Ditemukan 4438 data
127 — 28
Akta di bawah tangan adalah sebagai tulisantulisan di bawah tangandianggap aktaakta yang ditandatangani di bawah tangan, suratsurat,registerregister, suratsurat urusan rumah tangga dan lainlain tulisanyang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum" (Pasal 1874 ayat (1)KUH Perdata);Bahwa berdasarkan bentuk formil surat kuasa khusus, dapat berupa:Halaman 69 Putusan No. 30/Pdt.G/2013/PN.DUM1.
76 — 12
tanah yang berasaldari tanah Negara sejak tahun 1980;Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P6, P7, P11, P15, P32, P33,P34, P35, P36, P37, P38, P39, P40, P41, P42, P43, P44, P45, P46, P47,P49, P50, P51, P52, P53, P54, P55, P56, P57, P58, P59, P60, P61, P62,P63, P64, P65, P67, P68, P69, P70, P71, P72, P73, P74, P75, P76, P77,P78, P79, P80, P81, P82, P83, P84, P85, P86, P87 dan P88 ditinjau darihukum pembuktian adalah tergolong kepada akta dibawah tangan dan sesuaidengan ketentuan Pasal 1869 dan Pasal 1874
Drs. MISBACHUL MUNIR
Termohon:
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR
72 — 44
Bukti T14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Suratdari Kepala Bagian Tata Usaha Kantor WilayahKementerian Agama Provinsi Jawa Timur tanggal 11Maret 2016 Nomor : Kw.15.1/2/Kp.00.3/1874/2016 Hal:Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) Tenagahonorer Kategori II;15.
899 — 1194
Dalam literatur ilmu hukum perdata maupun Kitab UndangUndangHukum Perdata (Pasal 1874 KUHPdt), kita mengetahui bahwa sesungguhnyadikenal suatu perbuatan ehukum sepihak dimana seseorang bersediamemberikan persetujuannya tentang suatu perbuatan hukum di sebuah akta.Dalam hal ini PARA PENGGUGAT telah memberikan persetujuannya denganitikad balk dalam suatu surat pernyataan pelepasan dan pembebasan.
Pembanding/Penggugat I : MARTA EDISON Bin RABIDIN Diwakili Oleh : KANTOR HUKUM HENDRI DUNAN,SH.,MH & PARTNERS
Pembanding/Penggugat II : ALI SUBRI. S.IP Diwakili Oleh : KANTOR HUKUM HENDRI DUNAN,SH.,MH & PARTNERS
Terbanding/Tergugat I : Prima Salam, SH
Terbanding/Tergugat II : Slamet Anwar
Terbanding/Tergugat III : A. Rivai
Terbanding/Tergugat IV : Sadilan
Terbanding/Tergugat V : Lurah Talang Jambi Kecamatan Sukarame Kota Palembang
Terbanding/Tergugat VI : Camat Kecamatan Sukarame Kota Palembang
Turut Terbanding/Penggugat II : ALI SUBRI. S.IP
547 — 150
AG.120/72/VII/1997 tanggal 12 Juli 1977dan Surat Nomor AG.120/194/VII/1977 dan diketahui dan terdaftar diKecamatan Talang Kelapa Nomor 594/1257/VII/89 tanggal 10 Agustus 1989dan stempel serta tanda tangan Terbanding III semula Tergugat III tanggal 27Agustus 2011 juga dibenarkan oleh Terbanding III semula Tergugat III;Menimbang, bahwa Pasal 1867 Kitab UndangUndang Hukum Perdatamenyatakan bahwa pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan otentikatau dengan tulisan dibawah tangan dan Pasal 1874
1.GREGORIUS WILHELMUS
2.YOHANES NONG YAN
3.ANTONIUS TESEN
5.THERESIA OKO
6.ANASTASIA FLORIDA D
7.GREGORIUS WILHELMUS alias ARI
Tergugat:
1.SUSO SUHAMI YULIANTI
2.HANDOKO WIJAYA
3.PETRUS POLIKARPUS FERNANDES
4.Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq. Gubernur Nusa Tenggara Timur Cq. Bupati Sikka
5.Pemerintah RI Cq. Kementerian Agraria Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Nusa Tenggara Timur Cq. Kepala Kantor Pertanahan ATR Kabupaten Sikka
98 — 117
