Ditemukan 9031 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 02-10-2013 — Upload : 25-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1485 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 2 Oktober 2013 — M. RIZA KURNIAWAN, S.E bin SUTIKNO
101 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • A.Hamzah memberikan contoh adanya putusan Rechtsbank Amsterdamtanggal 16 Juli 1928, NJ 1928, 961W 11845, yang keliru karena tidakmemperhatikan sifat accesoir dari Pelaku Peserta (medepleger), yaitu :"Pengurus dan para komisaris veendammer hypotheekbank, yang telahdinyatakan oleh Pengadilan telah pailit atau bangkrut, dituntut karenadidakwa telah melanggar Pasal 343 lid 2 Wetboek van Straftrecht (samadengan Pasal 399 Ke1 KUHPidana Indonesia), yaitu mengurangi secaracurang hakhak penagih hutang (pemiutang
Pengadilan PN SEMARANG Perdata Khusus
Register : 30-01-2019 — Putus : 22-04-2019 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Smg
Tanggal 22 April 2019 — Penggugat:
M.FAUZI, DKK
Tergugat:
PT. SOLORODA INDAH PLASTIK
149 — 41
  • Ulam Sari, perusahaan tutupkarena rugi dan Pailit tetapi tidak ada penjelasan apakah ada Auditdari akuntan publik atau tidak ;Bahwa intinya para pekerja hanya minta uang pesangon dan uangtunggu ;Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalildalil jwabannyaTergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Edi Pramono danHermanto dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangansebagai berikut :1. Saksi Edi Pramono:Bahwa jabatan terakhir saksi adalah Assisten Direktur PT.
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil Pidana Umum
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tahun 1997
368 — 176
  • Tentang : Peradilan Militer
  • atau sebagian yang diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagaihasil tindak pidana;b. benda yang sudah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untukmempersiapkannya;c. benda yang dipergunakan untuk menghalanghalangi penyidikan tindak pidana;d. benda yang khusus dibuat atau dipergunakan untuk melakukan tindak pidana; ataue. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 02-11-2020 — Putus : 07-12-2020 — Upload : 13-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 587/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 7 Desember 2020 — Pembanding/Penggugat I : Tn Irfan l Diwakili Oleh : Sigit Riyanto,SH, Dkk.
Terbanding/Tergugat : PT Bank CIMB Niaga,Tbk
Terbanding/Turut Tergugat I : PPAT Daerah Kerja Kota Bogor Ny Natalia Lini Handayani,SH
Terbanding/Turut Tergugat II : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Bogor
Terbanding/Turut Tergugat III : Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional BPN Kota Bogor
Turut Terbanding/Penggugat II : Ny Arti Yustinah
87 — 41
  • tertinggi, yangdidahului dengan pengumuman lelang.Ketentuan Pasal 1 ayat (4) PMK No. 27/ 2016 mengatur :Lelang Eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan putusan ataupenetapan pengadilan, dokumendokumen lain yang dipersamakandengan itu, dan/atau melaksanakan ketentuan dalam peraturanperundangundangan.Ketentuan Pasal 6 PMK No. 27/ 2016 mengatur :Lelang Eksekusi terdiri dari :Lelang Eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN);Lelang Eksekusi Pengadilan;Lelang Eksekusi pajak;Lelang Eksekusi harta pailit
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 08-10-2020 — Putus : 24-02-2021 — Upload : 18-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jmb
Tanggal 24 Februari 2021 — Penuntut Umum:
Wawan Kurniawan, SH.,MH
Terdakwa:
MUSASHI PANGERAN BATARA
185 — 44
  • persentase kemitraan danperusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;. memiliki Kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untukUsaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil serta kemampuan padasubbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha nonkecil;. memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha nonkecil, kecualliuntuk Pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi.khusus untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya,harus memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket(SKP). tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit
Pengadilan PN JAYAPURA Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-05-2010 — Putus : 11-04-2011 — Upload : 24-05-2012
Putusan PN JAYAPURA Nomor 231/Pid.B/2010/PN-Jpr
Tanggal 11 April 2011 — Drs. WIRO YOSEPH WATKEN
94 — 46
