dilapangan pembuatan kapal penagkap ikan belum selasai.Bahwa benar setelah dilakukan Adendum kedua disebabkan karena adasurat dari Dinas/PPK yang meminta agar dilakukan pergantian mesin dariMitsubisi bekas menjadi mesin Dogfeng.Bahwa benar pada saat perubahan Perjanjian / Kontrak tidak ada keadaanmemaksa/force
Register : 25-08-2015 — Putus : 14-01-2016 — Upload : 14-06-2017
Putusan PN MANOKWARI Nomor - 20/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk
Tanggal 14 Januari 2016 — Pidana - KRESNO TONY FATUBUN, SE.alias ANTON;
11528
  • Menyatakan Terdakwa Kresno Tony Fatubun, SE. tidak bersalah secarameyakinkan karena perbuatan pidana yang dituduhkan atau diancamkepada dirinya karena kondisi Abnormal (atau force majure) sebagaimanafakta persidangan, karena itu bukanlah merupakan tindak pidana korupsi;2.
Register : 02-07-2014 — Putus : 09-01-2015 — Upload : 04-05-2015
Putusan PN PALU Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2014/PN Pal
Tanggal 9 Januari 2015 — RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si
12466
  • Bank Sulawesi Tengah,kemudian tahun 2003 Saksi dimutasi menjadi Costumer Service dantahun 2008 Saksi kembali menjadi Teler selanjutnya tahun 2011 sebagaiKasi Jasa dan pada akhir tahun 2012 sampai bulan September tahun1142013 Saksi sebagai Kasi Dana yang selanjutnya Saksi dimutasi ke KantorPusat sebagai Staf Divisi Task Force hingga saat ini;Bahwa tugas pokok dan fungsi Saksi sebagai Costumer Service yaitupada saat itu masih berlaku aturan lama bahwa Costumer Service masihterbagibagi kebetulan Saksi
Register : 26-10-2016 — Putus : 06-03-2017 — Upload : 28-09-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pbr
Tanggal 6 Maret 2017 — MISWAR CHANDRA
448841
  • ResikoApabila hasil pengawasan dan ada temuan dilakukan peringatantertulis oleh pejabat berwenang sesuai dengan pedoman umumApabila terjadi kegagalan semasa pembangunan kebun sepenuhnyamerupakan tanggungjawab pelaksanaApabila terjadi force majeur maka akan diproses dengan ketentuanyang berlakuApabila kegagalan terjadi setelah kegagalan kebun akan dibebankankepada pihak petanib.
    Halhal yang layak dan wajar untuk perpanjangan waktupelaksanaan adalah sebagai berikut :1) pekerjaan tambah ;nhperubahan disain ;kK wW))) keterlambatan yang disebabkan oleh pihak pengguna barang/jasa ;) masalah yang timbul di luar kendali penyedia barang/jasa ;)5) keadaan kahar (force majeur) ;Bahwa Uang muka diberikan untuk membiayai mobilisasi peralatan, personil, danpengeluaran bulan pertama.
    Pbr.c) keterlambatan yang disebabkan oleh pihak pengguna barang/jasa ;d) masalah yang timbul di luar kendali penyedia barang/jasa ;e) keadaan kahar (force majeur).Sesuai dengan Pasal 34, dan lampiran satu Keputusan Presiden Nomor 80Tahun 2003 beserta perubahnnya tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;Bahwa Uang muka diberikan untuk membiayai mobilisasi peralatan, personil, danpengeluaran bulan pertama.
Register : 21-10-2015 — Putus : 27-01-2016 — Upload : 12-02-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 40 /Pid.Sus.TPK /2015/PN Dps.
Tanggal 27 Januari 2016 — NI WAYAN RUSNADI, dk.
