Ditemukan 7073 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : siala sakala skplb salah salam suala sikala soala
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-09-2016 — Putus : 16-02-2017 — Upload : 27-04-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn
Tanggal 16 Februari 2017 — - M. JEFRI SITINDAON, ST.MM (TERDAKWA)
113 — 32
  • Bank Sumutuntuk skala kecil yaitu sebanyak 10 (sepuluh) unit.Bahwa setahu saksi PT. Adi Sarana Armada Tbk pernah ikut lelang diseluruh Indonesia.Bahwa pada bulan Maret 2013, ada lelang pengadaan sewa kendaraanoperasional di PT. Bank Sumut selama 1 (satu) tahun dengan anggaransebesar Rp. 17 miliar lebih, yang saksi ketahui dari Zul Hakim selakuSales Supervisor dan pengumuman lelang di Koran Bisnis Indonesia.Bahwa saksi diminta untuk ikut lelang dan mendaftarkan PT.
Pengadilan PT KUPANG Pidana Khusus
Register : 23-12-2020 — Putus : 09-02-2021 — Upload : 09-02-2021
Putusan PT KUPANG Nomor 33/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG
Tanggal 9 Februari 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : YOHANES RONALD SULAYMAN Diwakili Oleh : CHINDRA ADIANO, SH.,MH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : BENFRID C.M. FOEH, SH
228 — 120
  • sebagaimanadimaksud pada Pasal 9 huruf a angka 1 dan 2 Peraturan MahkamahAgung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2020;Menimbang, bahwa terkait aspek dampak menurut pendapat MajelisHakim termasuk dalam kategori sedang sebagaimana dimaksudHalaman 197 dari 272 halaman Putusan Perkara Nomor 33/PID.SUSTPK/2020/PTKPGPasal 9 huruf b angka 1 Peraturan Mahkamah Agung RepublikIndonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2020, yaitu perbuatan Terdakwamengakibatkan dampak kerugian keuangan negara atauperekonomian negara dalam skala
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 30-07-2012 — Upload : 19-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 305 K/Pdt.Sus/2012
Tanggal 30 Juli 2012 — PT PERTAMINA (Pesero), yang diwakili oleh Direktur Utama, Karen Agustiawati, dkk vs KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
626 — 1257 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kontribusi khusus LNGI adalahmenawarkan sebuah teknologi skala kecil untuk sebuahkilang berskala kecil yang tidak teruji untuk LNGbaseload)vi.
Pengadilan PN CIREBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-02-2010 — Putus : 03-03-2011 — Upload : 18-05-2015
Putusan PN CIREBON Nomor 31/PID.B/2010/PN.CBN
Tanggal 3 Maret 2011 — PIDANA: - H. ACHMAD DJUNAEDI, SE Bin SOEMA, Dkk.
166 — 44
  • ada anggota DPRD yang memerintahkan saudara ;e Bahwa perincian SPP atas perintah saudara Khaerudin;e Bahwa mata anggaran tidak boleh digesergeser ;e Bahwa saksi buat SPP seluruhnya sampai proses terbit SPM, setelah terbitSPP kemudian diajukan kebagian Keuangan, kemudian diproses hinggaterbitya SPM, kemudian dicairkan oleh Bendahara;e Bahwa yang mengusulkan pembuatan SPP adalah Khaerudin, SPP untukSekretariat dan Dewan;e Bahwa yang menentukan biayanya dalam SPP adalah saudara Khaerudin,berdasarkan skala
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-05-2019 — Upload : 19-06-2019
Putusan PN GORONTALO Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN Gto
Tanggal 20 Mei 2019 — - JACOB ROTTIE, SAP
2907 — 29
  • administrasi pembangunan daerah sesuaikebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;b) Menyusun kebijakan teknis administrasi pembangunan daerah sesuaikebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;c) Menghimpun data rencana kegiatan pembangunan fisik/non fisik melalui unitterkait untuk penyusunan program unit;d) Menganalisa data rencana pembangunan daerah melalui analisa kebutuhanuntuk peningkatan kualitas program pembangunan daerah;e)Menyusun program kegiatankegiatan pembangunan fisik/non fisikberdasarkan skala
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-04-2017 — Putus : 24-08-2017 — Upload : 08-09-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plg
Tanggal 24 Agustus 2017 — IKHWANUDDIN
431 — 2300
  • reses anggota;Bahwa saksi tidak tahu pada bulan September 2012 ada rapat atau tidakmembahas kenaikan permintaan dana reses oleh DPRD, yang saksi tahuadalah pembahasan KUA, PPAS;Bahwa yang dimaksud dengan plafon prioritas anggaran sementara itemitemnya, program prioritasnya, misalnya asumsi pendapatan kita 7 triliyun itu kandispenda kemudian penggunaannya harus balance harus 7 triliyun jugaapakah itu untuk pembangunan , yang dimaksud dengan prioritas itu programprogram prioritas itu apa yang menjadi skala
    Kemudian kalau pembangunan diantaranya untukpembangunan jalan, pembangunan sekolah;Apa dasar saudara mengatakan belanja hiba masuk skala prioritas ?