  • diterbitkan oleh Bank Papua dengan dasar pengajuan SPKtidak termasuk dalam disket;6 Berita Acara Negosiasi kewajawan harga pengadaan kapal;7 Owner estimate (lampiran berita acara negosiasi pengadaan kapal);8 Owner Estimate (OF);9 Berita acara evaluasi hasil penawaran;10 Berita acara pembukaan penawaran;11 Daftar hadir pembukaan penawaran;7712 Lampiran pembukaan penawaran;13 Surat penawaran;14 RAB (Rencara Anggaran Biaya);15 Bill Of Quantitie;16 Surat pernyataan tunduk Keppres;17 Surat pernyataan tidak pailit
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 28-03-2019 — Putus : 25-01-2021 — Upload : 17-02-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 184/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 25 Januari 2021 — Penggugat:
1.MAKAWI
2.Sadullah
3.Fachrul Rozy
4.Didin Zainudin
5.Shaiful Bahri
6.Maktub Efendi
7.Titin Suhartini
8.Neneng Yulyanah
9.Haji Mochamad Zen
10.Rana
11.MUHAMAD YASIN
12.MASPUPAH
Tergugat:
1.Haji Asikin
2.H. Nasri
3.H. Nasuki
4.Hj. Maanih
5.Hj. Asmanih
6.Hj. Asmaroh
7.Hj. Noamih
8.PT. Nusa Kirana Real Estate
9.PT. Summarecon Agung, Tbk
10.Notaris Willy Silitonga, SH
11.Notaris Handoyo, SH
12.Notaris Dewi Himijati Tandika, SH
13.Kantor Kelurahan Kelapa Gading Barat
14.Kantor Kelurahan Pegangsaan Dua
15.Kantor Kecamatan Koja
16.Kantor Kecamatan Kelapa Gading
17.Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi DKI Jakarta Cq. Kantor Pertanahan Kota Jakarta Utara
18.Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta
19.Ahmad Yusuf
20.Ahmad Sanwani
21.PT. Bursa Efek Indonesia
363 — 410
  • Ada yang berkenan denganpengingkaran atau pemecahan perjanjian (breach of contract)perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), sengketa hakmilik (properti/right), perceraian, pailit, pem/elahgunaanwewenang oleh ' penguasa yang merugikan pihak tertentu, dansebagainya.12. Berdasarkan dalildali Tergugat Ill sebagaimana tersebut diatas, maka sudah terlihat jelas bahwa gugatan Para Penggugatini salah alamat, karena Para Penggugat hendak membatalkanobyek AktaAkta Pengalihan Hak Objek Sengketa.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-02-2016 — Putus : 14-07-2016 — Upload : 22-09-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 17/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst
Tanggal 14 Juli 2016 — Pidana Korupsi - Ir. ITJEU KRISMIATI
94 — 16
  • Formulir kualifikasi terdiri dari pernyataan tidak masuk daftar hitam,bukan PNS/ TNV/POLRI, tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana,tidak dinyatakan pailit oleh pengadilan)2. Fakta integritasHal.53 Putusan No.17/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst.3. Kesesuaian SIUP, TDP, Akta Pendirian perusahaan, SBU denganpersyaratan bidang jasa layanan pekerjaan4.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-04-2016 — Putus : 07-09-2016 — Upload : 09-02-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 37/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst
Tanggal 7 September 2016 — Pidana Korupsi - JON RISMAN DAMANIK, KASDIAMAN SITOPU, RACHMAD PURBA
75 — 31
  • JAPINAL SAGALA, MM.Surat Pernyataan Tidak Dalam Pengawasan Pengadilan,Tidak Pailit, Kegiatan Usaha Tidak Sedang Dihentikandan/atau Direksi Yang Bertindak Untuk Dan Atas NamaPerusahaan Tidak Sedang Dalam Menjalani SanksiPidana, tanggal 12 Juli 2012, tertera tandatangan atasnama Ir. JAPINAL SAGALA, MM.Surat Pernyataan Memiliki Kemampuan Pada BidangDan Sub Bidang Pekerjaan Yang Sesuai Untuk UsahaNon Kecil, tanggal 12 Juli 2012, tertera tandatangan atasnama Ir.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 22-05-2014 — Putus : 06-04-2015 — Upload : 10-04-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 241/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst
Tanggal 6 April 2015 — PT. FORTUNA CIPTA SEJAHTERA >< PT. ASMIN KOALINDO TUHUP
284 — 154
  • Mengingat bahwa untuk menciptakan kepastianhukum bagi kepentingan dunia usaha dalam mengatasipersoalan yang mendesak yaitu penyelesaian utang piutangsecara adil, cepat, terbuka dan efektif dan apabila terdapatfakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana, bahwapersyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksuddalam pasal 1 ayat (1) telah dipenuhi, maka keadaan memaksakarena tidak dapat dibuktikan secara sederhana atau sumirmaka tidak dapat diajukan ke Pengadilan Niaga tetapi menjadiwewenang
Pengadilan PN MALANG Pidana Khusus
Register : 29-03-2021 — Putus : 14-06-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN MALANG Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Mlg
Tanggal 14 Juni 2021 — Penuntut Umum:
1.DINO KRIESMIARDI, S.H.,M.H.
