• 249/Kpts-II/1998 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Atas Areal Hutan seluas + 50.725 Ha (lima puluh ribu tujuh ratus dua puluh lima hektar) di Provinsi Daerah Tingkat I Riau Kepada PT PERAWANG SUKSES PERKASA INDUSTRI Departemen Kehutanan Tanggal 27 Februari 1998 ;- 1 (satu) rangkap photo copy lembar 1 Peta Areal Kerja Hak Pengusahaan Tanaman Industri Kayu Pertukangan PT PSPI Provinsi Riau Luas + 50.725 Ha (lima puluh ribu tujuh ratus dua puluh lima hektar) skala

  DJAMALUDIN SURYOHADIKUSUMO ;- 1 (satu) rangkap photo copy lembar 2 Peta Areal Kerja Hak Pengusahaan Tanaman Industri Kayu Pertukangan PT PSPI Provinsi Riau Luas + 50.725 Ha (lima puluh ribu tujuh ratus dua puluh lima hektar) skala 1 : 50.000 Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 249/Kpts-II/1998 Tanggal 27 Februari 1998 ditandatangani Menteri Kehutanan Sdr.

  Kampar Provinsi Riau Luas 7.027, 82 Ha (Bruto), 972,27 Ha (Netto) skala 1:50.000 disahkan di Pekanbaru Nomor : 01/PSPI/I/2014 Tanggal 10 Januari 2014. Mengetahui Komisaris Utama Sdr.

  IDRUS, CS PT PSPI Petapahan skala 1 : 65.000 Luas 1.355 Ha (seribu tiga ratus lima puluh lima hektar) ;- 1 (satu) rangkap photo copy Daftar Petak Claim H. IDRUS, CS PT PSPI Petapahan ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;5. Membebankan biaya kepada Negara ;

  IDRUS, CS PT PSPIPetapahan skala 1 : 65.000 Luas 1.355 Ha (seribu tiga ratus lima puluhlima hektar) ;e 1 (satu) rangkap photo copy Daftar Petak Claim H. IDRUS, CS PT PSPIPetapahan ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;4. Menetapkan supaya Terdakwa I H. IDRUS Bin ALWI (Alm) dan Terdakwa IIH.

  DJAMALUDIN SURYOHADIKUSUMO ;e 1 (satu) rangkap photo copy lembar 2 Peta Areal Kerja Hak PengusahaanTanaman Industri Kayu Pertukangan PT PSPI Provinsi Riau Luas +50.725 Ha (lima puluh ribu tujuh ratus dua puluh lima hektar) skala :50.000 Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 249/Kpts11/1998 Tanggal 27 Februari 1998 ditandatangani Menteri KehutananSdr.

  IDRUS, CS PT PSPIPetapahan skala 1 : 65.000 Luas 1.355 Ha (seribu tiga ratus lima puluhlima hektar) ;1 (satu) rangkap photo copy Daftar Petak Claim H. IDRUS, CS PT PSPIPetapahan ;Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat digunakandalam pembuktian perkara ini ;Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa I. H. IDRUS BinALWI (Alm) telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa :321.

  IDRUS, CS PT PSPIPetapahan skala 1 : 65.000 Luas 1.355 Ha (seribu tiga ratus lima puluhlima hektar) ;e 1 (satu) rangkap photo copy Daftar Petak Claim H.

  IDRUS, CS PT PSPIPetapahan skala 1 : 65.000 Luas 1.355 Ha (seribu tiga ratus lima puluhlima hektar) ;e 1 (satu) rangkap photo copy Daftar Petak Claim H. IDRUS, CS PT PSPIPetapahan ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;5.

• Tentang : Pokok-pokok Kepegawaian

• Undangundang, umpamanya atas perintah petugas penyidikdalam rangka penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi.Pasal 7Pada dasarnya setiap Pegawai Negeri beserta keluarganya harus dapat hiduplayak dari gajinya, sehingga dengan demikian ia dapat memusatkanperhatian dan kegiatannya untuk melaksanakan tugas yang dipercayakankepadanya.Gaji adalah sebagai balas jasa atau penghargaan atas hasil kerja seseorangPada umumnya sistim penggajian dapat digolongkan dalam 2 (dua) sistim,yaitu apa yang disebut sistim skala

  tunggal dan sistim skala ganda.Yang dimaksud dengan sistim skala tunggal adalah sistim penggajian yangmemberikan gaji yang sama kepada pegawai yang berpangkat sama dengantidak atau kurang memperhatikan sifat pekerjaan yang dilakukan danberatnya tanggungjawab yang dipikul dalam melaksanakan pekerjaan itu.Yang dimaksud dengan sistim skala ganda adalah sistim penggajian yangmenentukan besarnya gaji yang bukan saja didasarkan pada pangkat, tetapijuga didasarkan pada sifat pekerjaan yang dilakukan, prestasi

  kerja yangdicapai, dan beratnya tanggungjawab yang dipikul dalam melaksanakanpekerjaan itu.Selain daripada kedua sistim penggajian yang dimaksud di atas, dikenal pulasistim penggajian ketiga, yang biasa disebut sistim skala gabungan, yangmerupakan perpaduan antara sistim skala tunggal dan sistim skala ganda.Dalam sistim skala gabungan gaji pokok ditentukan sama bagi PegawaiNegeri yang berpangkat sama, disamping itu diberikan tunjangan kepadapegawai yang memikul tanggungjawab yang berat, mencapai

  prestasi yangtinggi atau melakukan pekerjaan tertentu yang sifatnya memerlukanpemusatan perhatian dan pengerahan tenaga secara terus menerus.Sistim skala ganda dan sistim skala gabungan hanya mungkin dapatdilaksanakan dengan memuaskan apabila sudah ada analisa, klasifikasi, danevaluasi jabatan/pekerjaan yang lengkap.Pasal ini bermaksud meletakkan landasan menuju sistim penggajianberdasarkan sistim skala ganda atau sistim skala gabungan dikemudian hariapabila keadaan sudah memungkinkan.Dalam menentukan

• Prima Anugrah Makmur No. 001/PAM/XII/2008 tanggal 03 Des 2008;1 (satu) eksemplar copy Perubahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.Prima Anugrah Makmur tanggal 20 Agustus 2007 Nomor 26 ;e 1 (satu) lembar copy Daftar Koordinat Hasil Pengukuran Pertama kebunsawit atas nama Robert Hong;e 1 (satu) lembar copy Peta Calon Lokasi Pertama Perkebunan Kelapa Sawitatas nama Robert Hong Skala : 25.000. Luas 3273275 M?

