Ditemukan 8738 data
167 — 45
;Benar, modus yang dilakukan adalah pengajuan pembiayaan denganjaminan SPMK dan SPP yang diduga fiktif dan setelah pembiayaanjatuh tempo tidak ada terminj untuk membayar/melunasi sehingga olehAnalis Pembiayaan dan Kasie Usaha diajukan SPMK dan SPP baru (yang juga diduga fiktif ) untuk menutup /melunasi pembiayaan yanglama ;Benar, dinas dinas yang di jadikan jaminan SPP dan SPMK olehterdakwa Yanuelva adalah :1. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah;2. OTDA Pemprop Jateng Sekda;3.
252 — 70
dengangubernur;Bahwa Naskah Perjanjian Hibah (NPHD) adalah untuk gubernur 200 jtkeatas, wakil gubernur dibawah 151 jt 200jt, 100150 sekda dan 100jtkebawah kepala biro keuangan ;Bahwa ada temuan BPK terhadap SKPD Kesbang Linmaspol 20122013berdasarkan surat teguran tanggal 18 Juli 2013 pertanggungjawabanyang tidak sesuai dengan ketentuan sebesar Rp. 14.325.000.000, yangbelum di pertanggung jawabkan Rp. 75.198.784.000, berdasarkanglobal;Khusus Kesbanglinmaspol jumlah item hibah dan bansos 157 item;Bahwa modus
1.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
2.AIZIT P. LATUCONSINA, SH,MH
3.ENDANG ANAKODA, SH, MH
4.CHRISMAN M. SAHETAPY, SH, MH
5.BEATRIX NOVITA TEMMAR, S.H, M.H
Terdakwa:
Ir.LUCIA IZZAK,MH.
265 — 366
Hal tersebut jelas dinyatakandalam penjelasan umum UU tersebut, yang dikutip berbunyi sebagai berikut :Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuanganNegara atau perekonomian Negara yang semakin canggih dan rumit, makatindak pidana yang diatur dalam UndangUndang ini dirumuskan sedemikanrupa sehingga meliputi perbuatan perbuatan memperkaya diri sendiri atauorang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum dalam pengertianmateriil dan formil.
ABUHAR, SH.,MH.
Terdakwa:
Ir. ABDUL RIFAI, M.Si
286 — 587
RIFAI, M.Si; Bahwa selaku Ahli tindak pidana pencucian uang, ahli menjelakan:Dari perspektif tindak pidana pencucian uang, terdapat modus atau tipologi daripelaku tindak pidana untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul hartakekayaan hasil tindak pidana yaitu dengan meminjam atau mempergunakanrekening atas nama orang lain untuk menampung atau menempatkan hartakekayaan hasil tindak pidana dengan tujuan agar harta kKekayaan hasil tindak pidanatersebut sulit untuk dilacak oleh aparat penegak hukum
ADI NURYADIN SH MH
Terdakwa:
SYAMSUL BAHRI, SE.ST.MM Bin RAHIMI Alm
100 — 71
Ahli sendiri yanghadir pada saat itu; Bahwa dalam menentukan apakah pemeriksaan ini bisa dilaksanakan atau belumcukup tentunya melihat ketersediaan bukti dan Tim melakukan analisa yangmengandung unsur 5W 2H Apa itu bahwa ada atau apa yang penyimpangan yangterjadi, where di mana dan when kapan Why Kenapa alasan terjadinya penyimpangantersebut dan (who) pihak siapa saja pihak yang terkait kemudian 2 H adalah Howmuch berapa kerugian negara yang diperkirakan terjadi dan How bagaimana terkaitdengan modus
ADI NURYADIN SH MH
Terdakwa:
TAMIMI LANI, ST Bin ABDUL LANI Alm
99 — 49
Ahli sendiri yanghadir pada saat itu; Bahwa dalam menentukan apakah pemeriksaan ini bisa dilaksanakan atau belumcukup tentunya melihat ketersediaan bukti dan Tim melakukan analisa yangmengandung unsur 5W 2H Apa itu bahwa ada atau apa yang penyimpangan yangterjadi, where di mana dan when kapan Why Kenapa alasan terjadinya penyimpangantersebut dan (who) pihak siapa saja pihak yang terkait kemudian 2 H adalah Howmuch berapa kerugian negara yang diperkirakan terjadi dan How bagaimana terkaitdengan modus
849 — 654
Namun dalam proses identifikasi yang dilakukanKementerian Lingkungan Hidup tidak pernah berlangsung secara realtime, baru pada tahun 2014 BNPB melakukan operasi rekognisi secarareal time di Riau, sehingga BNPB berhasil menentukan motif,mengidentifikasi pelaku untuk menentukan modus. Hal ini lah yangsamapai saat ini tidak pernah dilakukan oleh Kementerian LingkunganHidup.
