Ditemukan 4438 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 02-04-2014 — Upload : 09-03-2015
Putusan PN DUMAI Nomor 30/Pdt.G/2013/PN Dum
Tanggal 2 April 2014 — 1. ANTIK Bin ATAN,laki-laki, umur ± 53 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat Jalan Suka Damai, RT.008 Kelurahan Bangsal Aceh, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai, Riau; 2. TAMRIN Bin ATAN, laki-laki, umur ± 49 tahun, pekerjaan Petani, beralamat Jalan Suka Darnai, RT.008 Kelurahan Bangsal Aceh, Kecarnatan Sungai Sembilan, Kota Dumai, Riau; 3. ANJO Bin ATAN, laki-laki, umur ± 53 tahun, pekerjaan Petani, beralamat Jalan Suka Damai, RT.008 Kelurahan Bangsal Aceh, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai, Riau; 4. AMINAH Binti ATAN, Perempuan, umur ± 64 tahun, pekerjaan Mengurus rumah tangga, beralamat Jalan Hayam Wuruk, RT. 011 Kelurahan Buluh Kasap, Kecamatan Dumai Kota Dumai, Riau; 5. SUPINAH Binti ATAN, Perempuan, umur ± 57 tahun, pekerjaan Mengurus rumah tangga, beralamat Jalan Hayam Wuruk, No. 291 RT. 011 Kelurahan Buluh Kasap, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, Riau; L A W A N 1. PT.PATRA DOK DUMAI (dalam Likuidasi), beralamat/berkedudukan di Jalan Dockyard, Kelurahan Pangkalan Sesai, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, dalam hal ini diwakili oleh DARWIN TUNGGUL HASOLOAN, beralamat di Jl. Kangkung KB. Mangga RT.006/RW.007 Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, tanda pengenal: KTP NIK 3174053001650005, jabatan Tim Likuidasi PT. Patra Dok Dumai, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 21 Agustus 2013 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2013 dibawah Nomor: 93/SK/2013/PN-DUM, Selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT KONVENSI I/ PENGGUGAT REKONVENSI I; 2. PT.PERTAMINA PATRA NIAGA, beralamat/berkedudukan di Wisma Tugu II Lt. 2 Jalan HR Rasuna Said Kay 7 - 9 Kuningan, Jakarta Selatan, Kota Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh FERNANDES RAJA SAOR, MUQTHI ALI, YUDA WIRAFIANTO, beralamat kantor di Gedung Wisma Tugu II, Lantai 2, Jl. HR. Rasuna Said Kav. C 7-9, Setiabudi, Kuningan, Jakarta 12560, berdasarkan Surat Kuasa No: 069/PN000.050/SK/2013 tertanggal 23 Agustus 2013 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2013 dibawah Nomor: 92/SK/2013/PN-DUM, Selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT KONVENSI II/ PENGGUGAT REKONVENSI II; 3. PT. PERTAMINA (Persero)Cq. PT. PERTAMINA (Persero) RU II, beralamat/berkedudukan di Jalan Putri Tujuh Dumai, Kelurahan Tanjung Palas, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, dalam hal ini diwakili oleh ANTON SUMARTONO RAHARJO, TENGKU RUBIAH, RISNANDAR HALID, BOY DO HARD PANJAITAN, HELEH SIPAHUTAR, GAMA UFIZ ARFAKHSYADZ, semuanya pekerja PT. PERTAMINA (PERSERO), berdasarkan Surat Kuasa No. SK-156/C00000/2013-SO tertanggal 03 September 2013 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada hari Jumat tanggal 13 September 2013 dibawah Nomor: 102/SK/2013/PN-DUM, Selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT KONVENSI III/ PENGGUGAT REKONVENSI III; 4. BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq.BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI RIAU Cq.BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KOTA DUMAI, beralamat di Jalan Tuanku Tambusai Bagan Besar, Kota Dumai, dalam hal ini diwakili oleh WILER SIBURIAN, SH., dan SABUNGAN DOLOK SARIBU, memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kota Dumai, Jalan Tuanku Tambusai-Bagan Besar, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 357/SK-14.72/VIII/2013 tertanggal 22 Agustus 2013 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada hari Senin tanggal 09 September 2013 dibawah Nomor: 99/SK/2013/PN-DUM, Selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT KONVENSI IV; 5. NOTARIS dan PPAT FIRMAN, SH., MKn., beralamat di Jalan Sultan Syarif Kasim No. 161 B Kota Dumai; Selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT KONVENSI V;
12728
  • Akta di bawah tangan adalah sebagai tulisantulisan di bawah tangandianggap aktaakta yang ditandatangani di bawah tangan, suratsurat,registerregister, suratsurat urusan rumah tangga dan lainlain tulisanyang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum" (Pasal 1874 ayat (1)KUH Perdata);Bahwa berdasarkan bentuk formil surat kuasa khusus, dapat berupa:Halaman 69 Putusan No. 30/Pdt.G/2013/PN.DUM1.
