Ditemukan 10620 data
JUPRI WANDY BANJARNAHOR,SH
Terdakwa:
BENNI BR SITINJAK ALIAS BENI
198 — 38
Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Uang tunai senilai Rp 3.700.000 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Uang tunai Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merk vivo 1919
2012 perihal Pemberitahuan Setoran pada Rekening RektorNomor 0064336152 ;Asli 1 (satu) lembar surat Nomor 1583a/UN11/KU/2012 tanggal 27April 2012 perihal Pertanggungjawaban Dana ;Asli 1 (satu) lembar surat Nomor 1790/UN11/KU/2012 tanggal 14 Mei2012 perihal Susulan ;Asli 1 (satu) lembar surat Nomor 1790.a/UN11/KU/2012 tanggal 14Mei 2012 perihal Susulan Pertanggungjawaban Dana ;Asli 1 (satu) lembar surat Nomor 1915/UN11/KU/2012 tanggal 28 Mei2012 perihal Susulan II ;Asli 1 (satu) lembar surat Nomor 1919
Nomor 165 PK/PID.SUS/2015259.260.261.262.263.264.265.266.267.268.269.270.271:272.Asli 1 (satu) lembar surat Nomor 1790.a/UN11/KU/2012 tanggal 14 Mei2012 perihal Susulan Pertanggungjawaban Dana ;Asli 1 (satu) lembar surat Nomor 1915/UN11/KU/2012 tanggal 28 Mei2012 perihal Susulan II :Asli 1 (satu) lembar surat Nomor 1919/UN11/KU/2012 tanggal 28 Mei2012 perihal Susulan II Pertanggungjawaban Dana ;Asli 1 (satu) lembar surat Nomor 3022/UN11/KU/2012 tanggal 14 Juni2012 perihal Tanggapan terhadap Naskah
2012 perihal Pemberitahuan Setoran pada RekeningRektor Nomor 0064336152 :Asli 1 (satu) lembar surat Nomor 1583a/UN11/KU/2012 tanggal 27April 2012 perihal Pertanggungjawaban Dana ;Asli 1 (satu) lembar surat Nomor 1790/UN11/KU/2012 tanggal 14Mei 2012 perihal Susulan ;Asli 1 (satu) lembar surat Nomor 1790.a/UN11/KU/2012 tanggal14 Mei 2012 perihal Susulan Pertanggungjawaban Dana ;Asli 1 (satu) lembar surat Nomor 1915/UN11/KU/2012 tanggal 28Mei 2012 perihal Susulan II ;Asli 1 (satu) lembar surat Nomor 1919
Masa Jembar nomor 1919/BBT-ADM/2017
- asli tanda bukti kunjungan tanggal 02 Oktober 2017 an. CV. Masa Jembar
- Asli Surat Peringatan I nomor 2295A/BBT-KRD/2017 tanggal 24 November 2017 yang ditujukan kepada CV. Masa Jembar
- Asli Surat Peringatan II nomor 2733A/BBT-KRD/2017 tanggal 27 Desember 2017 yang ditujukan kepada CV.
Masa Jembarnomor 1919/BBTADM/2017asli tanda bukti kunjungan tanggal 02 Oktober 2017 an. CV. MasaJembarAsli Surat Peringatan nomor 2295A/BBTKRD/2017 tanggal 24November 2017 yang ditujukan kepada CV. Masa JembarAsli Surat Peringatan Il nomor 2733A/BBTKRD/2017 tanggal 27Desember 2017 yang ditujukan kepada CV. Masa JembarAsli Surat Peringatan III nomor 0430C/BBTKRD/2018 tanggal 24Februari 2018 yang ditujukan kepada CV. Masa Jembarasli tanda bukti kunjungan tanggal 28 Desember 2017 an. CV.
3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Uang tunai senilai Rp 3.700.000 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Uang tunai Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merk vivo 1919
., setelah berjanji menurut keyakinannyapada pokoknya menrangkan sebagai berikut :Bahwa ahli bekerja sebagai dosen S 3 di Universitas Bhayangkara JakartaRaya dan memiliki Keahlian terkait adminidtrasi Negara ;Bahwa perbuatan melawan hukum (PMH) di atur di dalam BW, dimana dahuluPMH hanya sebatas tiap tiap perbuatan yang melanggar hukum dan mebawakerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugiantersebut karena kesalahannya mengganti kerugian , namun sejak tanggal 31Januari 1919
berartiada pihakpihak yang dirugikan.Bahwa maksud si Pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang laintidak dipersoalkan apakah yang diperas itu harus merasa dirugikan.Namun jika yang diperas itu memang dirugikan maka hal ini dapatdigunakan untuk memperkuat maksud si pelaku.Bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum berarti si pelaku(Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengankewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.Bahwa dari Afferst HR tanggal 31 1919
diperuntukkan bagi orang lain, artinya sipelaku/Terdakwa sama sekalitidak merasakan keuntungan itu, ia hanya merupakan alat/sarana belaka dari oranglain itu, sehingga untuk mendapatkan keuntungan itu harus dilakukan dengankehendak atau kesadarannya sendiri dari si pelaku (Terdakwa) dan ada pihak pihakyang dirugikan.43Yang dimaksud dengan pengertian melawan hukum dapat diperoleh dan pendapatpendapat para pakar hukum pidana dan Yurisprudensi yaitu sebagaimana yangdimaksud oleh menurut Arrest HR 31 Desember 1919
Yang dimaksud dengan Secara melawan hukum berarti sipelaku telah melakukan tindakan yang bertentangan dengankewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi olehhukum.55 Dari Arrest HR tanggal 31 Desember 1919 tentang pasal 1365BW. Mengenai pengertian pengertian Tindakan yang tidak sesuaidengan hukum berintikan :a. Merusak hak subyektif seseorangmenurut Undangundang.b. Melakukan sesuatu yangbertentangan dengan kewajibanhukum si pelaku menurut UU.ec.
perbuatanmelanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkanorang yang karena salahnya menimbulkan kerugian untuk mengganti kerugiantersebut, sehingga secara teoritis unsurunsur Perbuatan Melawan Hukumdalam Pasal 1365 KUH Perdata tersebut adalah : Adanya perbuatan yang melanggar hukum ; Adanya kesalahan ; Adanya kerugian ; Adanya hubungan sebab akibat antara kesalahan dengan kerugian ;Menimbang, bahwa dalam perkembangan yurisprudensi peradilan diIndonesia, terutama setelah tahun 1919
Galuh II/6 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.Bahwa perbuatanperbuatan TERGUGAT REKONPENSI sebagaimanadiuraikan di atas jelas merupakan perbuatan yang melanggar hak orang/pihak lain (dalam hal ini melanggar hak PENGGUGAT REKONPENSIsebagai Pembeli yang beritikad baik) yang oleh Arrest Lindenbaum Cohen(1919) dinyatakan sebagai salah satu bentuk dari Perbuatan MelawanHukum. Bahwa perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang tidaklayak untuk dilindungi oleh ketentuan hukum yang berlaku.
selaku Pembeli,berdasarkan Akta Perjanjian Jual Beli dan Kuasa No. 6; Akta KuasaUntuk Menjual No. 7; dan Akta Perjanjian Pengosongan No. 8.Perbuatan itu harus melawan hukum.Bahwa tindakan TERGUGAT REKONPENSI sebagaimana dimaksudpada butir (a) di atas, merupekan pemenuhan unsur ini karena tindakanTERGUGAT REKONPENSI yang tidak menyerahkan Tanah danBangunan kepada PENGUGAT REKONPENSI telah melanggar haksubyektif PENGUGAT REKONPENSI selaku Pembeli yang beritikadbaik, yang oleh Arrest Lindenbaum Cohen (1919
;Berkenaan dengan sifat melawan hukum materiel, Pompe menyatakanpengertiannya sama dengan melanggar hukum ( unrechtsmatig) di dalam hukumperdata sebagaimana dalam kasus Lin de baum Cohen ( Arrest H.R.1919).
Adanya hubungan kausalitet atau sebab = akibat antarahubungan Pihak Penggugat dengan kesalahan atau perbuatanyang telah dilakukan oleh TergugatMenimbang ,bahwa kriteria perbuatan melawan hukumsebagaimana yang lazim dimuat dalam yurisprudsensi HIR sejaktahun 1919 telah menjadi doktrin ilmu hukum di Indonesia danmenjadi Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI ,sehinggapengertian perbuatan melawan hukum diartikan secara luas , yangterdiri dari 4 ( empat ) kategori perbuatan yaitu1.
Perbuatan itu melawan hukum;Menurut Standaard Arest Tahun 1919, berbuat atau tidak berbuatmerupakan suatu perbuatan melawan hukum jika: Perbuatan melanggar undangundang Perbuatan melanggar hak orang lain yang dilindungi hukumc. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum di pelaku, istilahkewajiban hukum ini yang dimaksud adalah bahwa suatu kewajibanyang diberikan oleh hukum terhadap seseorang, baik hukum tertulismaupun tidak tertulis.d.
Mengenai perbuatan melawan hukum diatur dalamketentuan Pasal 1365 KUHPerdata maupun Keputusan Hoge Raad tanggal 31Januari 1919, dan Tergugat I akan membuktikan bahwa Tergugat I tidakmelakukan perbuatan melawan hukum menurut KUHPerdata maupunKeputusan Hoge Raad; Bahwa ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan bahwa TJiapperbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain,mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu,mengganti kerugian tersebut.
