Ditemukan 10629 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 1999 1319 1119 1199 1519 1979 1989 1991 1969 1959
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 02-02-2016 — Upload : 19-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 165 PK/PID.SUS/2015
Tanggal 2 Februari 2016 — PROF. DR. DARNI M. DAUD, M.A. bin M. DAUD
111 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 2012 perihal Pemberitahuan Setoran pada Rekening RektorNomor 0064336152 ;Asli 1 (satu) lembar surat Nomor 1583a/UN11/KU/2012 tanggal 27April 2012 perihal Pertanggungjawaban Dana ;Asli 1 (satu) lembar surat Nomor 1790/UN11/KU/2012 tanggal 14 Mei2012 perihal Susulan ;Asli 1 (satu) lembar surat Nomor 1790.a/UN11/KU/2012 tanggal 14Mei 2012 perihal Susulan Pertanggungjawaban Dana ;Asli 1 (satu) lembar surat Nomor 1915/UN11/KU/2012 tanggal 28 Mei2012 perihal Susulan II ;Asli 1 (satu) lembar surat Nomor 1919
    Nomor 165 PK/PID.SUS/2015259.260.261.262.263.264.265.266.267.268.269.270.271:272.Asli 1 (satu) lembar surat Nomor 1790.a/UN11/KU/2012 tanggal 14 Mei2012 perihal Susulan Pertanggungjawaban Dana ;Asli 1 (satu) lembar surat Nomor 1915/UN11/KU/2012 tanggal 28 Mei2012 perihal Susulan II :Asli 1 (satu) lembar surat Nomor 1919/UN11/KU/2012 tanggal 28 Mei2012 perihal Susulan II Pertanggungjawaban Dana ;Asli 1 (satu) lembar surat Nomor 3022/UN11/KU/2012 tanggal 14 Juni2012 perihal Tanggapan terhadap Naskah
    2012 perihal Pemberitahuan Setoran pada RekeningRektor Nomor 0064336152 :Asli 1 (satu) lembar surat Nomor 1583a/UN11/KU/2012 tanggal 27April 2012 perihal Pertanggungjawaban Dana ;Asli 1 (satu) lembar surat Nomor 1790/UN11/KU/2012 tanggal 14Mei 2012 perihal Susulan ;Asli 1 (satu) lembar surat Nomor 1790.a/UN11/KU/2012 tanggal14 Mei 2012 perihal Susulan Pertanggungjawaban Dana ;Asli 1 (satu) lembar surat Nomor 1915/UN11/KU/2012 tanggal 28Mei 2012 perihal Susulan II ;Asli 1 (satu) lembar surat Nomor 1919
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 08-01-2021 — Putus : 21-04-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jmb
Tanggal 21 April 2021 — Penuntut Umum:
1.ARIE PRATAMA ,SH
2.YOGI PURNOMO, SH
Terdakwa:
SULI HANDOKO Bin SUKIR
82 — 21
  • Laporan Hasil Pengujian Nomor 1735/EV/IX/2016 tanggal 30September 2016 dari Laboratorium Pengujian Balai Tekstil BadanPenelitian dan Pengembangan Industri untuk jenis bahan originalAmerican USA drill #1919 yang ditujukan kepada Manjadda WajadaSejahtera;10. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) kecil CV. Manjadda WajadaSejahtera yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perizinan TerpaduPemkot Bandung tanggal 9 Mei 2012 berlaku 3 tahun;11. Kartu heregistrasi CV.