  ;e 2 (dua) lembar copy Daftar Koordinat Hasil Pengukuran kedua Kebun Sawitatas nama Robert Hong;e 1 (satu) lembar copy Peta Calon Lokasi Kedua Perkebunan Kelapa Sawit atasnama Robert Hong Skala 1 : 25.000. Luas 3273275 M?

  ROBERT HONG Skala 1 : 25.000. Luas 3.273.275Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 1581 K/Pid.Sus/2011M?, 2 (dua) lembar copy Daftar Koordinat Hasil Pengukuran kedua Kebun SawitAn. ROBERT HONG, (satu) lembar copy Peta Calon Lokasi Kedua PerkebunanKelapa Sawit An. ROBERT HONG Skala : 25.000. Luas 3.273.275 M? ;Tetap terlampir di dalam berkas perkara.e Copy Nota Dinas dari Tim Pengecekan Lapangan atas nama PT.

  ROBERTHONG Skala 1 : 25.000. Luas 3.273.275 M?, 2 (dua) lembar copy DaftarKoordinat Hasil Pengukuran kedua Kebun Sawit An. ROBERT HONG, 1(satu) lembar copy Peta Calon Lokasi Kedua Perkebunan Kelapa Sawit An.ROBERT HONG Skala : 25.000. Luas 3.273.275 M?. Dikembalikankepada Syamsul Bahrun ;*Copy Nota Dinas dari Tim Pengecekan lapangan atas nama PT.

  ROBERT HONG Skala 1 : 25.000. Luas 3.273.275M?, 2 (dua) lembar copy Daftar Koordinat Hasil Pengukuran kedua Kebun SawitAn. ROBERT HONG, (satu) lembar copy Peta Calon Lokasi Kedua PerkebunanKelapa Sawit An. ROBERT HONG Skala : 25.000. Luas 3.273.275 M? ; Copy Nota Dinas dari Tim Pengecekan Lapangan atas nama PT. AnugerahMakmur tertanggal 20 Januari 2009, copy Surat Perintah Tugas Kepala DinasKehutanan Provinsi Jambi tertanggal 01 Juli 2008 serta Nota Dinas dari Jm.Hal. 15 dari 16 hal. Put.

• Keadaan Umum :> Sadar skala lima belas dari lima belas.B.

  Keadaan Umum :> Sadar skala lima belas dari skala lima belas.B.

  Keadaan Umum:> Sadar skala lima belas dari lima belas.B.

  Keadaan Umum:> Sadar skala lima belas dari skala lima belas.B.

• Banjarnegara yang juga merangkap danbertindak sebagai Anggota Panitia Pengadaan Tanah Skala Kecil sebagaimanatercantum dalam Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 027/794 Tahun 2015tanggal 21 Agustus 2015 tentang perubahan atas Keputusan BupatiBanjarnegara Nomor 027/33 Tahun 2015 tanggal 20 Januari 2015, bersamasama dengan ILHAM WALUJO, S.Sos., MSi Bin SURAJIselaku PPTK kegiatanPengadaan Tanah Skala Kecil pada Bagian Asset pada DPPKAD KabBanjarnegara (yang dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah

  Banjarnegara yang juga merangkap danbertindak sebagai Anggota Panitia Pengadaan Tanah Skala Kecil sebagaimanatercantum dalam Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 027/794 Tahun 2015tanggal 21 Agustus 2015 tentang perubahan atas Keputusan BupatiBanjarnegara Nomor 027/33 Tahun 2015 tanggal 20 Januari 2015, bersamasama dengan ILHAM WALUJO, S.Sos., MSi Bin SURAJIselaku PPTK kegiatanPengadaan Tanah Skala Kecil pada Bagian Asset pada DPPKAD KabHal 23 dari 327 halaman, Putusan Nomor 03/Pid.SusTPK/2017/PN

  Tanah Skala Kecil DanSekretariat Panitia Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan PembangunanUntuk Kepentingan Umum, tanggal 20 Januari 2015, yang masuk dalamSekretariat adalah :1.

  tanah skala kecil (tidak lebih dari 5 ha) dapatdilakukan secara langsung oleh instansi yang memerlukan tanah,sehingga Sdr.

  Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil : namun saksi tidak mengetahuiSiapa Saja yang menjadi Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil tersebut.Bahwa sebagaimana surat keputusan Kepala Dinas PendapatanPengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Banjarnegara selakuPenguna Anggaran / Pengguna Barang Nomor : 900/0363/PPKAD/TAHUN 2015 tangal 24 Agustus 2015 tersebut pada dictum KEDUA berisitugas sebagai berikut :1.

• Etam Bersama Lestari Kabupaten Kutai Timur,Propinsi Kalimantan Timur skala 1 : 50.000 dan Peta Kawasan Hutan danPerairan Provinsi Kalimantan Timur wilayah Muara Lasan lembar 1917 skala1:250.000 (Lampiran SK. Menhutbun No. 79/KptsII/2001 tanggal 15 Maret2001, telah mengambil 6 (enam) lokasi dengan hasil sebagai berikut :a.01 15 6,8 LU dan 117 59 27,3 BT adalah Base Camp PT.

  BinaKarya Nuansa Sejahtera Kabupaten Kutai Timur dan Berau ProvinsiKalimantan Timur skala 1 : 50.000 ; dan Peta Kawasan Hutan dan PerairanProvinsi Kalimantan Timur wilayah Muara Lasan lembar 1917 skala 1 :250.000 (Lampiran SK. Menhutbun No. 79/KptsII/2001 tanggal 15 Maret2001, telah mengambil 6 (enam) lokasi dengan hasil sebagai berikut :a. 01 14 18,6 LU dan 118 02 28,3 BT adalah Base Camp PT.

