Ditemukan 8731 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 11-12-2015 — Putus : 25-04-2016 — Upload : 20-03-2020
Putusan PN MANOKWARI Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN Mnk
Tanggal 25 April 2016 — Penuntut Umum:
JHON ILEF MALAMASSAM, SH, MH
Terdakwa:
SYAMSUL ALAM SYAM alias SYAMSU
19477
  • Unsur Yang menerima atau) menguasai penempatan,pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran,atau menggunakan Harta KekayaanMenimbang, Unsur ini menunjukkan modus operandi dalam TindakPidana Pencucian Uang. Secara harafiah, unsur ini menunjukkan bahwaterdakwa secara Pasif dalam melakukan perbuatan pidananya;Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang, dikenal ada 3 (tiga) modusoperandi, yaitu:a.
Register : 29-02-2016 — Putus : 26-05-2016 — Upload : 15-07-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps
Tanggal 26 Mei 2016 — Ida Bagus Nyoman Sukadana,SH, DK
10655
  • Umum, maka hal demikian harus dibuktikan dalam unsurunsur dakwaanberikutnya;Ad. 2 : Unsur Secara Melawan Hukum :Menimbang, bahwa apabila mencermati rumusan Ketentuan Pasal 2 ayat(1) UU No.31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 dapat disimpulkan bahwayang "menjadi inti delik (bestanddeel delict) dari pasal tersebut adalah "adanyaperobuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri dengan demikian menjadisangat jelas bahwa konstruksi perouatan melawan hukum harus dijadikan sebagaicara atau sarana (modus
Register : 01-03-2021 — Putus : 17-06-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna
Tanggal 17 Juni 2021 — Penuntut Umum:
HAFRIZAL, SH.,MH
Terdakwa:
TGK. RIDWAN BIN YUSUF
10631
  • Terdakwa didakwa karena kegiatan Tahun 2016 dan Tahun2017 tidak seluruhnya direalisasikan dan yang menyimpan danmengelola uang tersebut adalah Geuchik Alue le Itam sendiri, saksitidak mengetahui Apa saja kegiatan yang tidak dilaksanakan olehGeuchik Alue le Itam Pada tahun 2016 dan Tahun 2017 karena yangmenyimpan dan mengelola uang APBG Tahun 2016 dan Tahun 2017adalah TGK RIDWAN selaku Geuchik Alue le Itam, Geuchik Alue leltam secara sepihak tetap mempergunakan dana penyertaan modaltersebut dengan modus
Register : 29-10-2019 — Putus : 23-12-2019 — Upload : 26-12-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl
Tanggal 23 Desember 2019 — Penuntut Umum:
FEBY DWYANDOSPENDY
Terdakwa:
1.APIP KUSNADI
2.M. FAUZI NS.
3.EDI JUNAIDI.
237127
  • Muhammad Fauzi, MTbeserta timnya sebanyak tiga orang;Bahwa pada saat pemeriksaan lapangan, Parlin Purba sudah menyiapkanBerita Acara Pemeriksaan Lapangan dalam dua versi, yaitu versi yang benardan versi yang tidak benar, sebagai modus Parlin Purba untuk memeraspara terdakwa. Hal ini terdakwa ketahui berdasarkan pengakuan DR.Muhammad Fauzi, MT;Bahwa terdakwa tidak mengetahui kapan penyerahan uang sebesarRp.150.000.000, (Sseratus lima puluh juta rupiah) ke Parlin Purba.