bisamenyerahkan Tanah secara sukarela.BAHWA DAPAT DILIHAT DENGAN JELAS BAHWA TINDAKAN PARATERGUGAT DI ATAS PATUT DIDUGA MERUPAKAN SUATU KONSPIRASIATAU PERMUFAKATAN YANG PENUH DENGAN ITIKAD BURUK ANTARAPARA TERGUGAT UNTUK MENGUASAI TANAH YANG DIMILIKI OLEHPENGGUGAT SECARA MELAWAN HUKUM.Bahwa tindakan Para Tergugat tersebut dapat dikualifikasi sebagai perbuatanmelawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab UndangUndang Hukum Perdata.Bahwa setelah putusan Hoge Raad der Nederlanden tanggal 31 Januari 1919
Perbuatan tersebut harus melawan hukum;Menimbang, bahwa sejak dijatuhkannya putusan dalam perkara LindenbaumCohen pada tanggal 31 Januari 1919, terdapat 4 (empat) kriteria perbuatan melawanhukum, yaitu:1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;2. Melanggar hak subyektif orang lain;3. Melanggar kaidah tatasusila;Halaman 72 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2016/PN Sml4.
Cohen Arrest (1919) terhadap kriteria barumengenai Perbuatan Melawan Hukum yaitu : suatu perbuatanyang walaupun tidak bertentangan dengan hukum apabilaternyata bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulanmasyarakat;b. Harus ada kerugian yang diderita, kerugian yang disebabkanoleh perbuatan melawan hukum dapat berupa kerugian maiteriilmaupun kerugian nonmateriil yang nyatanyata diderita dankeuntungan yang seharusnya dapat diperoleh.
Bahwa berdasarkan Arrest Hoge Raad tertanggal 31 Januari 1919 dalamperkara Cohoen v. Lindenbaum, yang diperkuat dan dipertegas olehpendapat ahli hukum antara lain R.
., Hukum Pidana Khusus (KUHPbuku II), Alumni Bandung, 1979, him. 37).Menurut Munir Fuady menyatakan:Bahwa perbuatan yang dilakukan haruslah melawan hukum, sejaktahun 1919, unsur meiawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluasluasnya, yakni meliputi halhal sebagai berikut:a.Perbuatan yang melanggar undanguMang yang berlaku.b. Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum.c.
, dimana obyeksengketa a quo merupakan tanah adat peninggalan dari datukdatuk/leluhurSOA MARAWALIHITU, SOA LAULAMA LAMAKARI dan SOA ROLATUROUPESSY sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Negeri Wahai yangdikuasai secara turun temurun dan tidak terputus oleh Penggugat sebelumTurut Tergugat melakukan pembukaan lahan di atas obyek sengketa a quopada tahun 1994, juga berdasarkan pada perspektif kewilayahan (territorial)sebagaimana dikukuhkan oleh Pemerintah Hindia Belanda dalam DutchSketch Map dated 1919
116 — 89 — Berkekuatan Hukum Tetap
Asep Saeful Bachri, SH., MH
Terdakwa:
AGUS SETIAWAN Alias KENJI
417 — 78
JUPRI WANDY BANJARNAHOR,SH
Terdakwa:
SURYANI Alias ISUR Binti AMRIZAL
151 — 20
STEFANUS LUKAS WIRABUDI,
Tergugat:
1.ALVIN SUTANTO.
2.GUNAWAN HARSONO
3.ERLYN SUTANTO.
Turut Tergugat:
1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BOGOR,
2.NATALIA LINI HANDAYANI, S.H. selaku PPAT,
3.SIGIT SISWANTO, S.H. selaku Notaris,
4.PT. BANK RESONA PERDANIA,
5.PT. SANJAYA PRIMA,
6.NUR NADIA TADJOEDIN, S.H. Sselaku Notaris PPAT.
92 — 23
142 — 63
112 — 56
74 — 28
CAMELIA SOFYAN ALI
Tergugat:
1.KEPALA BULOG DIVRE JATIM
2.Hj. MULIANTI
Turut Tergugat:
NOTARIS INDRIANI YASMIN, SH, Sp.N
145 — 31
1490 — 557
32 — 6
108 — 28
Terbanding/Tergugat I : PT LINDUNG ALAM BATAM
Terbanding/Tergugat II : PT ARSIKON GROUP
Terbanding/Tergugat III : BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
60 — 32
225 — 145
140 — 100
114 — 35
139 — 50
Kementerian Keuangan Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Tergugat:
M. SYARIF UMAR bin UMAR MUCHSIN
Turut Tergugat:
Pemerintah RI cq. Kementerian Keuangan RI cq. Direktorat Jenderal Pajak
119 — 98
MIRNA EKA MARISKA
Terdakwa:
ABDUL KADIR Bin CALE
92 — 152
Terbanding/Penggugat : NEGERI WAHAI SEBAGAI KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT, CQ. KEPALA PEMERINTAH NEGERI WAHAI, CQ. PENJABAT KEPALA PENERINTAH NEGERI WAHAI. Diwakili Oleh : HAMZA MAUDY MAUSSA, SH
Turut Terbanding/Tergugat : PT. (PERSERO) MINA SERAM LESTARI
Turut Terbanding/Tergugat : PT. (PERSERO) WAHANA LESTARI INVESTAMA.
246 — 1082