Bahwa menurut Pemohon pertimbangan hukum itu justru tidakmencerminkan rasa kepatutan dan rasa keadilan dan sangat bertentangandengan pasal 146 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 yang mana berbunyi"pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/ourun karena perusahaan mengalami kerugian terus menerusselama 2 (dua) tahun berturutturut, atau keadaan memaksa (force Majeur),dengan ketentuan pekerja berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kaliketentuan pasal 156 ayat (2), uang perhargaan

masa kerja sebesar 1 (satu)kali ketentuan pasal 156 ayat (8) dan uang penggantian hak sesuai denganketentuan pasal 156 ayat (4)" ;Bahwa berdasarkan bukti (T3) yang diajukan oleh Pemohon mengenaiperistiwa banjir yang melanda perusahaan merupakan suatu keadaanmemaksa (Force Majeur) yang mengakibatkan terhentinya proses produksidikarenakan tidak berjalannya mesinmesin pabrik, dirumahkanya parapekerja, hilangnya kepercayaan para konsumen yang juga mengakibatkankerugian materiil yang tidak kecil, dan

DuaRatus empat puluh juta rupiah) ditambah dengan harga pembelian batuPutusan No. 6/PDT.G/2016/PN.Mrb. halaman 6 dari 30 halamanbara sebesar Rp. 18.500 x 1.400 Metrik ton = Rp. 26.000.0000, sehinggatotal keseluruhan menjadi Rp. 266.000.000 namun hal tersebut tidaklahdilaksanakan sehingga yang dirugikan bukanlah Penggugat akan tetapijustru Tergugatlah yang dirugikanBahwa pihak penggugat pernah melakukan penambangan namun terhentitanpa ada pemberitahuan akan penyebab terhentinya penambanganapakah karena Force

Majure atau penyebab lainnya yang mana pihakpenggugat wajib memberitahukan 7 (tujuh) hari jika teijadi kegagalan atauketerlambatan maupun Force Majure (pasal 18 akata notaries Wendi JohanSH.M.Kn No.06)Bahwa didalam alasan gugatan penggugat angka 6 (enam) yangmenyatakan pada tahun 2013 penggugat mau melakukan penambanganingin mengambil batu bara diatas lahan milik Tegugat, ternyata ada pihaklain yang menguasai lahan milik Tergugat.

empat puluh jutarupiah) ditambah dengan harga pembelian batu bara sebesar Rp. 18.500 xPutusan No. 6/PDT.G/2016/PN.Mrb. halaman 18 dari 30 halaman1.400 Metrik ton = Rp. 26.000.0000, sehingga total keseluruhan menjadi Rp.266.000.000 namun hal tersebut tidaklah dilaksanakan sehingga yangdirugikan bukanlah Penggugat akan tetapi justru Tergugat lah yang dirugikan.Bahwa pihak penggugat pernah melakukan penambangan namunterhenti tanpa ada pemberitahuan akan penyebab terhentinya penambanganapakah karena Force

Majure atau penyebab lainnya yang mana pihakpenggugat wajid memberitahukan 7 (tujuh) hari jika terjadi kegagalan atauketerlambatan maupun Force Majure (pasal 18 akata notaries Wendi JohanSH.M.Kn No.06).Bahwa didalam alasan gugatan penggugat angka 6 (enam) yangmenyatakan pada tahun 2013 penggugat mau melakukan penambangan inginmengambil batu bara diatas lahan milik Tegugat, ternyata ada pihak lain yangmenguasai lahan milik Tergugat.

Ulang (Rescheduling)(2) Persyaratan Ulang (Reconditioning)(3) Penataan Ulang (Restructuring) ...dst.Terhadap dalil Penggugat tersebut diatas, dapat ditanggapi sebagaiberikut:Bahwa terhadap Fasilitas Kredit Penggugat pada Tergugat, tidak memenuhiunsur dan Kriteria untuk dilakukan Rescheduling, Reconditioning,Restructuring, karena Jangka waktu Kredit Penggugat belum Jatuh Tempo(sampai dengan 04 Mei 2022), seria keadaan Penggugat yang tidakmembayar angsuran tidak diakibatkan karena: 1.Adanya OVERMACHT(Force

