Ditemukan 8738 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : modu modal moses model moruk modis mondus movus modul morus
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-09-2014 — Putus : 13-01-2015 — Upload : 01-04-2015
Putusan PN TERNATE Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2014/PN Tte
Tanggal 13 Januari 2015 — HALIL GAUS, BA
85 — 30
  • 8081) ;Menimbang, bahwa jika pengertian menyalahgunakan wewenang dalamkonsep hukum pidana selalu diparalelkan dengan konsep dtournement depouvoir dalam hukum administrasi, maka secara melawan hukum dalam konsephukum pidana dapat dipararelkan dengan daad van willekeur atau tindakanyang sewenangwenang atau tindakan sekehendak hatinya sendiri atautindakan diatas hukum dalam hukum administrasi ;Menimbang, bahwa pencantuman unsur hukum secara melawan hukumdalam pasal ini merupakan penegasan cara atau modus
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 02-07-2019 — Putus : 13-11-2019 — Upload : 19-11-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr
Tanggal 13 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
DR. AFRILLIANNA PURBA, SH. MH
Terdakwa:
SYAFRIZAL BIN SIRAJUDDIN
142 — 30
  • Dengan demikian menjadisangat jelas bahwa konstruksi perbuatan melawan hukum harus dijadikansebagai cara atau sarana (modus operandi) untuk mencapai tujuan, yaitumemperkaya diri Sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut ;Menimbang, bahwa untuk mengatasi atau menekan NPL yangtinggi dan memperbaiki kinerja di Bank Riau Kepri Cabang PembantuDaluDalu, ARDINOL AMIR mempunyai ide dengan cara mencari paranasabah yang namanya dapat dipakai untuk pengajuan kredit, danuangnya digunakan untuk membayar
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi
Register : 30-04-2014 — Putus : 04-09-2014 — Upload : 24-12-2014
Putusan PN TERNATE Nomor 15/Pid.Tipikor/2014/PN Tte
Tanggal 4 September 2014 — ADNAN FIHIR, S.Sos
87 — 27
  • memusuhi hukum ;Menimbang, bahwa jika pengertian menyalahgunakan wewenang dalamkonsep hukum pidana selalu diparalelkan dengan konsep dtournement de pouvoirdalam hukum administrasi,makasecara melawan hukum dalam konsep hukum pidanadapat dipararelkan dengandaad van wilekeur atau tindakan yang sewenangwenangatau tindakan sekehendak hatinya sendiri atau tindakan diatas hukum dalam hukumadministrasi;Menimbang, bahwa pencantuman unsur secara melawan hukum dalampasal ini merupakan penegasan cara atau modus
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 12-12-2013 — Upload : 18-02-2014
Putusan PN KUPANG Nomor 39/PID.SUS/2013/PN.KPG
Tanggal 12 Desember 2013 — STANISLAUS
61 — 37
  • Bahwa yang melatarbelakangi pembentuk undangundang merumuskan sifat melawan hukum di dalampasal 2 UndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tercermin padakutipan penjelasan umum undangundang tersebut, yang berbunyi : ..Agar dapatmenjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atauperekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yangdiatur dalam undangundang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputiperbuatanperbuatan memperkaya diri sendiri atau
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 28-04-2014 — Upload : 07-01-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2349 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 28 April 2014 — KHOIRUN ASRAN DAULAY ;
55 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sebagaimana dalam penjelasan Umum Undang Undangtersebut, yang dikutip berbunyi sebagai berikut "agar dapat menjangkauberbagai modus operandi penyimpangan Keuangan Negara atau PerekonomianNegara yang semakin canggih dan rumit makatindak pidana yang diatur dalam undangundang ini dirumuskan sedemikianrupa sehingga meliputi perbuatanperbuatan memperkaya diri sendiri atauorang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum dalam pengertianFormil dan Materiil".par pard ltrpars51qji1720110ri0s1360slmultl1widctlpar
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Putus : 30-06-2016 — Upload : 18-10-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn
Tanggal 30 Juni 2016 — - Drs. EDDY SYOFIAN,MAP
169 — 53
  • Berdasarkan surat permintaan bantuan penghitungan kerugiannegara dari Pimpinan Kejaksaan Agung, pihak Kejaksaan Agungmelakukan ekspose kepada pihak BPK untuk menjelaskan pokokpermasalahan, kasus posisi dan modus operandi serta buktibuktiyang telah diperoleh penyidik Kejaksaan Agung sebagai dasarpenugasan untuk penghitungan kerugian negara.Halaman 104Putusan Perkara No.19/Pid.SusTPK/2016/PN.Mdnb. Memproses dan menerbitkan surat tugas untuk melakukanpenghitungan kerugian negara.c.
