Ditemukan 5687 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : fore forum fores fance filce majene majeri florce forte folce fonce majekur majenne mansure mannure majerun
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-11-2016 — Putus : 22-03-2017 — Upload : 19-09-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 90 / Pid.Sus / TPK / 2016 / PN.Bdg
Tanggal 22 Maret 2017 — Dra. DESRY NINGSIH binti SYUKUR HASANY
64 — 15
  • sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupunlalai.Bahwa berdasarkan Pedoman Pengelolaan Bidang Investigasi yangditerbitkan oleh Deputi Bidang Investigasi BPKP pada Tahun 2005, yangdimaksud dengan kerugian keuangan negara adalah berkurangnyakekayaan negara yang disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum,penyalahgunaan wewenang / kesempatan atau sarana yang ada padaseseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang dan ataudisebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia (force
Pengadilan PT AMBON Pidana Khusus
Register : 28-01-2021 — Putus : 03-03-2021 — Upload : 04-03-2021
Putusan PT AMBON Nomor 1/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB
Tanggal 3 Maret 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : TATA IBRAHIM,SE.,M.M.alias TATA bin IBRAHIM LAWANG Diwakili Oleh : HAMDANI LATURUA
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum IV : ACHMAD ATAMIMI, S.H
Terbanding/Penuntut Umum I : M. RUDY, SH.,MH
Terbanding/Penuntut Umum II : GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
Terbanding/Penuntut Umum III : CAHYADI SABRI, SH.,MH
Terbanding/Penuntut Umum V : YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
Terbanding/Penuntut Umum VI : I GEDE WIDHARTAMA, SH
Terbanding/Penuntut Umum VII : ARIF MIRRA KANAHAU, SH
Terbanding/Penuntut Umum VIII : M. RUSLAN MARASABESSY, SH
Terbanding/Penuntut Umum IX : NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
369 — 193
  • kreditrestrukturisasi (Sesuai Kewenangan).(3) Aktivitas pemasaran/penjualan kredit konsumtif (Sesualdengan kewenangan).(4) Melakukan ekstensif dan intensif marketing.Halaman 22 dari 167 Hal Putusan Nomor1/PID.SUSTPK/2021/PT AMB(5) Berkoordinasi dengan unit terkait di Kantor Wilayah (PCR)terkait kebutuhan identifikasi potensi ekonomi/bisnisregional dalam mendorong pencapaian target bisnissecara terarah dan efisien.(6) Terlibat dan berpartisipasi aktif dalam aktivitas sinergi,koordinasi dan coaching terhadap Sales Force
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 15-12-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 134 PK/Pid.Sus/2016
Tanggal 15 Desember 2017 — BONIFACIUS TJIPTOMO SUBEKTI
190 — 130 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Badan Pengawas Keuangan (BPK) RI No.1 Tahun2007 Tentang standar Pemeriksaan Keuangan Negara, yangberbunyi ; Kerugian Negara adalah berkurangnya kekayaan Negarayang disebabkan oleh suatu tindakan melanggar hukum / kelalaianseseorang dan atau disebabkan suatu keadaan diluar dugaan dandiluar kKemampuan manusia (Force Majure) ; Ketentuan BPK.RI. No.1 Tahun 2007 Tentang Standar PemeriksaanKeuangan Negara (SPKN) tersebut sebagai tugas konstitusionalUU.RI.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi Suap Menyuap
Register : 03-02-2017 — Upload : 13-12-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pn.Jkt.Pst
Dr. EKO BUDIWIYONO, MBA
393 — 132
  • Bank DKI tidak akan mengalami kerugian, kecualiada force majeur atau Debiturnya wanprestasi.9) Saksi SETIORINIBahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik;Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik keterangan saksisendiri;Bahwa saksi dalam memberikan keterangan tidak ada tekanan;Bahwa keterangan saksi yang dituangkan dalam BAP benar;Bahwa pada Tahun 2012 dan 2013 saksi bertugas sebagai Risk Officerdan Officer di unit Risiko Kredit I.Bahwa tugas pokok saksi selaku Risk Officer Grup Manajemen ResikoKredit
    Likotama Harum tidak lagi sanggupmembayar kredit dan bunga kredit, selanjutnya melaporkannya didalamRapat Pengurus, dengan aksiaksi tindak lanjut penyelamatan sepertimembentuk Tim Task Force, Rapat pengurus di laksanakan sebulan sekali;Bahwa saksi hadir dalam RKK tanggal 11 April 2011 di mana ketika ituDulles Tampubolon (Pemimpin Grup Komersial dan Korporasi) dan BudiPudjiono (Pemimpin Grup Manajemen Risiko Kredit) selaku Komite KreditTingkat Kedua berserta Komite Kredit Tingkat Pertama yaitu Karena
    Likotama Harum tidak lagisanggup membayar kredit dan bunga kredit, selanjutnyamelaporkannya didalam Rapat Pengurus, dengan aksiaksi tindak lanjutpenyelamatan seperti membentuk Tim Task Force, Rapat pengurus dilaksanakan sebulan sekali;Bahwa Terdakwa hadir dalam RKK tanggal 11 April 2011 di manaketika itu Dulles Tampubolon (Pemimpin Grup Komersial danKorporasi) dan Budi Pudjiono (Pemimpin Grup Manajemen RisikoKredit) selaku Komite Kredit Tingkat Kedua berserta Komite KreditTingkat Pertama yaitu Karena
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus
Register : 25-04-2019 — Putus : 14-08-2019 — Upload : 28-08-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 120/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bdg
Tanggal 14 Agustus 2019 — Penggugat:
IKIN KUSMAWAN, DKK.