Majeure), 2.Tidak berprestasi karena Kreditur juga tidak berprestasihalaman 16 dari 34 Putusan Nomor 61/Pdt/2019/PT DPS(Exptio non adimpleti Contractus), dan 3.Bukan karena ada Pelepasan Hak(Rechts Verwerking), selain itu Kredit Penggugat sampai saat ini belumtermasuk Kategori Kredit Macet, sehingga Fasilitas Kredit Penggugat tidakmemenuhi unsur dan Kriteria untuk dilakukan Rescheduling, Reconditioning,dan Restructuring, sebagaimana Surat Edaran Bank IndonesiaNo.23/12/BPPP tanggal 28 Februari 1991

Karena keadaan memaksa (evermacht), force majeure, jadi di luarkemampuan debitur. Debitur tidak bersalah.e Bahwa Menurut J Satrio (Satrio : 1999, hal 122), wanprestasi adalahsuatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidakmemenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapatdipersalahkan kepadanya.

Perobuatan manaterdakwa lakukan dengan caracara sebagai berikut :e Pada awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2014 sekitar jam 19.00Wib saksi DIMAS RAHARDI Bin IMAN bertemu dengan terdakwa yangsedang mengamen lalu datang 7 (tujuh) orang anak punk yang berasal dariTegal dan tak lama kemudian datang saksi TAUFIK MAHENDRA BinAGUS HARYONO mengendarai sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motorYamaha Force One warna hitam silver tanpa plat nomor kemudian datangsaksi Moh, Dimas Ulhagq Dafasubrata turun

Perbuatan manaterdakwa lakukan dengan caracara sebagai berikut :e Pada awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2014 sekitar jam 19.00Wib saksi DIMAS RAHARDI Bin IMAN bertemu dengan terdakwa yangsedang mengamen lalu datang 7 (tujuh) orang anak punk yang berasal dariTegal dan tak lama kemudian datang saksi TAUFIK MAHENDRA BinAGUS HARYONO mengendarai sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motorYamaha Force One warna hitam silver tanpa plat nomor kemudian datangsaksi Moh, Dimas Ulhag Dafasubrata turun dari

Dimas Ulhaq Dafasubrata dengan menggunakan 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Force One warna hitam silver tanpa platnomor dengan posisi saksi DIMAS RAHARDI Bin IMAN (dalam berkasterpisah) duduk di selasela stang dan jok sepeda motor, saksi TAUFIKMAHENDRA Bin AGUS HARYONO (dalam berkas terpisah) mengendaraisepeda motor lalu saksi Moh.

Dimas Ulhaq Dafasubrata dengan menggunakan 1 (satu) unit sepedamotor Yamaha Force One warna hitam silver tanpa plat nomor dengan posisiterdakwa . TAUFIK MAHENDRA Bin AGUS HARYONO mengendarai sepeda motorlalu saksi Moh.

Dimas Ulhaq Dafasubratadengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Force One warna hitamsilver tanpa plat nomor dengan posisi terdakwa . TAUFIK MAHENDRA Bin AGUSHARYONO mengendarai sepeda motor lalu saksi Moh.

karena setelah menelitisecara saksama memori kasasi tanggal 21 Juli 2017 dan kontra memorikasasi tanggal 11 Agustus 2017 dihubungkan dengan pertimbangan JudexFacti, dalam hal iniPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriMedantelah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa hubungan kerja antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasiadalah Perjanjian Kerja untuk Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);Bahwa oleh karena pemutusan hubungan kerja disebabkan olehadanya keadaan memaksa (force

Januari 2012 ~~ kembalimemberitahukan kepada Tergugat bahwa Penggugat telah melakukanpenjualan secara paksa (force sell) Saham IKAI melalui Bursa EfekIndonesia sebanyak 7.207.000 (tujuh juta dua ratus tujuh) lembar,senilai Rp1.010.675.000,00 (satu miliar sepuluh juta enam ratus tujuhpuluh lima ribu Rupiah).7.

