Ditemukan 8757 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : modu modal moses moruk model mondus morus madus modis movus
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 11-01-2021 — Putus : 08-04-2021 — Upload : 11-08-2021
Putusan PN PONTIANAK Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk
Tanggal 8 April 2021 — Penuntut Umum:
KADEK AGUS AMBARA WISESA, S.H., M.H.
Terdakwa:
RACHMAT KURNIAWAN, SH.,SIK.,MM
98 — 29
  • Objek norma(normgedrag) adalah perbuatan atau perilaku yang diwajibkan, dilarang,diizinkan untuk dikerjakan, atau diberikan dispensasi untuk tidak dikerjakan olehnorma (operator norma atau modus perilaku).Halaman 168 dari 240 Putusan Nomor 10/Pid.SusTPK/2021/PN PtkMenimbang, bahwa kata setiap orang ini sepadan dengan katabarang siapa yang biasa tercantum dalam perumusan delik yakni suatu istilahyang bukan unsur tindak Pidana, melainkan merupakan unsur pasal yangmenunjuk siapa saja, orang perorangan
Pengadilan PN AMBON Pidana Umum
Register : 12-07-2018 — Putus : 01-10-2018 — Upload : 25-06-2019
Putusan PN AMBON Nomor 282/Pid.B/2018/PN Amb
Tanggal 1 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
1.J. PATTIPEILOHY, SH.
2.Rita H. S. Akollo.SH.MH
Terdakwa:
FARGIE JEKLIN MANDAGI, SH ALIAS EGI
47 — 21
  • dan NUGRAHENI MAULI DINA tidak jadianggota Polri karena bermasalah pada persyaratan administrasi yaituketerangan domisili belum genap 2 (dua) tahun ;Bahwa hal tersebut terdakwa lakukan dengan modus mendapat uang dariFIFI HANDANI alias FIF!
Pengadilan PN BALIKPAPAN Perdata
Register : 16-04-2018 — Putus : 21-02-2019 — Upload : 15-03-2019
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 54/Pdt.G/2018/PN Bpp
Tanggal 21 Februari 2019 — Penggugat melawan Tergugat
88 — 34
  • sangat tidak mungkin.Kecuali ini modus Para Pemain tananh membodohi orang gunamenguasai tanah.. Bahwa, Penggugat menyebutkan bahwa dr. Kenneth (Kenneth) hidayattelah membeli tanah objek sengketa (1982). Pertanyaannya kemudianapakah dr. Kenneth itu Petani ? kok membeli tanah yang 25 tahun lalumasin kawasan pertanian ? Kalau dia merasa membeli kenapaditerlantarkan , tidak digarap ? dr. Kenneth Warga Negaranya apa saatitu ?7Demikian juga anaknya,FLORENCE WEN LAN WONG ? WNA atauWNI ?
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 28-02-2019 — Putus : 18-07-2019 — Upload : 19-08-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN Ptk
Tanggal 18 Juli 2019 — Penuntut Umum:
AGUS EKO WAHYUDI, SH
Terdakwa:
DWI INDRIYANI, S.Sos
117 — 50
  • Objek norma(normgedrag) adalah perbuatan atau perilaku yang diwajibkan, dilarang,diizinkan untuk dikerjakan, atau diberikan dispensasi untuk tidak dikerjakan olehnorma (operator norma atau modus perilaku).Menimbang, bahwa kata setiap orang ini sepadan dengan kata barangSiapa yang biasa tercantum dalam perumusan delik yakni suatu istilah yangbukan unsur tindak Pidana, melainkan merupakan unsur pasal yang menunjukSiapa Saja, Orang perorangan atau suatu korporasi sebagai pendukung hak danHalaman 171
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 13-12-2016 — Upload : 31-08-2017
Putusan PN SURABAYA Nomor 152/PID.SUS/TPK/2016/PN SBY
Tanggal 13 Desember 2016 — YAHYA HANIF BIN MANSYUR Kejaksaan Negeri Surabaya
126 — 29
  • Selanjutnya beberapa hari kemudian Inspektorat KPU RI turun keKPU Propinsi Jawa Timur untuk melakukan verifikasi dan audit internal; Bahwa saksi tidak mengetahui SPM mana saja yang memuat pengadaan fiktifsebab saksi tidak pernah melihat ataupun mengetahui bukti pengeluarannyakarena setahu saksi semua bukti pengeluaran disimpan oleh PPSPM danBendahara untuk di bukukan dan ditata usahakan berkasnya; Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana modus/cara dalam melaksanakanpengadaan fiktif yang merupakan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-04-2016 — Putus : 05-09-2016 — Upload : 14-12-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg.