Tergugat:
PT. MATAHARI SENTOSA JAYA
130 — 29
  • Bahwa terhadap Sdr. kin Kusmawan dkk Sebanyak 1510 ( seribu lima ratus sepuluh )orang sebagaimana ketentuan undangundang No. 13 tahun 2003 tentang KetenagakerjaanPasal 164 Ayat(1) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/buruh karena perusahaan Tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugiansecara terus menerus selam 2 (dua ) tahun, atau keadaan memaksa (force majeur),dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 ( satu ) kaliketentuan Pasal Pasal
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 16-01-2013 — Putus : 04-04-2013 — Upload : 03-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 3/Tipikor/2013/PT PBR
Tanggal 4 April 2013 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : TENGKU ISMAIL YUSUF. SP
Terbanding/Pembanding/Jaksa Penuntut : ISKANDAR ZULKARNAEN, SH
60 — 29
  • PUT.No.03/TIPIKOR/2013/PTR.pelaksanaan pekerjaan barang/jasa dapat diberikan oleh PenggunaBarang/Jasa dengan pertimbangan yang layak dan wajar yaitupekerjaan tambahan, perubahan desain dan force majeur ;Bahwa sampai dengan batas waktu addendum Il tersebutpekerjaan proyek Pengembangan/Peremajaan Kebun Karet RakyatPropinsi Riau di Kabupaten Indragiri Hulu ternyata juga belumselesai namun tetap direkayasa/dibuat selesai oleh Raja Zahedidan ZULMAN ZAST, SH hingga mencapai sekitar 60% sehinggatersisa
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 17-11-2016 — Putus : 07-04-2017 — Upload : 01-11-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 240/Pid.Sus-TPK/2016/PN SBY
Tanggal 7 April 2017 — Penuntut Umum:
SYAHROLI, SH, MH.
Terdakwa:
IR. NINIS RINDHAWATI, MT
148 — 166
  • Hal tersebut dengan jelas dinyatakandalam Undangundang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan NegaraBahwa saksi Menurut definisi, yang dimaksud dengan kerugian Negara adalahberkurangnya asset/ Kekayaan Negara karena suatu perbuatan melanggar/melawan hukum, lalai, ataupun karena force majeur. Berkurangnya asset/ kKekayaanini dapat terjadi antara lain karena uang yang seharusnya disetor, tidak disetor;kekayaan yang seharusnya menjadi milik Negara, tidak menjadi milik Negara;Hal 206 Put.
    Perhitungankerugian negara tersebut tidak menggunakan harga perolehan (nilai historis), Karenanilai historis hanya memberikan nilai formal, bukan nilai secara substansial,sehingga tidak memberikan kepastianBahwa saksi Menurut definisi, yang dimaksud dengan kerugian Negara adalahberkurangnya asset/ Kekayaan Negara karena suatu perbuatan melanggar/melawan hukum, lalai, ataupun karena force majeur.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-01-2015 — Putus : 16-04-2015 — Upload : 02-09-2015
Putusan PN PEKANBARU Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pbr
Tanggal 16 April 2015 — JASNUR AHMAD BIN JAUHARI, Dkk
115 — 9
  • Kepala BPKP NomorPER1314/K/D6/2012 tanggal 16 Oktober 2012 Tentang PedomanPenugasan Bidang Investigasi (halaman 4), dijelaskan bahwa: KerugianKeuangan Negara adalah berkurangnya kekayaan negara ataubertambahnya kewajiban negara tanpa diimbangi dengan prestasi yangsetara, yang disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum,penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau sarana yang ada padaseseorang karena jabatanatau kedudukan, kelalaian seseorang, dan ataudisebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia (force
    majeure).
