Ditemukan 26979 data
117 — 66
46/G/2009/PTUN-BDG
P U T Ui SS A NNomor. 46/G/2009/PTUN BDGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Bandung yangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa TataUsaha Negara dalam tingkat pertama dengan acarabiasa telah memutus sebagai berikut dalam sengketaantara : PT. MANTAN INDONESIA INDAH, beralamat di JalanDipenogoro No. 29, Rt. 015/Rw. 005,Kel. Menteng, Kec. Menteng, JakartaPusat, dalam hal ini berdasarkandiwakili oleh Ny.
HersanSasmitadilaga, SH. kewarganegaraanIndonesia, pekerjaan Advokat danKonsultan Hukum pada Kantor HukumMITRA Consultant & Lawyer, beralamatdi Jalan Bina Mulya No. 6, KomplekBumi Citeureup Permai, KelurahanCiteureup, Kecamatan Cimahi Utara,Kota Cimahi, Jawa Barat, Selanjutnyadisebut sebagaiPENGGUGAT ; Hal 1 dari 110 hal Putusan Perkara Nomor :46/G/2009/PTUN BDG1.MELAWANKEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATENBOGOR berkedudukan di Jalan TegarBeriman Cibinong, Kabupaten Bogor,Jawa Barat.
E43Nomor. 1 Jakarta (12950) yangberdasarkan surat kuasa khusustertanggal 1 September 2009 Nomor.3 dari 110 hal Putusan Perkara Nomor :46/G/2009/PTUN BDG438/SK.VII1/2009kuasakepada : eeeeeKesemuanyaIndonesia,Advokat/Penasihatdi JalanKomplek Majapahit123, JakartadisebutsebagaiINTERVENSI ; telah memberikanProf. Dr. (Jur) O.CKaligis,SH : DR. Y.B PurwaningM.Yanuar. ; DR. Rico Pandeirot,SH.
. ; Fernandes Ratu,SH : kewarganegaraanpekerjaanHukum, beralamatMajapahit Nomor. 1820,Permai Blok B 12210160, SelanjutnyaTERGUGAT iPengadilan Tata Usaha NegaraBaNngung f= ++ = 44+ 6462 3 sees ses she She cme Shs1.Telah membaca berkas perkara Nomor :46/G/2009/PTUN BDG ;. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan TataUsaha Negara Bandung Nomor : 46/Pen.MH/2009/PTUNBDGtertanggal 26 Agustus 2009, tentangPenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutusdan menyelesaikan perkara ini ; .
Telah mendengarkan pihak pihak yang bersengketaHal 5 dari 110 hal Putusan Perkara Nomor :46/G/2009/PTUN BDGdi dalamPSPSIGANGaM fe = seee seme 2 see 2 see 2 ame 2 oes ses SeiTENTANG DUDUKNYA SENGKETABahwa, Penggugat dengan surat gugatannyayang telah dibuat dan ditandatangani oleh KuasaHukumnya tertanggal 27 Juli 2009, telah diterimadan didaftarkan di Kepaniteraan Perkara PengadilanTata Usaha Negara Bandung pada tanggal 27 Juli2009, dengan register perkara Nomor46/G/2009/PTUNBDG, dan telah dilakukan
70 — 29
76/G/2015/PTUN-BDG
69 — 46
72/G/2014/PTUN-BDG
63 — 39
119/G/2015/PTUN-BDG
119 — 61
42/G/2011/PTUN-BDG
P U T U S A NNOMOR: 42/G/2011/PTUN BDGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Bandung, yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara padaTingkat Pertama dengan Acara Biasa telah memberikan Putusanseperti tersebut dibawah ini, dalam sengketa antaraAS AIDIL ASHAR Warganegara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,Tempat tinggal di Jalan Cempaka Nomor 1, Rt.02, Rw. 11, Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja,Kabupaten SukabumiSelanjutnya disebut sebagai