Register : 18-09-2014 — Putus : 22-09-2015 — Upload : 22-01-2016
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 56/PDT.G/2014/PN Rap
Tanggal 22 September 2015 — Perdata - LAHAM MUNTHE Dkk - TOAT HASIBUAN Dk
7612
  • tanah yang berasaldari tanah Negara sejak tahun 1980;Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P6, P7, P11, P15, P32, P33,P34, P35, P36, P37, P38, P39, P40, P41, P42, P43, P44, P45, P46, P47,P49, P50, P51, P52, P53, P54, P55, P56, P57, P58, P59, P60, P61, P62,P63, P64, P65, P67, P68, P69, P70, P71, P72, P73, P74, P75, P76, P77,P78, P79, P80, P81, P82, P83, P84, P85, P86, P87 dan P88 ditinjau darihukum pembuktian adalah tergolong kepada akta dibawah tangan dan sesuaidengan ketentuan Pasal 1869 dan Pasal 1874
Register : 17-09-2018 — Putus : 15-10-2018 — Upload : 18-10-2018
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 21/P/FP/2018/PTUN.SBY
Tanggal 15 Oktober 2018 — Pemohon:
Drs. MISBACHUL MUNIR
Termohon:
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR
7244
  • Bukti T14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Suratdari Kepala Bagian Tata Usaha Kantor WilayahKementerian Agama Provinsi Jawa Timur tanggal 11Maret 2016 Nomor : Kw.15.1/2/Kp.00.3/1874/2016 Hal:Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) Tenagahonorer Kategori II;15.
Register : 20-05-2009 — Putus : 02-06-2010 — Upload : 31-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 186/PDT.G/2009/PN.JKT.PST
Tanggal 2 Juni 2010 — Andre Adiputra,Cs >< THE BOEING COMPANY,Cs
8991194
  • Dalam literatur ilmu hukum perdata maupun Kitab UndangUndangHukum Perdata (Pasal 1874 KUHPdt), kita mengetahui bahwa sesungguhnyadikenal suatu perbuatan ehukum sepihak dimana seseorang bersediamemberikan persetujuannya tentang suatu perbuatan hukum di sebuah akta.Dalam hal ini PARA PENGGUGAT telah memberikan persetujuannya denganitikad balk dalam suatu surat pernyataan pelepasan dan pembebasan.