11769
  • Deposito/ Surat Simpanan Berjangka No.54/ D/ LPD/ KERTA/ 2010 tanggal 13 Nopember 2010 yang di dalamnyamenjelaskan kalau saksi I KETUT KURNIAWAN mempunyai uang depositosejumlah Rp. 90.000.000, (sembilan puluh juta rupiah), selain itu saksi I KETUTKURNIAWAN juga melakukan penambahan hutang tanpa seyin dansepengetahuan Bendesa Kerta yakni pinjam uang ke LPD Telepod, sejumlah Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah) tanpa sepengetahuan pihak Bendesa Kerta,serta pembelian 2 (dua) buah sepeda motor Yamaha Force
Putus : 13-11-2013 — Upload : 26-03-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1974 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 13 Nopember 2013 — BANU ANWARI
254194 Berkekuatan Hukum Tetap
  • EnergySpectrum juga mengajukan penundaan pembayaran pokok pembiayaannya sebagaiakibat force majeur dimana PT. IAT sebagai penyewa pesawat tidak membayar uangsewa kepada PT. Energy Spectrum. Yang dimaksudkan dengan mengajukanpenundaan pembayaran pokok, adalah penundaan pembayaran pokok yang "Pertama"saja, karena sesuai dengan Akta No. 3 Tanggal 1 November tentang PerjanjianPembiayaan dengan Prinsip Murabahah, PT.
Register : 21-11-2018 — Putus : 25-03-2019 — Upload : 01-10-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 246/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bdg.
Tanggal 25 Maret 2019 — Aceng bin Odi, dkk.; Melawan; PT. KWANG HWA SING INDUSTRIAL;
16158
  • Bagian yang disebut dengan Petitum.Yaitu kesimpulan yang tercantum pada bahagian akhir suatu gugatan,yang berisi tentang halhal apa saja yang diminta oleh penggugat untukdihukumkan kepada tergugat, sesuai dengan alasanalasan yang telahdiutarakannya pada dalil gugatannya.Dalam praktek peradilan, penerapan atas hal tersebut di atas sudah sangatjelas dan tegas, dan tidak pernah berubah, sehingga telah menjadijurisprudensi tetap (binding force of precedent) yang antara lain dapat dilihatdalam berbagai
Register : 20-01-2021 — Putus : 17-02-2021 — Upload : 20-04-2021
Putusan PT BANTEN Nomor 11/PDT/2021/PT BTN
Tanggal 17 Februari 2021 — Pembanding/Penggugat : PT. Abadi Adimulia Diwakili Oleh : Andreas Eka Putra
Terbanding/Tergugat I : PT. Unilever Indonesia, Tbk Diwakili Oleh : Dr. LUHUT M. P. PANGARIBUAN, SH., LL.M.
Terbanding/Tergugat II : Unilever Asia Private Limited Diwakili Oleh : Dr. LUHUT M. P. PANGARIBUAN, SH., LL.M.
192120
  • Pasal 18 MPAselengkapnya menyatakan sebagai berikut:This MPA shall enter into force from January 1, 2010 or the date ofcommencement of any relevant UPC, whichever is earlier and shallcontinue until:(a) Terminated in accordance with the provisions of this MPA; or(b) Either party gives the other three (3) months noticeprovided such notice shall not have effect until the expiry ortermination of all subsisting UPCs and Term Sheets.Halaman 71 dari 124 Putusan Nomor 11/PDT/2021/PT BTN.For the avoidance
Putus : 21-04-2014 — Upload : 16-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 158/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 21 April 2014 — Drs.SUMADI,MM bin ATMO DIHARJO
6616
  • Keuangan dengan melihat kondisikeuangan PDAM ;Bahwa Biaya operasional itu diantaranya biaya rutin dan gaji ;Bahwa kalau bencana itu tidak termasuk dalam rutin itu farce majeure ;Bahwa kalau ada uang yang dipinjam untuk operasional itu saksi tidak mengetahui, dandigunakan untuk apa saksi tidak tahu ;Bahwa, apabila berkas itu sudah lengkap berarti itu sudah terbayar ;Bahwa saksi melakukan pengarsipan itu bila seluruh dokumen sudah lengkap dan tandabukti pembayaran kwitansi dan cap sudah ada;Bahwa penundaan
Putus : 28-04-2016 — Upload : 21-06-2016
Putusan PN PONTIANAK Nomor 45/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Ptk
Tanggal 28 April 2016 — Ir. Hari Liewarnata, MM alias APIN Ir. Bambang Widianto
220144