Register : 18-02-2014 — Putus : 08-07-2014 — Upload : 17-07-2014
Putusan PN JAMBI Nomor 01/Pid.SUS/TPK/2014/PN.Jbi
Tanggal 8 Juli 2014 — Ir. H. SEPDINAL, ME bin H. ASWIR MAKMUR
10533
  • memperkaya adalah menambah harta atau benda yang menjadimilik sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor570/K/Pid/1993 tanggal 4 September 1993, dalam kaedahnya jugamenyatakan bahwa yang dimaksud memperkaya adalah menjadikan orangyang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya;Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undangundang Nomor 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkanbahwa agar dapat menjangkau berbagai modus
Register : 09-03-2017 — Putus : 12-07-2017 — Upload : 07-08-2017
Putusan PN JAMBI Nomor 229/Pid.Sus/2017/PN Jmb
Tanggal 12 Juli 2017 — Siman
599242
  • harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana pokoksesuai pasal 2 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010.Bahwa harus dilihat sejaun mana pengetahuan pelaku harta tersebutmerupakan harta kekayaan pelaku atau asal dari tindak pidana.Bahwa harta kekayaan tidak hanya termasuk harta fisik tapi juga berupauang yang dialihnkan dalam penguasaan orang lain.Bahwa yang dimaksud dengan meanling adalah mencampur uang sahdengan hasil tindak pidana maka sudah termasuk Tindak Pidana PencucianUang.Ahli berpendapat bahwa modus
Register : 25-10-2017 — Putus : 09-01-2018 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 789/Pid.Sus/2017/PN Smg
Tanggal 9 Januari 2018 — Penuntut Umum:
ZAHRI AENIWATI , SH
Terdakwa:
JOKO BUDISUSILO
258106
  • harus selalu disertai rangkaianperbuatan membuat dan melaporkan SPT Masa PPN para PKP PenerbitKarena perbuatan menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksiyang sebenarnya tersebut merupakan perbuatan yang mandiri yang denganditerimanya Faktur Pajak TBTS oleh PKP Penggunanya sudah dapat dikreditkanoleh PKP Pengguna, terlepas apakah Faktur Pajak TBTS tersebut dilaporkan atautidak sebagai PPN Keluaran di SPT Masa PPN PKP Penerbitnya.Boleh jadi Pelaku penerbit Faktur Pajak TBTS melengkapi modus
Putus : 14-08-2014 — Upload : 14-10-2014
Putusan PN KUPANG Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2014/PN Kpg
Tanggal 14 Agustus 2014 — - HARSONO AHMADI KODA, SP - COSMAS CEKARUS, STP
8139
  • Melawan Hukum dalam TindakPidana Korupsi hal 229).Menimbang, bahwa sejalan dengan itu maka dalam menerapkan danmemahami ketentuan suatu = peraturan perundangundangan, haruslahmemahami makna, isi dan jiwa lahirnya peraturan perundangundangan itu.Bahwa yang melatar belakangi pembentuk undangundang merumuskan sifatmelawan hukum di dalam pasal 2 UndangUndang Pemberantasan TindakPidana Korupsi tercermin pada kutipan penjelasan umum undangundangtersebut, yang berbunyi : ..Agar dapat menjangkau berbagai modus
Putus : 20-11-2013 — Upload : 03-07-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1616 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 20 Nopember 2013 — ANGELINA PATRICIA PINGKAN SONDAKH
33663002 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kas Permai Grup sebagai imbalan (fee)kepada Terdakwa terkait upaya menggiring Anggaran Proyek Wisma AllitKemenpora dan Proyekproyek Universitas Negeri Kemendiknas ;Bahwa meskipun disetujuinya Anggaran dalam perkara a quo adalahwewenang Badan Anggaran DPRRI dan Pemerintah yang diputuskanmelalui Rapat Kerja Komisi dan Pemerintah, namun sesuai faktafaktahukum yang didukung alatalat bukti yang sah perbuatan yang dilakukanTerdakwa selaku Anggota DPRRI/Anggota Badan Anggaran merupakansalah satu bentuk modus
Register : 29-01-2014 — Putus : 03-06-2014 — Upload : 13-10-2014
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2014/PN Plk
Tanggal 3 Juni 2014 — MANUEL NOTANUBUN, SH., MM Alias MANUEL Bin TOBIAS NOTANUBUN
4810
  • Hal mana jelas dinyatakan dalam penjelasan umum undangundang tersebut,yang dikutip berbunyi sebagai berikut : Agar dapat menjangkau berbagai modus operandipenyimpangan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang semakin canggih dan rumit,maka tindak pidana yang di atur dalam undangundang ini dirumuskan sedemikian rupa sehinggameliputi perbuatanperbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasisecara melawan hukum dalam pengertian formil dan materiil.
Putus : 04-07-2012 — Upload : 17-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 22/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 4 Juli 2012 — AHMADUN,SE Bin ABDUL ROSYID
13632
  • serta membuat laporan pembahasan modalkerja yang datanya tidak sesuai, misalnya keadaan tenaga kerja, peralatan dan perlengkapanperusahaan, aspek manajemen, aspek teknik, aspek pemasaran, aspek keuangan, aspek legaldan jaminan sebagaimana ketentuan yang berlaku di Bank Jateng Cabang SyariahSemarang;Menimbang, bahwa terdakwa masih punya kesempatan untuk menolak perintahatasan yang bertentangan dengan hukum dan patut menduga bahwa tindakan ini adalahmerupakan sebuah jenis white collar crime yang modus
Putus : 09-01-2014 — Upload : 27-02-2014
Putusan PN PALU Nomor 448/Pid.Sus/2013/PN.PL
Tanggal 9 Januari 2014 — HENGKY AMIR, SE
321239
  • Hengky Amir, SE.) selaku KepalaCapem Bank Sulteng Banggai Kepulauan melakukanrekayasa kredit tidak sesuai prosedur atau SOP dengancara membuat data nasabah sebanyak 143 debitur/nasabah yang dipalsukan untuk mengajukan kredit PRCdan KMK sejak tahun 2011 sampai dengan Maret 2013dengan plafon kredit sebesar Rp. 12. 428.000.000, (duabelas milyar empat ratus dua puluh delapan juta rupiah)dengan modus sebagai berikut :Terdakwa menginput custumer base (data masternasabah) dengan menggunakan user (petugas
Putus : 14-08-2014 — Upload : 14-10-2014
Putusan PN KUPANG Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2014/PN Kpg
Tanggal 14 Agustus 2014 — - KALUMBAN MALI, SE.