Tanggal 5 September 2016 — HERU FITRI KUSWANTO Bin BUDI RAHARDJO
158 — 69
  • ;Menimbang, bahwa selain membuat LPJ Penggunaan BOS SDNKejaksan Cirebon, Terdakwa juga membantu membuatkan LPJ PenggunaanDana BOS untuk SDN Pangrango dengan modus yang serupa;Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadapTerdakwatelahdikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapandan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yangdijatuhkan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahananterhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapbkan
Pengadilan PT KUPANG Pidana Khusus
Register : 01-07-2021 — Putus : 02-08-2021 — Upload : 04-08-2021
Putusan PT KUPANG Nomor 96/PID/2021/PT KPG
Tanggal 2 Agustus 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : JHON NEDY CHARLES SINE, S.E. alias JHON SINE Alias JHON Diwakili Oleh : JHON NEDY CHARLES SINE, S.E. alias JHON SINE Alias JHON
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : Nelson Aprianus Tahik, S.H.
216 — 92
  • PELATA, DARYL R.HEREWILA dan DORIS SAIDJUNA untuk melakukan pencairan kredit fiktif(dengan modus pinjam nama debitur) kepada 22 debitur KMK KUR denganbesar plafon kredit masingmasing debitur @Rp.200.000.000 (Dua Ratus JutaRupiah)dengan nilai total plafon kredit sebesar Rp.4.400.000.000, (EmpatMilyar Empat Ratus Juta Rupiah) yang kemudian digunakan untuk membayarpelunasan pinjaman pada tahun 2017.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-04-2015 — Putus : 26-08-2015 — Upload : 16-03-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 26 Agustus 2015 — -KABANG HIDAYAT BIN ARNATA -ENTIS SUTISNA BIN SARHASIM -ATIM BIN SUKARYA
86 — 10
  • Dalam ketentuan ini, kata dapat sebelum frasa merugikan keuangan atauperekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delikHalaman 278 Nomor : 77/Pid.SusTPK/2015/PN.Bdg.formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsurunsurperbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibaty;Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum Undangundang Nomor 31 Tahun1999 : Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangannegara atau perekonomian negara
    Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi;Menimbang, bahwa perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atausuatu korporasi secara melawan hukum dalam pasal ini adalah merupakan inti delik(bestandeel delic), sebagaimana Penjelasan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 paragrafkeempat : agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangannegara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindakpidana yang diatur dalam undangundang ini
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-05-2013 — Putus : 29-08-2013 — Upload : 15-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 29/Pid.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 29 Agustus 2013 — Pidana Korupsi : - Dr. Hj. RATNA DEWI UMAR
250 — 68
  • pendapatnya sebagai berikut :Bahwa ahli tidak kenal dengan Terdakwa;Bahwa pada saat melakukan penghitungan kerugian negara dalam KasusDugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Alat Kesehatan danPerbekalan Dalam Rangka Wabah Flu Burung (Avian Influenza) TahunAnggaran 2006 pada Direktorat Bina Pelayanan Medik Dasar DirektoratJenderal Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan RI, waktu itu Ahlisebagai PNS di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)namun saat ini Ahli sudah pensiun dini;Bahwa modus
    memintakepada BPKP sebagai lembaga audit untuk menghitung secara pastikerugian tersebut, belum tentu perkiraan penghitungan kerugian negaraversi penyidik dan hasil penghitungan BPKP sama;Bahwa ahli tidak serta merta menggunakan bahan ekspose untukmenghitung kerugian negara, data dan bahan yang didapat saat eksposehanya data awal yang diperoleh dalam proses penghitungan kerugiannegara;Bahwa penyimpanganpenyimpangan yang dilakukan di dalam pengadaanyang dilakukan audit oleh ahli dijadikan dasar untuk melihat modus
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 17-06-2021 — Putus : 07-10-2021 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 7 Oktober 2021 — Penuntut Umum:
ARBIN NU'MAN, S.H.