    Bahwa dasar saksi mengatakan belanja hiba masuk skala prioritas, karenadalam hiba itu memang ada yang harus sudah dianggarkan contohnya keKPU harus, ke Bawaslu harus, kemudian ada 5 organisasi berdasarkanundangundang itu boleh setiap tahun misalnya PKK, PMI, Pramuka ;Bahwa mekanisme supaya ditetapkan sebagai calon penerima untuk pemakaicalon penerima itu setelahn Perda APBD selesai ada Pergub sebagaipelaksanaannya;Bahwa setahu saksi untuk APBD 2013 dana hiba, 2 (dua) kali diterbitkanperaturan Gubernur
    masukdidalam APBD dimulai dengan perencanaan makanya usulannya itu harusmasuk sebelum disusun APBD, yang tadi yang mulia menyampaikan ada KUAPPAS dibahas disitu oleh tim, tim TAPD kalau dipemerintah pusat namanyaDirektorat Jendral Anggaran dibahas bersamasama nanti dengan Banggar,kemudian itu dituangkan kalau untuk pemerintah daerah karena itu kecilsehingga mudah maka namanama yang akan menerima masuk didalamAPBD melalui KUA PPAS dan pembahasan TAPD;Bahwa ketik ahli mengatakan kecil ini adalah skala
    nasional dengan lokal, jadikalau skala lokal ini kan sangat kecil sangat dekat sehingga ketika menyusunmudah oleh sebab itu ketika membicarakan siapa yang akan mendapat hibahitu sudah ketahuan usulkan, ketika diusulkan nanti diseleksi dimasukkandidalam KUA PPAS dimasukkan didalam APBD artinya secara prinsippengertian kecil dan besarnya bukan itu tetapi dia sangat mudah untukdibahas sekaligus sehingga apa yaang akan tertuang disana sekaligus bisadilaksanakan dan secara teori boleh masuk;Bahwa yang
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 07-11-2012 — Upload : 18-07-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 157/PID.SUS/2011/PN.SBY
Tanggal 7 Nopember 2012 —
83 — 39
  • Meteran Baja :Skala rangkap 100 ft./ 30 m x lebar inci meteran baja dilapisi damar, hurufskala meter, centimeter dan milimeter tercetak jelas dan bersih, dan dicetak diBahan Plastik Lentur berbentuk kerucut, dengan kaki persegi empat. WarnaPastel, ukuran (tinggi 22 cm). Lembing (set untuk putra dan putri) :274Untuk putra berat 700 800 gram, panjang 260 270 cm. Panjang lilitan untukpegangan 1516cm. Bahan alumunium, bagian ujung lembing atas runcing.Untuk putri berat 600 gram, panjang 220 230 cm.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Penghinaan
Putus : 03-03-2014 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 73 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 3 Maret 2014 — ZULKARNAEN DJABAR ; DENDY PRASETIA ZULKARNAEN PUTRA
160 — 106 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Yang kemudian setelah disepakati danditentukan Skala Prioritas bersama Pemerintah ;Bahwa setelah melalui pembahasan secara menyeluruh di BadanAnggaran bersama Pemerintah, maka hasil pembahasan anggarantersebut disampaikan kembali ke KomisiKomisi melalui Pimpinanuntuk ditetapkan Program Anggarannya sesuai dengan Alokasianggaran yang tersedia.