Selanjutnya, melalui surat Nomor S195/RBPMANS.Lit.Som/0312 tanggal 6 Maret 2012, #Penggugat,memberitahukan kepada Tergugat bahwa Penggugat telah melakukanpenjualan secara paksa (force sell) Saham IKAI melalui Bursa EfekIndonesia sebanyak 20.414 lot atau 10.207.000 lembar, senilaiRp1.451.934.500,00 (satu miliar empat ratus lima puluh satu jutasembilan ratus tiga puluh empat ribu lima ratus Rupiah) dan nilaibersih (setelah potong biaya penjualan) yang masuk untukpembayaran kewajiban Tergugat adalah

Bahwa setelah Saham IKAI tersebut berpindah kepemilikan dariPemohon Kasasi ke Termohon Kasasi berdasarkan Perjanjian REPO,Konfirmasi Transaksi dan Konfirmasi Transaksi Il, apabila Pemohon Kasasitidak melakukan pembelian kembali Saham IKAI tersebut dari TermohonKasasi, maka Termohon Kasasi diperkenankan untuk melakukan penjualanSaham IKAI secara paksa (force sell) kepada pihak lain/ketiga (vide Pasal7.2 jo. Pasal 12.2 Perjanjian REPO);5.

Nomor 1607 K/Pdt/2017Kasasi telah melakukan penjualan secara paksa (force sell) Saham IKAImelalui pasar Bursa Efek Indonesia (BEI) sebanyak 7.207.000 (tujuh jutadua ratus tujuh ribu) lembar dari total 43.103.448 (empat puluh tiga jutaseratus tiga ribu empat ratus empat puluh delapan) lembar jumlah sahamuntuk Konfirmasi Transaksi atau setara dengan 5,98% (lima koma sembilandelapan persen), yang terjual dengan nilai Rp1.010.675.000,00 (satu miliarsepuluh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah

kerjatersebut haruslah Tergugat dibebani untuk membayar secara tunai dansekaligus kepada Penggugat hak atas uang pesangon, uang penghargaan masakerja dan penggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 164 ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai berikut ;Pasal 1641 Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruhkarena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secaraterus menerus selama 2 (dua) tahun, atau keadaan memaksa (force

ayat (2) uang penghargaan masa kerja sebesar (satu) kali ketentuanPasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) ;2 Kerugian perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dibuktikandengan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntanpublic ;3 Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruhkarena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (force

Honda CB 150R tahun 2014 berwarna Putih dengan Nomor Polisi DC 2137 CY ;

PwlA. 1 unit Yamaha Vega Force tahun 2018 berwarna Hitamdengan Nomor Polisi DD 5875 QI yang ditaksir senilai + Rp.11.000.000, (Sebelas juta rupiah) ;5. 1 unit Yamaha Mio GT tahun 2014 berwarna merah hitamdengan Nomor Polisi DD 3515 LM yang ditaksir senilai + Rp.10.000.000, (Sepuluh juta rupiah) ;6. 1 unit Honda Vierza tahun 2014 berwarna biru yangditaksir senilai + Rp. 12.000.000, (dua belas juta rupiah) ;7. 1 unit Honda Blade Repsol tahun 2010 berwarna orangeyang ditaksir senilai + Rp. 8.500.000

Bahwa sampaidengan gugatan ini diajukan, tersisa 5 (lima) unit sepeda motor bekas yangbelum terjual, adapun rinciannya sebagai berikut :5 (lima) unit sepeda motor bekas yang belum terjual ;1) Honda CB 150R tahun 2014 berwarna Putin denganNomor Polisi DC 2137 CY ;2) Yamaha Byson tahun 2014 berwarna Hitam denganNomor Polisi DD 3213 SM ;3) Honda Supra GTR tahu 2016 berwarna Merah denganNomor Polisi DD 2004 SS ;4) Yamaha Vega Force tahun 2018 berwarna Hitam denganNomor Polisi DD 5875 Q ; dan,Halaman

Nomor Polisi DD 2374 KH ;19) 1 (Satu) unit Honda CB 150R tahun 2014 berwarna Putihdengan Nomor Polisi DC 2137 CY ;20) 1 (satu) unit Jupiter Mx 135 tahun 2014 berwarna Putihdengan Nomor Polisi DP 2908 DN ;21) 1 (Satu) unit Yamaha Byson tahun 2014 berwarna Hitamdengan Nomor Polisi DD 3213 SM ;22) 1 (satu) unit Honda CS One tahun 200 berwarna Silverdengan Nomor Polisi DD 5059 LP;23) 1 (satu) unit Honda Supra GTR tahu 2016 berwarnaMerah dengan Nomor Polisi DD 2004 SS ;24) 1 (Satu) unit Yamaha Vega Force