  • Sanggau tahun 2010 sebanyak 50 % merupakan pekerjaanmayor;Bahwa benar kondisi banjir adalah force majeur yang tidak bisa didesaindalam perencanaan awal;Bahwa benar jika pekerjaan saluran banjir maka pekerjaan bendungan tidakbisa dikerjakan;Bahwa benar jika pekerjaan saluran tidak dikerjakan maka tidak bisadikerjakan bangunan bagi;Bahwa benar pekerjaan saluran inspeksi harus ada terlebih dahulu karenauntuk menjangkau pekerjaan seluruhnya;Bahwa benar pekerjaan proyek mengacu pada kontrak bukan harga
    Bima Putra Bangsa, tidakHal 195 dari 255 Hal Putusan No.45/Pid.Sus/PTK/2015/PN.Ptk.pernah datang ke lokasi pekerjaan dan tidak pernah membuatlaporan laporan bulanan, mingguan dan harian;Bahwa pekerjaan tambah kurang yang berupa penambahanpekerjaan baru dan atau pengurangan/penambahan volumepekerjaan diperbolehkan dalam sebuah kontrak pekerjaanpengadaan barang dan jasa, dalam pekerjaan kontruksi dapatdilakukan pekerjaan tambah kurang oleh karena keadaan alam,force majour dan Pejabat Pembuat Komitmen
Register : 22-10-2020 — Putus : 12-11-2020 — Upload : 13-11-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 40/PID.TPK/2020/PT DKI
Tanggal 12 Nopember 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : Moch. Takdir. S
Terbanding/Terdakwa I : Hadi Sutrisno
Terbanding/Terdakwa II : Jumari
Terbanding/Terdakwa III : Muhammad Naim Fahmi
379203
  • 356054090045813, beserta aksesorissoftcase transparan, tanpa sim card, tanpa memory card 889.1 (satu) handphone merk Nokia warna biru gelap, yang terdapatstiker bertuliskan: 57126/SDPPI/2018 7046, model: TA1047, FCCID: 2AJOTTA1047, IMEI1: 354488090195404, IMEI 2:354488090195412, di dalamnya terdapat kartu sim provider Indosatnomor kode: 62015000007435164U, digunakan oleh Hadi Sutrisno. 891. 1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis: USB Flashdisk,warna: Silver, merk: Sandisk, model: Cruzer Force
    File .ad1 tersebut disimpan dalam media penyimpanandata elektronik berupa DVDR Verbatim warna putih, nomor kode:MFP626TF13060237 6 kapasitas 4.7GB, yang betuliskan danbertandatangan TOMMY HANDOKO 11 JUN 2019891) 1 (Satu) media penyimpanan data elektronik jenis: USB Flashdisk,warna: Silver, merk: Sandisk, model: Cruzer Force, Drive Serial Number4C53114656 1107115555, kapasitas 8GB, dengan kode tulisanB1151124730D" SDCZ71008G MADE IN CHINA D33724, KCCREMTADSDCZ71, beserta seluruh data elektronik yang
Register : 22-10-2020 — Putus : 12-11-2020 — Upload : 13-11-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 40/PID.TPK/2020/PT DKI
Tanggal 12 Nopember 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : Moch. Takdir. S
Terbanding/Terdakwa I : Hadi Sutrisno
Terbanding/Terdakwa II : Jumari
Terbanding/Terdakwa III : Muhammad Naim Fahmi
441256
  • 356054090045813, beserta aksesorissoftcase transparan, tanpa sim card, tanpa memory card 889.1 (satu) handphone merk Nokia warna biru gelap, yang terdapatstiker bertuliskan: 57126/SDPPI/2018 7046, model: TA1047, FCCID: 2AJOTTA1047, IMEI1: 354488090195404, IMEI 2:354488090195412, di dalamnya terdapat kartu sim provider Indosatnomor kode: 62015000007435164U, digunakan oleh Hadi Sutrisno. 891. 1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis: USB Flashdisk,warna: Silver, merk: Sandisk, model: Cruzer Force
    File .ad1 tersebut disimpan dalam media penyimpanandata elektronik berupa DVDR Verbatim warna putih, nomor kode:MFP626TF13060237 6 kapasitas 4.7GB, yang betuliskan danbertandatangan TOMMY HANDOKO 11 JUN 2019891) 1 (Satu) media penyimpanan data elektronik jenis: USB Flashdisk,warna: Silver, merk: Sandisk, model: Cruzer Force, Drive Serial Number4C53114656 1107115555, kapasitas 8GB, dengan kode tulisanB1151124730D" SDCZ71008G MADE IN CHINA D33724, KCCREMTADSDCZ71, beserta seluruh data elektronik yang
Register : 03-12-2013 — Putus : 21-04-2014 — Upload : 20-01-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 158/ Pid.Sus/ 2013/ PN.Tipikor.Smg.
