Ditemukan 8731 data
Urut Berdasarkan
Register : 22-09-2015 — Putus : 21-12-2015 — Upload : 29-02-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg Tanggal 21 Desember 2015 — Drs. TOFIK KHAERUDIN, MM
131 — 135
131 — 135
Agar dapat menjangkauberbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomiannegara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalamundangundang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatanperbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secaramelawan hukum dalam pengertian formil dan materiil.Menimbang bahwa kemudian berdasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusitanggal 24 Juli 2006 Nomor 003/PUUIV/2006 menyatakan bahwa kalimat
Register : 16-12-2016 — Putus : 27-04-2017 — Upload : 25-07-2017
Putusan PN KUPANG Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2016/PN Kpg Tanggal 27 April 2017 — KASMIR GON,ST.MT
139 — 52
139 — 52
Olen penjelasan umum UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 disebutkan agar UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 dapatmenjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan Negara danperekonomian Negara yang semakin canggih dan rumit;Menimbang, bahwa dalam ajaran sifat melawan hukum materiil dalamfungsinya yang positif, yaitu suatu perouatan, meskipun oleh peraturan perundangundangan tidak ditentukan sebagai melawan hukum, tetapi jika menurut penilaianmasyarakat perbuatan tersebut bersifat melawan hukum,
Putus : 20-06-2017 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2659 K/PID.SUS/2016 Tanggal 20 Juni 2017 — Drs. THOMAS TIGI
660 — 655 — Berkekuatan Hukum Tetap
660 — 655 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Dalam perkara ini, judex factie Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dengan pertimbangan bahwa Terdakwa terbukti melawan hukum dalam keadaan khusus yang ... [Selengkapnya]
:"Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangankeuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih danrumit, maka tindak pidana yang diatur dalam Undangundang inidirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatanperbuatanmemperkaya diri sendiri atau orang /ain atau suatu korporasi secara"melawan hukum" daaam pengertian form// dan materi/."
Register : 27-11-2018 — Putus : 16-04-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr Tanggal 16 April 2019 — Penuntut Umum:
RUSLI USMAN, S,H,
Terdakwa:
H. JUNIANSYAH, SE Als JUNI Bin H. ABD. TALIB
159 — 44
RUSLI USMAN, S,H,
Terdakwa:
H. JUNIANSYAH, SE Als JUNI Bin H. ABD. TALIB
159 — 44
Melakukan penagihan tidak sesuai dengan ketentuan, dengan carapenagihan/pemungutan diluar biaya PNBP dengan modus mempersulitpengurusan PNBP, memperlambat atau tidak memproses SuratPersetujuan Berlayar (SPB), sehingga dengan maksud tersebutmemaksa seseorang agar memberi sesuatu, membayar lebih diluar daribiaya PNBP yang telah dipersyaratkan; Bahwa menurut Ahli seorang pegawai negeri /pejabat harus tunduk danpatuh dalam melaksanakan suatu peraturan perundangundangan yangdibuat oleh Negara.
Register : 05-08-2016 — Putus : 06-10-2017 — Upload : 16-01-2018
Putusan PN KUPANG Nomor 39 /PID.SUS-TPK/2016/PN.KPG Tanggal 6 Oktober 2017 — ADI NUGRAHA SURYADI,S.IP
109 — 53
109 — 53
Bahwa yang melatar belakangipembentuk undangundang merumuskan sifat melawan hukum di dalam pasal 2UndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tercermin pada kutipanpenjelasan umum undangundang tersebut, yang berbunyi : ..Agar dapatmenjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atauperekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yangdiatur dalam undangundang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputiperbuatanperbuatan memperkaya diri sendiri atau
Register : 09-03-2017 — Putus : 12-07-2017 — Upload : 07-08-2017
Putusan PN JAMBI Nomor 229/Pid.Sus/2017/PN Jmb Tanggal 12 Juli 2017 — Siman
599 — 242
599 — 242
harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana pokoksesuai pasal 2 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010.Bahwa harus dilihat sejaun mana pengetahuan pelaku harta tersebutmerupakan harta kekayaan pelaku atau asal dari tindak pidana.Bahwa harta kekayaan tidak hanya termasuk harta fisik tapi juga berupauang yang dialihnkan dalam penguasaan orang lain.Bahwa yang dimaksud dengan meanling adalah mencampur uang sahdengan hasil tindak pidana maka sudah termasuk Tindak Pidana PencucianUang.Ahli berpendapat bahwa modus