Register : 03-02-2020 — Putus : 08-04-2020 — Upload : 16-04-2020
Putusan PT PALEMBANG Nomor 16/PDT/2020/PT PLG
Tanggal 8 April 2020 — Pembanding/Penggugat I : MARTA EDISON Bin RABIDIN Diwakili Oleh : MARTA EDISON Bin RABIDIN
Pembanding/Penggugat I : MARTA EDISON Bin RABIDIN Diwakili Oleh : KANTOR HUKUM HENDRI DUNAN,SH.,MH & PARTNERS
Pembanding/Penggugat II : ALI SUBRI. S.IP Diwakili Oleh : KANTOR HUKUM HENDRI DUNAN,SH.,MH & PARTNERS
Terbanding/Tergugat I : Prima Salam, SH
Terbanding/Tergugat II : Slamet Anwar
Terbanding/Tergugat III : A. Rivai
Terbanding/Tergugat IV : Sadilan
Terbanding/Tergugat V : Lurah Talang Jambi Kecamatan Sukarame Kota Palembang
Terbanding/Tergugat VI : Camat Kecamatan Sukarame Kota Palembang
Turut Terbanding/Penggugat II : ALI SUBRI. S.IP
547150
  • AG.120/72/VII/1997 tanggal 12 Juli 1977dan Surat Nomor AG.120/194/VII/1977 dan diketahui dan terdaftar diKecamatan Talang Kelapa Nomor 594/1257/VII/89 tanggal 10 Agustus 1989dan stempel serta tanda tangan Terbanding III semula Tergugat III tanggal 27Agustus 2011 juga dibenarkan oleh Terbanding III semula Tergugat III;Menimbang, bahwa Pasal 1867 Kitab UndangUndang Hukum Perdatamenyatakan bahwa pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan otentikatau dengan tulisan dibawah tangan dan Pasal 1874
Register : 25-08-2020 — Putus : 16-12-2020 — Upload : 17-12-2020
Putusan PN MAUMERE Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Mme
Tanggal 16 Desember 2020 — Penggugat:
1.GREGORIUS WILHELMUS
2.YOHANES NONG YAN
3.ANTONIUS TESEN
5.THERESIA OKO
6.ANASTASIA FLORIDA D
7.GREGORIUS WILHELMUS alias ARI
Tergugat:
1.SUSO SUHAMI YULIANTI
2.HANDOKO WIJAYA
3.PETRUS POLIKARPUS FERNANDES
4.Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq. Gubernur Nusa Tenggara Timur Cq. Bupati Sikka
5.Pemerintah RI Cq. Kementerian Agraria Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Nusa Tenggara Timur Cq. Kepala Kantor Pertanahan ATR Kabupaten Sikka
98117
  • tanpa upacara adat, pengangkatan anak Tidak Sah; karena itu tidak mengakibatkan kedudukan hukumsebagai anak angkat, meskipun secara nyata telah dipeliharasejak kecil;Dalam perkara a quo, proses pengangkatan anak oleh Bapak Haiadan Mama Theresia Nona atas diri Tergugat dilakukan denganupacara adat WIHI TA*IN TEMO DULAK dan diumumkan kepadakhalayak ramai maka Pengangkatan Anak tersebut Sah, dankarenanya mengakibatkan kedudukan hukum sebagai anak angkat;2) Putusan Mahkamah Agung tanggal 21 Januari 1874
Register : 08-12-2020 — Putus : 18-01-2021 — Upload : 18-01-2021
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 101/PDT/2020/PT BNA
Tanggal 18 Januari 2021 — Pembanding/Penggugat : MARZUKI
Terbanding/Tergugat I : FADHLURRAHMAN
Terbanding/Tergugat II : MANJURIA M.AMIN
Terbanding/Tergugat III : Effendi
Terbanding/Tergugat IV : Pemerintah Republik Indonesia, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jalan Bebas Hambatan Dan Perkotaan