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-01-2017 — Putus : 21-01-2017 — Upload : 20-04-2017
Putusan PN KUPANG Nomor 8/PID.SUS.TPK/2017/PN.KPG
Tanggal 21 Januari 2017 — Anton Setyawan alias Antonius Anton Setiawan alias Anton
69 — 31
  • Oleh penjelasan umum UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan agarUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 dapat menjangkau berbagai modus operandipenyimpangan keuangan Negara dan perekonomian Negara yang semakin canggih dan rumit;Menimbang, bahwa dalam ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yangpositif, yaitu suatu perobuatan, meskipun oleh peraturan perundangundangan tidak ditentukansebagai melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut bersifatmelawan hukum,
Pengadilan PT SURABAYA Perdata
Register : 24-05-2021 — Putus : 19-08-2021 — Upload : 20-09-2021
Putusan PT SURABAYA Nomor 371/PDT/2021/PT SBY
Tanggal 19 Agustus 2021 — Pembanding/Tergugat I : PT ANEKA TAMBANG TBK Diwakili Oleh : Christien Natalia., S.H
Pembanding/Tergugat V : EKSI ANGGRAENI Diwakili Oleh : Yohan Dwi Kurniawan., S.H
Terbanding/Penggugat : BUDI SAID
Terbanding/Turut Tergugat I : BUTIK EMAS LOGAM MULIA SURABAYA I PT ANEKA TAMBANG TBK
Terbanding/Turut Tergugat II : YOSEP PURNAMA Vice President Precious Metal Sales and Marketing
Terbanding/Turut Tergugat III : ABDUL HADI AVICIENA General Manager UBPP LM ANTAM
Terbanding/Turut Tergugat IV : NUR PRAHESTI WALUYO Trading Asisten Manager UBPP LM ANTAM
Terbanding/Turut Tergugat V : YUDI HERMANSYAH Trading dan Services Manager UBPP LM ANTAM
Terbanding/Turut Tergugat VI : NUNING SEPTI WAHYUNINGTYAS Retail Manager UBPP LM ANTAM
Terbanding/Turut Tergugat VII : PT INCONIS NUSA JAYA
Turut Terbanding/Tergugat II : ENDANG KUMORO Kepala BELM Surabaya I ANTAM
Turut Terbanding/Tergugat III : MISDIANTO Tenaga Administrasi BELM Surabaya I ANTAM
Turut Terbanding/Tergugat IV : AHMAD PURWANTO General Trading Manufacturing And Service Senior Officer
997 — 1053
  • tingkat Pertama tersebut masih di bawah nilai rinciankerugian yang telah dibuktikan akibat terganggunya kesehatanTerbanding I/Penggugat.Dengan demikian pertimbangan dan amar Putusan Judex Facti tingkatPertama pada Pengadilan Negeri Surabaya tentang ganti kerugianImmateriil sudah tepat dan patut dipertahankan, sehingga layak untukdiambil alin oleh Judex Facti pada tingkat Banding.Relevansi Dua Putusan Perdata Sebagaimana Maksud Bukti P666 Dan BuktiP667 Dalam Perkara A quo Adalah Menunjukkan Adanya Modus
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-06-2012 — Putus : 18-10-2012 — Upload : 16-10-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 30/PID.B/TPK/2012/PN.JKT.PST
Tanggal 18 Oktober 2012 — WA ODE NURHAYATI, S.Sos.
818 — 343
  • Tanggapan atas ilustarsi tersebutyaitu dalam polapola/modus pencucian uang ada kalanyapelaku pencucian uang itu mencampur harta kekayaan yangsah dengan harta kekayaan yang ia ketahui atau patut didugatidak sah dalam hal ini berdasarkan ilustrasi yang disampaikanbahwa bunga deposito dimana deposito tersebut berasal dariTindak Pidana Korupsi itu. bunganya dibayarkan untukkepentingan membayar cicillan kredit yang diajukan katakanlahdengan sah dengan cara yang sah.