    MANJADDA WAJADA SEJAHTERA, LaporanHasil Pengujian Nomor 1735/EV/IX/2016 tanggal 30 September 2016 dariLaboratorium Pengujian Balai Tekstil Badan Penelitian dan PengembanganIndustri untuk jenis bahan original American USA drill #1919 yang ditujukankepada Manjadda Wajada Sejahtera dan Surat Perjanjian Sewa Gudang antaraCik Kohar dan Sili Handoko, dengan isi perjanjian yaitu: lokasi gudang terletakdi Desa Sungai Uak Kecamatan Nalo Nantan Kabupaten Merangin dan nilaisewa sebesar Rp6.000.000,00 (enam
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 11-02-2021 — Putus : 06-07-2021 — Upload : 04-08-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg
Tanggal 6 Juli 2021 — Penuntut Umum:
Asep Saeful Bachri, SH., MH
Terdakwa:
AGUS SETIAWAN Alias KENJI
401 — 78
  • Masa Jembar nomor 1919/BBT-ADM/2017
  • asli tanda bukti kunjungan tanggal 02 Oktober 2017 an. CV. Masa Jembar
  • Asli Surat Peringatan I nomor 2295A/BBT-KRD/2017 tanggal 24 November 2017 yang ditujukan kepada CV. Masa Jembar
  • Asli Surat Peringatan II nomor 2733A/BBT-KRD/2017 tanggal 27 Desember 2017 yang ditujukan kepada CV.
    Masa Jembarnomor 1919/BBTADM/2017asli tanda bukti kunjungan tanggal 02 Oktober 2017 an. CV. MasaJembarAsli Surat Peringatan nomor 2295A/BBTKRD/2017 tanggal 24November 2017 yang ditujukan kepada CV. Masa JembarAsli Surat Peringatan Il nomor 2733A/BBTKRD/2017 tanggal 27Desember 2017 yang ditujukan kepada CV. Masa JembarAsli Surat Peringatan III nomor 0430C/BBTKRD/2018 tanggal 24Februari 2018 yang ditujukan kepada CV. Masa Jembarasli tanda bukti kunjungan tanggal 28 Desember 2017 an. CV.
Pengadilan PA JAKARTA SELATAN Perdata Agama
Register : 22-09-2020 — Putus : 08-06-2021 — Upload : 14-08-2021
Putusan PA JAKARTA SELATAN Nomor 3287/Pdt.G/2020/PA.JS
Tanggal 8 Juni 2021 — Penggugat melawan Tergugat
195 — 89
  • Perbuatan tersebut melawan hukumBahwa sejak tahun 1919, sejak putusan Hoge Raad dalam perkaraLindebaum Cohen, perbuatan melawan hukum diartikan secara luassebagai berbuat atau tidak berbuat vang bertentangan dengan ataumelanggar :1)2)Hak subyektif orang lainPerbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain (inbreuk opeens anders recht) termasuk salah satu perbuatan yang dilarangoleh Pasal 1365 KUH Perdata.
    Tanggapan Tergugat: dalil ini Tergugat tolak sepenuhnya karenaperbuatan Tergugat tidaklan memenuhi unsur berbuat Sesuatumaupun tidak berbuat sesuatu dimana Tergugat belum membayaruang pertanggungan karena Penggugat sama sekali tidakmenanggapi sSuratsurat Tergugat mengenai akan dibayarkannyauang pertanggungan, bukan tidak membayar sama sekali.Perbuatan tersebut melawan hukumBahwa sejak tahun 1919 sejak putusan Hoge Raad dalam perkaraLindebaumCohen, perbuatan melawan hukum diartikan secaraluas sebagai
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata Waris
Register : 09-01-2013 — Putus : 28-01-2014 — Upload : 02-05-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 28/Pdt.G/2013/PN.JKT SEL
Tanggal 28 Januari 2014 — EVITA SARASVATI M E L A W A N S. P. HENNY SINGGIH, SH DOTTY SURAIDA RASYID, SE., MM ARWIN RASYID LIES HERMININGSIH, SH CHAIRINA INDIRAWATY KEPALA KANTOR PERTANAHAN JAKARTA SELATAN
1416 — 531
  • Galuh II/6 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.Bahwa perbuatanperbuatan TERGUGAT REKONPENSI sebagaimanadiuraikan di atas jelas merupakan perbuatan yang melanggar hak orang/pihak lain (dalam hal ini melanggar hak PENGGUGAT REKONPENSIsebagai Pembeli yang beritikad baik) yang oleh Arrest Lindenbaum Cohen(1919) dinyatakan sebagai salah satu bentuk dari Perbuatan MelawanHukum. Bahwa perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang tidaklayak untuk dilindungi oleh ketentuan hukum yang berlaku.