Terbanding/Tergugat V : Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Dalam Negeri Cq Gubernur Provinsi Aceh Cq Panitia Ganti Rugi Dan Pengadaan Tanah Provinsi Aceh Cq Sekretaris Panitia Ganti Rugi Dan Pengadaan Tanah Provinsi Aceh pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh
Terbanding/Turut Tergugat I : M. DAHLAN AR
Terbanding/Turut Tergugat II : Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Dalam Negeri Cq Gubernur Provinsi Aceh Cq Bupati Kabupaten Aceh Besar Cq Camat KEcamatan selimum Cq Geuchik Menasah Baro
Terbanding/Turut Tergugat III : JULIANI MUKHTAR, S.H, M.Kn
5425
  • PT.BNAketerangan yang dikehendaki, artinya isinya mengikat diri penandatangan,dengan demikian akta dibawah tangan mengikatnya tidak memilikipembuktian keluar (harus dianggap benar sepanjang tidak ada bukti lainyang sah dapat menggugurkannya) dan berdasarkan ketentuan kalauSurat itu merupakan pernyataan sepihak harus ditandatangani oleh yangmembuat pernyataan dan apabila merupakan kesepakatan kedua belahpihak mesti ditandatangani kedua belah pihak syarat penandatanganan,ditegaskan dalam Pasal 1869 dan Pasal 1874
Register : 13-09-2016 — Putus : 01-10-2014 — Upload : 13-09-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 132/Pdt.G/2013/PN.Mdn
Tanggal 1 Oktober 2014 — - ABSYAH LASE atau disebut juga SITI HABSAH (PENGGUGAT) - A S R I L (TERGUGAT I) - SIDDIK (TERGUGAT III) - ARMIN MAKMUR (TERGUGAT III) - ASWANI HARAHAP (TERGUGAT IV) - SUHARNO (TERGUGAT V) - SUPREMANI (TERGUGAT VI) - SURIANA (TERGUGAT VII) - RAHMAT (TERGUGAT VIII) - M.MANSYUR (TERGUGAT IX) - MASITA (TERGUGAT X) - TETY (TERGUGAT XI) - ZAPARUDDIN (TERGUGAT XII) - ZURTI (TERGUGAT XIII)\ - NURIAH (TERGUGAT XIV) - MULKAN (TERGUGAT XV) - THAMRINSYAH TAMIN (TERGUGAT XVI) - ABDUL HARIS (TERGUGAT XVII) - MANSYUR (TERGUGAT XVIII) - WARTIK (TERGUGAT XIX) - KUSNEN (TERGUGAT XX) - IDEALIS (TERGUGAT XXI) - IBNU FAZAR (TERGUGAT XXII) - LILIK (TERGUGAT XXIII) - DIDIT (TERGUGAT XXIV) - HAJAR (TERGUGAT XXV) - PUSPA (TERGUGAT XXVI) - ABDUL THALIB (TERGUGAT XXVII) - ERNA (TERGUGAT XXVIII) - NAT (TERGUGAT XXIX) - PIPIT (TERGUGAT XXX) - NITA (TERGUGAT XXXI) - BANGBANG (TERGUGAT XXXII) - FAISAL (TERGUGAT XXXIII) - RAWANIS (TERGUGAT XXXIV) - DANIAR (TERGUGAT XXXV) - INDRA (TERGUGAT XXXVI) - RATNA MIDIN (TERGUGAT XXXVII) - MAK ODANG SIMARMATA (TERGUGAT XXXVIII) - UNTUNG (TERGUGAT XXXIX) - IDAI ALIS SIKUMBANG (TERGUGAT XL) - AHMAD (TERGUGAT XLI) - IWAN (TERGUGAT XLII) - SAWITRI (TERGUGAT XLII) - ZUL (TERGUGAT XLIII) - MANSYUR (TERGUGAT XLIV) - FIDIN MALAY (TERGUGAT XLV) - JUMINO (TERGUGAT XLVI) - KUWADI (TERGUGAT XLVII) - UREP (TERGUGAT XLVIII) - ATI (TERGUGAT XLIX) - M.NURDIN (TERGUGAT LI) - ZULHANA (TERGUGAT LII)
5362
