Ditemukan 8731 data
Urut Berdasarkan
Register : 24-07-2012 — Putus : 09-10-2012 — Upload : 31-10-2012
Putusan DILMIL I 01 BANDA ACEH Nomor 127-K/PM.I-01/AD/VII/2012, 09-10-2012 Tanggal 9 Oktober 2012 — SERTU ABDUL HARIS SIMAMORA
162 — 73
162 — 73
Menjelang perbuatan Terdakwa yang menjadi perkara ini terungkap, Terdakwa telahmencoba mengajukan permohonan pembiayaan dengan modus yang sama hinggasebesar Rp.5.000.000.000,(lima milyar rupiah), namun tidak berhasil.
Putus : 01-12-2016 — Upload : 04-01-2017
Putusan PN PAGAR ALAM Nomor 83/Pid.Sus/2016/PN.PGA Tanggal 1 Desember 2016 — JONSON Alias ENTONG Bin YUKIN
412 — 372
412 — 372
Secara umum modus yang sering dilakukan dan kemudianmenjadi sebuah tipologi dalam tindak pidana pencucian uangdalam perkaraperkara narkotika dan psikotropika antara lainsebagai berikut :e (1).Pelaku tindak pidana membuat KTP atau identitaspalsu. untuk membuka rekening di Penyedia JasaKeuangan.e (2).Pelaku tindak pidana menyuruh orang lain biasanyakurir atau keluarganya untuk membuka rekening diPenyedia Jasa keuangan, selanjutnya buku serta ATMpemilik di rekening dikuasai oleh pelaku untukmenampung
Register : 22-10-2020 — Putus : 12-11-2020 — Upload : 13-11-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 40/PID.TPK/2020/PT DKI Tanggal 12 Nopember 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : Moch. Takdir. S
Terbanding/Terdakwa I : Hadi Sutrisno
Terbanding/Terdakwa II : Jumari
Terbanding/Terdakwa III : Muhammad Naim Fahmi
424 — 248
Terbanding/Terdakwa I : Hadi Sutrisno
Terbanding/Terdakwa II : Jumari
Terbanding/Terdakwa III : Muhammad Naim Fahmi
424 — 248
menurut Hukum untuk dikabulkan;Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakartasetelah memperhatikan permohonan terdakwa sebagai Justice Collaborator,akan mempertimbangkan syaratsyarat untuk ditetapkan sebagai JusticeCollaborator apakah memenuhi Surat Edaran Mahkamah Agung nonor 4Tahun 2011;Menimbang bahwa salah satu syarat untuk dapat ditetapkan sebagaiJustice collaborators adalah terdakwa yang diajukan kepersidangan bukansebagai pelaku utama;Menimbang bahwa dari fakta dipersidangan dan modus
Register : 19-12-2014 — Putus : 04-08-2015 — Upload : 21-10-2015
Putusan PN AMBON Nomor 45/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Amb Tanggal 4 Agustus 2015 — dr. ABDUL MUTHALIB LATUAMURY, MARS. alias dr. MOH ;
172 — 178
172 — 178
penyedia barang/jasa, namun batasan keuntungan tersebut hanya untukmenyusun HPS ; Kewenangan membatalkan lelang ada pada Pokja ULP atau panitia pengadaan, PAatau KPA menteri/kepala lembaga/Kepala Institusi (psl 83 Perpres 54 tahun 2010 ) Bahwa dalam struktur pasar, jelas bahwa masingmasing tingkatan menjual dengannilai yang berbeda, contohnya suplaier menjual barang pasti lebih mahal daridistributor, karena memperhitungkan keuntungan dan itulah hukum pasar ; Bahwa yang biasa ahli temui dalam praktek, modus
Register : 09-10-2013 — Putus : 09-12-2014 — Upload : 08-09-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 464/PDT.G/2013/PN.JKT.PST Tanggal 9 Desember 2014 — ABETNEGO PANCA PUTRA TARINGAN,Cs >< NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia,Cs
279 — 638
279 — 638
ranting pepohonan/rumput/semak belukardan terutama bahan organik/gambut yang dominansebagai penyebab kebakaran hutan dan lahan; cuacakering yang terjadi pada musim kemarau dapatmenyebabkan bahan bakaran menjadi kering dan mudahterbakar/dibakar; api/suhu panas adalah faktor yangmenyebabkan bahan bakaran itu dibakar (dalam konteksgunung berapi, lahar panas juga dapat menyebabkankebakaran hutan dan lahan); dan faktor aktifitasmanusia adalah penyebab utama terjadinya kebakaranlahan dan hutan, balk itu modus
Register : 09-04-2015 — Putus : 26-08-2015 — Upload : 16-03-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg. Tanggal 26 Agustus 2015 — -KABANG HIDAYAT BIN ARNATA
-ENTIS SUTISNA BIN SARHASIM
-ATIM BIN SUKARYA
96 — 10
96 — 10
Dalam ketentuan ini, kata dapat sebelum frasa merugikan keuangan atauperekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delikHalaman 278 Nomor : 77/Pid.SusTPK/2015/PN.Bdg.formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsurunsurperbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibaty;Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum Undangundang Nomor 31 Tahun1999 : Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangannegara atau perekonomian negara
Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi;Menimbang, bahwa perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atausuatu korporasi secara melawan hukum dalam pasal ini adalah merupakan inti delik(bestandeel delic), sebagaimana Penjelasan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 paragrafkeempat : agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangannegara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindakpidana yang diatur dalam undangundang ini
Register : 16-05-2013 — Putus : 29-08-2013 — Upload : 15-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 29/Pid.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST Tanggal 29 Agustus 2013 — Pidana Korupsi :
- Dr. Hj. RATNA DEWI UMAR
271 — 68
271 — 68
pendapatnya sebagai berikut :Bahwa ahli tidak kenal dengan Terdakwa;Bahwa pada saat melakukan penghitungan kerugian negara dalam KasusDugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Alat Kesehatan danPerbekalan Dalam Rangka Wabah Flu Burung (Avian Influenza) TahunAnggaran 2006 pada Direktorat Bina Pelayanan Medik Dasar DirektoratJenderal Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan RI, waktu itu Ahlisebagai PNS di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)namun saat ini Ahli sudah pensiun dini;Bahwa modus
memintakepada BPKP sebagai lembaga audit untuk menghitung secara pastikerugian tersebut, belum tentu perkiraan penghitungan kerugian negaraversi penyidik dan hasil penghitungan BPKP sama;Bahwa ahli tidak serta merta menggunakan bahan ekspose untukmenghitung kerugian negara, data dan bahan yang didapat saat eksposehanya data awal yang diperoleh dalam proses penghitungan kerugiannegara;Bahwa penyimpanganpenyimpangan yang dilakukan di dalam pengadaanyang dilakukan audit oleh ahli dijadikan dasar untuk melihat modus
Register : 10-06-2015 — Putus : 26-08-2015 — Upload : 15-07-2020
Putusan PT SURABAYA Nomor 47/PID.TPK/2015/PT SBY Tanggal 26 Agustus 2015 — Pembanding/Terdakwa : YUDI SETIAWAN
Terbanding/Jaksa Penuntut : Adam Ohoiled, SH
144 — 73
Terbanding/Jaksa Penuntut : Adam Ohoiled, SH
144 — 73
Yangmenyebutkan Dalam hal berbarengan beberapa perbuatan yang masing masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehinggamerupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang tidaksejenis , maka dijatuhkan pidana atas tiaptiap kejahatan, tetapi jumlahnya tidakboleh melebihi maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga;Menimbang, bahwa saat ini Terdakwa YUDI SETIAWAN sedangmenjalani pidana penjara dalam perkara lain yang modus operandinya samadengan perkara a qou
Putus : 15-08-2014 — Upload : 13-10-2014
Putusan PN KUPANG Nomor 9/PID.SUS/TPK/2014/PN.KPG Tanggal 15 Agustus 2014 — - BUDI HARTO
88 — 33
88 — 33
Bahwa yang melatarbelakangi pembentuk undangundang merumuskan sifat melawan hukum didalam pasal 2 UndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsitercermin pada kutipan penjelasan umum undangundang tersebut, yangberbunyi : ..Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangankeuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit,maka tindak pidana yang diatur dalam undangundang ini dirumuskansedemikian rupa sehingga meliputi perbuatanperbuatan memperkaya dirisendiri atau orang
Putus : 07-12-2015 — Upload : 19-05-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 165/Pid.Sus/TPK/2015/Pn.Sby Tanggal 7 Desember 2015 — HAIRUN NADA, S.Pd
Kejaksaan Negeri Situbondo
67 — 14
67 — 14
bentuk pelaporan yang disampaikansetiap bulan kepada Bapemas Propinsi melalui Fasilitator Kabupaten ; e Bahwa sepengetahuan saksi sumber dananya PNPMMP Kecamatan Panji KabupatenSitubondo berasal dana APBN sebesar 80% dan dana APBD sebesar 20% ; eBahwa ya, pernah pada tanggal 18 Juli 2012 pada saat turun ke lapangan saksimendapatkan ada kelompok yang sudah melakukan setoran/angsuran hanyasebagian yang disetorkan /dilaporkan ke kas PNPM, kemudian pada tanggal 23 Juli2012 saksi mendapatkan data dengan modus
Putus : 10-02-2014 — Upload : 29-04-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2330 K/Pid.Sus/2013 Tanggal 10 Februari 2014 — Ir. RICKSY PREMATURY, Dipl. M.M.