2.MUHAMMAD FAISAL RISKI, SH
3.AYU FADHILAH HASMA, S.H.
Terdakwa:
AGUS BUDIANTO
134 — 41
  • jika perbuatan pidana tersebut mengarah kepada tindak pidanakorporasi maka selain Direksi, Komisaris, dan korporasinya secarabersamasama dapat dimintai pertanggung jawaban pidana;Bahwa Dalam hukum pajak pengertian Pengurus diatur secara khususdalam Pasal 32 Undangundang Nomor 28 Tahun 2007 (UUKUP) yangmenyatakan :1) Dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan, Wajib Pajak diwakilidalam hal:a. badan oleh pengurus;b. badan yang dinyatakan pailit
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-02-2015 — Upload : 10-09-2015
Putusan PN SAMARINDA Nomor 30/Pid.Tipikor/2014/PN Smr
Tanggal 11 Februari 2015 — LA ODE YUSUF EFENDI SIPPA Bin LA ODE SIPPA
124 — 49
  • melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh PPTK.Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseoranganyang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa.Persyaratan penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaanadalah sebagai berikut :a. memenuhi ketentuan peraturan perundang undangan untukmenjalankan usaha/kegiatan sebagai penyedia barang/jasa;b. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis danmanajerial untuk menyediakan barang/jasa;c. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit
    mengikuti prosespelelangan umum dengan pascakualifikasi sesuai dengan KeppresNo. 80 Tahun 2003 dan perubahannya pada Pasal 11 ayat (1) hurufb adalah sebagai berikut:Persyaratan penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaanadalah sebagai berikut:a. memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan untukmenjalankan usaha/kegiatan sebagai penyedia barang/jasa;b. memiliki keahlian, pengalaman, kKemampuan teknis dan manajerialuntuk menyediakan barang/jasa;c. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit
Pengadilan PN SUKOHARJO Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 18-06-2008 — Upload : 22-09-2011
Putusan PN SUKOHARJO Nomor 29/Pid.B/2008/PN.SKH
Tanggal 18 Juni 2008 — BAMBANG SUYADI, SH.
67 — 22
  • pokokmaupun simpanan suka rela >; serta tidak pernahmembayar simpanan wajib atau simpanan sukarela kepadaKoperasi tersebut ;Bahwa simpanan saksi tersebut belum dapat diambil danpada bulan Juni 2007 saksi akan mengambil uang dijawaboleh Rany katanya Computer baru rusak tidak dapatmenjawab, dan masih pada bulan Juli 2007 itu juga,saksi akan mengambil uang di Koperasi' dijawab bahwaWenny sedang masuk Rumah Sakit dan disuruh menungguWenny pulang dari Rumah Sakit, yang akhirnya diketahuibahwa Koperasi jatuh pailit
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Umum Penggelapan
Register : 27-12-2018 — Putus : 22-03-2019 — Upload : 12-08-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 1343/Pid.B/2018/PN Pbr
Tanggal 22 Maret 2019 — ANTON KASDI Als ANTON Als ATE
42 — 22
  • ., MH, di bawah sumpah menerangkan sebagaiberikut :aoe SP YPBahwa delneming diatur dalam pasal 55 KUHPidana ada 4 (empat) ;Bahwa yang dapat dijadikan tersangka adalah komisaris, direktur, bendaharaatau orang yang penting di dalam perusahaan tersebut organ dariperusahaan ;Bahwa perlu diadakannya audit untuk diperiksa ulang apakah ada uang atautidak maupun uang tidak dipakai tidak pada tempatnya ;Bahwa apabila dinyatakan pailit oleh audit, maka masuk ke ranah perdata ;Bahwa layak dan tidak layaknya
Pengadilan PN PATI Pidana Khusus Perbankan
Register : 16-03-2021 — Putus : 05-08-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN PATI Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Pti
Tanggal 5 Agustus 2021 — JPU : FIRMAN WAHYU OCTOVIAN, S.H., M.H. dan PURWONO, S.H. Terdakwa ; SUWADI, S.H., M.H. bin DJAYAT
345 — 131
  • tertanggal 14082009, bukubuku simpanan tersebutadalah buku tabungan anakanak Saksi di KSP Adi Jaya Jakenan;Bahwa pada saat Saksi menabung pertama, Saksi tidak diminta untukmembayar iuran pokok dan wajib;Bahwa saksi pernah mendapat Sisa Hasil Usaha (SHU), kadang jugatidak;Bahwa pemberian Sisa Hasil Usaha (SHU) tersebut sesuai denganperaturan AD ART KSP Adi Jaya Jakenan;Bahwa Sisa Hasil Usaha (SHU) diberikan setiap bulan tapi kadang tidakdiberikan, mulai tahun 2012, 2016 KSP Adi Jaya Jakenan mulai pailit