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 02-02-2021 — Putus : 17-06-2021 — Upload : 13-09-2021
Putusan PN PALEMBANG Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plg
Tanggal 17 Juni 2021 — Penuntut Umum:
M. NAIMULLAH SH
Terdakwa:
Ir. H. MUZAKIR SAI SOHAR Bin SAI SOHAR
220 — 94
  • Perkebunan Mitra Ogan harus Melengkapi dokumen Amdal Surat Keterangan Clear dan Clean dari Kantah BPN di Kabupaten tempat lokasi areal pengganti dan Celar dan Clean dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan serta membuat peta rencana tata batas terhadap areal pengganti dengan skala 25.000 atau 50.000 dan ditanda tangani oleh Direksi PT. Perkebunan Mitra Ogan.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 26-10-2015 — Upload : 23-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 551 K/Pdt.Sus-PHI/2015
Tanggal 26 Oktober 2015 — PT LUCKY PRINT ABADI VS EDI HARTONO, dkk
176 — 150 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungiPekerja/Buruh;(3) Kebijakan pengupahan yang melindungi Pekerja/Buruh sebagaimanadimaksud dalam ayat (2) meliputi:a. upah minimum;b. upah kerja lembur;c. upah tidak masuk kerja karena berhalangan;d. upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain diluarpekerjaannya;. upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya;bentuk dan cara pembayaran upah;denda dan potongan upah;> OQ = ohalhal yang dapat diperhitungkan dengan upah;. struktur dan skala
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 30-05-2016 — Putus : 13-10-2016 — Upload : 16-01-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 54/Pid.Sus.K/2016/PN Mdn
Tanggal 13 Oktober 2016 — - Drs. JUL ALIKAN SIREGAR
80 — 38
  • pemilikan dan pemanfaatan tanah.e Kesesuaian rencana pembangunan didasarkan atas rekomendasi dan Instansiterkait dan Kantor Pertanahan Kabupaten;e Berdasarkan rekomendasi dari Instansi terkait, maka Bupati menerbitkanPenetapan Lokasi.Luas pengadaan tanah dilaksanakan sesuai dengan rencana dari InstansiPemerintah yang memerlukan tanah, dan dituangkan dalam proposal / dokumenperencanaan, selanjutnya setelah memenuhi persyaratan baru diterbitkanpenetapan lokasi oleh Bupati.Terkait pengadaan tanah skala
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 18-02-2019 — Putus : 17-05-2019 — Upload : 14-10-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby
Tanggal 17 Mei 2019 — Penuntut Umum:
KIKI AHMAD YANI
Terdakwa:
1.DWI FITRI NURCAHYO
2.WAHYU TRI HARDIANTO
198 — 115
  • Scala, kegiatan : Pembangunan TPS 3R Beserta Pengumpulan Dan Pengelolaan Sampah Skala Komunal ( Dak ), pekerjaan : Perencanaan Teknis Pengembangan Pusat Daur Ulang Sampah, lokasi : Kota Pasuruan, nilai kontrak: Rp. 44.625.000,- Tahun Anggaran 2018;-----------------------------------
  • 1 (satu) bundel Gambar Rencana Program Pengelolaan Sampah yang dibuat oleh CV. Scala untuk pekerjaan : Pengembangan Pusat Daur Ulang Sampah, lokasi : TPS. Kelurahan Tembokrejo Kec.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 30-05-2016 — Putus : 13-10-2016 — Upload : 16-01-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 55/Pid.Sus.K/2016/PN Mdn
Tanggal 13 Oktober 2016 — - HARLAN BATUBARA, S.H
170 — 514
  • pemilikan dan pemanfaatan tanah.e Kesesuaian rencana pembangunan didasarkan atas rekomendasi dan Instansi terkait danKantor Pertanahan Kabupaten;e Berdasarkan rekomendasi dari Instansi terkait, maka Bupati menerbitkan PenetapanLokasi.Luas pengadaan tanah dilaksanakan sesuai dengan rencana dari Instansi Pemerintah yangmemerlukan tanah, dan dituangkan dalam proposal / dokumen perencanaan, selanjutnyasetelah memenuhi persyaratan baru diterbitkan penetapan lokasi oleh Bupati.Terkait pengadaan tanah skala
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-12-2014 — Putus : 29-04-2015 — Upload : 05-04-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 114/Pid.Sus-TPK/2014/PN Mdn
Tanggal 29 April 2015 — - ABDUL HADI, SE, MSi alias ABDUL HADI LUBIS, SE, MSi
95 — 21
  • Nazaruddinmengatakan supaya 16 (enam belas) Universitas ini yang diprioritaskan,sehingga ini perlu disebut dengan lanjutan supaya di Komisi X DPR RIdan di Banggarpun ini tidak bisa diganggu.Bahwa prosesnya adalah saksi pada saat awal awal bulan dari tahun2010 dan dengan Universitas yang 16 (enam belas) juga sama yaitupada tahun 2008 dan 2009 saksi menghadap Rektor dan kamiberbicara dan kami sampaikan kami bisa menurunkan anggaran tetapisyaratnya adalah yang benar benar skala prioritas yang di Kampusdan
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 30-11-2016 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bjm.