  BKNS di Areal perkebunan kelapa sawit PT.BKNS Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau Propinsi Kaltimdengan skala 1 : 50.000 luas + 4.000 Ha, titik koordinat tersebutHal. 29 dari 74 hal. Put. No. 796 K/Pid.Sus/2009terletak di luar ijin IPK maupun areal perkebunan PT. BKNS. Disebelah selatan dengan jarak + 400 meter dari garis batasperkebunan PT.

  BKNS KabupatenKutai Timur, Propinsi Kaltim dengan skala 1 : 50.000, serta Petakawasan hutan dan perairan Propinsi Kaltim wilayah Muara Lasanlembar 1917 skala 1 : 250.000.e Bahwa Peta yang digunakan ahli untuk PT. EBL adalah Peta IPKtahun 2005/2006 pada areal perkebunan kelapa sawit PT. EBLKabupaten Berau Propinsi Kaltim dengan skala 1 : 50.000, sertaPeta kawasan hutan dan perairan Propinsi Kaltim wilayah MuaraLasan lembar 1917 skala 1 : 250.000.19.Ahli Dr. Ir. Bedjo . Santoso, Msi.

• Kalteng tersebut tanpa surat ijin dan tidak dapatmenunjukan surat ijin pengumpulan limbah B3 yang masih berlaku dengan skala nasionaldari Kementrian Lingkungan Hidup, skala propinsi serta skala kabupaten.Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidanadalam Pasal 102 Undangundang RI No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan danpenggelolaan Lingkungan Hidup.ATAU :KEDUA :Bahwa ia Terdakwa KASRONI Als RONI Bin JUMHARI pada hari Senin tanggal 15April 2013, sekitar jam 10.30 Wib, atau setidaktidaknya

  Kalteng tersebut tanpa surat ijin dan tidak dapatmenunjukan surat jin pengumpulan limbah B3 yang masih berlaku dengan skala nasionaldari Kementrian Lingkungan Hidup, skala propinsi serta skala kabupaten.Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 109Undangundang RI No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Penggelolaan LingkunganHidup.Menimbang, bahwa = atas = pembacaan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwamenyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan menyatakan tidak

  85 Tahun 1999;Bahwa di dalam Daftar Lampiran Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 tahun 1999 tentangpengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, ada daftar jenis limbah dan oli bekastermasuk limbah B3 dengan kode D251;Bahwa pada dasarnya seseorang atau perseroan dapat melakukan usahapengelolaan limbah dengan mengurus ijin terlebih dahulu;Bahwa ijin tersebut meliputi penyimpanan limbah, pengumpulan limbah, pengangkutanlimbah, pemanfaatan limbah, pengolahan limbah dan penimbunan limbah;Bahwa dalam skala

  Nasional yang mengeluarkan ijin adalah Menteri lingkungan hidup,untuk skala Propinsi yang mengeluarkan ijin adalah Gubernur sedangkan untuk skalaKabupaten yang mengeluarkan ijin adalah Bupati;Bahwa setahu saksi, terdakwa pernah mengurus ijin pengumpulan limbah di bawahbendera PT.

• 1 (satu) bundel Surat Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: KU.02.03-CK/831 tanggal 23 November 2016 kepada (Daftar Terlampir), Perihal: Percepatan Penyerapan Kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Skala Lingkungan dan Skala Kawasan Program Neighborhood Upgrading and Shelter Project NUSP-2 T.A. 2016.

• 1 (satu) bundel dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Program NUSP-2 Skala Lingkungan Kelurahan Sukakarya Tahun Anggaran 2016 Siklus I dan Siklus II.
• 1 (satu) bundel dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Program NUSP-2 Skala Lingkungan Kelurahan Sukakarya Tahun Anggaran 2017 Siklus I dan Siklus II.

• 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Program NUSP-2 Skala Lingkungan Kelurahan Sukakarya Tahun Anggaran 2018 Siklus I.
• 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Program NUSP-2 Skala Kawasan Kelurahan Cisarua dan Kelurahan Sukakarya Tahun Anggaran 2016 dan 2017.

• 1 (satu) bundel Rekapitulasi Paket e-Monitoring Online Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Sukabumi Proyek NUSP-2 Skala Kawasan dan Skala Lingkungan Tahun Anggaran 2016.
• 1 (satu) bundel Rekapitulasi Paket e-Monitoring Online Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Sukabumi Proyek NUSP-2 Skala Kawasan dan Skala Lingkungan Tahun Anggaran 2017.

• 1 (satu) bundel Rekapitulasi Paket e-Monitoring Online Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Sukabumi Proyek NUSP-2 Skala Kawasan dan Skala Lingkungan Tahun Anggaran 2018.

  Lingkungan Kelurahan SukakaryaTahun Anggaran 2016 Siklus dan Siklus II.1 (Satu) bundel dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP),Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D) Program NUSP2 Skala Lingkungan Kelurahan SukakaryaTahun Anggaran 2017 Siklus dan Siklus II.1 (Satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat PerintahMembayar (SPM) dan Surat Perintahn Pencairan Dana (SP2D)Program NUSP2 Skala Lingkungan Kelurahan Sukakarya TahunAnggaran 2018 Siklus I.1 (Satu) bundel

  Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat PerintahMembayar (SPM) dan Surat Perintan Pencairan Dana (SP2D)Program NUSP2 Skala Kawasan Kelurahan Cisarua dan KelurahanSukakarya Tahun Anggaran 2016 dan 2017.1 (Satu) bundel Rekapitulasi Paket eMonitoring Online KementerianPekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PembangunanInfrastruktur Permukiman Kota Sukabumi Proyek NUSP2 SkalaKawasan dan Skala Lingkungan Tahun Anggaran 2016.Halaman 19 dari 663Putusan Nomor 22/Pid.SusTPK/2020/PN Bdg108.109.110.111.112.113.1