No. 42/G/2011/PTUNBDGPersidangan ; Telah membaca Putusan Sela Nomor 42/G/2011/PTUN BDG,tanggal 15 Juni 2011 ; Telah memeriksa Alat Bukti Surat yang diajukan oleh ParaPihak di persidangan ; Telah mendengar keterangan Saksi yang diajukan oleh PihakPenggugat di persidangan : Telah mendengar keterangan Para Pihak di persidangan ;TENTANG DUDUKNYA SENGKETABahwa, Penggugat telah menggugat Tergugat dengan SuratGugatannya tertanggal 31 Maret 2011, yang = diterima danterdaftar didalam Register Kepaniteraan
109 — 6
96/G/2015/PTUN-BDG
93 — 68
135/G/2013/PTUN-BDG
B (rincikan tahun 1947) ;: Surat Tanda Bukti Lapor, Kehilangan SuratSurat / BarangBarang, Nomor :BK/73/1/2014/JBR/Restabes/Sektor Sukasari, tanggal 21 Januari 2014 ;: Surat Keterangan dari Ecep Dodo, tanggal 21 Januari 2014 ;: Surat Camat Sukasari, Nomor : 474.3/20/Kec.Sksr, tanggal 21 Januari 2014,Perihal : Penjelasan Surat Keterangan Ahli Waris, Nomor : 474.3/97/AW/VII/2007 ; =: Peta Kota Bandung ;: Surat Kuasa Hukum Penggugat, tanggal 24 Januari 2014, PerihalPermohonan untuk menjadi Saksi di PTUN
tersebut tidak pernah ada yang mengakungaku,namun kemudian muncul Sertipikat Hak Milik Nomor 2921/Sukagalih atas nama LuluSudradjat ; Bahwa, dari kepentingan Penggugat yang telah dirugikan akibat diterbitkan obyek a quojelas dan nampak Penggugat mempunyai kualitas sebagai Penggugat dan dalil yangmenyatakan Penggugat tidak mempunyai kualitas sebagai Penggugat jelas keliru dantidak perlu dipertimbangkan ; Bahwa, sudah jelas dikemukakan dibagian gugatan mengenai kepentingan Penggugatmengajukan gugatan di PTUN
115 — 52
60/G/2010/PTUN-BDG
SAPTONO, SH ;19611023 198503 1004 ;Penata (IIll/c) ;Koordinator PerubahanSatus Hak Tanah padaKantor PertanahanKabupaten Tangerang ;19661212 199003 1006 ;Penata Muda (lIll/a)Staf Sub Seks iPeralihan, PembebananHak dan PPAT pada KantorPertanahan KabupatenTangerang ;PengadilanAgustus 2010Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No :626/SK.36.03/VII1/2010, tanggal 11Untuk selanjutnya disebut TERGUGAT ;Usaha Negara BandungTelah membaca Penetapan KetuaPengadilan Tata Usaha Negara BandungNomor : 60/Pen.MH/2010/PTUN
BDGtanggal 2372010 tentang PenunjukanMajelis Hakim yang memeriksa, memutusdan menyelesaikan perkaraIni j Telah membaca Penetapan Ketua MajelisPengadilan Tata Usaha Negara BandungNomor 60/Pen.PP/2010/PTUN BDGtanggal 282010 tentang PemeriksaanPSPGISPei gq eccosconnTelah membaca Penetapan Ketua MajelisPengadilan Tata Usaha Negara BandungNomor : 60/Pen.HS/2010/PTUN BDGHal 5 dari 56 hal.