Terdakwa:
Drs. H. MIHDAR
136 — 66
  • /ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggaptercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangandengan normanorma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisanpergaulan hidup masyarakat untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya,maupun haknya;Menimbang, bahwa senada dengan penjelasan pasal 2 ayat (1) UU RI No: 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Bab disebutkan agardapat menjangkau berbagai modus
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 16-10-2014 — Upload : 03-06-2015
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 36/Pid.Sus-Tpk/2014/PN.Tjk
Tanggal 16 Oktober 2014 — - LUQMAN Bin ABDUL RAHMAN
79 — 78
  • Hal mana jelas dinyatakan dalam penjelasan umumundangundang tersebut, yang dikutip berbunyi sebagai berikut : Agar dapat menjangkauberbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yangsemakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam undangundang inidirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatanperbuatan memperkaya dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum dalam pengertianformil dan materiil., Kemudian penjelasan pasal
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 15-03-2019 — Putus : 31-07-2019 — Upload : 15-08-2019
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna
Tanggal 31 Juli 2019 — Penuntut Umum:
1.ASMADI SYAM, SH
2.MUHAMMAD ARIFIN S, SH
Terdakwa:
RICHI RAHMAN Bin ARDIN
67 — 28
  • sosial dan ekonomi masyarakatsecara luas, sehingga digolongkan sebagai extra ordinary crime yangpemberantasannya harus dilakukan dengan cara yang luar biasa; Kedua: dampak dari tindak pidana korupsi, selain merugikan kKeuangandan perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan sertakelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi; Ketiga: sebagai upaya merespon perkembangan kebutuhan hukumdi masyarakat, agar dapat lebin mudah dalam pembuktian, sehingga dapatmenjangkau. berbagai modus
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-09-2012 — Upload : 24-06-2013
Putusan PN SAMARINDA Nomor 02/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda
Tanggal 10 September 2012 — H. HAMSYAH MAHDASI, SH Bin DAENG MANGALE
57 — 22
  • dilakukan perjalanan dinas di duatempat sekaligus, masalah ada SPPD bisa tumpangtindih hal itu pertama tidakterlepas dari peranan Sekwan karena pihak Sekwan yang membikinkan SPPD,seharusnya juga ada kontrol dari Sekwan, dan kedua juga peranan Bapak SEWAYAHALI, STh yang mengatur perjalanan dinas anggota DPRD Kota Bontang mestinyadia tahu itu.Bahwa banyaknya SPPD tumpang tindih / yang ternyata fiktif atau menyimpang,saksi menjelaskan penyimpangan SPPD yang dilakukan anggota DPRD KotaBontang itu ada 2 modus
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Khusus
Register : 10-06-2015 — Putus : 26-08-2015 — Upload : 15-07-2020
Putusan PT SURABAYA Nomor 47/PID.TPK/2015/PT SBY
Tanggal 26 Agustus 2015 — Pembanding/Terdakwa : YUDI SETIAWAN
Terbanding/Jaksa Penuntut : Adam Ohoiled, SH
131 — 60
  • Yangmenyebutkan Dalam hal berbarengan beberapa perbuatan yang masing masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehinggamerupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang tidaksejenis , maka dijatuhkan pidana atas tiaptiap kejahatan, tetapi jumlahnya tidakboleh melebihi maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga;Menimbang, bahwa saat ini Terdakwa YUDI SETIAWAN sedangmenjalani pidana penjara dalam perkara lain yang modus operandinya samadengan perkara a qou
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 19-03-2019 — Putus : 24-07-2019 — Upload : 25-07-2019
Putusan PN KENDARI Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kdi
Tanggal 24 Juli 2019 — Penuntut Umum:
BUSTANIL N. ARIFIN, SH
Terdakwa:
Hj. HUSNI, SKM, M.Si
64 — 43
