Ditemukan 10620 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 28-10-2021 — Putus : 13-12-2021 — Upload : 16-12-2021
Putusan PN PEKANBARU Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pbr
Tanggal 13 Desember 2021 — Penuntut Umum:
JUPRI WANDY BANJARNAHOR,SH
Terdakwa:
BENNI BR SITINJAK ALIAS BENI
19838
  • Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);
    1. Uang tunai senilai Rp 3.700.000 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
    1. Uang tunai Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
    1. Uang tunai sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
    1. 1 (satu) buah handphone merk vivo 1919
Putus : 02-02-2016 — Upload : 19-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 165 PK/PID.SUS/2015
Tanggal 2 Februari 2016 — PROF. DR. DARNI M. DAUD, M.A. bin M. DAUD
11689 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 2012 perihal Pemberitahuan Setoran pada Rekening RektorNomor 0064336152 ;Asli 1 (satu) lembar surat Nomor 1583a/UN11/KU/2012 tanggal 27April 2012 perihal Pertanggungjawaban Dana ;Asli 1 (satu) lembar surat Nomor 1790/UN11/KU/2012 tanggal 14 Mei2012 perihal Susulan ;Asli 1 (satu) lembar surat Nomor 1790.a/UN11/KU/2012 tanggal 14Mei 2012 perihal Susulan Pertanggungjawaban Dana ;Asli 1 (satu) lembar surat Nomor 1915/UN11/KU/2012 tanggal 28 Mei2012 perihal Susulan II ;Asli 1 (satu) lembar surat Nomor 1919
    Nomor 165 PK/PID.SUS/2015259.260.261.262.263.264.265.266.267.268.269.270.271:272.Asli 1 (satu) lembar surat Nomor 1790.a/UN11/KU/2012 tanggal 14 Mei2012 perihal Susulan Pertanggungjawaban Dana ;Asli 1 (satu) lembar surat Nomor 1915/UN11/KU/2012 tanggal 28 Mei2012 perihal Susulan II :Asli 1 (satu) lembar surat Nomor 1919/UN11/KU/2012 tanggal 28 Mei2012 perihal Susulan II Pertanggungjawaban Dana ;Asli 1 (satu) lembar surat Nomor 3022/UN11/KU/2012 tanggal 14 Juni2012 perihal Tanggapan terhadap Naskah
    2012 perihal Pemberitahuan Setoran pada RekeningRektor Nomor 0064336152 :Asli 1 (satu) lembar surat Nomor 1583a/UN11/KU/2012 tanggal 27April 2012 perihal Pertanggungjawaban Dana ;Asli 1 (satu) lembar surat Nomor 1790/UN11/KU/2012 tanggal 14Mei 2012 perihal Susulan ;Asli 1 (satu) lembar surat Nomor 1790.a/UN11/KU/2012 tanggal14 Mei 2012 perihal Susulan Pertanggungjawaban Dana ;Asli 1 (satu) lembar surat Nomor 1915/UN11/KU/2012 tanggal 28Mei 2012 perihal Susulan II ;Asli 1 (satu) lembar surat Nomor 1919
Register : 11-02-2021 — Putus : 06-07-2021 — Upload : 04-08-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg
Tanggal 6 Juli 2021 — Penuntut Umum:
Asep Saeful Bachri, SH., MH
Terdakwa:
AGUS SETIAWAN Alias KENJI
41778
  • Masa Jembar nomor 1919/BBT-ADM/2017
  • asli tanda bukti kunjungan tanggal 02 Oktober 2017 an. CV. Masa Jembar
  • Asli Surat Peringatan I nomor 2295A/BBT-KRD/2017 tanggal 24 November 2017 yang ditujukan kepada CV. Masa Jembar
  • Asli Surat Peringatan II nomor 2733A/BBT-KRD/2017 tanggal 27 Desember 2017 yang ditujukan kepada CV.