  (Satu) bundel Rekapitulasi Paket eMonitoring Online KementerianPekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PembangunanInfrastruktur Permukiman Kota Sukabumi Proyek NUSP2 SkalaKawasan dan Skala Lingkungan Tahun Anggaran 2017.1 (Satu) bundel Rekapitulasi Paket eMonitoring Online KementerianPekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PembangunanInfrastruktur Permukiman Kota Sukabumi Proyek NUSP2 SkalaKawasan dan Skala Lingkungan Tahun Anggaran 2018.1 (satu) bundel fotokopi Petikan Keputusan Walikota SukabumiNomor

  DIAN FAELANI.Bahwa setahu terdakwa yang membuat atau menyusun dokumen BAPKdan LKPP yang terlampir dalam SP3 Program NUSP2 Skala LingkunganTahun 2016 Siklus di Kelurahan Sukakarya tersebut adalah Sdr. YADISUNARYADI, ST dan Sdr.

  TAUFIK KUROCHMAN selaku KoordinatorBKM Sukakarya belum pernah menyiapkan maupun menyerahkan LKPP100% dan mengajukan secara tertulis kepada PPK NUSP2 KotaSukabumi untuk dilakukan proses serah terima pekerjaan Program NUSP2 Skala Lingkungan Tahun 2016 Siklus tersebut.Bahwa setahu terdakwa terhadap terhadap semua hasil pekerjaanpembangunan infrastruktur Program NUSP2 Skala Lingkungan Tahun2016 Siklus di Kelurahan Sukakarya sebagaimana yang termuat dalamdokumen RKM BKM Sukakarya Tahun 2016 Siklus dan

• Bahwa terdakwa bersama saksi AHMAD ISNAINI ALIAS METmembuat STNK Palsu dan Notis Pajak Palsu tersebut dengan caraterdakwa bersama saksi AHMAD ISNAINI ALIAS MET mempersiapkanmatrik atau skala atau denah STNK dan Notis Pajak di dalam Laptop,setelah itu. terdakwa dan saksi AHMAD ISNAINI ALIAS METmemasukkan identitas STNK yang telah dipesan dengan cara mengetikidentitas kendaraan yang telah dipesan tersebut ke dalam matrik atauskala atau denah STNK dan Notis Pajak di dalam Laptop.

  Selanjutnyasetelah memasukkan identitas tersebut ke dalam Laptop lalu terdakwadan saksi AHMAD ISNAINI ALIAS MET membuat STNK dan NotisPajak Palsu dengan cara terdakwa dan saksi AHMAD ISNAINI ALIASMET menghapus identitas yang tertera dalam STNK Bekas dan NotisPajak Bekas yang telah dibeli dengan menggunakan penghapus danamplas dan setelah identitas kendaraan yang telah dipesan diketikdalam Matrik, Skala dan denah STNK dan Notis Pajak di Laptop,setelah itu terdakwa dan saksi AHMAD ISNAINI ALIAS MET

  atau denah STNK dan Notis Pajak di dalam Laptop,setelah itu AHMAD ZULKIFLI HADI,SH ALIAS ENOK dan terdakwaAHMAD ISNAINI ALIAS MET memasukkan identitas STNK yang telahdipesan dengan cara mengetik identitas kendaraan yang telah dipesantersebut ke dalam matrik atau skala atau denah STNK dan Notis Pajakdi dalam Laptop.

• KM Ulam 7 : 1 (satu) lembar surat Port Clearance, 1(satu) lembar foto copy peta Aceh, skala 7, 1 (satu)lembar foto copy peta Aceh, skala 100, 1 (Satu) lembarSertifikat Kecakapan Nahkoda Nomor : 5356027 dan 1(satu) buah buku Seamen Book nomor seri : FFO9205atas nama Mr. KHAMPHON HOIRAT (terdakwa);KM Ulam 4 : 1 (satu) lembar lembar bendera Thailand, 1(satu) lembar Port Clearence, 1 (satu) lembar sertifikatkecakapan No. 5353217 B a.n. Mr.

  KHAMKONG, 1 (satu) lembar foto copypeta Aceh, skala 7 dan 1 (satu) lembar SertifikatKecakapan Nahkoda a.n. Mr.

  WICHIAN Als.NIMNOI, 1 (satu) lembar foto copy peta Aceh skala 7dan 1 (satu) buah buku seaman book No. FF 00681 a.n.Mr. WICHIAN Als. NIMNOI;KM Ulam 5 : 1 (satu) lembar surat Port Clearance, 1(satu) buah buku Seaman Book No. FF 04186 a.n. Mr.SUPHAN Als. KHAMKONG (terdakwa), 1 (satu) lembarfoto copy peta Aceh, skala 7 dan 1 (satu) lembarSertifikat Kecakapan Nahkoda a.n. Mr.

  kecil dan 1(satu) lembar poto copy peta skala besar;eBahwa pada saat ianya ditangkap oleh Kapal Patroli KP.

  Mr.WICHIAN NIM NOI;e 1 (satu) lembar bendera Thailand;e 1 (satu) lembar foto copy peta Aceh, skala 7;3.