12148
  • Bahwa yang melatarbelakangi pembentuk undangundang merumuskan sifat melawan hukum di dalampasal 2 UndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tercermin padakutipan penjelasan umum undangundang tersebut, yang berbunyi : ..Agar dapatmenjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atauperekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yangdiatur dalam undangundang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputiperbuatanperbuatan memperkaya diri sendiri atau
Register : 13-11-2015 — Putus : 24-02-2016 — Upload : 24-03-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg
Tanggal 24 Februari 2016 — ANDI PRAYANA
7149
  • dimaksud dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi dalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 yang telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 adalah perbuatan melawanhukum yang dilakukan oleh pelaku dimana pelaku sendiri atau orang lain atau suatukorporasi memperoleh pertambahan nilai kekayaan atau nilai harta benda yang menjadimiliknya sendiri atau menjadi milik orang lain atau menjadi milik orangorang untuk danatas nama suatu korporasi;Menimbang, bahwa modus
Register : 01-04-2015 — Putus : 12-08-2015 — Upload : 17-09-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2015/PN. Bdg.
Tanggal 12 Agustus 2015 — ROSLIN Br. SIMANJUNTAK
7129
  • Dalam ketentuan ini, kata dapat sebelum frasa merugikan keuangan atauperekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delikformil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsurunsurperbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat;Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum Undangundang Nomor 31 Tahun1999 : Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangannegara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidanayang
Register : 05-08-2021 — Putus : 30-11-2021 — Upload : 13-12-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps
Tanggal 30 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
I WAYAN YUDA SATRIA, S.H.
Terdakwa:
NENGAH ALIT, M.Pd
15492
  • Tentang unsur Secara Melawan Hukum :Menimbang, bahwa apabila mencermati rumusan Ketentuan Pasal 2 ayat (1)UU No.31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 dapat disimpulkan bahwa yang"menjadi inti delik (bestanddeel delict) dari pasal tersebut adalah "adanya perbuatanmelawan hukum untuk memperkaya diri sendiri dengan demikian menjadi sangatjelas bahwa konstruksi perbuatan melawan hukum harus dijadikan sebagai cara atausarana (modus operand!)
Register : 28-08-2019 — Putus : 25-11-2019 — Upload : 08-04-2020
Putusan PN MERAUKE Nomor 142/PID.B/2019/PN MRK
Tanggal 25 Nopember 2019 — Pidana - Terdakwa
252425
  • diubahterakhir dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP)yangberbunyi :Setiap orang yang dengan sengaja tidak menyetorkan pajakyang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkankerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjarapaling paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dandenda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak ataukurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terhutangyang tidak atau kurang dibayar.Bahwa modus
Register : 13-06-2014 — Putus : 16-09-2014 — Upload : 15-10-2014
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2014/PN Plk
Tanggal 16 September 2014 — JUMADI, AP Bin DAMAI (Alm)
6319
  • Hal manajelas dinyatakan dalam penjelasan umum undangundang tersebut, yang dikutipberbunyi sebagai berikut : Agar dapat menjangkau berbagai modus operandipenyimpangan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang semakincanggih dan rumit, maka tindak pidana yang di atur dalam undangundang inidirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatanperbuatanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawanhukum dalam pengertian formil dan materiil.
Putus : 04-02-2015 — Upload : 22-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Smg
Tanggal 4 Februari 2015 — ENDANG SRI HANDAYANI, SH.,Sp.N.,MH
11035
  • SUKAMTO, Akt :e Bahwa Ahli adalah pensiunan BPKP yang saat ini sebagai AuditorIndependen pada Kantor Akuntan Publik atas permintaan terdakwa H.MohSalim untuk memberikan keterangan sesuai keahlian Ahli di bidangKecurangan Modus ;e Bahwa pedoman atau standar yang dipakai dalam audit menghitungkerugian negara adalah mencari buktibukti, informasi ke kantor pelayananPBB Kab.
Register : 07-01-2019 — Putus : 22-05-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr
Tanggal 22 Mei 2019 — SABAR JASMAN Als. SABAR Bin JASMAN
22354
  • Putusan Nomor : 4/Pid.SusTPK/2019/PN Pbrkonstruksi perbuatan melawan hukum harus dijadikan sebagai cara atausarana (modus operandi) untuk mencapai tujuan, yaitu memperkaya dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut ;Menimbang, Bahwa dari pengumuman lelang PekerjaanPembangunan Drainase JI. Soekarno Hatta Pekanbaru Paket A (SimpangJI.