Tanggal 30 Nopember 2016 —
336 — 183
  • ASLI YAKIN, M.Si selaku Camat Murung Pudak, beserta 1 lembar skala dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp 595.000, biaya pemeriksaan sebesar Rp 29.800 dan biaya pengawasan sebesar Rp 29.800. 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor : 645 / 177 / IMB / 2010, tanggal 29 Oktober 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. HAMIDAH, yang ditanda tangani oleh Drs.
    ASLI YAKIN, M.Si selaku CamatMurung Pudak, beserta 1 lembar skala dengan rincian biayasempadan IMB sebesar Rp 595.000, biaya pemeriksaan sebesar Rp29.800 dan biaya pengawasan sebesar Rp 29.800.e 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor :645 / 177 / IMB / 2010, tanggal 29 Oktober 2010 tentang PemberianIzin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. HAMIDAH,yang ditanda tangani oleh Drs.
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-11-2015 — Putus : 13-04-2016 — Upload : 30-06-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Dps.
Tanggal 13 April 2016 — IDA BAGUS SUSILA
210 — 170
  • Klungkung,Bahwa saksi diminta oleh Klian Subak Gunaksa I WAYAN MARDIKA untukmembantu menentukan batasbatas tanah di lokasi tersebut.Bahwa setelah itu dibuat gambar sesuai dengan bentuk tanahnya dengan skala yangdisesuaikan dengan dokumen, setelah itu barulah dihitung luas yang kena sesuaigambar rencana jalan dan dermaga.Bahwa terkait dengan pengukuran dan penunjukan batas tanah dan kemudian saksibuat berupa Peta Rekonstruksi Penunjukan Batas Tanah Yang Terkena Jalan danDermaga Gunaksa.Bahwa tanah
Pengadilan DILMILTI II JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-07-2016 — Putus : 30-11-2016 — Upload : 03-01-2017
Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor 23-K/PMT-II/AD/VII/2016
Tanggal 30 Nopember 2016 — Brigjen TNI Teddy Hernayadi, S.E., M.M.
1095 — 5139
  • Membagi tugas bawahan sesuai tingkat skala prioritasberdasarkan tugas dan fungsi masingmasing, Mengevaluasipelaksanaan tugas sesuai ketentuan yang berlaku danMembuat konsep plaksanaan tugas dan kegiatan sesuaidengan prosedur dan ketentun yang berlaku.3. Bahwa sepengetahuan Saksi anggaran/dana yang tersedia diBendahara Khusus Bialugri dari tahun 2010 sampai dengan 2013adalah untuk membiayai pengadaan barang dan jasa yang berasaldari luarnegeri bagi Kemhan dan TNI.4.