    selaku Pembeli,berdasarkan Akta Perjanjian Jual Beli dan Kuasa No. 6; Akta KuasaUntuk Menjual No. 7; dan Akta Perjanjian Pengosongan No. 8.Perbuatan itu harus melawan hukum.Bahwa tindakan TERGUGAT REKONPENSI sebagaimana dimaksudpada butir (a) di atas, merupekan pemenuhan unsur ini karena tindakanTERGUGAT REKONPENSI yang tidak menyerahkan Tanah danBangunan kepada PENGUGAT REKONPENSI telah melanggar haksubyektif PENGUGAT REKONPENSI selaku Pembeli yang beritikadbaik, yang oleh Arrest Lindenbaum Cohen (1919
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 17-02-2011 — Putus : 20-06-2013 — Upload : 11-07-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 99/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 20 Juni 2013 —
129 — 84
  • dan teoripenyebab kirakira (proximate cause), sehingga menjadi telah terbuktiadanya hubungan sebab akibat (kausalitas) antara kesalahan dan PerbuatanMelanggar Hukum yang dilakukan Para Tergugat yang telah menyebabkantimbulnya kerugian bagi Penggugat ;Bahwa lebih lanjut pada halaman 6 9, Ahli Hukum Bisnis dan Perdata, DRMUNIR FUADY SH MH LLM, dalam buku Perbuatan Melawan Hukum,Pendekatan Kontemporer, penerbit PT Citra Aditya Bakti Bandung 2005, antaralain menegaskan sebagai berikut :Sejak tahun 1919
    benda Meterai yang diduga bertentangandan melanggar UU Perbankan serta atas sikap berdiam diri, sikap pasifberbuat untuk tidak berbuat serta pembiaran yang dilakukan Tergugat VIII XVI atas perbuatan Tergugat I VII yang diduga melanggar UU Perbankanadalah bertentangan dengan kehatihatian dan ketelitian atau keharusandalam pergaulan masyarakat yang baik (zorgvuldigheid) karena tindakanPara Tergugat telah merugikan Penggugat baik materiil maupun immateriil ;Bahwa sebagaimana Putusan Arrest Hoge Raad 1919
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 02-06-2014 — Putus : 01-07-2015 — Upload : 29-03-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 319/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel
Tanggal 1 Juli 2015 — 1. NY. TUTY RIDWAN TJANDRA, 2. NG CRISTINE NUSA, 3. TARUNODJOJO, 4. WIRJATIN NUSA, 5. TARUNO HARTO, Lawan 1. PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq. KEJAKSAAN AGUNG cq. JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA TINDAK PIDANA KHUSUS, 2. PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq. BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL cq. KEMENTERIAN KEUANGAN, 3. PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq. KEJAKSAAN AGUNG cq. KOORDINATOR SATUAN TUGAS KHUSUS PENYELESAIAN BARANG RAMPASAN DAN BARANG SITAAN EKSEKUSI, 4. PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq. KEMENTERIAN KEUANGAN, cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA 5. DAVID NUSA WIJAYA, 6. PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq KANTOR WILAYAH PROPINSI DKI JAKARTA cq. KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,
131 — 45
  • Cohen Arrest (1919) terhadap kriteria barumengenai Perbuatan Melawan Hukum yaitu : suatu perbuatanyang walaupun tidak bertentangan dengan hukum apabilaternyata bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulanmasyarakat;b. Harus ada kerugian yang diderita, kerugian yang disebabkanoleh perbuatan melawan hukum dapat berupa kerugian maiteriilmaupun kerugian nonmateriil yang nyatanyata diderita dankeuntungan yang seharusnya dapat diperoleh.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 16-03-2020 — Putus : 09-06-2020 — Upload : 26-08-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 394/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr
Tanggal 9 Juni 2020 — Penuntut Umum:
MIRNA EKA MARISKA
Terdakwa:
ABDUL KADIR Bin CALE
87 — 143
  • ., Hukum Pidana Khusus (KUHPbuku II), Alumni Bandung, 1979, him. 37).Menurut Munir Fuady menyatakan:Bahwa perbuatan yang dilakukan haruslah melawan hukum, sejaktahun 1919, unsur meiawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluasluasnya, yakni meliputi halhal sebagai berikut:a.Perbuatan yang melanggar undanguMang yang berlaku.b. Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum.c.