  • tercantum dalam tulisantersebut ;Menimbang, bahwa begitupun menurut YAHYA HARAHAP dalam bukunyaHukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan PutusanPengadilan, halaman 560, juga menyebutkan bahwa dipandang dari sudut hukumpembuktian, suatu surat bukti yang tidak terdapat tanda tangannya dinilai tidak sempurnasebagai surat bukti sehingga tidak sah dipergunakan sebagai alat bukti tulisan ;Menimbang, bahwa begitupun sebagaimana ditegaskan pasal 1869 KUH Perdata danpasal 1874
Register : 19-05-2016 — Putus : 13-01-2016 — Upload : 19-12-2016
Putusan PN GIANYAR Nomor 99/Pdt.G/2015/PN Gin
Tanggal 13 Januari 2016 — - LUH PUTU SUYATI,DKK MELAWAN -LUH PUTU TRINI, B.A, DKK
10651
  • Sementara itu, suratsendiri sebagai alat bukti, menurut hukum dibagi 3 ( tiga ) macam, yaitu aktaotentik, akta dibawah tangan dan suratsurat lainnya;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1874 KUH Perdata yaitu yangdianggap sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani dibawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisantulisan yanglain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum sebagaimana jugadisebutkan dalam Pasal 286 Ayat (1) RBg yaitu yang dipandang akta
Putus : 05-10-2021 — Upload : 27-10-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps
Tanggal 5 Oktober 2021 — PUTU BUDIANI,S.E
2498
  • Copy Legalisir 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Buleleng Nomor 821.2/1874/BKPSDM tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan pimpinan tinggi pratama tanggal 23 April 2020 an. MADE SUDAMA DIANA, S.Sos. M.M. NIP. 19700313 199101 1 001.Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Putu Sudarsana8.
Register : 17-02-2017 — Putus : 30-05-2017 — Upload : 25-07-2017
Putusan PT KUPANG Nomor 30/PDT/2017/PT KPG
Tanggal 30 Mei 2017 — - SAMUEL LIPENSIUS, Cs, vs - HENDRIKA WISANG
5655
  • Sementara itu bukti surat produkP2 dibuat dengan mengetahui dan dihadapan Kepala Kantor Agraria An.Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sikka.Dengan demikian bukti surat produk P1 dan P2 adalah bukti surat dibawah tangandan sesuai dengan ketentuan Pasal 1874 KUHPerdata Jo.
Register : 03-11-2014 — Putus : 14-04-2015 — Upload : 14-07-2020
Putusan PN POLEWALI Nomor 17/PDT.G/2014/PN Pol
Tanggal 14 April 2015 — Penggugat melawan Tergugat
14338
  • tandatangan di dalamnya dan juga telah bermaterai yang di saksikan oleh saksi danHalaman 68 dari 93 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2014/PN Poldiketahui oleh perangkat desa yaitu Kepala Desa setempat dan diketahui olehPejabat Kecamatan yaitu Kepala Kecamatan Mamasa pada saat itu, sehinggamenurut hemat Majelis Hakim bukti Surat perjanjian jual beli terhadap tanahobyek sengketa tertanda T 1, T 2, T 3 dan T 4 yang di ajukan olehTergugat tersebut adalah suatu Akta Bawah Tangan sebagaimana ketentuandalam Pasal 1874
Register : 24-09-2020 — Putus : 24-09-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan PN Teluk Kuantan Nomor 9/Pid.C/2020/PN Tlk
