Ditemukan 4461 data
19 — 19
Laude (di sebut anak kedua Xxxxx), dibuat secara tertulis tanggal15 Agustus 2006, ditandatangani oleh para pihak, mencantumkan tanggalserta tempat penandatanganan, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuandalam Pasal 1874 KUH Perdata tentang akta di bawah tangan, dengandemikian bukti P.5. tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatuakta di bawah tangan;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5. apabila dikaitkan denganpokok perkara adalah tidak ada relevansi, karena surat perjanjian/kesepakatanantara
101 — 9
ahli warisnya dan orangorang atau pihak ketiga yangdimaksud dalam akta tersebut sehingga secara umum acte parti tidaklah bersifatalat bukti sempurna tetapi sebagai alat pembuktian bebas (bew/jsmiddel met vrijebewjskracht) dimana penilaiannya diserahkan pada pertimbangan, rasa keadilan dankebijaksanaan hakim;Menimbang, bahwa akta dibawah tangan adalah suatu akta yang dibuat tidakoleh dan tidak di hadapan seorang pegawai umum yang berwenang membuaitnya,sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1874
275 — 221 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tulisan yang dianggap sah sebagai alat bukti memilikisyarat pokok yaitu harus tercantum tanda tangan (handtekening, signature)oleh pejabat pembuat akta/surat tersebut di dalamnya (vide Pasal 1874 KitabUndang Undang Hukum Perdata);Sedangkan yang dimaksud dengan akta otentik berdasarkan ketentuanPasal 1868 Kitab Undang Undang Hukum Perdata adalah akta/surat yangdibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh atau di hadapan pejabatuntuk itu;Berpedoman pada ketentuan tersebut di atas, maka buktibukti
1.DAHLAN
2.NAHIRA
3.YANI
Tergugat:
1.SUDDING
2.LEHA
89 — 42
I, Il, Ill 13 tersebut di atas adalah merupakan suatu akta dibawahtangan, dimana terhadap bukti surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pihaksendiri dan diketahui oleh pihak desa (Kepala desa) serta disaksikan oleh saksisaksi, dimana saksisaksi yang menjadi saksi di Surat pernyataan tersebut jugamenjadi saksi di depan persidangan dalam perkara a quo, sehingga terkait haltersebut sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1874 Kitab Undangundang HukumPerdata dan Pasal 286 RBg yang menyatakan bahwasanya
91 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
juga terbukti dengan jelas dan terang dimana tidak ada dasarkepemilikan yang sah dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yangberlaku dari Tergugat Ill dalam mengalinkan haknya atas objek perkara Bkepada Tergugat I:Bahwa hal penerbitan Surat peralinan hak atas objek perkara A danobjek perkara B oleh Tergugat IV telah nyatanyata sangat bertentangandan sama sekali tidak mematuhi unsurunsur sebagaimana yang dimaksuddi dalam Pasal 47 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2004 tentang JabatanNotaris juncto Pasal 1874
PT. Ira Inti Graha Diwakili ABDULLAH SONY BATUBARA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG
Intervensi:
1.Putra sembiring Meliala
2.Jhon indra Sembiring
3.Purnama Sembiring
4.Bahagia Sembiring Meliala
5.Rostawaty Sembiring
186 — 75
Wedana / Ketua PL.RKetjaman Sunggal, dan Kepala Kampung / Ketua PL.RDesa Medan Krio.Surat Pernyataan Waris tanggal 21 Mei 2018 yang diketahuiKepala Lingkungan XII Kelurahan Kwala Bekala, dan LurahKwala Bekala dengan Register No. 470/1874/SKAW/KB/2018 serta Camat Medan Johor dengan register No.160/SKAW/MI/2018.Fotokopi legalisir surat pernyataan / pembagian tanah AhllWaris tanggal 7 Juni 2018 dan Ahli Waris Alm. BoncarSembiring Meliala dan Alm Hormat Br.