Pengadilan PN SAUMLAKI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 23-06-2016 — Putus : 16-02-2017 — Upload : 17-04-2017
Putusan PN SAUMLAKI Nomor 32/Pdt.G/2016/PN sml
Tanggal 16 Februari 2017 — - WILZON LAYAN (Penggugat) melawan - AYUB SABONO FIDLELA (Tergugat) - APOLOS TUTUL FIDLELA (Tergugat) - WEMPI FIDLELA (Tergugat)
112 — 30
  • Perbuatan tersebut harus melawan hukum;Menimbang, bahwa sejak dijatuhkannya putusan dalam perkara LindenbaumCohen pada tanggal 31 Januari 1919, terdapat 4 (empat) kriteria perbuatan melawanhukum, yaitu:1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;2. Melanggar hak subyektif orang lain;3. Melanggar kaidah tatasusila;Halaman 72 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2016/PN Sml4.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 30-07-2018 — Putus : 27-08-2019 — Upload : 13-09-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 410/Pdt.G/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 27 Agustus 2019 — Penggugat:
Kementerian Keuangan Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Tergugat:
M. SYARIF UMAR bin UMAR MUCHSIN
Turut Tergugat:
Pemerintah RI cq. Kementerian Keuangan RI cq. Direktorat Jenderal Pajak
113 — 98
  • Bahwa berdasarkan Arrest Hoge Raad tertanggal 31 Januari 1919 dalamperkara Cohoen v. Lindenbaum, yang diperkuat dan dipertegas olehpendapat ahli hukum antara lain R.
Pengadilan PA GIRI MENANG Perdata Agama
Register : 11-09-2020 — Putus : 25-01-2021 — Upload : 01-02-2021
Putusan PA GIRI MENANG Nomor 992/Pdt.G/2020/PA.GM
Tanggal 25 Januari 2021 — Penggugat melawan Tergugat
137 — 96
  • perbuatan melawan hukummaka haruslah dipenuhi adanya unsurunsur yaitu adanya perbuatan yang bersifatbertentangan dengan hukum, adanya kerugian yang timbul, suatu kesalahan dankelalaian dan adanya hubungan kausal/ sebab akibat antara perbuatan dengankerugian;Menimbang, bahwa selain harus memenuhi unsurunsur perbuatanmelawan hukum seseorang baru dapat dikatakan bertentangan dengan hukumsebagaimana yang dianut dalam Yurisprudensi Hoge Raad sejak tahun 1999(Arrest Lindenbaum Vs Cohen, tanggal 31 Januari 1919
Pengadilan PT AMBON Perdata
Register : 30-03-2015 — Putus : 19-06-2015 — Upload : 27-05-2019
Putusan PT AMBON Nomor 11/PDT/2015/PT AMB
Tanggal 19 Juni 2015 — Pembanding/Tergugat : NEGERI SAWAI SEBGAI KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT, CQ. PENJABAT KEPALA PEMERINTAH NEGERI SAWAI, CQ. PENJABAT KEPALA PEMERINTAH NEGERI SAWAI. Diwakili Oleh : M. AMIN TANGKE
Terbanding/Penggugat : NEGERI WAHAI SEBAGAI KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT, CQ. KEPALA PEMERINTAH NEGERI WAHAI, CQ. PENJABAT KEPALA PENERINTAH NEGERI WAHAI. Diwakili Oleh : HAMZA MAUDY MAUSSA, SH
Turut Terbanding/Tergugat : PT. (PERSERO) MINA SERAM LESTARI
Turut Terbanding/Tergugat : PT. (PERSERO) WAHANA LESTARI INVESTAMA.