    Masa Jembarnomor 1919/BBTADM/2017asli tanda bukti kunjungan tanggal 02 Oktober 2017 an. CV. MasaJembarAsli Surat Peringatan nomor 2295A/BBTKRD/2017 tanggal 24November 2017 yang ditujukan kepada CV. Masa JembarAsli Surat Peringatan Il nomor 2733A/BBTKRD/2017 tanggal 27Desember 2017 yang ditujukan kepada CV. Masa JembarAsli Surat Peringatan III nomor 0430C/BBTKRD/2018 tanggal 24Februari 2018 yang ditujukan kepada CV. Masa Jembarasli tanda bukti kunjungan tanggal 28 Desember 2017 an. CV.
Register : 28-10-2021 — Putus : 13-12-2021 — Upload : 16-12-2021
Putusan PN PEKANBARU Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pbr
Tanggal 13 Desember 2021 — Penuntut Umum:
JUPRI WANDY BANJARNAHOR,SH
Terdakwa:
SURYANI Alias ISUR Binti AMRIZAL
15120
  • 3.000.000 (tiga juta rupiah);
    1. Uang tunai senilai Rp 3.700.000 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
    1. Uang tunai Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
    1. Uang tunai sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
    1. 1 (satu) buah handphone merk vivo 1919
Register : 20-04-2020 — Putus : 03-02-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN BOGOR Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Bgr
Tanggal 3 Februari 2021 — Penggugat:
STEFANUS LUKAS WIRABUDI,
Tergugat:
1.ALVIN SUTANTO.
2.GUNAWAN HARSONO
3.ERLYN SUTANTO.
Turut Tergugat:
1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BOGOR,
2.NATALIA LINI HANDAYANI, S.H. selaku PPAT,
3.SIGIT SISWANTO, S.H. selaku Notaris,
4.PT. BANK RESONA PERDANIA,
5.PT. SANJAYA PRIMA,
6.NUR NADIA TADJOEDIN, S.H. Sselaku Notaris PPAT.
9223
  • ., setelah berjanji menurut keyakinannyapada pokoknya menrangkan sebagai berikut :Bahwa ahli bekerja sebagai dosen S 3 di Universitas Bhayangkara JakartaRaya dan memiliki Keahlian terkait adminidtrasi Negara ;Bahwa perbuatan melawan hukum (PMH) di atur di dalam BW, dimana dahuluPMH hanya sebatas tiap tiap perbuatan yang melanggar hukum dan mebawakerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugiantersebut karena kesalahannya mengganti kerugian , namun sejak tanggal 31Januari 1919
Register : 09-12-2016 — Putus : 10-05-2017 — Upload : 16-10-2017
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 328-K/PM II-08/AU/XII/2016
Tanggal 10 Mei 2017 — Serka Dede Komasudin
14263
  • berartiada pihakpihak yang dirugikan.Bahwa maksud si Pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang laintidak dipersoalkan apakah yang diperas itu harus merasa dirugikan.Namun jika yang diperas itu memang dirugikan maka hal ini dapatdigunakan untuk memperkuat maksud si pelaku.Bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum berarti si pelaku(Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengankewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.Bahwa dari Afferst HR tanggal 31 1919
Register : 23-08-2016 — Putus : 27-09-2016 — Upload : 19-10-2016
Putusan DILMIL III 13 MADIUN Nomor 35-K/PM.III-13/AD/VIII/2016
Tanggal 27 September 2016 — Teguh Cahyono Putro / Praka / 3910613890869 / Anggota Ajendam V / Brawijaya / Ajendam V / Brawijaya.
11256
  • diperuntukkan bagi orang lain, artinya sipelaku/Terdakwa sama sekalitidak merasakan keuntungan itu, ia hanya merupakan alat/sarana belaka dari oranglain itu, sehingga untuk mendapatkan keuntungan itu harus dilakukan dengankehendak atau kesadarannya sendiri dari si pelaku (Terdakwa) dan ada pihak pihakyang dirugikan.43Yang dimaksud dengan pengertian melawan hukum dapat diperoleh dan pendapatpendapat para pakar hukum pidana dan Yurisprudensi yaitu sebagaimana yangdimaksud oleh menurut Arrest HR 31 Desember 1919
Register : 02-02-2015 — Putus : 29-06-2015 — Upload : 03-09-2015
Putusan DILMIL III 12 SURABAYA Nomor -56-K/PM.III-12/AD/III/2015
Tanggal 29 Juni 2015 — -MUHAMAD SORI, Praka NRP 31030654171183
7428
  • Yang dimaksud dengan Secara melawan hukum berarti sipelaku telah melakukan tindakan yang bertentangan dengankewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi olehhukum.55 Dari Arrest HR tanggal 31 Desember 1919 tentang pasal 1365BW. Mengenai pengertian pengertian Tindakan yang tidak sesuaidengan hukum berintikan :a. Merusak hak subyektif seseorangmenurut Undangundang.b. Melakukan sesuatu yangbertentangan dengan kewajibanhukum si pelaku menurut UU.ec.