342 — 401 — Berkekuatan Hukum Tetap
342 — 401 — Berkekuatan Hukum Tetap
delict) dari pasal tersebut adalah Adanyaperbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri dengandemikian menjadi sangat jelas bahwa konstruksi perbuatan melawanhukum harus dijadikan sebagai cara atau sarana (modus operandi)untuk mencapai tujuan yaitu memperkaya diri sendiri atau orang laintersebut;Hal. 305 dari 270 hal. Put.
Putus : 24-06-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan PN TANGERANG Nomor 222 /PID. SUS/2013/PN.TNG Tanggal 24 Juni 2013 — TESTIAWATI binti KANTAWI.
418 — 465
418 — 465
Kondisi ini menguatkan peran terdakwa Testiawati Binti Kantawidalam rangkaian kejahatan dengan modus penyertaan modal di KOPERASI84LANGIT BIRU dan akhirnya terdakwa Testiawati Bin Kantawi bersama samadengan Komar alias Jaya Komara berhasil ditangkap oleh pihak kepolisiandidaerah Purwakarta Jawa Barat dan diproses secara hukum.Perbuatan terdakwa TESTIAWATI Binti KANTAWI sebagaimana datur dandiancam pidana dalam pasal 378 KUHP Pidana jo.
Register : 15-03-2019 — Putus : 02-08-2019 — Upload : 21-08-2019
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna Tanggal 2 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
1.ASMADI SYAM, SH
2.MUHAMMAD ARIFIN S, SH
Terdakwa:
YULASDAR, ST BIN ABDURRAHMAN
93 — 32
1.ASMADI SYAM, SH
2.MUHAMMAD ARIFIN S, SH
Terdakwa:
YULASDAR, ST BIN ABDURRAHMAN
93 — 32
digolongkan sebagai extra ordinary crime yang pemberantasannyaharus dilakukan dengan cara yang luar biasa; Kedua : dampak dari tindak pidana korupsi, selain merugikan kKeuangan danperekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan serta kelangsunganpembangunan nasional yang menuntut efisiensi tingg;Halaman 185 dari 220 Putusan Nomor 23/Pid.SusTPK/2019/ PN Bna Ketiga : sebagai upaya merespon perkembangan kebutuhan hukumdi masyarakat, agar dapat lebin mudah dalam pembuktian, sehingga dapatmenjangkau berbagai modus
Register : 10-06-2015 — Putus : 27-08-2015 — Upload : 15-07-2020
Putusan PT SURABAYA Nomor 48/PID.TPK/2015/PT SBY Tanggal 27 Agustus 2015 — Pembanding/Terdakwa : YUDI SETIAWAN
Terbanding/Jaksa Penuntut : Adam Ohoiled, SH
239 — 99
Terbanding/Jaksa Penuntut : Adam Ohoiled, SH
239 — 99
Terhadap halhal yang meringankan Majelis Hakim TingkatBanding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, terhadap halhalyang memberatkan bagi diri Terdakwa adalah bahwa perbuatan Terdakwamerupakan pengulangan perbuatan dengan modus yang sama untukmendapatkan kredit pada bank lain sebagaimana dalam perkara lain yang telahdiputus, yang menimbulkan kerugian keuangan negara c.g.