  • Jur Andi Hamzahtersebut adalah paling tepat dipakai pengertian *melawan hukum sebagai tidakmempunyai hak sendiri untuk menikmati keuntungan (korupsi) tersebut;Menimbang, bahwa senada dengan penjelasan pasal 2 ayat (1) UU RI No: 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Bab disebutkanagar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan Negaraatau perekonomian Negara yang semakin rumit maka tindak pidana yang diaturdalam undangundang ini dirumuskan sedemikian rupa
Pengadilan PN PEKANBARU
Putus : 10-10-2013 — Upload : 30-01-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 28/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR
Tanggal 10 Oktober 2013 —
43 — 79
  • Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi; Menimbang, bahwa perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi secara melawan hukum dalam pasal ini adalah merupakan inti delik(bestandeel delic), sebagaimana Penjelasan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 paragrafkeempat : agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangankeuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, makatindak pidana yang diatur dalam undangundang
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-04-2014 — Putus : 04-09-2014 — Upload : 17-12-2014
Putusan PN TERNATE Nomor 16/Pid.Tipikor/2014/PN Tte
Tanggal 4 September 2014 — HAYUN MANUAY
105 — 194
  • memusuhi hukum ;Menimbang, bahwa jika pengertian menyalahgunakan wewenang dalamkonsep hukum pidana selalu diparalelkan dengan konsep dtournement de pouvoirdalam hukum administrasi,makasecara melawan hukum dalam konsep hukum pidanadapat dipararelkan dengandaad van wilekeur atau tindakan yang sewenangwenangatau tindakan sekehendak hatinya sendiri atau tindakan diatas hukum dalam hukumadministrasi;Menimbang, bahwa pencantuman unsur secara melawan hukum dalampasal ini merupakan penegasan cara atau modus
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-01-2016 — Putus : 27-05-2016 — Upload : 28-12-2016
Putusan PN PEKANBARU Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pbr
Tanggal 27 Mei 2016 — HAINIM KADIR, SE. M.Si Bin ABDUL KADIR MZ
102 — 24
  • tahun 2001 menyebutkanBahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum mencakup perbuatanhukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatantersebut tidak diatur dalam peraturan perundangundangan namun apabila perbuatantersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau normanorma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana.Di dalam Penjelasan Umum UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999, disebutkan :*Agar dapat menjangkau berbagai modus
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 07-04-2021 — Putus : 18-11-2021 — Upload : 30-11-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 394/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr
Tanggal 18 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
DONI BOY FAISAL PANJAITAN, SH
Terdakwa:
PHOA HERMANTO SUNDJOJO
238 — 145
  • menjadi dasar para ahli mengatakan bahwadelikdelik pemalsuan itu kerugiannya, atau potensi kerugiannya yangbersifat materil dan in materil;Bahwa menurut Ahli, unsur (elemen) yang harus terpenuhi adalah bahwaseorang telah melakukan tindak pidana Pemalsuan surat dan ataumenempatkan keterangan palsu kedalam akta authentik, sebagaimanadimaksud dalam Pasal 263 KUHP dan atau Pasal 266 KUHP;Bahwa tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana dimaksud dalamPasal 263 KUHP, dapat terjadi dengan dua cara (straf modus
Pengadilan PN MANADO Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-07-2018 — Putus : 13-03-2019 — Upload : 11-04-2019
Putusan PN MANADO Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mnd
Tanggal 13 Maret 2019 — - Drs. JOKO SISWANTO, M.SI.
175 — 54
  • Dalamketentuan ini, kata dapat sebelum frase merugikan kKeuangan atau perekonomiannegara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaituadanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsurunsur perbuatanyang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat;Menimbang, bahwa di dalam Penjelasan Umum Undangundang Nomor 31Tahun 1999, dinyatakan: Agar dapat menjangkau berbagai modus operandipenyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggihdan rumit,