Register : 26-08-2020 — Putus : 28-07-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN SURABAYA Nomor 794/Pdt.G/2020/PN Sby
Tanggal 28 Juli 2021 — Penggugat:
CAMELIA SOFYAN ALI
Tergugat:
1.KEPALA BULOG DIVRE JATIM
2.Hj. MULIANTI
Turut Tergugat:
NOTARIS INDRIANI YASMIN, SH, Sp.N
14531
  • perbuatanmelanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkanorang yang karena salahnya menimbulkan kerugian untuk mengganti kerugiantersebut, sehingga secara teoritis unsurunsur Perbuatan Melawan Hukumdalam Pasal 1365 KUH Perdata tersebut adalah : Adanya perbuatan yang melanggar hukum ; Adanya kesalahan ; Adanya kerugian ; Adanya hubungan sebab akibat antara kesalahan dengan kerugian ;Menimbang, bahwa dalam perkembangan yurisprudensi peradilan diIndonesia, terutama setelah tahun 1919
Register : 09-01-2013 — Putus : 28-01-2014 — Upload : 02-05-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 28/Pdt.G/2013/PN.JKT SEL
Tanggal 28 Januari 2014 — EVITA SARASVATI M E L A W A N S. P. HENNY SINGGIH, SH DOTTY SURAIDA RASYID, SE., MM ARWIN RASYID LIES HERMININGSIH, SH CHAIRINA INDIRAWATY KEPALA KANTOR PERTANAHAN JAKARTA SELATAN
1490557
  • Galuh II/6 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.Bahwa perbuatanperbuatan TERGUGAT REKONPENSI sebagaimanadiuraikan di atas jelas merupakan perbuatan yang melanggar hak orang/pihak lain (dalam hal ini melanggar hak PENGGUGAT REKONPENSIsebagai Pembeli yang beritikad baik) yang oleh Arrest Lindenbaum Cohen(1919) dinyatakan sebagai salah satu bentuk dari Perbuatan MelawanHukum. Bahwa perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang tidaklayak untuk dilindungi oleh ketentuan hukum yang berlaku.
    selaku Pembeli,berdasarkan Akta Perjanjian Jual Beli dan Kuasa No. 6; Akta KuasaUntuk Menjual No. 7; dan Akta Perjanjian Pengosongan No. 8.Perbuatan itu harus melawan hukum.Bahwa tindakan TERGUGAT REKONPENSI sebagaimana dimaksudpada butir (a) di atas, merupekan pemenuhan unsur ini karena tindakanTERGUGAT REKONPENSI yang tidak menyerahkan Tanah danBangunan kepada PENGUGAT REKONPENSI telah melanggar haksubyektif PENGUGAT REKONPENSI selaku Pembeli yang beritikadbaik, yang oleh Arrest Lindenbaum Cohen (1919
Putus : 20-11-2012 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 11 /Pid.Sus/TIPIKOR/2012/PN.Bjm.
Tanggal 20 Nopember 2012 —
326
  • ;Berkenaan dengan sifat melawan hukum materiel, Pompe menyatakanpengertiannya sama dengan melanggar hukum ( unrechtsmatig) di dalam hukumperdata sebagaimana dalam kasus Lin de baum Cohen ( Arrest H.R.1919).
Putus : 12-08-2011 — Upload : 18-11-2011
Putusan PN JEMBER Nomor 108/Pdt.G/2009/PN.Jr
Tanggal 12 Agustus 2011 — SITI AMSIYAH.Dkk. melawan: NANIK ISLAH AL NADIROH.Dkk.