Tanggal 21 April 2014 — Drs. SUMADI, MM
17146
  • Keuangan dengan melihat kondisikeuangan PDAM ;Bahwa Biaya operasional itu diantaranya biaya rutin dan gaji ;Bahwa kalau bencana itu tidak termasuk dalam rutin itu farce majeure ;Bahwa kalau ada uang yang dipinjam untuk operasional itu saksi tidak mengetahui, dandigunakan untuk apa saksi tidak tahu ;Bahwa, apabila berkas itu sudah lengkap berarti itu sudah terbayar ;Bahwa saksi melakukan pengarsipan itu bila seluruh dokumen sudah lengkap dan tandabukti pembayaran kwitansi dan cap sudah ada;Bahwa penundaan
Register : 10-09-2019 — Putus : 14-11-2019 — Upload : 17-11-2019
Putusan PN KENDARI Nomor 390/Pid.B/2019/PN Kdi
Tanggal 14 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
RAHMAT, SH., MH.
Terdakwa:
1.LA ODE FIRMAN Als LA PIMA Bin LA MANDIA
2.LA ODE RISWAN Bin LA ODE ISARA
3.LA ODE UNTU Als BA UNTU Bin LA ODE SIARA
4.LA JAHALI Bin LA DENCI
5.LA ODE ADIMAN Als GERI Bin LA ODE RAMLI
6.YATMIKO, S.Pd Bin LASMIN
7.LA ODE AMIR Als AMIR Bin LA ODE SAANI
10350
  • Disini ada vispublica, force ouverte seperti dalam pasal 440 Code Penal. Di sini delikdilakukan untuk mengganggu openbare orde(ketertiban umum).Kepentingan umum tidak terganggu dengan merusak barang sendiri, jadihakim harus tahu bahwa yang akan dilindungi dengan pasal 170 KUHP iniialah ketertiban umum, yang kalau barang sendiri yang rusak berarti tidakmengganggu ketertiban umum yang akan dilindungji itu, jadi tidak perludipidana.
Register : 12-11-2018 — Putus : 14-03-2019 — Upload : 06-11-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 176/Pid.Sus-TPK/2018/PN Sby
Tanggal 14 Maret 2019 — Penuntut Umum:
HERDIAN RAHADI, SH.