Pengadilan PT KUPANG Pidana Khusus
Register : 23-12-2020 — Putus : 09-02-2021 — Upload : 09-02-2021
Putusan PT KUPANG Nomor 32/PID.TPK/2020/PT KPG
Tanggal 9 Februari 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : STEFANUS SULAYMAN Diwakili Oleh : CHINDRA ADIANO, SH.,MH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum I : BENFRID C.M. FOEH, SH
Terbanding/Penuntut Umum II : ANDREW P. KEYA, SH
Terbanding/Penuntut Umum III : JANUARIUS L. BOLITOBI. S.H
291 — 183
  • yang menyuruhlakukan terjadinya tindak pidanakorupsi,sehingga menurut pendapat Majelis Hakim perbuatan Terdakwatelah memenuhi indikator aspek kesalahan tinggi sebagaimanadimaksud pada Pasal 8 huruf a angka 1 dan 2 Peraturan MahkamahAgung RI Nomor 1 Tahun 2020;Menimbang, bahwa terkait aspek dampak menurut pendapat MajelisHakim termasuk dalam kategori sedang sebagaimana dimaksudPasal 9 huruf b angka 1 yaitu perbuatan Terdakwa mengakibatkandampak kerugian keuangan negara atau perekonomian negaradalam skala
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 05-02-2015 — Putus : 24-06-2015 — Upload : 03-09-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 35./Pid.Sus-TPK/2015./PN.Bdg..
Tanggal 24 Juni 2015 — H. ANNAS MAAMUN
612 — 331
  • CECEPmerupakan skala prioritas, yaitu di surat ke1 terdapat diurutan hurufh dirubah dalam surat ke2 dalam urutan angka 6.Perubahan mengenai keterangan di pembukaan surat yang berupapenjelasan dan keterangan rekomendasi Timdu tidak dicantumkan lagidalam surat ke 2.Sementara penambahan isi surat dalam surat tertenggal 17September 2014 dari surat sebelumnya yaitu:Pada angka 2 terjadi penambahan isi berupa: ruas jalan Alai Mengkikip dan ruas jalan jembatan Tebing Tinggi Timur/Tebing Tinggi(Sungai Suir
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 05-01-2022 — Putus : 19-05-2022 — Upload : 02-06-2022
Putusan PN PALEMBANG Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg
Tanggal 19 Mei 2022 — Penuntut Umum:
1.M. NAIMULLAH, SH.,MH
2.ROY RIADY, SH.,MH
Terdakwa:
AHMAD NAJIB
215 — 127
  • Sumatera Selatan Kepada Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 021.A/BA.HIBAH/VI/2012 tanggal 22 Februari 2012 (ASLI);
    215. 2 (dua) Lembar Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 164/KPTS/VI/2012 tentang Hibah Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Kepada Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Seluas 9 Hektar di Kawasan Jakabaring Untuk Pembangunan Masjid Raya Sriwijaya tanggal 22 Februari 2012 (ASLI);
    216. 2 (dua) lembar Master Plan Peruntukan Lahan Kawasan Jakabaring skala
    lokasi masjid sriwijaya sesuai dengan berita acara : 48/PPT/1997 TGL.12 Nopember 1997;
    310. 1 (Satu) Bundel Salinan Daftar Nama-nama Sebagian persil dalam rencana lokasi pembangunan masjid sriwijaya yang di duduki oleh masyarakat 7 September 2015;
    311. 1 (Satu) Bundel Salinan lembar disposisi Undangan rapat koordinasi kesiapan lahan Nomor: 800/457/DPPU.CK/2015; Tanggal 4 September 2015;
    312. 1 (Satu) Bundel Salinan Peta ganti rugi tanah lokasi pembangunan masjid raya Sriwijaya Skala
    Yusuf Ringgu-Yahuza Bin Midun No. 007/LBH-PPM/SS/V/2015 tanggal 04 Mei 2015;
    328. 1 (Satu) lembar Salinan udangan rapat No. 005/620/III/2015 tanggal 274 Januari 2015;
    329. 1 (Satu) Bundel Salinan peta ganti rugi tanah lokasi pembangunan masjid sriwijaya skala 1:5.000;
    330. 1 (Satu) Bundel Salinan surat ukur gambar situasi NIB. 04.01.05.52.00017 No. 177/85 U1uu/1998;
    331. 1 (Satu) Bundel Salinan daftar nama-nama masyarakat yang menduduki/mendirikan bangunan diatas tanah
    Kota Madya Palembang Skala 1:200.000;
    1 (Satu) Lembar Peta Rincikan Provinsi : Sumatera Selatan; Kodya : Palembang; Kecamatan : Sukarami; Desa/Kelurahan : Alang-alang Lebar; Luas : 1.205.303 M2 (120,53 Ha) dengan perbandingan 1:2000;
    1 (satu) bundel Foto Copy Legalisir Dokumen Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya;
    Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang kepada Ketua Umum Pengurus