• NoormanHerryadi,SpF,SH, dengan kesimpulan yang didapatkan :Pada pemeriksaan seorang lakilaki berusia dua puluh tahun, kesadaran baik, nilaikesadaran lima belas dari skala lima belas, terdapat luka terbuka di kelapa belakangbawah kiri, dan punggung tangan kiri, tampak patah tulang telapak tangan kiri jariketiga dan keempat, dan putus urat otot jari ketiga dan ketempat tangan kiri, yangdisebabkan benturan benda tajam.Dilakukan perawatan dan penjahitan luka terbuka, pemberian obat pengurang rasanyeri

  NoormanHerryadi,SpF,SH, dengan kesimpulan yang didapatkan :Pada pemeriksaan seorang lakilaki berusia delapan belas tahun, kesadaran baik,nilai kesadaran lima belas dari skala lima belas, terdapat luka lecet di kelopak matakanan atas dan bawah, pipi kanan, dan pangkal jari kelima bagian belakang tangankiri, yang disebabkan benturan benda tumpul.Dilakukan pengobatan luka, pemberian obat pengurang rasa nyeri dan antibiotic,pasien pulang dalam keadaan umum baik.Perbuatan mereka terdakwa menjadi kejahatan

  NoormanHerryadi,SpF,SH, dengan kesimpulan yang didapatkan :10Pada pemeriksaan seorang lakilaki berusia dua puluh tahun, kesadaran baik, nilaikesadaran lima belas dari skala lima belas, terdapat luka terbuka di kelapa belakangbawah kiri, dan punggung tangan kiri, tampak patah tulang telapak tangan kiri jariketiga dan keempat, dan putus urat otot jari ketiga dan ketempat tangan kiri, yangdisebabkan benturan benda tajam.Dilakukan perawatan dan penjahitan luka terbuka, pemberian obat pengurang rasanyeri

• usaha tidakmencapai skala tertentu dan perusahaan perkebunan yang mengelola usahaperkebunan dengan skala tertentu.

  Sedangkan untuk perorangan dengan luasantertentu dan kegiatan pertanian wajid dokumen SPPL ; Bahwa benar berdasarkan keterangan ahli Zulkarnain, S.Hut, pelaku usahaperkebunan diatur dalam UU RI Nomor 39 Tahun 2014 dapat dilakukan olehOrang perorangan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu danperusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan dengan skalatertentu.

  usahatidak mencapai skala tertentu dan perusahaan perkebunan yang mengelola usahaperkebunan dengan skala tertentu.

  Sedangkan untuk perorangan denganluasan tertentu dan kegiatan pertanian wajib dokumen SPPL ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Zulkarnain, S.Hut, pelakuusaha perkebunan diatur dalam UU RI Nomor 39 Tahun 2014 dapat dilakukan olehorang perorangan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu dan perusahaanperkebunan yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.

• Kaliau Mas Perkasa tanggal 26 April 2006, dengan lampiran peta skala 1 ; 20.000;

• Legalisir Salinan Keputusan Bupati Sambas Nomor: 183 Tahun 2006 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit An. PT.

  Kaliau Mas Perkasa tanggal 15 Juni 2006, dengan lampiran peta skala 1 ; 50.000;

• Asli Keputusan Bupati Sambas Nomor: 167.A Tahun 2008 tentang perubahan atas Keputusan Bupati Sambas Nomor: 183 Tahun 2006 tentang Izin Lokasi untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit An. PT.

  Kaliau Mas Perkasa, tanggal 17 Juni 2008, dengan lampiran peta skala 1 : 50.000;

• Legalisir Salinan Keputusan Bupati Sambas Nomor: 190.A Tahun 2008 tentang perubahan atas Keputusan Bupati Sambas Nomor: 120 Tahun 2006 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan kepada PT. Kaliau Mas Perkasa tanggal 30 Juni 2008;
• Legalisir Salinan Keputusan Bupati Sambas Nomor: 357 Tahun 2009 tentang Perpanjangan Izin Lokasi untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit An. PT.

  Kaliau Mas Perkasa tanggal 15 September 2009, dengan lampiran peta skala 1 : 100.000;

• Copy Surat Perjanjian Kerja Nomor: 12/SPK/KMP/JKT/I/2011 tanggal 10 Januari 2011;
• Copy Surat Perjanjian Kerja Nomor: 13/SPK/KMP/JKT/I/2011 tanggal 10 Januari 2011;
• Copy Surat Perjanjian Kerja Nomor: 14/SPK/KMP/JKT/I/2011 tanggal 10 Januari 2011;
• Copy Surat Perjanjian Kerja Nomor: 21/SPK/KMP/JKT/I/2011 tanggal 17 Januari 2011;
• Copy Surat Perjanjian Kerja Nomor

  Peta Kawasan Hutan dan Perairan Kalimantan Barat tahun2000 dengan skala 1 ; 250.000.C. Peta Administrasi Provinsi Kalimantan Barat.d. Peta Dasar Temati Kehutanan.e. Peta Ijin Lokasi Perkebunan PT.

  Peta Tata Batas Kawasan Wisata Alam Gunung Melintang tahun 1997seluas 17.690,00 Ha yang terbentang antara koordinat 10920 00 BT 1093800 BT, 14000" LU 1 5000 LU dengan skala 1 ; 25.000.b. Peta Kawasan Hutan dan Perairan Kalimantan Barat tahun 2000dengan skala 1 ; 250.000.c. Peta Administrasi Provinsi Kalimantan Barat.d. Peta Dasar Temati Kehutanan.e. Peta Ijin Lokasi Perkebunan PT.

  Kaliau MasPerkasa tanggal 26 April 2006, dengan lampiran peta skala 1 ; 20.000;Legalisir Salinan Keputusan Bupati Sambas Nomor: 183 Tahun 2006tentang Pemberian Izin Lokasi untuk keperluan Perkebunan KelapaSawit An. PT. Kaliau Mas Perkasa tanggal 15 Juni 2006, denganlampiran peta skala 1 ; 50.000;Asli Keputusan Bupati Sambas Nomor: 167.A Tahun 2008 tentangperubahan atas Keputusan Bupati Sambas Nomor: 183 Tahun 2006tentang Izin Lokasi untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit An.

  KMP) diberikan izin usaha perkebunan kelapa sawitdengan lampiran peta skala 1: 20.000 ;e Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sambas Nomor : 183Tahun 2006 tanggal 15 Juni 2006, PT. Kaliau Mas Perkasa (PT.

• Kaliau Mas Perkasa tanggal 26 April 2006, dengan lampiran peta skala 1 ; 20.000; Legalisir Salinan Keputusan Bupati Sambas Nomor: 183 Tahun 2006 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit An. PT.