HERI ANTONI, S.H
Terdakwa:
BENNY GUSTIAWAN, S.Ag., M.PD Bin SYAMSUL HIDAYAT
208 — 104
Menimbang, bahwa UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menggariskan bahwapengertian secara melawan hukum adalah dalam pengertian formil maupun materil.Hal mana jelas dinyatakan dalam penjelasan umum undangundang tersebut, yangdikutip sebagaiberikut : Agar dapat menjangkau berbagai modus
ADI NURYADIN SH MH
Terdakwa:
ELFINA RAFIDAH, ST Binti KASMAN.
124 — 75
Ahli sendiri yanghadir pada saat itu; Bahwa dalam menentukan apakah pemeriksaan ini bisa dilaksanakan atau belumcukup tentunya melihat ketersediaan bukti dan Tim melakukan analisa yangmengandung unsur 5W 2H Apa itu bahwa ada atau apa yang penyimpangan yangterjadi, where di mana dan when kapan Why Kenapa alasan terjadinya penyimpangantersebut dan (who) pihak siapa saja pihak yang terkait kemudian 2 H adalah Howmuch berapa kerugian negara yang diperkirakan terjadi dan How bagaimana terkaitdengan modus
ADI NURYADIN SH MH
Terdakwa:
H. SYAIFUDDIN FIRMAN, ST Bin H. ABDUL KARIM JOHAN Alm
137 — 327
Ahli sendiri yanghadir pada saat itu; Bahwa dalam menentukan apakah pemeriksaan ini bisa dilaksanakan atau belumcukup tentunya melihat ketersediaan bukti dan Tim melakukan analisa yangmengandung unsur 5W 2H Apa itu bahwa ada atau apa yang penyimpangan yangterjadi, where di mana dan when kapan Why Kenapa alasan terjadinya penyimpangantersebut dan (who) pihak siapa saja pihak yang terkait kemudian 2 H adalah Howmuch berapa kerugian negara yang diperkirakan terjadi dan How bagaimana terkaitdengan modus
ADI NURYADIN SH MH
Terdakwa:
SYAMSUL BAHRI, SE.ST.MM Bin RAHIMI Alm
97 — 50
Ahli sendiri yanghadir pada saat itu; Bahwa dalam menentukan apakah pemeriksaan ini bisa dilaksanakan atau belumcukup tentunya melihat ketersediaan bukti dan Tim melakukan analisa yangmengandung unsur 5W 2H Apa itu bahwa ada atau apa yang penyimpangan yangterjadi, where di mana dan when kapan Why Kenapa alasan terjadinya penyimpangantersebut dan (who) pihak siapa saja pihak yang terkait kemudian 2 H adalah Howmuch berapa kerugian negara yang diperkirakan terjadi dan How bagaimana terkaitdengan modus
136 — 54
Demikian pula ketika danadana tersebut mengalir ke pihakpihak lain yang sesungguhnya tidak ditunjukoleh Negara, yaitu pekerjaan dilimpahkan kepada Stanley Pirslow;Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis aliranaliran danasecara tidak sah tersebut dan melalui modus operandi yang melanggarketentuan, telah mendatangkan kekayaan, baik kepada diri Terdakwa sendirimaupun kepada orang lain;Halaman 370 dari 437 Putusan Nomor 49/Pid.SusTPK/2015/PN AmbMenimbang, bahwa dengan demikian unsur Melakukan
133 — 346
memusuhi hukum ;Menimbang, bahwa jika pengertian menyalahgunakan wewenangdalam konsep hukum pidana selalu diparalelkan dengan konsep dtournementde pouvoir dalam hukum administrasi, maka secara melawan hukum dalamkonsep hukum pidana dapat dipararelkan dengan daad van willekeur atautindakan yang sewenangwenang atau tindakan sekehendak hatinya sendiri atautindakan diatas hukum dalam hukum administrasi;Menimbang, bahwa pencantuman unsur secara melawan hukumdalam pasal ini merupakan penegasan cara atau modus
308 — 141