236 — 1059
  • , dimana obyeksengketa a quo merupakan tanah adat peninggalan dari datukdatuk/leluhurSOA MARAWALIHITU, SOA LAULAMA LAMAKARI dan SOA ROLATUROUPESSY sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Negeri Wahai yangdikuasai secara turun temurun dan tidak terputus oleh Penggugat sebelumTurut Tergugat melakukan pembukaan lahan di atas obyek sengketa a quopada tahun 1994, juga berdasarkan pada perspektif kewilayahan (territorial)sebagaimana dikukuhkan oleh Pemerintah Hindia Belanda dalam DutchSketch Map dated 1919
Pengadilan PN KUALA KAPUAS Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 23-07-2018 — Putus : 08-05-2019 — Upload : 24-05-2019
Putusan PN KUALA KAPUAS Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Klk
Tanggal 8 Mei 2019 — Penggugat melawan Tergugat
138 — 100
  • bisamenyerahkan Tanah secara sukarela.BAHWA DAPAT DILIHAT DENGAN JELAS BAHWA TINDAKAN PARATERGUGAT DI ATAS PATUT DIDUGA MERUPAKAN SUATU KONSPIRASIATAU PERMUFAKATAN YANG PENUH DENGAN ITIKAD BURUK ANTARAPARA TERGUGAT UNTUK MENGUASAI TANAH YANG DIMILIKI OLEHPENGGUGAT SECARA MELAWAN HUKUM.Bahwa tindakan Para Tergugat tersebut dapat dikualifikasi sebagai perbuatanmelawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab UndangUndang Hukum Perdata.Bahwa setelah putusan Hoge Raad der Nederlanden tanggal 31 Januari 1919
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 03-12-2018 — Putus : 04-02-2019 — Upload : 27-09-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 776/PDT/2018/PT DKI
Tanggal 4 Februari 2019 — Pembanding/Penggugat : SRI DEWI KARTIKA SARI
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK KESEJAHTERAAN EKONOMI
Terbanding/Tergugat II : BANK KESEJAHTERAAN EKONOMI CABANG PEMBANTU KEBAYORAN
Terbanding/Tergugat III : LUSI LUSMIATI
Terbanding/Tergugat IV : ELVIRA EMILIA SALAM
Terbanding/Tergugat V : OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)
92 — 53
  • Bahwa selain itu perbuatan Para Tergugat termasuk dalam kualifikasiPerbuatan Melawan Hukum yang berlaku dalam praktek dan menjadiyurispridensi tetap serta diadopsi dalam pengertian/ kualifikasi PerbuatanMelawan Hukum di Indonesia adalah sebagaimana putusan Hoge Raadtanggal 31 Januari 1919 (dalam perkara lidenbaum vs cohen), yaitu:1. Melanggar hak subjektif orang lain;2. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;3. Bertentangan dengan kesusilaan;hal 28 Put Nomor 776/PDT/2018/PT.DKI4.
Pengadilan PN BATULICIN Perdata
Register : 30-05-2018 — Putus : 29-01-2019 — Upload : 23-08-2020
Putusan PN BATULICIN Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Bln
Tanggal 29 Januari 2019 — Penggugat:
1.HJ. ARYATINI Alias TINI Binti H. KOESASI
2.ERZANIE FAHMI Bin ABDURRACHMAN
3.IKHSANA FAJERIN Bin ABDURRACHMAN
Tergugat:
1.NURLAILA
2.TAUFIKURRAKHMAN
3.BAYU SAPUTRA
4.M. FARKHAN
5.RENDANG ADI
6.YANDI KAMITONO
7.SARI RAHMAWATI
Turut Tergugat:
1.KEPALA DESA MAKMUR MULIA
2.KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TANAH BUMBU
112 — 34
  • Yurisprudensi Arrest31 Januari 1919 sebagai berikut :a. Perbuatan itu melanggar hak subjektif orang lain (dat of inbreuk maaktof een anders recht);b. Bertentangan dengan kewajiban hukum Pembuat/TERGUGAT (instrijdis met des daders recht);c. Bertentangan dengan kesusilaan (hetzij tegen degoede zeden);d.