tanpa upacara adat, pengangkatan anak Tidak Sah; karena itu tidak mengakibatkan kedudukan hukumsebagai anak angkat, meskipun secara nyata telah dipeliharasejak kecil;Dalam perkara a quo, proses pengangkatan anak oleh Bapak Haiadan Mama Theresia Nona atas diri Tergugat dilakukan denganupacara adat WIHI TA*IN TEMO DULAK dan diumumkan kepadakhalayak ramai maka Pengangkatan Anak tersebut Sah, dankarenanya mengakibatkan kedudukan hukum sebagai anak angkat;2) Putusan Mahkamah Agung tanggal 21 Januari 1874
Terbanding/Tergugat I : FADHLURRAHMAN
Terbanding/Tergugat II : MANJURIA M.AMIN
Terbanding/Tergugat III : Effendi
Terbanding/Tergugat IV : Pemerintah Republik Indonesia, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jalan Bebas Hambatan Dan Perkotaan
Terbanding/Tergugat V : Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Dalam Negeri Cq Gubernur Provinsi Aceh Cq Panitia Ganti Rugi Dan Pengadaan Tanah Provinsi Aceh Cq Sekretaris Panitia Ganti Rugi Dan Pengadaan Tanah Provinsi Aceh pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh
Terbanding/Turut Tergugat I : M. DAHLAN AR
Terbanding/Turut Tergugat II : Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Dalam Negeri Cq Gubernur Provinsi Aceh Cq Bupati Kabupaten Aceh Besar Cq Camat KEcamatan selimum Cq Geuchik Menasah Baro
Terbanding/Turut Tergugat III : JULIANI MUKHTAR, S.H, M.Kn
54 — 25
PT.BNAketerangan yang dikehendaki, artinya isinya mengikat diri penandatangan,dengan demikian akta dibawah tangan mengikatnya tidak memilikipembuktian keluar (harus dianggap benar sepanjang tidak ada bukti lainyang sah dapat menggugurkannya) dan berdasarkan ketentuan kalauSurat itu merupakan pernyataan sepihak harus ditandatangani oleh yangmembuat pernyataan dan apabila merupakan kesepakatan kedua belahpihak mesti ditandatangani kedua belah pihak syarat penandatanganan,ditegaskan dalam Pasal 1869 dan Pasal 1874
53 — 62
tercantum dalam tulisantersebut ;Menimbang, bahwa begitupun menurut YAHYA HARAHAP dalam bukunyaHukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan PutusanPengadilan, halaman 560, juga menyebutkan bahwa dipandang dari sudut hukumpembuktian, suatu surat bukti yang tidak terdapat tanda tangannya dinilai tidak sempurnasebagai surat bukti sehingga tidak sah dipergunakan sebagai alat bukti tulisan ;Menimbang, bahwa begitupun sebagaimana ditegaskan pasal 1869 KUH Perdata danpasal 1874
106 — 51
Sementara itu, suratsendiri sebagai alat bukti, menurut hukum dibagi 3 ( tiga ) macam, yaitu aktaotentik, akta dibawah tangan dan suratsurat lainnya;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1874 KUH Perdata yaitu yangdianggap sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani dibawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisantulisan yanglain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum sebagaimana jugadisebutkan dalam Pasal 286 Ayat (1) RBg yaitu yang dipandang akta
249 — 8
Copy Legalisir 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Buleleng Nomor 821.2/1874/BKPSDM tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan pimpinan tinggi pratama tanggal 23 April 2020 an. MADE SUDAMA DIANA, S.Sos. M.M. NIP. 19700313 199101 1 001.Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Putu Sudarsana8.
56 — 55
Sementara itu bukti surat produkP2 dibuat dengan mengetahui dan dihadapan Kepala Kantor Agraria An.Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sikka.Dengan demikian bukti surat produk P1 dan P2 adalah bukti surat dibawah tangandan sesuai dengan ketentuan Pasal 1874 KUHPerdata Jo.