  Kaliau Mas Perkasa tanggal 15 Juni 2006, dengan lampiran peta skala 1 ; 50.000; Asli Keputusan Bupati Sambas Nomor: 167.A Tahun 2008 tentang perubahan atas Keputusan Bupati Sambas Nomor: 183 Tahun 2006 tentang Izin Lokasi untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit An. PT.

  Kaliau Mas Perkasa, tanggal 17 Juni 2008, dengan lampiran peta skala 1 : 50.000; Legalisir Salinan Keputusan Bupati Sambas Nomor: 190.A Tahun 2008 tentang perubahan atas Keputusan Bupati Sambas Nomor: 120 Tahun 2006 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan kepada PT. Kaliau Mas Perkasa tanggal 30 Juni 2008; Legalisir Salinan Keputusan Bupati Sambas Nomor: 357 Tahun 2009 tentang Perpanjangan Izin Lokasi untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit An. PT.

  Kaliau Mas Perkasa tanggal 15 September 2009, dengan lampiran peta skala 1 : 100.000; Copy Surat Perjanjian Kerja Nomor: 12/SPK/KMP/JKT/I/2011 tanggal 10 Januari 2011; Copy Surat Perjanjian Kerja Nomor: 13/SPK/KMP/JKT/I/2011 tanggal 10 Januari 2011; Copy Surat Perjanjian Kerja Nomor: 14/SPK/KMP/JKT/I/2011 tanggal 10 Januari 2011; Copy Surat Perjanjian Kerja Nomor: 21/SPK/KMP/JKT/I/2011 tanggal 17 Januari 2011; Copy Surat Perjanjian

  Peta Tata Batas Kawasan Wisata Alam Gunung Melintang tahun 1997seluas 17.690,00 Ha yang terbentang antara koordinat 10920 00 BT 1093800" BT, 14000 LU 1 5000 LU dengan skala 1 ; 25.000.b. Peta Kawasan Hutan dan Perairan Kalimantan Barat tahun 2000dengan skala 1 ; 250.000.c. Peta Administrasi Provinsi Kalimantan Barat.d. Peta Dasar Temati Kehutanan.e. Peta lin Lokasi Perkebunan PT.

  Kaliau MasPerkasa tanggal 26 April 2006, dengan lampiran peta skala 1 ; 20.000;Legalisir Salinan Keputusan Bupati Sambas Nomor: 183 Tahun 2006tentang Pemberian Izin Lokasi untuk keperluan Perkebunan KelapaSawit An. PT. Kaliau Mas Perkasa tanggal 15 Juni 2006, denganlampiran peta skala 1 ; 50.000;Asli Keputusan Bupati Sambas Nomor: 167.A Tahun 2008 tentangperubahan atas Keputusan Bupati Sambas Nomor: 183 Tahun 2006tentang Izin Lokasi untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit An.

  Kaliau Mas Perkasa tanggal 15 Juni 2006, denganlampiran peta skala 1 ; 50.000;Asli Keputusan Bupati Sambas Nomor: 167.A Tahun 2008 tentangperubahan atas Keputusan Bupati Sambas Nomor: 183 Tahun 2006tentang Izin Lokasi untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit An.

  KMP) diberikan izin usaha perkebunan kelapa sawit denganlampiran peta skala 1 : 20.000;Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sambas Nomor : 183Tahun 2006 tanggal 15 Juni 2006, PT. Kaliau Mas Perkasa (PT.

  Kaliau Mas Perkasa, tanggal 17 Juni 2008,dengan lampiran peta skala 1 : 50.000; Legalisir Salinan Keputusan Bupati Sambas Nomor: 190.ATahun 2008 tentang perubahan atas Keputusan Bupati SambasNomor: 120 Tahun 2006 tentang Pemberian Izin UsahaPerkebunan kepada PT.

• JAKA SUYANTA selaku Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) sekaligus Ketua Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil BP2HP Wilayah VIBandar Lampung dan JORJE MANUEL DACOSTA selaku Pejabat PengadaanBarang/ Jasa sekaligus Anggota Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil BP2HP WilayahVI Bandar Lampung (yang berkas perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah),pada waktu antara bulan Agustus 2011 sampai dengan Desember 2011 atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Kantor Balai PemantauanPemanfaatan

  Pramuka Bandar LampungBahwa sekira bulan Oktober 2011 Terdakwa bertemu denganJORJE MANUEL DACOSTA (Pejabat Pengadaan Barang/ Jasasekaligus Anggota Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil BP2HPWilayah VI Bandar Lampung).

  Berita Acara Pembayaran Pengadaan Tanah Skala Kecil No: BA.117/BPPHPVIPPK/2011 tanggal 14 Desember 2011 yang ditanda tangani olehterdakwa selaku pemilik tanah dan JAKA SUYANTA selaku PejabatPembuat Komitmen BPPHP Wilayah VI Bandar Lampung;.

  JAKA SUYANTA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sekaligusKetua Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil BPPHP Wilayah VI Bandar Lampung danJORJE MANUEL DACOSTA selaku Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa sekaligusAnggota Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil BP2HP Wilayah VI Bandar Lampung(yang berkas perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu antarabulan Agustus 2011 sampai dengan Desember 2011 atau setidaktidaknya pada waktulain dalam tahun 2011, bertempat di Kantor Balai Pemantauan Pemanfaatan

• MENGADILI:

  1. Mengabulkan permohonan keberatan dari Pemohon keberatan untuk sebagian;
  2. Menolak permohonan Permohonan Keberatan selain dan selebihnya;

  MENGADILI SENDIRI:

  1. Memerintahkan Permohon Keberatan dahulu Termohon Informasi Publik untuk memberikan informasi publik tentang struktur skala dan upah pada PT Bank Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara kepada Termohon Keberatan dahulu

• ROBERT HONG Skala 1 : 25.000. Luas 3273275 M2, 2 (dua) lembar Copy Daftar Koordinat Hasil Pengukuran kedua Kebun Sawit An. ROBERT HONG, 1 (satu) lembar Copy Peta Calon Lokasi Kedua Perkebunan Kelapa Sawit An. ROBERT HONG Skala 1 : 25.000. Luas 3273275 M2. Tetap terlampir di dalam berkas perkara. Copy Nota Dinas dari Tim Pengecekan lapangan atas nama PT.