10828
  • Adanya hubungan kausalitet atau sebab = akibat antarahubungan Pihak Penggugat dengan kesalahan atau perbuatanyang telah dilakukan oleh TergugatMenimbang ,bahwa kriteria perbuatan melawan hukumsebagaimana yang lazim dimuat dalam yurisprudsensi HIR sejaktahun 1919 telah menjadi doktrin ilmu hukum di Indonesia danmenjadi Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI ,sehinggapengertian perbuatan melawan hukum diartikan secara luas , yangterdiri dari 4 ( empat ) kategori perbuatan yaitu1.
Register : 16-11-2017 — Putus : 16-01-2018 — Upload : 24-09-2021
Putusan PT PEKANBARU Nomor 220/PDT/2017/PT PBR
Tanggal 16 Januari 2018 — Pembanding/Penggugat : SUPONO
Terbanding/Tergugat I : PT LINDUNG ALAM BATAM
Terbanding/Tergugat II : PT ARSIKON GROUP
Terbanding/Tergugat III : BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
6032
  • Perbuatan itu melawan hukum;Menurut Standaard Arest Tahun 1919, berbuat atau tidak berbuatmerupakan suatu perbuatan melawan hukum jika: Perbuatan melanggar undangundang Perbuatan melanggar hak orang lain yang dilindungi hukumc. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum di pelaku, istilahkewajiban hukum ini yang dimaksud adalah bahwa suatu kewajibanyang diberikan oleh hukum terhadap seseorang, baik hukum tertulismaupun tidak tertulis.d.
Putus : 23-01-2013 — Upload : 22-10-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 316/Pdt.G/2012/PN.SBY
Tanggal 23 Januari 2013 — TAN WAN LAN melawan PT. BANK INTERNASIONAL INDONESIA, Tbk Dkk
225145
  • Mengenai perbuatan melawan hukum diatur dalamketentuan Pasal 1365 KUHPerdata maupun Keputusan Hoge Raad tanggal 31Januari 1919, dan Tergugat I akan membuktikan bahwa Tergugat I tidakmelakukan perbuatan melawan hukum menurut KUHPerdata maupunKeputusan Hoge Raad; Bahwa ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan bahwa TJiapperbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain,mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu,mengganti kerugian tersebut.
Register : 23-07-2018 — Putus : 08-05-2019 — Upload : 24-05-2019
Putusan PN KUALA KAPUAS Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Klk
Tanggal 8 Mei 2019 — Penggugat melawan Tergugat
140100
  • bisamenyerahkan Tanah secara sukarela.BAHWA DAPAT DILIHAT DENGAN JELAS BAHWA TINDAKAN PARATERGUGAT DI ATAS PATUT DIDUGA MERUPAKAN SUATU KONSPIRASIATAU PERMUFAKATAN YANG PENUH DENGAN ITIKAD BURUK ANTARAPARA TERGUGAT UNTUK MENGUASAI TANAH YANG DIMILIKI OLEHPENGGUGAT SECARA MELAWAN HUKUM.Bahwa tindakan Para Tergugat tersebut dapat dikualifikasi sebagai perbuatanmelawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab UndangUndang Hukum Perdata.Bahwa setelah putusan Hoge Raad der Nederlanden tanggal 31 Januari 1919
Register : 23-06-2016 — Putus : 16-02-2017 — Upload : 17-04-2017
Putusan PN SAUMLAKI Nomor 32/Pdt.G/2016/PN sml
Tanggal 16 Februari 2017 — - WILZON LAYAN (Penggugat) melawan - AYUB SABONO FIDLELA (Tergugat) - APOLOS TUTUL FIDLELA (Tergugat) - WEMPI FIDLELA (Tergugat)
11435
  • Perbuatan tersebut harus melawan hukum;Menimbang, bahwa sejak dijatuhkannya putusan dalam perkara LindenbaumCohen pada tanggal 31 Januari 1919, terdapat 4 (empat) kriteria perbuatan melawanhukum, yaitu:1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;2. Melanggar hak subyektif orang lain;3. Melanggar kaidah tatasusila;Halaman 72 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2016/PN Sml4.