Register : 06-05-2014 — Putus : 04-09-2014 — Upload : 15-10-2014
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2014/PN Plk Tanggal 4 September 2014 — Drs. RADEN LEDI KARSAPATI R. MATHIAS, DK
65 — 18
65 — 18
Hal manajelas dinyatakan dalam penjelasan umum undangundang tersebut, yang dikutipberbunyi sebagai berikut : Agar dapat menjangkau berbagai modus operandipenyimpangan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang semakinHalaman 183 dari 293 Putusan Nomor 37/Pid.SusTPK/2014/PN Plkcanggih dan rumit, maka tindak pidana yang di atur dalam undangundang inidirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perouatanperbuatanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawanhukum dalam
Register : 17-06-2015 — Putus : 26-08-2015 — Upload : 12-05-2018
Putusan PT SURABAYA Nomor 47/PID.SUS/2015/PT SBY Tanggal 26 Agustus 2015 — Nama lengkap : YUDI SETIAWAN ;
Tempat lahir : Surabaya ;
Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 29 Juni 1978 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
A g a m a : Kristen ;
Tempat tinggal : Perumahan Klampis Regency Kav. 25 Surabaya;
Saat ini di LP Porong ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
114 — 601
114 — 601
Yangmenyebutkan Dalam hal berbarengan beberapa perbuatan yang masing masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehinggamerupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang tidaksejenis , maka dijatuhkan pidana atas tiaptiap kejahatan, tetapi jumlahnya tidakboleh melebihi maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga;Menimbang, bahwa saat ini Terdakwa YUDI SETIAWAN sedangmenjalani pidana penjara dalam perkara lain yang modus operandinya samadengan perkara a qou
Register : 17-06-2021 — Putus : 07-10-2021 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi Tanggal 7 Oktober 2021 — Penuntut Umum:
ARBIN NU'MAN, S.H.
Terdakwa:
Drs. H. MIHDAR
161 — 89
ARBIN NU'MAN, S.H.
Terdakwa:
Drs. H. MIHDAR
161 — 89
/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggaptercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangandengan normanorma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisanpergaulan hidup masyarakat untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya,maupun haknya;Menimbang, bahwa senada dengan penjelasan pasal 2 ayat (1) UU RI No: 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Bab disebutkan agardapat menjangkau berbagai modus
Register : 07-02-2014 — Putus : 12-05-2014 — Upload : 03-07-2014
Putusan PN DENPASAR Nomor 03/PID.SUS/TPKR/2014/PN DPS Tanggal 12 Mei 2014 — Drs. I GUSTI LANANG BAGUS ARNAWA
51 — 16
51 — 16
Unsur secara melawan hukumMenimbang, bahwa apabila mencermati rumusan Ketentuan Pasal 2 ayat(1) UU No.31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 dapat disimpulkan bahwayang "menjadi inti delik (bestanddeel delict) dari pasal tersebut adalah "adanyaperbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri dengan demikian207menjadi sangat jelas bahwa konsitruksi perobuatan melawan hukum harusdijadikan sebagai cara atau sarana (modus operandi) untuk mencapai tujuanyaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain
Putus : 01-09-2016 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2449 K/PID.SUS/2015 Tanggal 1 September 2016 — SURYADI bin M. ALI, dkk
113 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
113 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
Secara Melawan Hukum disebutkan:Bahwa terhadap keseluruhan pertimbangan dalam putusan Majelis HakimPengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh telah mengesampingkan hukumpembuktian, tidak memperhatikan secara seksama adanya kekuatanpembuktian dan alat bukti yang diperoleh di persidangan PengadilanNegeri/Tipikor Banda Aceh, dalam rangka menjelaskan modus operandidari para Terdakwa yang memiliki sifat atau mencerminkan sifat melawanhukum, yang sudah cukup diperoleh dalam persidangan yaitu sebagaiberikut:a
Register : 09-01-2015 — Putus : 16-03-2015 — Upload : 08-04-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk Tanggal 16 Maret 2015 — SIRAJUDDIN Bin H.M. KASIM, DK
45 — 22
45 — 22
Hal mana jelas dinyatakan dalam penjelasan umumundangundang tersebut, yang dikutip berbunyi sebagai berikut : Agar dapatHalaman 133 dari 243 Putusan Nomor 04/Pid.SusTPK/2015/PN Plkmenjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan Negara atauperekonomian Negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang di aturdalam undangundang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatanperbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawanhukum dalam