Putusan No.632/Pdt.G/2020/PA.Pwl> 1 unit Yamaha Byson tahun 2014 berwarna Hitam dengan NomorPolisi Dd 3213 SM;> unit Honda Supra GTR tahu 2016 berwarna Merah dengan NomorPolisi DD 2004 SS ;> 1 unit Yamaha Vega Force tahun 2018 berwarna Hitam denganNomor Polisi DD 5875 QI;> 1 unit Yamaha Mio GT tahun 2014 berwarna merah hitam denganNomor Polisi DD 3515 ;> unit Honda Vierza tahun 2014 berwarna biru ;> 1 unit Honda Blade Repsol tahun 2010 berwarna orange;> 1unit Honda Revo tahun 2014 berwarna hitam

Putusan No.632/Pdt.G/2020/PA.Pwl=" 1 (satu) unit Yamaha Vega Force tahun 2018 berwarna Hitamdengan Nomor Polisi DD 5875 Q ;= 1 (Satu) unit Honda Revo tahun 2017 berwarna Putih dengan NomorPolisi DD 2699 RR;# 1 (Satu) unit Honda Blade tahun 2015 berwarna Orange Putih ; 1 (satu) unit Honda Revo tahun 2013 berwarna Hitam ; 1 (satu) unit Yamaha Vega ZR tahun 2009 berwarna hitam ;" 1 (satu) unit Yamaha Mio Soul tahun 2011 berwarna Hitam;= 1 (satu) unit Yamaha Jupiter Mx King tahun 2016 berwarna Hitam;

kesalahan tersebut terletak pada pihak DinasKehutanan ;Bahwa berdasarkan ketentuan, saat kayu sampai di KM. 7 maka dokumenwajib dimatikan dan tujuan lain harus tetap menggunakan Nota Angkutansebab kayu di KM. 25 adalah belum tentu kayu dari KM. 7 serta harusdibuktikan bahwa kayu tersebut benarbenar legal, sebab apabila iuran hasilhutan belum dibayar maka patut diduga hal tersebut adalah pengerusakanhutan;Bahwa ketika perusahaan atau seseorang sedang melakukan pengangkutan,kemudian terjadi sesuatu force

kurun waktu berbulanbulan tidak ada jawabandari Dinas Kehutanan maka kesalahan tersebut terletak pada pihak DinasKehutanan;53.Bahwa munculnya TPTKO adalah kebijakan pemerintah dimana penetapan TPTKO dilakukan dalam jangka waktu 5 hari kerja;54.Bahwa menurut Ahli, apabila Nota Angkutan telah sesuai namun tempatnya yangtidak sesuai maka SKSHHK tetap menjadi dokumen yang sah jika sumbernyaadalah benar;55.Bahwa ketika perusahaan atau seseorang sedang melakukan pengangkutan,kemudian terjadi sesuatu force

dengan dokumen dokumen kemudian dipersalahkan berdasarkan asumsidan pendapat saja tetapi haruslah berdasarkan kepada asasasas hukum maupunaturan yang berlaku;Menimbang bahwa setelah Majelis mencermati dalil pembelaan dan tuntutanPenuntut Umum dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum, karena apabilakayu diasumsikan tidak memiliki dokumen maka seluruh proses dari sumber asalkayu, industri pengolahan haruslah diusut dan dipersalahkan sehingga apabila tidaksecara tergas diatur terlebih dalam keadaan Force

sistem informasi penatausahaan hasil kayu dari hutan alamHalaman 49 dari 58 Putusan Nomor 64/PidSusLH/20 18/PN.Ksnsebagaimana Pasal 25 ayat (1) yang berbunyi Pengangkutan Kayu olahan berupakayu gergajian/vener dan serpih dari industri primer disertai bersama sama SKSHHKyang diterbitkan oleh tenaga teknis pengelolaan hutan produksi lestari sesuaikompetensinya melalui Aplikasi;Menimbang, bahwa ahli berpendapat apabila perusahaan atau seseorangsedang melakukan pengangkutan, kemudian terjadi sesuatu force

Bahwa PHK yang dijatuhnkan kepada PARA PENGGUGAT ini adalahdengan alasan perusahaan (PARA TERGUGAT) mengalami kerugian,namun PARA TERGUGAT tidak dapat menunjukan/membuktikanlaporan keuangan 2 tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntanpublik dan juga bukan karena keadaan memaksa (force majeur)maka PHK ini dikategorikan sebagai perusahaanyang maumelakukan efisiensi, maka PARA PENGGUGAT berhakmemperoleh uang pesangon sebesar 2 kali ketentuan pasal 156 ayat(2), uang penghargaan masa kerja sebesar