136 — 66
HGB 7836 2/ HGB 1862 93 HGB 78882 HGB 1837 238 HGB 7863 04 HGB 78893 HGB 1838 29 HGB 7864 55 HGB 78904 HGB 1839 30 HGB 7865 306 HGB 78915 HGB 7840 31 HGB 7866 o7 HGB 78926 HGB 7841 32 HGB 1867 58 HGB 78937 HGB 1842 33 HGB 7868 09 HGB 7894 Halaman 6 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN Bpp 3 HGB 1843 34 HGB 7869 60 HGB 78959 HGB 1844 35 HGB 7870 61 HGB 789610 HGB 7845 36 HGB 1871 62 HGB 789711 HGB 7846 37 HGB 1872 63 HGB 789812 HGB 1847 33 HGB 1873 64 HGB 789913 HGB 1848 39 HGB 1874
136 — 52
Bahwa karena batasbatasnya tidak jelas dan kabur, maka gugatan Penggugatharuslah ditolak atau setidaktidaknya tidak dapat diterima, sebagaimana:1) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 565 K/Sip/1874 tanggal 2181974yang pada intinya menyatakan : Gugatan Penggugat adalah kabur dan tidakJelas batasbatasnya, oleh karenanya gugatan harus ditolak dan tidak dapatditerima.2) Yurisprudensi MARI Nomor : 566 K/Sip/1973 tanggal 2181973, yang padaintinya menyatakan : Bahwa karena batasbatas obyek gugatan tidak jelas
Bahwa karena batasbatasnya tidak jelas dan kabur, maka gugatan Penggugatharuslah ditolak atau setidaktidaknya tidak dapat diterima, sebagaimana:1) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 565 K/Sip/1874 tanggal 2181974yang pada intinya menyatakan : Gugatan Penggugat adalah kabur dan tidakJelas batasbatasnya, oleh karenanya gugatan harus ditolak dan tidak dapatditerima,2) Yurisprudensi MARI Nomor : 566 K/Sip/1973 tanggal 2181973,yang pada intinya menyatakan : Bahwa karena batasbatas obyek gugatantidak jelas
171 — 1074
Sedangkan akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat danditanda tangani oleh para pihak yang berkepentingan tanpa bantuan dariseorang Pejabat dimana Pasal 1874 KUHPerdata menyatakan bahwa yangdianggap sebagai tulisan dibawah tangan adalah akta yang ditandatanganidibawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisantulisanyang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang Pejabat Umum.Halaman 51 dari 71, Putusan Nomor 52/Pdt.G/2016/PN BjbSelanjutnya Pejabat umum berkenaan dengan hak
20 — 11
ditandatangani seseorang yang berisi Suatu perbuatan hukum, sertadiakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkan kepadanya atau secarahukum dianggap telah dibenarkan olehnya, menimbulkan bukti lengkap sepertisuatu akta otentik bagi orang yang menandatanganinya, artinya selama tandatangan tersebut tidak disangkal, maka akta di bawah tangan tersebut memilikikekuatan pembuktian yang sama dengan akta otentik, dan bernilai pembuktiansempurna (volledig) dan mengikat (bindende) ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1874
81 — 95
disertai dengan pencantuman tanggal, bulan dan tahun dilakukandengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagaian tandatangan adadiatas kertas dan sebagai lagi diatas meterai temple , selanjutnya ayat (9)6cmenyatakan Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampaidengan ayat (8) tidak dipenuhi, dokumen yang bersangkutan dianggap tidakbermeterai dan berkaitan dengan pasal 1868 KUHPerdata maupun pasal 1874KUHPerdata, maka telah terjawab dalam pasal 1868 KUHPerdata maupunpasal 1874
Tommy A. Kalalo
Tergugat:
1.CV. Tubagus Putra Sinar Banten
2.PT. PAN UNITED CONCRETE
3.Yuni Chandra Nurjanah
4.Sujadi
5.Ahli Waris Badur Bin Lihun
6.Lukman Sakti Nagaria
7.Hendra Nagaria
290 — 208
bukti surat T.VI&VII.8,T.VI&VILLO, T.VIRVIL1TL, T.VIEVI26, T.VIRVI28, T.VI&VIL31 dan T.VI&VI.32adalah fotokopy dari fotokopy, selanjutnya bukti surat T.VI&VII.22 s/dT.VI&VII.26 adalah berupa foto (bukti elektronik);Menimbang, bahwa bukti tulisan/surat yang telah diajukan pihakPenggugat dan pihak Para Tergugat berupa foto copy yang telah dicocokkansesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup tersebut dapat diterimasebagai alat bukti surat sah sebagaimana dimaksud Pasal 1868, Pasal 1871,Pasal 1874
60 — 8
Pasal 1874 ayat (2)KUH Perdata dengan tegas mempersamakan cap jempol dengan tanda tangan.Terhadap pemungkiran tanda tangan secara tegas dari Penggugat I, PenggugatIV, Penggugat V dan Penggugat VI, berdasarkan Pasal 1877 KUH Perdata,Pihak Para Tergugat haruslah dibebani wajib bukti terhadap kebenaran tulisandan tanda tangan itu ;Menimbang, bahwa Tergugat Il, Ill dan IV telah mengajukan saksi EdiSantoso yang menerangkan bahwa :e Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Manggis sejaktahun 1989
45 — 16
AJA WANUN pada Surat AKta Pelepasan Hak dan Ganti Rugitersebut, hanya membubuhkan CAP JEMPOL, yang mana dalamKitab Undangundang Perdata (KUHPerdata) pasal 1874 ayat 2yang berbunyi Dengan penandatanganan sepucuk tulisandibawah tangan dipersamakan suatu cap jempol, dibubuhidengan suatu pernyataan yang bertanggal dari seorang notarisatau seorang pegawai lain yang ditunjuk oleh undanundangdarimana ternyata bahwa ia mengenal si pembubuh cap jempol,atau bahwa orang lain telah diperkenankan kepadanya, bahwaisinya
1
2.