    Bercampurnya uang yangsah dan tidak sah tersebut salah satu juga modus operandipencucian uang dikenal dengan istilan coming ling dalambentuk menyamarkan asal usul harta kekayaan dengan caramencampur itu yang pertama.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 16-09-2020 — Putus : 04-02-2021 — Upload : 09-02-2021
Putusan PN BENGKULU Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl
Tanggal 4 Februari 2021 — Penuntut Umum:
OKTALIAN DARMAWAN,SH
Terdakwa:
MALIDIN.S.Sos Als MALIN Als DIN Bin SENA LAM.Alm
257 — 176
  • hukum tidak tertulis, sebaliknyaajaran melawan hukum formil adalah bahwa melawan hukum bertentangandengan hukum tertulis saja (Roeslan Saleh, Sifat Melawan Hukum dariPerbuatan Hukum Pidana, Aksara Baru hal 7);Menimbang, bahwa UndangUndang No. 31 Tahun 1999 sebagaimanatelah diubah dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2001 juga menganutperngertian melawan hukum formil dan materili, hal ini dijelaskan di dalampenjelasan umum UndangUndang No. 31 tahun 1999 yang menjelaskan : Agar dapat menjangkau berbagai modus
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-04-2014 — Putus : 23-07-2014 — Upload : 12-11-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Pbr
Tanggal 23 Juli 2014 — BASIRUN, S.Sos
107 — 18
  • Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi; Menimbang, bahwa perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi secara melawan hukum dalam pasal ini adalah merupakan inti delik(bestandeel delic), sebagaimana Penjelasan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 paragrafkeempat : agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangankeuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, makatindak pidana yang diatur dalam undangundang
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-01-2017 — Putus : 14-06-2017 — Upload : 14-08-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 06/Pid.Sus-TPK / 2017/PN.Bdg
Tanggal 14 Juni 2017 — PAMUNGKAS TEDJO ASMORO,SE.
116 — 32
  • Modus operandi penyimpangan dimaksud yaitu berupa pengeluaran biayafiktif atas izin tambahan biaya pendistribusian KPS dengan caramerekayasa bukti pengeluaran (kwitansi) berdasarkan arahan dan petunjukdari pejabat di Area Operasi Medan yaitu Koswini nippos 962256171.Selanjutnya hasil dari rekayasa pengeluaran tersebut disisinkan sebagiandananya untuk pejabat tertentu di Area Operasi Medan, yang melibatkankaryawan/pejabat.. Pihak yang terlibat / bertanggung jawab adalah :a.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-09-2015 — Putus : 10-11-2016 — Upload : 22-06-2017
Putusan PN AMBON Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2015/PN Amb
Tanggal 10 Nopember 2016 — ERIC MATITAPUTTY, SE
117 — 41
  • Nusa Ina Pratamatahun 2007, yaitu Berdasarkan surat permintaan audit perhitungan kerugiankeuangan negara dari Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, kemudian dilakukanekspose kepada pihak BPKP untuk menjelaskan pokok permasalahan, kasus posisidan modus operandi serta buktibukti yang telah diperoleh penyidik Kejati Malukusebagai dasar penugasan untuk penghitungan kerugian keuangan Negara kemudianmemproses dan menerbitkan surat tugas untuk melakukan penghitungan kerugiankeuangan Negara, meminta Data atau
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 31-10-2016 — Putus : 24-05-2017 — Upload : 03-08-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn
Tanggal 24 Mei 2017 — - ADIWARTYASTUTI, SE (TERDAKWA)
126 — 33
  • tersebutdapat dipidana ;Menimbang, bahwa Undangundang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi tersebut merumuskan sifat melawan hukum dalam arti formil dan materiildengan dasar pemikiran :* Korupsi adalah kejahatan yang terkait dengan nasib banyak orang dimana uangnegara yang dikorupsi bisa bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraanrakyat ;* Kepentingan hukum yang akan dilindungi pembentuk undangundang adalahkeuangan dan perekonomian negara ;* Kejahatan korupsi hampir dilakukan secara terorganisasi dengan modus
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-09-2016 — Putus : 07-02-2017 — Upload : 09-03-2017
Putusan PN KUPANG Nomor 54/PID.SUS-TPK/2016/PN.KPG
Tanggal 7 Februari 2017 — drg. ELISABETH KAKA, M.M
93 — 597