Register : 25-10-2017 — Putus : 09-01-2018 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 789/Pid.Sus/2017/PN Smg Tanggal 9 Januari 2018 — Penuntut Umum:
ZAHRI AENIWATI , SH
Terdakwa:
JOKO BUDISUSILO
258 — 106
ZAHRI AENIWATI , SH
Terdakwa:
JOKO BUDISUSILO
258 — 106
harus selalu disertai rangkaianperbuatan membuat dan melaporkan SPT Masa PPN para PKP PenerbitKarena perbuatan menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksiyang sebenarnya tersebut merupakan perbuatan yang mandiri yang denganditerimanya Faktur Pajak TBTS oleh PKP Penggunanya sudah dapat dikreditkanoleh PKP Pengguna, terlepas apakah Faktur Pajak TBTS tersebut dilaporkan atautidak sebagai PPN Keluaran di SPT Masa PPN PKP Penerbitnya.Boleh jadi Pelaku penerbit Faktur Pajak TBTS melengkapi modus
Putus : 14-08-2014 — Upload : 14-10-2014
Putusan PN KUPANG Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2014/PN Kpg Tanggal 14 Agustus 2014 — - HARSONO AHMADI KODA, SP
- COSMAS CEKARUS, STP
81 — 39
81 — 39
Melawan Hukum dalam TindakPidana Korupsi hal 229).Menimbang, bahwa sejalan dengan itu maka dalam menerapkan danmemahami ketentuan suatu = peraturan perundangundangan, haruslahmemahami makna, isi dan jiwa lahirnya peraturan perundangundangan itu.Bahwa yang melatar belakangi pembentuk undangundang merumuskan sifatmelawan hukum di dalam pasal 2 UndangUndang Pemberantasan TindakPidana Korupsi tercermin pada kutipan penjelasan umum undangundangtersebut, yang berbunyi : ..Agar dapat menjangkau berbagai modus
Putus : 20-11-2013 — Upload : 03-07-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1616 K/Pid.Sus/2013 Tanggal 20 Nopember 2013 — ANGELINA PATRICIA PINGKAN SONDAKH
3368 — 3003 — Berkekuatan Hukum Tetap
3368 — 3003 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kas Permai Grup sebagai imbalan (fee)kepada Terdakwa terkait upaya menggiring Anggaran Proyek Wisma AllitKemenpora dan Proyekproyek Universitas Negeri Kemendiknas ;Bahwa meskipun disetujuinya Anggaran dalam perkara a quo adalahwewenang Badan Anggaran DPRRI dan Pemerintah yang diputuskanmelalui Rapat Kerja Komisi dan Pemerintah, namun sesuai faktafaktahukum yang didukung alatalat bukti yang sah perbuatan yang dilakukanTerdakwa selaku Anggota DPRRI/Anggota Badan Anggaran merupakansalah satu bentuk modus
Register : 13-11-2015 — Putus : 24-02-2016 — Upload : 24-03-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg Tanggal 24 Februari 2016 — ANDI PRAYANA
71 — 49
71 — 49
dimaksud dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi dalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 yang telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 adalah perbuatan melawanhukum yang dilakukan oleh pelaku dimana pelaku sendiri atau orang lain atau suatukorporasi memperoleh pertambahan nilai kekayaan atau nilai harta benda yang menjadimiliknya sendiri atau menjadi milik orang lain atau menjadi milik orangorang untuk danatas nama suatu korporasi;Menimbang, bahwa modus
Register : 01-04-2015 — Putus : 12-08-2015 — Upload : 17-09-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2015/PN. Bdg. Tanggal 12 Agustus 2015 — ROSLIN Br. SIMANJUNTAK
71 — 29
71 — 29
Dalam ketentuan ini, kata dapat sebelum frasa merugikan keuangan atauperekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delikformil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsurunsurperbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat;Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum Undangundang Nomor 31 Tahun1999 : Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangannegara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidanayang
Register : 05-08-2021 — Putus : 30-11-2021 — Upload : 13-12-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps Tanggal 30 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
I WAYAN YUDA SATRIA, S.H.
Terdakwa:
NENGAH ALIT, M.Pd
154 — 92
I WAYAN YUDA SATRIA, S.H.
Terdakwa:
NENGAH ALIT, M.Pd
154 — 92
Tentang unsur Secara Melawan Hukum :Menimbang, bahwa apabila mencermati rumusan Ketentuan Pasal 2 ayat (1)UU No.31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 dapat disimpulkan bahwa yang"menjadi inti delik (bestanddeel delict) dari pasal tersebut adalah "adanya perbuatanmelawan hukum untuk memperkaya diri sendiri dengan demikian menjadi sangatjelas bahwa konstruksi perbuatan melawan hukum harus dijadikan sebagai cara atausarana (modus operand!)