Tanggal 24 September 2020 — Penyidik Atas Kuasa PU:
ERWIN AS
Terdakwa:
JULIUS Als BUJANG INDUAK Bin SAMSIR Alm
6212
  • 9/Pid.C/2020/PN TIkHal 1865 dari 9 Hal Putusan Nomor 9/Pid.C/2020/PN TIkHal 1866 dari 9 Hal Putusan Nomor 9/Pid.C/2020/PN TIkHal 1867 dari 9 Hal Putusan Nomor 9/Pid.C/2020/PN TIkHal 1868 dari 9 Hal Putusan Nomor 9/Pid.C/2020/PN TIkHal 1869 dari 9 Hal Putusan Nomor 9/Pid.C/2020/PN TIkHal 1870 dari 9 Hal Putusan Nomor 9/Pid.C/2020/PN TIkHal 1871 dari 9 Hal Putusan Nomor 9/Pid.C/2020/PN TIkHal 1872 dari 9 Hal Putusan Nomor 9/Pid.C/2020/PN TIkHal 1873 dari 9 Hal Putusan Nomor 9/Pid.C/2020/PN TIkHal 1874
Register : 06-10-2017 — Putus : 15-11-2017 — Upload : 02-12-2017
Putusan PT KUPANG Nomor 130/PDT/2017/PT KPG
Tanggal 15 Nopember 2017 — - AGNES M. MANGGOL vs - H. Adam Djudje, Cs,
13634
  • RAMANG ISHAKA sangatpenting, sebab fakta hukum Terbanding Ill semula Tergugat Ill telahmemiliki SURAT BUKTI PENYERAHAN TANAH ADAT yangditandatangani sendiri oleh Fungsionaris Adat / Tua Adat Nggorang atasnama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA pada tahun 1990 yang telah puladiketahui oleh Kepala Desa Labuan Bajo.Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 1874 KUH Perdata / Pasal 286RBg juga menegaskan bahwa kekuatan hukum dari Surat Pernyataan atauKeterangan hanya mengikat bagi pihak yang membuat pernyataan tersebutdan
Register : 02-05-2016 — Putus : 15-12-2016 — Upload : 17-02-2017
Putusan PN MAJALENGKA Nomor 5/Pdt.G/2016/PN Mjl
Tanggal 15 Desember 2016 — Penggugat : NY.SRI MULYATHIE,S.H. Tergugat : 1.NY. SITI HALIMAH 2.Sdr. FINNEY HENRY KATUARI 3.BANK MEGA Tbk Cabang Bandung
10116
  • Menurut Pasal 1867 Burgerlijk Wetboek, Pembuktian dengantulisan dilakukan dengan tulisan otentik atau dengan tulisan dibawah tangan,Pasal1868 Burgerlijk Wetboek, Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuatdalam bentuk yang ditentukan undangundang oleh atau di hadapan pejabatumum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.Pasal 1874 Burgerlijk Wetboek, menyatakan bahwa yang dianggapsebagai tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawahtangan, surat, daftar, surat urusan
Register : 15-05-2013 — Putus : 12-11-2014 — Upload : 20-02-2015
Putusan PA JAKARTA TIMUR Nomor 1379/Pdt.G/2013/PAJT
Tanggal 12 Nopember 2014 — - H. Agustian Putrajaya bin Moeslim Taher - Hj. Yuyun Hindun binti Muhidin, dkk. - Dessy Musnila Djayaputri binti Moeslim Taher, dkk. - DR. Muhammad Munawar bin Tahrir, dkk.
18118
  • . , maka sesuai dengan Pasal 35 UUNO.1 Tahun 1874 jo. Pasal 85 KHI, tanah tersebut merupakan harta bersamaProf.DR.H.Moeslim Taher,SH., dan Yuyun Hindun Moeslim Taher, dengandemikian setengah dari tanah tersebut adalah milik Yuyun Hindun MoeslimTaher, dan setengahnya lagi merupakan harta warisan dariProf. DR.H.Moeslim Taher,SH.,Hal 123 dari 139 hal Put.