JAMSOSTEKhanya 6 bulan saja sehingga terdapat kekurangan pembayaran iuranJAMSOSTEK selama 13 bulan.Bahwa PHK yang dijatuhkan kepada PARA PENGGUGAT ini adalah denganalasan perusahaan (PARA TERGUGAT) mengalami kerugian, namun PARATERGUGAT tidak dapat menunjukan/membuktikan laporan keuangan 2 tahunterakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik dan juga bukan karena keadaanmemaksa (force majeur) maka PHK ini dikategorikan sebagai perusahaan yangmau melakukan efisiensi, maka PARA PENGGUGAT berhak memperoleh

yang diaturdalam UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan maupun peraturanperaturan yang diatur oleh Kupang Beach Hotel ;Menimbang, bahwa Pasal 164 UU No.13 Tahun 2003 telah mengaturhakhak ketenagakerjaan pekerja / buruh yang timbul karena perusahaan tutup,yang pada pokoknya menyatakan :1)Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/oburuh karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaanmengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun, ataukeadaan memaksa (force

Pasal 156ayat (2) uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuanPasal 156 ayat (8) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal156 ayat (4);Kerugian perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harusdibuktikan dengan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telahdiaudit oleh akuntan public;Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/ouruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaanmemaksa (force

sebenarnya terjadi adalahsetelah beberapa tahun kemudian bisnis Terlawan mulai menggeliatkembali kemudian Terlawan Il sebagai Penjamin dengan itikad baikdatang dan menghadap Terlawan Ill di kantornya dan memohon agarkepada Terlawan dan Terlawan II diberikan fasilitas khusus untukmemenuhi kewajibannya untuk membayar hutangnya kepada Terlawan IIIdengan cara hanya mengembalikan Hutang Pokok sebesar Rp.1.300.000.000, (Satu milyar tiga ratus juta rupiah) saja denganmengingat terjadinya keadaan luar biasa (Force

Rp.3.503.346.475,85 (Tiga milyar lima ratus tiga juta tiga ratus empat puluhenam ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah delapan puluh lima sen) ;Perhitungan mana telah membuktikan bahwa benar Terlawan Ill telahmelakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah bertindaksewenangwenang dalam menghitung jumlah hutang pokok dan dendadengan suku bunga sebesar 17,5% dan denda sebesar 3% per Bulanyang jauh diatas batas atas bunga kredit Bank Indonesia sebesar 11,1 %tanpa memperhatikan keadaan luar biasa (Force

Bahwa namun demikian sebagai nasabah yang beritikad baik, sesualdengan kemampuan yang ada, dengan ini Terlawan dan Terlawan Ilmohon kehadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yangmemeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memerintahkankepada Terlawan Ill untuk menerima pembayaran / pengembalianfasilitas kredit yang terdampak keadaan luar biasa (Force Mayjeur)tersebut dengan cara mengembalikan Hutang Pokok sebesar Rp.1.300.000.000, (Satu milyar tiga ratus juta rupiah) saja dengan

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksadan mengadili perkara ini berkenan memeriksa dan mempertimbangkannyadan selanjutnya memberikan Putusan sebagai berikut :DALAM POKOK PERKARA:DALAM KONVENSI: Mengabulkan Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya; Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang beritikad baik dan jujur; Biaya Perkara menurut hukum;DALAM REKONVENSI ;7 Memerintahkan kepada Terlawan ll untuk menerimapembayaran/pengembalian fasilitas kredit yang terdampak keadaan luarbiasa (Force

ke dalam kantor dan duduk di ruangPenjagaan bagian depan Polsek Sengah Temila, tidak lama kemudian datangsaksi UDI bersama dengan saksi SISKO, saksi HARNOTO dan saksi TIANGSONA, lalu terdakwa OKTAPIANUS PIUS keluar dan menghampiri saksi UDI,setelah itu terdakwa OKTAPIANUS PIUS menunjukkan sepeda motor YamahaVega yang sebelumnya terdakwa OKTAPIANUS PIUS telah simpan disampingkantor Polsek Sengah Temila, selanjutnya saksi UDI bertanya kepada terdakwaOKTAPIANUS PIUS apakah ada sepeda motor Yamaha Force

UDI ada bertanya kepada terdakwakalau apakah ada sepeda motor yamaha Force One miliknya,lalu terdakwa bilang kepada sdra Udi kalau masalah ituterdakwa tidak tahu dan terdakwa bilang kepada sdra Udikalau motor yang ada di Polsek Sengah Temila banyak, kalausepeda motor Yamaha JUPITER Z ada, lalu Sdr. UDImenjawab boleh lah saya ambil sepeda motor JUPITER Ztersebut.