Putusan No.60/G/2010/PTUNBDGtanggal 192010 tentang Hari danTanggal Persidangan yang terbuka untukTelah membaca Penetapan KetuaPengadilan Tata Usaha Negara BandungNomor : 60/Pen.MH/2010/PTUN BDGtanggal 18102010 tentang PerubahanSusunan Penunjukan Majelis Hakim Baruyang memeriksa, memutus danmenyelesaikan perkaraIni j Telah membaca dan mempelajari berkasberkas perkaratersebut ; Telah mendengar Para Pihak dan saksisaksi di persidanganTentang Duduknya SengketaBahwa, PenggugatJuli 2010,dengan surat gugatannya
108 — 38
94/G/2009/PTUN-BDG
Bahwa berdasarkan peraturan Perundang undanganbahkan berdasarkan keadaan yang telahdiketahui oleh umum (notorfeiten ) (vide Pasal100 ayat 2 UU PTUN) jelas bahwa TERGUGATadalah Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimanadimaksud dalam Pasal 1 angka 8 Undang UndangNomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan KeduaUndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyisebagai berikutBadan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badanatau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahanberdasarkan
92 — 33
57/G/2011/PTUN-BDG
PUTUSANNOMOR : 57/G/2011/PTUN BDG.
83 — 47
90/G/2008/PTUN-BDG
Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Advokat, beralamat Kantordi Jalan Patrol IV Nomor 11Baleendah, Kabupaten Bandung,berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 29 Oktober 2008,selanjutnya disebutsebagai wwe te eeeTERGUGATEPengadilan Tata Usaha Negara Bandung ;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata UsahaHalaman 1 dari 39 halaman Putusan Nomor : 90/G/2008/PTUN BDGNegara Bandung Nomor : 90/Pen.MH/2008/PTUNBDG. tanggal 22September 2008 tentang Penunjukan Majelis Hakim yangmemeriksa, memutus dan
131 — 79
Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk mencoret gugatan para Penggugat yang terdaftar dalam Register Perkara Nomor : 55/G/2016/PTUN-BDG dari Buku Induk Register Perkara;-3. Membebankan biaya perkara kepada para Penggugat sebesar Rp 239.000.- (dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);--------------------------------------------
55/G/2016/PTUN-BDG
81 — 66
7/G/2016/PTUN-BDG
ATI RULIYANTI menerangkan yang pada pokoknya sebagaiberikut;Saksi menyatakan bahwa bekerja di Diklat Keagamaan Bandung dari Tahun1986 sampai sekarang, sekarang sebagai Widyaiswara;Saksi menyatakan bahwa tahunya sengketa Penggugat ini setelahPenggugat mengajukan gugatan Ke PTUN 52Saksi menyatakan bahwa Penggugat pernah menjadi widyaiswara dan dipindahkan dari Widyaiswara karena Penggugat tidak cukup kredit pointnyaSaksi menyatakan bahwa di Balai Diklat Keagamaan Bandung jikapemindahan tradisi dulu
91 — 60
47/G/2013/PTUN-BDG
90 — 63
Membatalkan Putusan PTUN Bandung; Menolak Eksepsi; Menolak Gugatan
96 — 42
26-G-2015-PTUN-BL
87 — 64
2-G-2014-PTUN-BL
242 — 101
5-G-2015-PTUN-BL
Putusan PTUN Jakarta Nomor: 18/G/2010/PTUNJKT, tanggal 19 Juli 2010 Jo. Surat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara JakartaNomor: W2.TUN1.63/HK.06/V/2013 tanggal 15 Mei 2013, yang antara lainmemerintahkan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia untukPutusan Perkara No.5/G/2015/PTUN.BL.
Hal. 55Mengajukan Gugatan :Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU Nomor. 5 Tahun 1986 Jo UUNomor. 9 Tahun 2004 Jo UU Nomor. 51 Tahun 2009 tentang PTUN dinyatakanbahwa seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikanoleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepadaPengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yangdisengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertaituntutan ganti rugi
administrasi Kabupaten Lampung Utara ; d Pasal 67 Ayat (1) UndangUndang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara dan perubahannya UndangUndang Nomor: 9 Tahun 2004Juncto UndangUndang Nomor: 51 Tahun 2009 menyatakan:Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya KeputusanBadan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau PejabatTata Usaha Negara yang digugat.; e Ketentuan Pasal 67 Ayat (1) di atas dipertegas dengan Surat Ketua MudaMahkamah Agung RI Urusan Lingkungan PTUN
130 — 85
36/G/2015/PTUN-BDG
96 — 76
92/G/2015/PTUN-BDG