megatakan bahwa untukmengirim uang kepada saksi dari Pakistan melalui rekening moneychanger di Indonesia;Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa rekeningrekening atas namaNISIA LUTFIANI, ERNAWATI, M ABU FATHI ASH SH selama inidigunakan dan dikuasai oleh jaringan terdakwa HILDA RIZQY danHalaman 295 dari 368 hal.Putusan No.910/PID.Sus/2016/PN.JKT.PST.KAMRAN MUZAFFAR MALIK Bin MALIK MUZAFFAR alias MIKE dkkuntuk menerima / melakukan penitransferan terkait dengan jaringanperedaran gelap narkotika dengan modus
109 — 44
Hal tersebut menimbulkankeyakinan Majelis jika atas perobuatan Terdakwa dan penyimpanganpenyimpangan yang terjadi di bawah kekuasaanya terdapat kepentingankepentingan pribadi, sehingga danadana bisa mengalir secara melawan hukumkepada setidaknya 2 (dua) kontraktor 15 Gt dan 30 GT di mana danadanaditransfer ke rekening mereka;Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis aliranaliran danamelalui modus operandi yang melawan hukum telah mendatangkan kekayaankepada pihakpihak yang terlibat dalam proyek
240 — 240 — Berkekuatan Hukum Tetap
Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi dalam kasus pengadaansouvenir kulit buaya ini tidak dapat dilakukan sendiri oleh Terdakwa atauTindak Pidana Korupsi seperti ini tidak mungkin berdiri sendiri.
bertentangan dengan Pasal 205 Ayat (3) dan Pasal 216 Ayat (5)Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan danPertanggungjawaban Keuangan Daerah ;Bahwa oleh karena pembayaran atas tagihan dari rekanan PengrajinKulit Buaya tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah berupa KwitansiPembayaran dan Nota Pengambilan serta jumlah uang yang harusdibayarkan oleh Pemda kepada Pengrajin Kulit Buaya dan pencairananggaran yang tidak sesuai dengan persyaratan dan mekanismeprosedur pembayaran adalah suatu modus
ADI NURYADIN SH MH
Terdakwa:
LIE ENG JUN Bin LIE SING KIAT.
145 — 53
Ahli sendiri yanghadir pada saat itu; Bahwa dalam menentukan apakah pemeriksaan ini bisa dilaksanakan atau belumcukup tentunya melihat ketersediaan bukti dan Tim melakukan analisa yangmengandung unsur 5W 2H Apa itu bahwa ada atau apa yang penyimpangan yangterjadi, where di mana dan when kapan Why Kenapa alasan terjadinya penyimpangantersebut dan (who) pihak siapa saja pihak yang terkait kemudian 2 H adalah Howmuch berapa kerugian negara yang diperkirakan terjadi dan How bagaimana terkaitdengan modus
122 — 113
Unsur Secara Melawan Hukum.Menimbang, bahwa pencantuman unsur secara melawan hukumdalam pasal ini merupakan penegasan cara atau modus operandi(strafmodus), untuk membedakan dengan tindak pidana serupa lainnya, atauuntuk melindungi setiap orang yang melakukan perbuatan memperkaya dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi, tetapi tidak dilakukan secara melawan hukum atau menurut hukum ;Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (wederechtelijk) iniMenurut Mr. D.
348 — 249 — Berkekuatan Hukum Tetap
Masazumi Hasegawa;Title: General Manager/Industrial Plant Department;modus rekayasa dilakukan dengan cara sebagai berikut:3.1.
AHMAD FAUZAN, SH
Terdakwa:
RIDWAN Bin JIDIN
159 — 52
Di dalam Penjelasan UmumUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999, dinyatakan : "Agar dapat menjangkauberbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomiannegara yang semakin canggih dan rumit maka tindak pidana yang diatur dalamUndangundang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatanperbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara*"melawan hukum dalam pengertian formil dan materiil.