Terdakwa:
SUGIARTO
15864
  • melaksanakan kegiatan bansos/hibah yang telahditetapkan.d. dengan tidak adanya proposal yang dijadikan landasan dalampenetapan Perda APBD apakah dana dana bansos tersebut dapatdicairkan oleh BPKAD menurut pendapat ahli dengan mengacu padajawaban pada huruf a , b dan huruf c seharusnya dana yangdialokasikan tersebut tidak dapat dicairkan.Bahwa menurut definisi, yang dimaksud dengan kerugian Negaraadalah kekurangan asset/ kekayaan Negara karena suatu perbuatanmelanggar/ melawan hukum, lalai, ataupun karena force
    karena uang yang seharusnyadisetor, tidak disetor; kekayaan yang seharusnya menjadi milik Negara, tidakmenjadi milik Negara; atau dapat juga antara lain, karena uang yang beradadi kas Negara berkurang secara melanggar/ melawan hukum; atau assetyang menjadi milik Negara terlepas dari kepemilikan Negara secaramelanggar/ melawan hukum.Bahwa Menurut definisi, yang dimaksud dengan kerugian Negaraadalah kekurangan asset/ Kekayaan Negara karena suatu perbuatanmelanggar/ melawan hukum, lalai, ataupun karena force
Register : 14-03-2013 — Putus : 12-09-2013 — Upload : 10-10-2013
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 48/G/2013/PTUN.SBY
Tanggal 12 September 2013 — EMPEROR MINES PTY LIMITED melawan BUPATI BANYUWANGI, PT. BUMI SUKSESINDO, PT. DAMAI SUKSESINDO
239161
  • Pengadilan TUN jelas tidak memiliki yurisdiksi dan kompetensiuntuk menilai apakah memang benarPenggugat...Penggugat memiliki kepentingan yang sah berdasarkan Perjanjian Aliansi,mengingat perjanjian itu tunduk pada hukum asing (Queensland law), danyurisdiksi lembaga arbitrase internasional (SIAC) di Singapore.Pasal 18.1 Perjanjian Aliansi (Vide Bukti PT II1) yang mengatur mengenaihukum yang berlaku terhadap Perjanjian Aliansi menyebutkan:This document is governed by the law in force in the State of
    This includes the right tocommence international arbitration if these matters are not resolved within 30days of the date of this letter; and for that purpose, Emperor reserves its right to71amend, supplement, or expand on the points set out in this Notice of Dispute.This Notice of Dispute is governed by the law in force in Queensland, Australia,and is subject to the arbitration agreement contained in clause 15 of theAlliance Agreement and clause 22 of the JV Shareholders AgreementTerjemahan: Menunggu
Register : 29-07-2015 — Putus : 26-10-2015 — Upload : 15-11-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 26 Oktober 2015 — EUIS SITI HASANAH, SE binti H. KODIR
12078
  • Sedangkan berdasarkanBuku Pedoman Pengelolaan Bidang Investigasi Deputi Bidang Investigasi BPKP,kerugian keuangan negara adalah berkurangnya kekayaan negara yangdisebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang /kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan ataukedudukan, kelalaian seseorang dan atau disebabkan oleh keadaan diluar kemampuan manusia (force majeur);Bahwa Penghitungan kerugian keuangan Negara dilakukan sejak datadata ataubuktibukti yang mendukung
Putus : 05-05-2014 — Upload : 11-02-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 136/Pid.sus/2013/PN.Sby
Tanggal 5 Mei 2014 — Ir. AKHMAD FAQIH
10136
  • UUnomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Bahwa yang dimaksud dengan Kerugian Keuangan Negara adalahberkurangnya kekayaan Negara atau bertambahnya kewajiban Negara tanpadiimbangi dengan prestasi yang setara, yang disebabkan oleh suatu tindakanmelawan hukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau sarana yangada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang, danatau disebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia (force majeure).Dalam konteks pasal 2 dan
Putus : 04-05-2015 — Upload : 05-08-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 206/Pid.Sus/TPK/2014/Pn.Sby
Tanggal 4 Mei 2015 — KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA H. WANIANTO, ST
12923
  • dari 336Bahwa menurut Ahli yang dimaksud dengan Kerugian Keuangan Negara dan dasarhukum Ahli dalam menerangkan adalah sebagai berikut:Kerugian keuangan negara adalah berkurangnya kekayaan negara atau bertambahnyakewajiban negara tanpa diimbangi dengan prestasi yang setara, yang disebabkan olehsuatu tindakan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau sarana yangada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang atau disebabkanoleh keadaan diluar kemampuan manusia (force
    majeure).
Register : 16-10-2020 — Putus : 19-05-2021 — Upload : 14-08-2021
Putusan PA JAKARTA SELATAN Nomor 3620/Pdt.G/2020/PA.JS
Tanggal 19 Mei 2021 — Penggugat melawan Tergugat
20756
  • Pasat Gurkha Indonesia (Gurkha Force Security Service. Buktisurat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan denganaslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dandiparaf serta diberi tanda T11 ;Fotokopi Surat Pemberitahuan dan Undangan Perayaan Ulang TahunArdasha Putra Darussalam Nomor 267/AKN/IX/2019 tanggal 06 September2019 yang dibuat oleh Kuasa Hukum Penggugat ditujukan kepadaTergugat.