  ROBERT HONG Skala 1 : 25.000. Luas 3273275 M2;2 (dua) lembar Copy Daftar Koordinat Hasil Pengukuran kedua Kebun SawitAn. Robert Hong;1 (satu) lembar Copy Peta Calon Lokasi Kedua Perkebunan Kelapa SawitAn. Robert Hong Skala 1 : 25.000. Luas 3273275 M2.Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengajukanbuktiberupa;1. Foto copy Nota Dinas dari Tim Pengecekan lapangan atas nama PT.

  (peta top) tahun 1942 dengan skala 1:50.000, namunkeduanya berbeda dalam hal menentukan lokasi lahan milik terdakwa,dimana Ahli Bangun PI Tobing menyimpulkan berdasarkan peta tata bataskawasan hutan kelompok hutan Senami Bahar Kabupaten SarolangunBangko dengan skala 1 : 25.000 dan SK Menhut No. 46 Kpts1987, bukuukur tahun anggaran 19921993, disimpulkan bahwa lokasi tersebut adalahmasuk dalam lokasi HPT Sungai NapalPemusiran.

  Prima Anugrah Makmur tanggal 20 Agustus 2007Nomor. 26e 1 (Satu) lembar Copy Daftar Koordinat Hasil Pengukuran Pertamakebun sawit atas nama Robert Hong;e 1 (satu) lembar copy Peta Calon Lokasi Pertama PerkebunanKelapa Sawit atas nama Robert Hong Skala 1 : 25.000. Luas3273275 M2;e 2 (dua) lembar Copy Daftar Koordinat Hasil Pengukuran keduaKebun Sawit atas nama Robert Hong;e 1 (Satu) lembar Copy Peta Calon Lokasi Kedua PerkebunanKelapa Sawit atas nama Robert Hong Skala 1 : 25.000.

  Robert Hong Skala 1: 25.000. Luas 3273275 M2, 2 (dua)lembar Copy Daftar Koordinat Hasil Pengukuran kedua Kebun Sawit An.ROBERT HONG, 1 (satu) lembar Copy Peta Calon Lokasi KeduaPerkebunan Kelapa Sawit An. Robert Hong Skala 1 : 25.000. Luas 3273275M2. adalah bukti berupa surat yang sejak awal dipakai oleh penyidikmaupun Penuntut Umum dan menjadi kesatuan dengan berkas perkara,maka terhadap barang bukti tersebut harus dinyatakan tetap terlampir didalam berkas perkara.3.

  ROBERT HONG Skala 1 : 25.000.Luas 3273275 M2.Tetap terlampir di dalam berkas perkara.e Copy Nota Dinas dari Tim Pengecekan lapangan atas nama PT.Anugerah Makmur tertanggal 20 Januari 2009, copy Surat PerintahTugas Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi tertanggal 01 Juli2008 serta Nota Dinas dari Jm. Sianturi CS. Perihal laporanOperasi Fungsional pengamanan areal eks HPH PT. Bina Lestaridan PT.

• diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung padatanggal 25 Mei 2015 dan diregister dengan Nomor 32 P/HUM/2015 telahmengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan DaerahProvinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang RencanaDetail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Pasal 388 ayat (1) huruf d, knususnyaZona Jalur Hijau Blok 05 Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu,Kota Administrasi Jakarta Selatan, sebagaimana Gambar29A Peta ZonasiKecamatan Pasar Minggu dengan skala

  sosial budaya,ketenteraman dan ketertiban.Negara kita adalah Negara hukum oleh sebab itu semua tindakan harusberdasarkan hukum;ANALISIS YURIDISBahwa dalam penetapan Pasal 388 ayat (1) huruf (d) Peraturan DaerahProvinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail TataRuang dan Peraturan Zonasi, khususnya Zona Jalur Hijau Blok 05Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kota AdministrasiJakarta Selatan, sebagaimana disajikan dalam Gambar29A Peta ZonasiKecamatan Pasar Minggu dengan skala

  hukum (Bukti P.16);Oleh karenanya menurut pendapat Pemohon, bahwa Para Pemohonmemiliki kedudukan hukum (Legal Standing) untuk mengajukanpermohonan uji materi atas Pasal 388 ayat (1) huruf (d) Peraturan DaerahProvinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail TataRuang dan Peraturan Zonasi khususnya Zona Jalur Hijau Blok 05Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kota AdministrasiJakarta Selatan, sebagaimana disajikan dalam Gambar29A Peta ZonasiKecamatan Pasar Minggu dengan skala

  Menyatakan bahwa Pasal 388 ayat (1) huruf (d) Peraturan DaerahProvinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail TataRuang dan Peraturan Zonasi khususnya Zona Jalur Hijau Blok 05Kelurahan Cilandak Timur Kecamatan Pasar Minggu Kota AdministrasiJakarta Selatan, sebagaimana disajikan dalam Gambar29A PetaZonasi Kecamatan Pasar Minggu dengan skala 1 : 5.000 padaLampiran Ill1 dan pada Tabel29A Tabel Rencana Pola RuangHalaman 9 dari 25 halaman.