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-09-2015 — Putus : 11-01-2016 — Upload : 08-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 112/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 11 Januari 2016 — Pidana Korupsi - MUHAMMAD IQBAL
594 — 119
  • Negara.Bahwa sesuai acuan yang tercantum dalam Peraturan Kepala BPKPNomor: PER1314/K/D6/2012 tentang Pedoman Penugasan BidangInvestigasi, kKerugian Keuangan negara adalah berkurangnya kekayaannegara atau bertambahnya kewajiban negara tanpa diimbangi denganprestasi yang setara, yang disebabkan oleh suatu tindakan melawanhukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau sarana yangada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaianseseorang, dan atau disebabkan oleh keadaan di luar kKemampuanmanusia (force
    majeure).Bahwa unsur melawan hukum maupun penyalahgunaan wewenangbukan kompetensi kami, namun kerugian keuangan negara dihitungdengan memperhatikan penyimpangan yang terjadi, karena kerugiankeuangan negara pada dasarnya adalah dampak dari penyimpanganterhadap aturanaturan yang berlaku.Bahwa adapun dana yang berasal dari Fasilitas Kredit Investasi danKMK tidak dibenarkan digunakan untuk kegiatan di luar permohonan,karena pada dasarnya pemberian kredit dimaksudkan untukmembiayai proyek pembangunan
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 10-05-2012 — Upload : 07-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 29/Pid.Sus/Tipikor/2011/PN.Bjm.
Tanggal 10 Mei 2012 —
30 — 6
  • berapa uang yang telahdikeluarkan/dibayarkan ketika berakhirnya masa kontrak, karena denganadanya pembayaran uang muka seharusnya diikuti adanya prestasinamun faktanya sampai berakhir masa kontrak belum ada prestasi samasekali;Putusan Nomor 29/Pid.Sus/ Tipikor/2011/PN.Bjm Hal 138 dari 205Bahwa kalau ada bukti bahwa telah ada penerimaan barang sebelumpembayaran 100% maka tentu saja dapat diperhitungkan sebagaipengurang jumlah kerugian keuangan negara;Bahwa kalau memang terjadi keadaan mendesak (force
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Penghinaan
Register : 28-12-2015 — Putus : 26-01-2016 — Upload : 11-02-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 119/Pid.Prap/2015/PN. Jkt-Sel
Tanggal 26 Januari 2016 — R. J.LINO, beralamat di Pekayon I No. 8 RT /RW 001/010, Kalurahan Ragunan ,Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan memberikan kuasa kepada Dr. MAQDIR ISMAIL, S.H., LL. M., M. RUDJITO, S.H., LL.M., MASAYU DONNY KERTOPATI, S.H. MOHAMMAD IKHSAN, S.H., LYSA PERMATA SARI, S.H., MORALES S, SUNDUSING, S.H., Dr. SF. MARBUN, S.H.,M.Hum., IGNATIUS SUPRIYADI, S.H., ADE KURNIAWAN, S.H., VIERLYN SHERYLLIA, S.H., HENDRAWAN AULIA AKBAR, S.H., Dra. LILIK D. SETYADJID, S.H.,M.H., HARTANTO, S.H., RINALDO PRIMA, S.H., MADE SITA LOKITASARI, S.H. Advokat-advokat yang bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, pada kantor MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Law Firm, yang beralamat Jalan Latuharhary No. 6A, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Desember 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON PRAPERADILAN; TERHADAP KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) Cq. PIMPINAN KPK, yang beralamat di Jl. HR Rasuna Said Kav. C1, Kuningan, Jakarta Selatan dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu Setiadi, S.H.,M.H., Nur Chusnia, S.H., M.Hum., Rr. Suryawulan, S.H.,M.H., Mr. (droit) Anatomi Muliawan, S.H., Arif Suhermanto, S.H.,M.H., Indra Mantong Batti, S.H.,LL.M., Rasamala Aritonang, S.H.,M,H., Indah Oktianti Sutomo, S.H.,MHum., R. Natalia Kristianto, S.H., Juliandi Tigor Simanjuntak, S.H., M.H., Rini Afriyanti, S.H.,M.Kn., Mia Suryani Siregar, S.H., Nancy Setiawati Silalahi S.H., Imam Akbar Wahyu Nuryamto, S.H., Ariawan Agustiartono, S.H.,M.H., Abdul Basir, S.H.,M.H., Wawan Yunarwanto, S.H.,M.H. masing-masing selaku pegawai KPK, beralamat Kantor di Jalan H.R. Rasuna Said Kavling C-1, Jakarta Selatan 12920 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKS-001/01-55/01/2016 tertanggal 7 Januari 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai TERMOHON PRAPERADILAN
1741 — 3963
  • Dan bolehdirubah kalau ada force major (keadaan kahar).Bahwa dalam proses pengadaan barang dan jasa secara umum setelah prosesberlangsung pemilik pekerjaan bisa merubah, kalau BUMN yang berwenangmembuat aturan Direksi. Tapi sepanjang itu ada alasan jelas dan tidakbertentangan dengan Permen tadi itu disilahkan. Tapi kalau bertentangan isinyaberarti dia melawan permen tadi.Bahwa. yang menentukan nilai pengadaan ini efektif dan efesian itu diserahkankepada panitia.