Sekitar pukul 19.00 wib, saksi UDI kembalimenghubungi terdakwa OKTAPIANUS PIUS dan mengatakan bahwa saksi UDIsaat itu sudah berada di Pahauman, saksi OKTAPIANUS PIUS menjawabsudah lah kalau begitu, tunggu saja saksi UDI ada bertanya kepada terdakwaOKTAPIANUS PIUS kalau apakah ada sepeda motor yamaha Force Onemiliknya, lalu terdakwa OKTAPIANUS PIUS bilang kepada saksi UDI kalau45masalah itu terdakwa OKTAPIANUS PIUS tidak tahu dan terdakwaOKTAPIANUS PIUS bilang kepada saksi UDI kalau motor yang ada

tersebut haruslahTergugat dibebani untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepadaPenggugat hak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja1213dan penggantian hak sesuai dengan ketentuan pasal 164 ayat (3)UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaansebagai berikut : Pasal 1641) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/ouruh karena perusahaan tutup yang disebabkanperusahaan mengalami kerugian secara terusmenerus selama 2(dua) tahu, atau keadaan memaksa (force

No. 18/G/2016/PHISby3) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/oburuh karena perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaanmemaksa (force majeur) tetapi perusahaan melakukan efisiensi,dengan ketentuan pekerja/ouruh berhak atas uang pesangonsebesar 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), uangpenghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 156ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 15631

Apabila ternyata jangka waktu dimaksud tidak dipenuhioleh Pemohon Banding karena keadaan diluarkekuasaannya (force majeur), jangka waktu dimaksuddapat dipertimbangkan oleh Majelis atau Hakim Tunggal;Bahwa Pemohon Banding dalam persidangan tidakmenyampaikan alasan force majeur yang menyebabkanbanding diajukan lewat jangka waktu 3 bulan;Halaman 9 dari 16 halaman.

memiliki kualifikasi sebagai wali nasabataupun wali hakim, tidak memenuhi syarat dan rukun pernikahansebagaimana ketentuan di atas;Menimbang, bahwa tidak terpenuhinya kualifikasi seseorangmenjadi wali nikah, baik itu wali nasab maupun wali hakim, maka akanmenjadikan cacatnya wali tersebut, sehingga cacatnya wali dalam suatupernikahan, dapat dipandang sebagai ketiadaan wali, ketiadaan walidalam sebuah akad nikah akan menjadikan pernikahan tersebut menjadifasid dan tidak mempunyai dasar hukum (no /egal force

SusPHI/2020perusahaan Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;Bahwa karena dasar merumahkan Termohon Kasasi dahuluPenggugat adalah dasar efisiensi dan Pemohon Kasasi dahulu Tergugattidak dapat membuktikan bahwa tindakannya tersebut disebabkan olehkarena Pemohon Kasasi dahulu Tergugat mengalami kerugian 2 (dua) tahunberturutturut yang dibuktikan dari hasil audit oleh akuntan publik atauadanya keadaan memaksa (force majeur), maka Termohon Kasasi dahuluPenggugat berhak mendapatkan kompensasi sebagaimana dimaksudketentuan

kerjatersebut haruslah tergugat dibebani untuk membayar secara tunaidan sekaligus kepada Penggugat hak atas uang pesangon, uangpenghargaan masa kerja dan penggantian hak sesuai denganketentuan Pasal 164 Ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai berikut :Pasal 164Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruhkarena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secaraterus menerus selama 2 (dua) tahun, atau keadaan memaksa (force

156 Ayat (2) uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kaliketentuan Pasal 156 Ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal156 Ayat (4);Kerugian perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dibuktikandengan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntanpublik;Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruhkarena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahunberturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (force

T telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Ringan sebagaimana dalam Pasal 364 KUHP;

Menetapkan barang bukti berupa :- 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal putih dengan berat netto 0,04 gram dirampas untuk dimusnahkan;- 1 unit Sepeda Motor Yamaha Force One BK 4926 GB dirampas untuk Negara;6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;