Tergugat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
148 — 44
Anisah , dibawah sumpah menerangkan halhal sebagai berikut :>>>Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat dan kenal jugaAdndaroes;Bahwa benar Andaroes telah meninggal dunia pada tanggal 20desember 1874, karena sakit;Bahwa semasa hidup Andaroes mempunyai 3 orang isteri, pertamabernama Khalimatussadiyah menikah tahun 1930 , kedua Siti Salmiyang menikah pada tahun 1950 dan yang ketiga bernama Rohanamenikah tahun 1959;Bahwa isteri pertama telah meninggal dunia pada tahun 1987sedangkan isteri kKedua
113 — 51
,sedangkan diketahui syarat yang dianggap penting tulisan adalah segeraditandatangani pihak yang terlibat dalam pembuatannya karena dalam Pasal1869 dan Pasal 1874 KUHPerdata atau Pasal 1 Ordonansi 1867 No.29,kekuatan tulisan sebagai akta dibawah tangan harus ditandatangani parapihak, berdasarkan hal tersebut maka bukti P2 dikesampingkan;Menimbang, bahwa karena oleh karena itu maka bukti surat P1, P2, P5,P6 , P7, P8 dan P9 dikesampingkan dan telah dipertimbangkan secaraseksama maka berdasarkan pertimbangan
1.SURYA WIRDA NINGSIH Binti H. BAA
2.SRI HERLINDA Binti H. BAA
3.BUYA HAMKA Bin H. BAA
Tergugat:
1.Drs. H. ABDUL LATIF HATMAN
2.M. YUSUF
3.AKBP. NURHAMIDAH
4.AKBP. MOCH. FAHRURROZI
5.ARDIYANSYAH SH. MH
6.AKBP. EKO WAHYUNIAWAN
7.Letkol. ARIFIN DAHLAN
8.Bripka ARUWALI
9.JAMAL alias JAMAL AZALI
10.INDRIANI
11.HJ. AMNIA WA ODE
12.WA ODE MASRIATI
13.BADAN PERTANAHAN KOTA BAUBAU
104 — 44
Baa sudah menjadipemegang haknya yang baru;Menimbang, bahwa kendatipun surat bukti P3 dan P4, adalah berupa tulisantulisan/akta dibawah tangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1874 KUHPerdata.Bahwa namun demikian surat bukti tersebut juga dikuatkan oleh keterangan saksisaksi Penggugat yaitu saksi M. Abidin, yang pada pokoknya menerangkan bahwamengetahui letak dan batasbatas tanah objek sengketa sebagaimana posita gugatanPenggugat.
57 — 9
terangdan penguatan dari para pejabat yang berwenang.Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 Peraturan JabatanNotaris di Indonesia (Ordonantie Staatblad tahun 1860 Nomor 3, yangberlaku 1 Juli 1860), Notaris adalah pejabat umum yang satusatunyaberwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan,perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umumatau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalamsuatu akta otentik dan oleh undangundang juga ditegaskan menurutPasal 1874
106 — 51
/d VI 4 berupa surat panggilanmenghadap di Polisi Tobelo dan pernyataan Musa Hairi yang dipertegas dalam keterangannyadi persidangan;Menimbang, bahwa bukti T.I s/d VI 4 berupa pernyataan Musa Hairi, bukti T.I s/dVI 5 sampai dengan bukti T.I s/d VI 7, berupa surat jual beli atau ganti rugi; Sedangkanbukti T.I s/d VI 8 sampai dengan T.I s/d VI 11 berupa kuitansi yang menjadi buktipembayaran atau pelunasan sejumlah uang adalah merupakan akta dibawah tangan; Bahwasebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1874
67 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 1363.K/Pdt/1996 tanggal 30 Juni 1998 yang dalampertimbangan hukumnya menyatakan (dikutip dari Varia Peradilan,Nomor 174, Maret 2000, terlampir sebagai Bukti PK12c, halaman 3536):Menimbang, bahwa menurut pertimbangan dan pendapat Judex Facti,surat bukti P.1 dan P.2 telah dikonstruksi dan disimpulkan sebagai aktadi bawah tangan yang bersifat partai sebagaimana yang diatur dalamPasal 1874 KUH Perdata,...