  • Oleh penjelasan umum UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 disebutkan agar UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 dapatHalaman 255 dari 312 Putusan Nomor : 54/Pid.SusTPK/2016/PN.KPGmenjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara danperekonomian negara yang semakin canggih dan rumit;Menimbang, bahwa dalam ajaran sifat melawan hukum maiteriil dalamfungsinya yang positif, yaitu suatu perbuatan, meskipun oleh peraturan perundangundangan tidak ditentukan sebagai melawan hukum, tetapi jika menurut
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Formil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 Tahun 2006
2292 — 657
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
  • Persoalan aparatpenegak hukum dalam persoalan kualitas sumber daya manusia, makaketidakmampuan aparat penegak hukum tidak boleh mengubah substansi hukumpidana materill dan formil yang menjadi standar keadilan di bidang hukum pidana.Adalah salah dan tidak tepat jika persoalan ketidakmampuan aparat penegakdalam menegakkan hukum pidana tentang tindak pidana korupsi yangmenyebabkan tindak pidana korupsi banyak terjadi dalam proses penyelenggaranegara dengan segala bentuk dan modus operandinya dijadikan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 20-04-2011 — Upload : 17-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1538 K/PDT/2009
Tanggal 20 April 2011 — BANK AMERICA NATIONAL TRUST COMPANY, DK VS APP INTERNASIONAL FINANCE COMPANY BV, DKK
339 — 271 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa salah satu "MODUS OPERANDI" yang dilakukan Tergugat 1,Tergugat 4, Tergugat 5 dan Tergugat 16 adalah dengan cara"MENDIRIKAN PERUSAHAANPERUSAHAAN FIKTIF ATAUHal. 3 dari274 halaman Put. No. 1538 K/Pdt/2009PERUSAHAAN KOSONG TANPA OPERASIONAL USAHA" atauSPECIAL PURPOSE VEHICLE COMPANY (SPV) yang biasa disebut "US$ 2 Company" (karena modal pendirian di Anggaran Dasar sangat kecil)dengan tujuan :a. Peraturan Perpajakan, Peraturan Pasar Modal dan Peraturan tentangHukum Perusahaan suatu Negara ;b.
Pengadilan PT KUPANG Pidana Khusus
Register : 23-12-2020 — Putus : 09-02-2021 — Upload : 09-02-2021
Putusan PT KUPANG Nomor 34/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG
Tanggal 9 Februari 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : MUHAMMAD RUSLAN. Diwakili Oleh : Farida Wulandari, SH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : BENFRID C.M. FOEH, SH
283 — 141
  • Bahwa Penuntut Umum juga sangat mengapreasi putusanMajelis hakim yang berpedoman pada Peraturan MahkamahAgung RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman pemidanaanPasal 2 dan pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,yang oleh Penuntut Umum dipandang sebagai langkah hukumyang progresif dalam menjawab kebutuhan akan rasa keadilandengan modus operandi Tindak Pidana Korupsi yang makincanggih dalam berbagai dimensi.3.
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus Korupsi
Putus : 14-11-2016 — Upload : 23-02-2017
Putusan PN JAMBI Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2016/PN Jmb
Tanggal 14 Nopember 2016 — ASWAN ZAHARI, S.Pd Bin ZAHARI
90 — 26
  • dimaksudmemperkaya adalah menambah harta atau benda yang menjadi milik sendiriatau orang lain atau suatu korporasi;Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor570/K/Pid/1993 tanggal 4 September 1993, dalam kaedahnya juga menyatakanbahwa yang dimaksud memperkaya adalah menjadikan orang yang belumkaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya;Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undangundang Nomor 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa agardapat menjangkau berbagai modus
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 19-11-2012 — Putus : 02-04-2013 — Upload : 27-07-2021
Putusan PN SURABAYA Nomor 104/PID.SUS/TPK/2012/PN.SBY
Tanggal 2 April 2013 — Jaksa Penuntut:
Doyo, SH
Terdakwa:
Yenny Prijastuti, SH
163 — 38
  • Selanjutnya dalam Penjelasan Umum UndangundangNomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undangundang No. 20 tahun 2001menyebutkan bahwa agar dapat menjangkau berbagai modus operandipenyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakincanggih dan rumit maka tindak pidana yang diatur dalam UndangUndang inidirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perobuatanperbuatan memperkayadiri sendiri atau orang lain atau Ssuatu korporasi secara "melawan hukum dalampengertian formil dan materiil.Menimbang