Register : 02-06-2014 — Putus : 01-07-2015 — Upload : 29-03-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 319/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel
Tanggal 1 Juli 2015 — 1. NY. TUTY RIDWAN TJANDRA, 2. NG CRISTINE NUSA, 3. TARUNODJOJO, 4. WIRJATIN NUSA, 5. TARUNO HARTO, Lawan 1. PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq. KEJAKSAAN AGUNG cq. JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA TINDAK PIDANA KHUSUS, 2. PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq. BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL cq. KEMENTERIAN KEUANGAN, 3. PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq. KEJAKSAAN AGUNG cq. KOORDINATOR SATUAN TUGAS KHUSUS PENYELESAIAN BARANG RAMPASAN DAN BARANG SITAAN EKSEKUSI, 4. PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq. KEMENTERIAN KEUANGAN, cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA 5. DAVID NUSA WIJAYA, 6. PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq KANTOR WILAYAH PROPINSI DKI JAKARTA cq. KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,
13950
  • Cohen Arrest (1919) terhadap kriteria barumengenai Perbuatan Melawan Hukum yaitu : suatu perbuatanyang walaupun tidak bertentangan dengan hukum apabilaternyata bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulanmasyarakat;b. Harus ada kerugian yang diderita, kerugian yang disebabkanoleh perbuatan melawan hukum dapat berupa kerugian maiteriilmaupun kerugian nonmateriil yang nyatanyata diderita dankeuntungan yang seharusnya dapat diperoleh.
Register : 30-07-2018 — Putus : 27-08-2019 — Upload : 13-09-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 410/Pdt.G/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 27 Agustus 2019 — Penggugat:
Kementerian Keuangan Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Tergugat:
M. SYARIF UMAR bin UMAR MUCHSIN
Turut Tergugat:
Pemerintah RI cq. Kementerian Keuangan RI cq. Direktorat Jenderal Pajak
11998
  • Bahwa berdasarkan Arrest Hoge Raad tertanggal 31 Januari 1919 dalamperkara Cohoen v. Lindenbaum, yang diperkuat dan dipertegas olehpendapat ahli hukum antara lain R.
Register : 16-03-2020 — Putus : 09-06-2020 — Upload : 26-08-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 394/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr
Tanggal 9 Juni 2020 — Penuntut Umum:
MIRNA EKA MARISKA
Terdakwa:
ABDUL KADIR Bin CALE
92152
  • ., Hukum Pidana Khusus (KUHPbuku II), Alumni Bandung, 1979, him. 37).Menurut Munir Fuady menyatakan:Bahwa perbuatan yang dilakukan haruslah melawan hukum, sejaktahun 1919, unsur meiawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluasluasnya, yakni meliputi halhal sebagai berikut:a.Perbuatan yang melanggar undanguMang yang berlaku.b. Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum.c.
Register : 30-03-2015 — Putus : 19-06-2015 — Upload : 27-05-2019
Putusan PT AMBON Nomor 11/PDT/2015/PT AMB
Tanggal 19 Juni 2015 — Pembanding/Tergugat : NEGERI SAWAI SEBGAI KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT, CQ. PENJABAT KEPALA PEMERINTAH NEGERI SAWAI, CQ. PENJABAT KEPALA PEMERINTAH NEGERI SAWAI. Diwakili Oleh : M. AMIN TANGKE
Terbanding/Penggugat : NEGERI WAHAI SEBAGAI KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT, CQ. KEPALA PEMERINTAH NEGERI WAHAI, CQ. PENJABAT KEPALA PENERINTAH NEGERI WAHAI. Diwakili Oleh : HAMZA MAUDY MAUSSA, SH
Turut Terbanding/Tergugat : PT. (PERSERO) MINA SERAM LESTARI
Turut Terbanding/Tergugat : PT. (PERSERO) WAHANA LESTARI INVESTAMA.
2461082
  • , dimana obyeksengketa a quo merupakan tanah adat peninggalan dari datukdatuk/leluhurSOA MARAWALIHITU, SOA LAULAMA LAMAKARI dan SOA ROLATUROUPESSY sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Negeri Wahai yangdikuasai secara turun temurun dan tidak terputus oleh Penggugat sebelumTurut Tergugat melakukan pembukaan lahan di atas obyek sengketa a quopada tahun 1994, juga berdasarkan pada perspektif kewilayahan (territorial)sebagaimana dikukuhkan oleh Pemerintah Hindia Belanda dalam DutchSketch Map dated 1919