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 28-03-2019 — Putus : 26-06-2019 — Upload : 09-08-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 91/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Bdg.
Tanggal 26 Juni 2019 — Pipih Sopiah, dkk.; Melawan; PT. Dada Indonesia;
143 — 156
  • UndangUndang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisinan HubunganIndustrial;Bahwa sampai dengan diajukannya gugatan ini para Penggugat tidakmemperoleh hakhaknya akibat dari Tergugat menutup perusahaannyasebagaimana yang dimanatkan Pasal 164 ayat (3) UndangUndang No. 13Th 2013 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi :Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian 2 (dua) Th berturutturut atau bukan karena keadaanmemaksa (force
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-12-2012 — Putus : 24-05-2013 — Upload : 12-09-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 81/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg.
Tanggal 24 Mei 2013 — -Dra. Hj. NONENG SITI KURAESIN, M.Si.
62 — 12
  • Surat Edaran Deputi Bidang Investigasi Badan Pengawasan Keuangandan Pembangunan (BPKP) Nomor: SE32/D6/2003 tanggal 21 Januari 2003 yang telahdisempurnakan dengan SE.320/D6/2003 tanggal 2 Juni 2003, Pengertian Kerugian106Keuangan Negara adalah berkurangnya kekayaan Negara yang disebabkan oleh suatutindakan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau saran a yang adapada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang atau disebabkan olehkeadaan di luar kemampuan manusia (force
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-12-2018 — Putus : 24-04-2019 — Upload : 02-07-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 126/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg
Tanggal 24 April 2019 — Peri Santoso
78 — 46
  • PER1314/K/D6/2012 tanggal 16Oktober 2012, pada halaman 4 angka 17, yang menyatakanbahwa kerugian keuangan Negara adalah berkurangnyakekayaan negara atau bertambahnya kewajiban negara tanpadiimbangi dengan prestasi yang setara, yang disebabkan olehsuatu. tindakan melawan hukum, penyalahgunaanwewenang/kesempatan atau sarana yang ada padaseseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaianseseorang, dan atau disebabkan oleh keadaan di luarkemampuan manusia (force majeure)Kerugian keuangan negara juga
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 24-09-2014 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 149 PK/Pid.Sus/2014
Tanggal 24 September 2014 — M. RIDWAN SANJAYA
302 — 139 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pratama1(satu) lembar tindsan Invoice No: NPGF09446, tanggal 16 Oktober2009 dana sebesar Rp13.387.500 ke PT.Sanma Pratama untukpembayaran Batrey sebanyak 51 buah1(satu) lembar copy Bilyet Giro Bank Bumi arta No: BE 051360,tanggal 26 Agustus 2009, dengan nilai Rp27.350.000 ke PT.SantiniLestari Graha Aksimeka untuk Pembayaran Batrey sebanyak 51buah1(satu) lembar Kwitansi asli dari PT.Satini Lestari Graha Aksimekadana sebesar Rp27.350.000, tanggal 26 Agustus 20091(satu) lembar Harga penawaran Accu G Force
    No. 149 PK/Pid.Sus/2014tanggal 26 Agustus 2009, dengan nilai Ro27.350.000 ke PT.SantiniLestari Graha Aksimeka untuk Pembayaran Batrey sebanyak 51buah1(satu) lembar Kwitansi asli dari PT.Satini Lestari Graha Aksimekadana sebesar Rp27.350.000, tanggal 26 Agustus 20091(satu) lembar Harga penawaran Accu G Force dariPT.Santinilestari Graha Aksimeka Nomor: 186/SGASK/VI/20091(satu) lembar copy Bilyet Giro Bank Bumi arta No: BE 051358,tanggal 25 Agustus 2009, dengan nilai Rp111.945.000 kePT.Sanma Pratama
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 15-02-2018 — Putus : 06-06-2018 — Upload : 07-07-2020
Putusan PN MANOKWARI Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mnk
Tanggal 6 Juni 2018 — Penuntut Umum:
AHMAD BAGIR, S.H.