  Memerintahkan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk segeramencabut Pasal 388 ayat (1) huruf (d) Peraturan Daerah Provinsi DKIJakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang danPeraturan Zonasi khususnya Zona Jalur Hijau Blok 05 KelurahanCilandak Timur Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi JakartaSelatan, sebagaimana disajikan dalam Gambar29A Peta ZonasiKecamatan Pasar Minggu dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran Ill1dan pada Tabel29A Tabel Rencana Pola Ruang Kecamatan PasarMinggu

• Penyuluhan KeamananPangan, Evaluator Pendaftaran Pangan Olahan, Food Inspektur(Pemeriksaan Pabrik) ;Bahwa saya sebagai Ahli berdasarkan Surat Perintah Kepala BBPOMBanda Aceh Nomor : PR 090191.913.19.0048 tanggal 30 Januari 2019 ;Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barangbukti yang diteliti oleh ahli dimana memang tidak ada label Kadaluwarsadan label Halal dikemasannya ;Bahwa menurut ahli minuman limun yang diproduksi oleh Terdakwamemang tidak diperlukan izin dari BPOM karena skala

  kecil danmerupakan Industri Rumah Tangga yang izin nya dari Dinas KesehatanKota Banda Aceh akan tetapi jika skala besar maka harus izin dariBBPOM ;Bahwa Limun adalah produk minuman ringan yang mengandung gula,karbondioksida yang berkarekteristik dasar kandungannya gula 6 %hingga 15 % ;Bahwa setiap produksi limun skala kecil (Home Industri) diperlukantenaga ahli dalam pembuatannya sedangkan pembuatan limun BintangJago ini tanpa ada tenaga ahli dibidang pembuatan limun ;Bahwa Efek samping dari minuman

  NO. 69tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan yang disebutkan bahwatanggal, bulan dan tahun Kadaluwarsa pada kemasanharusdicantumkan secara jelas ;Bahwa Limun adalah produk minuman ringan yang mengandung gula,karbondioksida yang berkarekteristik dasar kandungannya gula 6 %hingga 15 % ;Bahwa setiap produksi limun skala kecil (Home Industri) diperlukantenaga ahli yang bersertifikasi dalam pembuatannya sedangkanpembuatan limun Bintang Jago ini tanpa ada tenaga ahli dibidangpembuatan limun ;Bahwa Efek

  NO. 69 tahun 1999tentang Label dan Iklan Pangan yang disebutkan bahwa tanggal, bulan dantahun Kadaluwarsa pada kemasan harus dicantumkan secara jelas ; Bahwa Limun adalah produk minuman ringan yang mengandung gula,karbondioksida yang berkarekteristik dasar kandungannya gula 6 % hingga15%; Bahwa setiap produksi limun skala kecil (Home Industri) diperlukan tenagaahli yang bersertifikasi dalam pembuatannya sedangkan pembuatan limunBintang Jago ini tanpa ada tenaga ahli dibidang pembuatan limun ;Menimbang

• Sumur Pandanwangi dengan skala 1 : 55.000;

• 1 (satu) lembar asli peta areal kerja Divisi I PT. Sumur Pandanwangi. skala 1 : 30.000 ;
• 1 (satu) lembar asli peta areal kerja Divisi II PT. Sumur Pandanwangi skala 1 : 30.000;
• 1 (satu) lembar asli peta areal kerja Divisi III PT. Sumur Pandanwangi skala 1 : 35.000;
• 1 (satu) lembar asli peta areal kerja Divisi IV PT. Sumur Pandanwangi. skala 1 : 30.000;
• 1 (satu) lembar asli peta areal kerja Divisi V PT.

  Sumur Pandanwangi skala 1 : 35.000;

• 1(satu) lembar asli peta areal kerja Divisi WS PT. Sumur Pandanwangi;

Dikembalikan kepada PT. Sumur Pandanwangi melalui terdakwa;

• 2 (dua) lembar asli surat Direktur Utama PT.

  Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunanperkebunan provinsi dari Gubernur untuk IUP yang diterbitkanoleh Bupati/ Walikota ;Izin lokasi dari Bupati/Walikota yang dilengkapi dengan petacalon lokasi dengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000 ;. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi kehutanan(apabila areal berasal dari kawasan hutan) ;.

  Sumur Pandanwangidengan skala 1: 55.000 ; 1 (satu) lembar asli peta areal kerja Divisi PT. SumurPandanwangi. skala 1 : 30.000 ; 1 (Satu) lembar asli peta areal kerja Divisi Il PT. SumurPandanwangi skala 1 : 30.000 ; 1 (Satu) lembar asli peta areal kerja Divisi II PT. SumurPandanwangi skala 1 : 35.000 ; 1 (Satu) lembar asli peta areal kerja Divisi IV PT. SumurPandanwangi. skala 1 : 30.000 ; 1 (Satu) lembar asli peta areal kerja Divisi V PT.

  SumurPandanwangi skala 1 : 35.000 ; 1(satu) lembar asli peta areal kerja Divisi WS PT. SumurPandanwang ; Terhadap kegiatan penyitaan tersebut di atas telah dibuatsurat laporan guna memperoleh persetujuan penyitaan Nomor :B/97/III/2013/Tipidter tanggal 26 Maret 2013 dan telahmemperoleh penetapan penyitaan dari Pengadilan Negeri SampitNomor : 142/Pen.Pid/2013/PN.Spt tanggal 11 April 2013 ; Foto copy legalisir Akta Notaris Nomor : 68 tgl. 16 September1991 tentang Pendirian PT.

  Sumur Pandanwangidengan skala 1 : 55.000; 1 (Satu) lembar asli peta areal kerja Divisi PT. SumurPandanwangi. skala 1 : 30.000 ; 1 (satu) lembar asli peta areal kerja Divisi Il PT. SumurPandanwangi skala 1 : 30.000; 1 (Satu) lembar asli peta areal kerja Divisi III PT. SumurPandanwangi skala 1 : 35.000; 1 (satu) lembar asli peta areal kerja Divisi IV PT. SumurPandanwangi. skala 1 : 30.000; 1 (Satu) lembar asli peta areal kerja Divisi V PT.

  SumurPandanwangi skala 1 : 35.000; 1(satu) Iembar asli peta areal kerja Divisi WS PT. SumurPandanwangj;Dikembalikan kepada PT. Sumur Pandanwangi melalui terdakwa;Halaman 34 dari 36 hal Put No.20/PID.SUS/2014/PT.PR. 2 (dua) lembar asli surat Direktur Utama PT. SumurPandanwangi kepada Menteri Kehutanan Nomor01/DIRUT/SPW/JKT/IV2008 tanggal 4 April 2008 perihalpermohonan Ijin Pelepasan Kawasan Hutan; 1 (Satu) lembar asli surat Kepala Badan Planologi Kehutanankepada Direktur Utama PT.