Pengadilan PN GUNUNG SITOLI Perdata Waris
Register : 06-05-2015 — Putus : 24-11-2015 — Upload : 07-03-2016
Putusan PN GUNUNG SITOLI Nomor 23/Pdt.G/2015/PN Gst
Tanggal 24 Nopember 2015 — - VENNY GAN, dkk sebagai Penggugat Lawan - PHILIPS GAN Als. PHILIP sebagai Tergugat
629 — 370
  • .), termasuk didalamnya hukum waris, selanjutnya denganStaatsblaad 1924 nomor : 557 dinyatakan berlaku untuk golongan Tionghoa diseluruh Indonesia, ketentuan tersebut berlaku sejak bulan Maret 1925 sebelumitu, Staatsblaad 1855 nomor : 79 menetapkan bahwa hukum waris testamentairberlaku bagi golongan timur asing dan semenjak 1 Mei 1919 lembaran negaraini tidak belaku lagi bagi golongan Tionghoa dan diganti dengan Staatsblaad1917 nomor : 129 tersebut diatas, ketentuan Staatsblaad 1917 nomor : 129ditentukan
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata
Register : 11-08-2016 — Putus : 18-01-2018 — Upload : 15-11-2019
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 464/Pdt.G/2016/PN Jkt.Brt
Tanggal 18 Januari 2018 — Penggugat:
PT. BAHANA WIRYA RAYA
Tergugat:
PT. TJITAJAM
162 — 168
  • sejalan dengan penjelasan dari perbuatan melawan hukumPutusan Nomor 464/Pdt.G/2016/PN Jkt.Brt. halaman 20 dari 104berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, tap perbuatan melanggarhukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewayjibkanorang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikerugian tersebut, pada perkembangan doktrin hukum = danyurisprudensi pengertian tentang perbuatan melawan hukum sudahdiperluas dalam peradilan kita sebagaimana putusan arrest HogeRaad tertanggal 31 Januari 1919
Pengadilan PN GIANYAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 02-12-2014 — Putus : 22-10-2015 — Upload : 29-08-2018
Putusan PN GIANYAR Nomor 154./PDT.G/2014/PN GIN
Tanggal 22 Oktober 2015 — I Made Rundu (penggugat) Ni Made Suci Dkk (Para tergugat)
123 — 61
  • dengan kehatihatianyang pantas ada dalam pergaulan masyarakat berkenaan dengan diri oranglain atau barang milik orang lain;(Diterjemahkan dari: "dat under onrechtmatige daad is to verstaan eenhandelen of nalaten, dat of inbreuk maakt op eens anders recht, of in strijdis met des daders rechtsplicht, of incintischt, hetzij tegen de goede zeden,heizij tegen de zorgvuldigheid, weike in het maatschappelijk verkeerbetaamt ten aanzien van eens andesr persoon of goed, H.R. 31 Januari1919, W. 10365, N.J. 1919
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 30-06-2010 — Upload : 30-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 937 K/PDT/2009
Tanggal 30 Juni 2010 — PT. METROPOLITAN TIRTAPERDANA ; KWANG YANG MOTOR Co. LIMITED ; PT. KYMCO LIPPO MOTOR INDONESIA
117 — 95 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dasar Hukum Gugatan Perbuatan Melawan Hukum1.Berdasarkan buku "Proyek Pengembangan Teknis Yustisial MahkamahAgung RI", tentang Penemuan Hukum dan Pemecahan masalah HukumReader Ill, Jilid , Penerbit Tim Penguji Hukum Mahkamah AgungRepublik Indonesia, 1991, halaman 121, yang mengutip pendapatSetiawan, telah dinyatakan sebagai berikut (kutipan) :Sejak dijatunkannya putusan dalam perkara Lindenbaum Cohen padatahun 1919, terdapat 4 kriteria perouatan melanggar hukum.Keempat kriteria tersebut adalah:1.
Pengadilan DILMIL I 06 BANJARMASIN Pidana Umum Penggelapan
Putus : 29-04-2015 — Upload : 25-05-2015
Putusan DILMIL I 06 BANJARMASIN Nomor 08-K/PM I-06/AD/III/2015
Tanggal 29 April 2015 — Kapten Inf Anwar Subakti NRP 2920103781270
94 — 54
  • unsur ini mencakup seluruh unsur yang ada dibelakangnyayaitu unsur untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secaramelawan hukum (BMH) dengan kata lain bahwa semua unsur yangada dibelakang dilakukan oleh si pelaku menyadari dan menginsafiatas tindakanya dan atau akibatnya.Dan yang dimaksud dengan melawan hukum berarti si pelaku(Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengankewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang di lindungi olehhukum.Menurut azas HR tanggal 31 Desember 1919