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-05-2015 — Putus : 01-10-2015 — Upload : 06-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 36/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 1 Oktober 2015 — Pidana - HASBI HASIBUAN, SH. MSC
198 — 251
  • Kemampuan Paket (SKP) sebagai berikut :SKP = KP PKP = nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan:a) untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak5 (lima) paket pekerjaan; danb) untuk usaha non kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukansebanyak 6 (enam) atau 1,2 (Satu koma dua) N.P =jumlah paket yang sedang dikerjakan.N = jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saatbersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.10) tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 08-04-2014 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 30 PK/Pdt/2014
Tanggal 8 April 2014 — P.T. BANK CENTURY, Tbk. (sekarang P.T. BANK MUTIARA, Tbk.) Pusat Jakarta VS GO LlNAWATI, Dkk
222 — 120 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • keseluruhan bukti tersebut merujuk kepada PT KuoCapital Raharja untuk produk reksadana dan Turut Termohon PeninjauanKembali untuk produk Discretionary Fund yang menerbitkan KonfirmasiInvestasi bukti Termohon Peninjauan Kembali, P17s/d P 41;Bahwa saat ini walaupun izin usaha PT Antaboga Delta SekuritasIndonesia (dalam hal ini Turut Termohon Peninjauan Kembali) telahdicabut oleh Bapepam dan LK (Bukti T 33 B), namun yang bersangkutansebagai suatu Badan Hukum masih tetap berdiri dan belum pernahdinyatakan pailit
Pengadilan PN YOGYAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 13-11-2019 — Putus : 28-05-2020 — Upload : 04-11-2020
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 148/Pdt.G/2019/PN Yyk
Tanggal 28 Mei 2020 — Penggugat: SULCHA PRIHASTI, SE. MM Tergugat: 1.PT.BANK PEMBANGUNAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA BPD DIY dahuluberbadan hukum PERUSAHAAN DAERAH PD BANK PEMBANGUNAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA BPD DIY 2.YAYASAN KESEJAHTERAAN BANK PEMBANGUNAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Turut Tergugat: GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
277 — 99
  • Tidak pernah dinyatakan pailitatau menjadi Direksi atau Komisarisyang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaandinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan; Bahwa fit & proper test dilaksanakan di Kantor Besar Direktorat Perijinan; Bahwa fungsi fit & proper test bagi Bank Indonesia adalah untukmengetahui apakah calon yang diajukan tersebut memiliki integritas,kompetensi dan reputasi yang baik; Bahwa untuk masa perpanjangan penugasan jabatan Penggugat sebagaiDirektur Pemasaran
Pengadilan PN DENPASAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 29-06-2015 — Putus : 21-04-2016 — Upload : 14-07-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 485/Pdt.G/2015/PN.Dps
Tanggal 21 April 2016 — ADAM JAMES LAWRENCE DUNDAS-TAYLOR melawan KIERON SAMUEL PRENTER, dkk.
283 — 231
  • tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan sehingga Aktatersebut dapat dikualifikasi cacat hukum atau batal demu hukum;Bahwa likuidasi dilakukan terhadap sebuah PT yang sah yang berkedudukansebagai subjek hukum, jika para pihak dalam PT sepakat untuk melakukanpembubaran cukup pembubaran dapat dilakukan oleh individuindividu pendiri PT,namun jika para pendiri tidak sepakat maka bisa dimintakan ke Pengadilan untukdilakukan pembubaran dengan menunjuk Likuidator;Bahwa terhadap PT yang dinyatakan Pailit
Pengadilan PN BATAM Pidana Umum
Register : 30-09-2021 — Putus : 20-12-2021 — Upload : 20-12-2021
Putusan PN BATAM Nomor 575/Pid.B/2021/PN Btm
Tanggal 20 Desember 2021 — Penuntut Umum:
HERLAMBANG ADHI NUGROHO, SH.
Terdakwa:
WAHYUDI Bin SAPARUDIN
149 — 206
  • Lelang Eksekusi harta pailit;e. Lelang Eksekusi Pasal 6 UndangUndang HakTanggungan (UUHT);f. Lelang Eksekusi benda sitaan Pasal 45 KitabUndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP);g. Lelang Eksekusi benda sitaan Pasal 271 UndangUndang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas danAngkutan Jalan;h. Lelang Eksekusi benda sitaan Pasal 94 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;I. Lelang Eksekusi barang rampasan;j. Lelang Eksekusi jaminan fidusia;k.