Register : 17-12-2009 — Putus : 17-06-2010 — Upload : 04-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1636/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel
Tanggal 17 Juni 2010 — 1. DJENI bin GAMUNG bin AIP, Beralamat di Kampung Sawah Rt.003/Rw.01 Kelurahan Petukangan Selatan, Kec. Pesanggrahan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, dan 2. ASEMAH binti GAMUNG bin AIP, Berlamat di Kampung Sawah Rt.009/Rw.01 Kelurahan Petukangan Selatan, Kec. Pesanggarahan, Kota Administrasi Jakarta Selatan ; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 29-Nopember-2009, memilih domisili hukum di kantor kuasanya Drs. Paulus Pase, SH. MM., Riki M. Muchtar, SH. dan M. Kasim Ramli, SH., para advokat pada kantor “DRS. PAULUS PASE, SH. MM. & REKAN” berkantor di Ruko Grand Prima Bintara No.55 Jl. Terusan I Gusti Ngurah Rai, Bekasi Barat, Kota Bekasi, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ; M e l a w a n : 1. YAYASAN PEMBELA TANAH AIR-BOGOR (YAPETAB) Dalam hal ini diwakili oleh: - H. TINTON SOEPRAPTO, selaku Ketua YAPETAB, - Ny. NING ZULAICHA, selaku Sekretaris YAPETAB, - Drs. HARI SANTOSO, selaku Bendahara YAPETAB, Beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No.35 Bogor 16121 atau Sirkuit Sentul Km.42 Citereup, Bogor, selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT I ; 2. H.M. SOEHARTO, Cq. AHLIWARIS H.M. SOEHARTO, - Hj. SITI HARDIYANTI HASTUTI, Beralamat di Jl. Yusuf Adiwinata No.14 Rt.003/Rw.01 Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT II-A ; - SIGIT HARDJOJUDANTO, Beralamat di Jl. Yusuf Adiwinata No.14 Rt.003/Rw.01 Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT II-B ; - BAMBANG TRIHATMODJO, Beralamat di Jl. Tanjung No.23 Rt.007/Rw.001, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT II-C ; - SITI HEDIATI HARIYADI, SH., Beralamat di Jl. Cendana No.5 Rt.002/Rw.01 Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT II-D ; - HUTOMO MANDALA PUTRA, Beralamat di Jl. Cendana No.12 Rt.002/Rw.01 Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT II-E ; - Ir. SITI HUTAMI ENDANG ADININGSIH, Beralamat di Jl. Cendana No.17 Rt.002/Rw.01 Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT II-F ; 3. MANSYUR bin SIMIN, Beralamat di Jl. Haji Taing No.25 Kampung Sawah Rt.008/Rw.06 Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT III ; 4. SAIMIN bin AIP, Terakhir diketahui beralamt di Kampung Sawah, Desa Petungan, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Tangerang (berdasarkan Akta Jual-beli No.78/AGR/1969 tanggal 22-Juli-1969) sekarang tidak diketahui keberadaannya, selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT IV ; 5. MOHAMMAD DAUD, Terakhir diketahui beralamt di Kampung Sawah, Desa Petungan, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Tangerang (berdasarkan Akta Jual-beli No.78/AGR/1969 tanggal 22-Juli-1969) sekarang tidak diketahui keberadaannya, selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT V ; 6. PEMERINTAH RI Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI DKI JAKARTA Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, Beralamat di Jl. Prapanca Raya No.9 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT VI ; 7. PEMERINTAH PROPINSI DKI JAKARTA cq. WALIKOTA JAKARTA SELATAN Cq. CAMAT KECAMATAN PESANGGRAHAN Cq. LURAH KELURAHAN PETUKANGAN SELATAN, Beralamat di Jl. Damai PDKI No.2 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT VII ; 8. WALIKOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN cq. PANITIA PENGADAAN TANAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, Beralamat di Jl. Prapanca Raya No.9 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai : TURUT TERGUGAT I-A ; 9. DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM RI cq. DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA, Beralamat di Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai : TURUT TERGUGAT I-B ; 10. PT. JASA MARGA (PERSERO) Tbk., Beralamat di Plasa Tol TMII Jakarta 13550, selanjutnya disebut sebagai: TURUT TERGUGAT I-C ; Dalam hal ini, masing-masing bertindak selaku Penanggung jawab dan/atau pimpinan maupun pelaksana dari Proyek Tol Lingkar Luar Jakarta atau Jakarta Outer Ring Roads (JORR) W-2 untuk selanjutnya secara bersama-sama mohon disebut sebagai : TURUT TERGUGAT I ; 11. PEMERINTAH KOTA TANGERANG cq. CAMAT KECAMATAN CILEDUG, Beralamat di Jl. KH. Hasyim Ashari No.2 Ciledug, Kota Tangerang, selanjutnya disebut sebagai : TURUT TERGUGAT II ; 12. SP. HENNY SINGGIH, SH., Notaris Jakarta, Beralamat di Jl. Rajasa III/17, Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai : TURUT TERGUGAT III ; 13. I GUSTI NYOMAN SUWEDEN. Beralamat di Jl. Flamboyan No.1 Rt.005/Rw.03 Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai : TURUT TERGUGAT IV ;
511112
  • Bahwa Akta Legalisasi sebagaimana yang dibuatkan oleh Turut Tergugat Illsudahlah memenuhi ketentuan Pasal 1874 KUH Perdata, yang mengaturlegalisasi atau waarmerking tanda tangan para pihak yang tercantum dalamAkta Bawah Tangan. Artinya, tanda tangan para pihak yang tercantumdalam akta tersebut, disahkan kebenarannya oleh notaris atau pejabat yangberwenang untuk itu.
Register : 22-10-2019 — Putus : 13-05-2020 — Upload : 04-06-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 270/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 13 Mei 2020 — Penggugat:
PARLIN
Tergugat:
1.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang
2.KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL SUMATERA UTARA
3.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BINJAI
Intervensi:
PT. PERKEBUNAN NUSANTARA II diwakili oleh : MARISI BUTAR-BUTAR
239191
  • Apabila diambil tahunperubahan kontrak terakhir sebagai tahun berlakunya perjanjiantersebut maka Mabar Deli Toewa Contract tanggal 07Nopember 1874 tersebut sudah berakhir pada tanggal07 Nopember 1964;9. Bahwa menurut Prof.
Register : 06-09-2021 — Putus : 06-12-2021 — Upload : 06-12-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 359/Pdt/2021/PT MDN
Tanggal 6 Desember 2021 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
10269
  • Tinggi Kuala Tanjung, telah terbit Daftar Nominatif(Revisi IV) Pengadaan Tanah Jalan Tol Kisaran Tebing Tinggi Tahap 1Ruas : Kuala Tanjung Tebing Tinggi Nomor : AT.01.02/68012.09/VNI/2020 tanggal : 05 Agustus 2020;Bahwa tanah milik Para Penggugat yang didalilkan dalam gugatantercantum dalam Daftar Nominatif.Hal 84 dari 116 Putusan Nomor 359/Pdt/2021/PT MDN Nama Pihak yang Nomor Nomor daftar nominatifNo. berhakBidana1 Ngatmi 00924 15300925 1542 Sunardiana 00959 18800960 1893 Susiana 00957 18600958 1874
Register : 22-09-2016 — Putus : 10-08-2017 — Upload : 27-11-2017
Putusan PN SINGARAJA Nomor 453 / Pdt.G / 2016 / PN.Sgr.
Tanggal 10 Agustus 2017 — PENGGUGAT - I GEDE NGURAH WIDARTA TERGUGAT - JRO NGENTEG - WAYAN WIDI - NENGAH MERDANA
13059
  • Disamping itu, dikenal jugaadanya pernyataan domein khusus (speciale Domein Verklaring) yangtercantum dalam peraturan perundangan tentang pengaturan hak erfoaht yangdiundangkan dalam S. 1874 94f, S. 1877 55 dan S. 1888 58. Dalam Art.1 rumusannya sebagai berikut :alle woeste gronden in de Gouvernementslanden op.... behooren, voorzooverdaarop door leden der inheemsche bevolking geene aan het ontginningsrechtontleende rechten worden uitgeoefend, tot het Staatsdomein.