143 — 38
tandatangan di dalamnya dan juga telah bermaterai yang di saksikan oleh saksi danHalaman 68 dari 93 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2014/PN Poldiketahui oleh perangkat desa yaitu Kepala Desa setempat dan diketahui olehPejabat Kecamatan yaitu Kepala Kecamatan Mamasa pada saat itu, sehinggamenurut hemat Majelis Hakim bukti Surat perjanjian jual beli terhadap tanahobyek sengketa tertanda T 1, T 2, T 3 dan T 4 yang di ajukan olehTergugat tersebut adalah suatu Akta Bawah Tangan sebagaimana ketentuandalam Pasal 1874
ERWIN AS
Terdakwa:
JULIUS Als BUJANG INDUAK Bin SAMSIR Alm
62 — 12
9/Pid.C/2020/PN TIkHal 1865 dari 9 Hal Putusan Nomor 9/Pid.C/2020/PN TIkHal 1866 dari 9 Hal Putusan Nomor 9/Pid.C/2020/PN TIkHal 1867 dari 9 Hal Putusan Nomor 9/Pid.C/2020/PN TIkHal 1868 dari 9 Hal Putusan Nomor 9/Pid.C/2020/PN TIkHal 1869 dari 9 Hal Putusan Nomor 9/Pid.C/2020/PN TIkHal 1870 dari 9 Hal Putusan Nomor 9/Pid.C/2020/PN TIkHal 1871 dari 9 Hal Putusan Nomor 9/Pid.C/2020/PN TIkHal 1872 dari 9 Hal Putusan Nomor 9/Pid.C/2020/PN TIkHal 1873 dari 9 Hal Putusan Nomor 9/Pid.C/2020/PN TIkHal 1874
136 — 34
RAMANG ISHAKA sangatpenting, sebab fakta hukum Terbanding Ill semula Tergugat Ill telahmemiliki SURAT BUKTI PENYERAHAN TANAH ADAT yangditandatangani sendiri oleh Fungsionaris Adat / Tua Adat Nggorang atasnama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA pada tahun 1990 yang telah puladiketahui oleh Kepala Desa Labuan Bajo.Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 1874 KUH Perdata / Pasal 286RBg juga menegaskan bahwa kekuatan hukum dari Surat Pernyataan atauKeterangan hanya mengikat bagi pihak yang membuat pernyataan tersebutdan
101 — 16
Menurut Pasal 1867 Burgerlijk Wetboek, Pembuktian dengantulisan dilakukan dengan tulisan otentik atau dengan tulisan dibawah tangan,Pasal1868 Burgerlijk Wetboek, Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuatdalam bentuk yang ditentukan undangundang oleh atau di hadapan pejabatumum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.Pasal 1874 Burgerlijk Wetboek, menyatakan bahwa yang dianggapsebagai tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawahtangan, surat, daftar, surat urusan
181 — 18
. , maka sesuai dengan Pasal 35 UUNO.1 Tahun 1874 jo. Pasal 85 KHI, tanah tersebut merupakan harta bersamaProf.DR.H.Moeslim Taher,SH., dan Yuyun Hindun Moeslim Taher, dengandemikian setengah dari tanah tersebut adalah milik Yuyun Hindun MoeslimTaher, dan setengahnya lagi merupakan harta warisan dariProf. DR.H.Moeslim Taher,SH.,Hal 123 dari 139 hal Put.
511 — 112
Bahwa Akta Legalisasi sebagaimana yang dibuatkan oleh Turut Tergugat Illsudahlah memenuhi ketentuan Pasal 1874 KUH Perdata, yang mengaturlegalisasi atau waarmerking tanda tangan para pihak yang tercantum dalamAkta Bawah Tangan. Artinya, tanda tangan para pihak yang tercantumdalam akta tersebut, disahkan kebenarannya oleh notaris atau pejabat yangberwenang untuk itu.
PARLIN
Tergugat:
1.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang
2.KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL SUMATERA UTARA
3.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BINJAI
Intervensi:
PT. PERKEBUNAN NUSANTARA II diwakili oleh : MARISI BUTAR-BUTAR
239 — 191
Apabila diambil tahunperubahan kontrak terakhir sebagai tahun berlakunya perjanjiantersebut maka Mabar Deli Toewa Contract tanggal 07Nopember 1874 tersebut sudah berakhir pada tanggal07 Nopember 1964;9. Bahwa menurut Prof.
102 — 69
Tinggi Kuala Tanjung, telah terbit Daftar Nominatif(Revisi IV) Pengadaan Tanah Jalan Tol Kisaran Tebing Tinggi Tahap 1Ruas : Kuala Tanjung Tebing Tinggi Nomor : AT.01.02/68012.09/VNI/2020 tanggal : 05 Agustus 2020;Bahwa tanah milik Para Penggugat yang didalilkan dalam gugatantercantum dalam Daftar Nominatif.Hal 84 dari 116 Putusan Nomor 359/Pdt/2021/PT MDN Nama Pihak yang Nomor Nomor daftar nominatifNo. berhakBidana1 Ngatmi 00924 15300925 1542 Sunardiana 00959 18800960 1893 Susiana 00957 18600958 1874
130 — 59
Disamping itu, dikenal jugaadanya pernyataan domein khusus (speciale Domein Verklaring) yangtercantum dalam peraturan perundangan tentang pengaturan hak erfoaht yangdiundangkan dalam S. 1874 94f, S. 1877 55 dan S. 1888 58. Dalam Art.1 rumusannya sebagai berikut :alle woeste gronden in de Gouvernementslanden op.... behooren, voorzooverdaarop door leden der inheemsche bevolking geene aan het ontginningsrechtontleende rechten worden uitgeoefend, tot het Staatsdomein.