Terdakwa:
ELIAS PATIRAN
96 — 36
  • Bahwa berdasarkan pengertian tersebut, ahli berpendapat bahwakerugian keuangan negara adalah berkurangnya kekayaan negaraatau bertambahnya kewajiban negara tanpa diimbangi denganprestasi bagi negara, yang disebabkan oleh suatu tindakan melawanhukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau sarana yangada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaianseseorang atau disebabkan oleh keadaan diluar kemampuanmanusia (force majore); Bahwa Penyimpangan tersebut tidak sesuai dengan peraturan yangberlaku
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 28-04-2015 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor : 12/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bjm.
Tanggal 28 April 2015 — YAHYA Alias SAYED YAHYA ASSEGAF Alias HABIB YAHYA.
33 — 9
  • Berisi landasan hokum pelaksanaan, lingkup pekerjaan,lokasi kegiatan, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, penyerahan hasilpekerjaan, sumber dan jumlah dana, cara pembayaran dan pencairandana bantuan sosial, keadaan memaksa atau force majeur, sanksi,persellisihan, dll terkait pemanfaatan dana bantuan sosial kegiatanPengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di LahanRawa Pasang Surut / Lebak di Kabupaten Tanah Laut;Halaman 130 dari 254 Putusan Nomor 12/PidSusTPK/2015/PN Bjm.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-11-2016 — Putus : 19-12-2016 — Upload : 18-04-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 72 / Pid.Sus / TPK / 2016 / PN.Bdg
Tanggal 19 Desember 2016 — -JAENUDIN alias NANANG bin SARKINAH -TITI SUMIATI binti SUTARYA -YULIANTI alias YULI binti M. NASIR.
71 — 14
  • berupa uang maupun berupa kewajiban yangdijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dankewajiban tersebut;Bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pengelolaan Bidang InvestigasiDeputi Bidang Investigasi BPKP, kerugian keuangan negara adalahberkurangnya kekayaan negara yang disebabkan oleh suatu tindakanmelawan hukum, penyalahgunaan wewenang / kesempatan atau saranayang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaianseseorang dan atau disebabkan oleh keadaan diluar kemampuanmanusia (force
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-07-2014 — Upload : 30-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 787 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 10 Juli 2014 — INDAR ATMANTO
870 — 941 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Disepakati dalam rapat koordinasi diINDOSAT dan di IM2:Pada tingkat pelaksanaan telah dilaporkan pula tentang adanyaTask Force yang mengkoordinasikan kegiatan dan rapatkoordinasi antara INDOSAT dan IM2:Setiap penyelenggaraan Rapat Koordinasi senantiasa dibuatcatatan dalam bentuk risalah rapat, untuk ditindaklanjutibersama:Perkembangan perjanjian kerjasama secara berkala direviewpada Rapat Direksi IM2;Proses kerjasama senantiasa dilaporkan Direksi IM2 kepadaKomisaris dan mendapat pengawasan dan pengarahan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-12-2016 — Putus : 03-05-2016 — Upload : 15-08-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 106 /PID.Sus-TPK/2016/PN.BDG.
Tanggal 3 Mei 2016 — WAWAN SOMANTRI
166 — 50
  • .> Bahwa Pengertian Kerugian Keuangan Negara menurut PedomanPenugasan Bidang Investigasi BPKP adalah Kerugian KeuanganNegara adalah berkurangnya kekayaan negara atau bertambahnyakewajiban negara tanpa diimbangi dengan prestasi yang setara,yang disebabkan oleh suatu' tindakan melawan hukun,penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau sarana yang adapada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaianseseorang, dan atau disebabkan oleh keadaan di luar kemampuanmanusia (force majeure);> Bahwa dalam konteks