Register : 28-08-2019 — Putus : 25-11-2019 — Upload : 08-04-2020
Putusan PN MERAUKE Nomor 142/PID.B/2019/PN MRK Tanggal 25 Nopember 2019 — Pidana
- Terdakwa
252 — 425
252 — 425
diubahterakhir dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP)yangberbunyi :Setiap orang yang dengan sengaja tidak menyetorkan pajakyang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkankerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjarapaling paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dandenda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak ataukurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terhutangyang tidak atau kurang dibayar.Bahwa modus
Register : 29-01-2014 — Putus : 03-06-2014 — Upload : 13-10-2014
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2014/PN Plk Tanggal 3 Juni 2014 — MANUEL NOTANUBUN, SH., MM Alias MANUEL Bin TOBIAS NOTANUBUN
48 — 10
48 — 10
Hal mana jelas dinyatakan dalam penjelasan umum undangundang tersebut,yang dikutip berbunyi sebagai berikut : Agar dapat menjangkau berbagai modus operandipenyimpangan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang semakin canggih dan rumit,maka tindak pidana yang di atur dalam undangundang ini dirumuskan sedemikian rupa sehinggameliputi perbuatanperbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasisecara melawan hukum dalam pengertian formil dan materiil.
Putus : 04-07-2012 — Upload : 17-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 22/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg Tanggal 4 Juli 2012 — AHMADUN,SE Bin ABDUL ROSYID
136 — 32
136 — 32
serta membuat laporan pembahasan modalkerja yang datanya tidak sesuai, misalnya keadaan tenaga kerja, peralatan dan perlengkapanperusahaan, aspek manajemen, aspek teknik, aspek pemasaran, aspek keuangan, aspek legaldan jaminan sebagaimana ketentuan yang berlaku di Bank Jateng Cabang SyariahSemarang;Menimbang, bahwa terdakwa masih punya kesempatan untuk menolak perintahatasan yang bertentangan dengan hukum dan patut menduga bahwa tindakan ini adalahmerupakan sebuah jenis white collar crime yang modus
Putus : 09-01-2014 — Upload : 27-02-2014
Putusan PN PALU Nomor 448/Pid.Sus/2013/PN.PL Tanggal 9 Januari 2014 — HENGKY AMIR, SE
321 — 239
321 — 239
Hengky Amir, SE.) selaku KepalaCapem Bank Sulteng Banggai Kepulauan melakukanrekayasa kredit tidak sesuai prosedur atau SOP dengancara membuat data nasabah sebanyak 143 debitur/nasabah yang dipalsukan untuk mengajukan kredit PRCdan KMK sejak tahun 2011 sampai dengan Maret 2013dengan plafon kredit sebesar Rp. 12. 428.000.000, (duabelas milyar empat ratus dua puluh delapan juta rupiah)dengan modus sebagai berikut :Terdakwa menginput custumer base (data masternasabah) dengan menggunakan user (petugas
Putus : 14-08-2014 — Upload : 14-10-2014
Putusan PN KUPANG Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2014/PN Kpg Tanggal 14 Agustus 2014 — - KALUMBAN MALI, SE.
122 — 48
122 — 48
Bahwa yang melatarbelakangi pembentuk undangundang merumuskan sifat melawan hukum di dalampasal 2 UndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tercermin padakutipan penjelasan umum undangundang tersebut, yang berbunyi : ..Agar dapatmenjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atauperekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yangdiatur dalam undangundang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputiperbuatanperbuatan memperkaya diri sendiri atau
Register : 13-06-2014 — Putus : 16-09-2014 — Upload : 15-10-2014
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2014/PN Plk Tanggal 16 September 2014 — JUMADI, AP Bin DAMAI (Alm)
63 — 19
63 — 19
Hal manajelas dinyatakan dalam penjelasan umum undangundang tersebut, yang dikutipberbunyi sebagai berikut : Agar dapat menjangkau berbagai modus operandipenyimpangan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang semakincanggih dan rumit, maka tindak pidana yang di atur dalam undangundang inidirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatanperbuatanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawanhukum dalam pengertian formil dan materiil.
Putus : 04-02-2015 — Upload : 22-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Smg Tanggal 4 Februari 2015 — ENDANG SRI HANDAYANI, SH.,Sp.N.,MH
110 — 35
110 — 35
SUKAMTO, Akt :e Bahwa Ahli adalah pensiunan BPKP yang saat ini sebagai AuditorIndependen pada Kantor Akuntan Publik atas permintaan terdakwa H.MohSalim untuk memberikan keterangan sesuai keahlian Ahli di bidangKecurangan Modus ;e Bahwa pedoman atau standar yang dipakai dalam audit menghitungkerugian negara adalah mencari buktibukti, informasi ke kantor pelayananPBB Kab.
Register : 07-01-2019 — Putus : 22-05-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr Tanggal 22 Mei 2019 — SABAR JASMAN Als. SABAR Bin JASMAN
223 — 54
223 — 54
Putusan Nomor : 4/Pid.SusTPK/2019/PN Pbrkonstruksi perbuatan melawan hukum harus dijadikan sebagai cara atausarana (modus operandi) untuk mencapai tujuan, yaitu memperkaya dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut ;Menimbang, Bahwa dari pengumuman lelang PekerjaanPembangunan Drainase JI. Soekarno Hatta Pekanbaru Paket A (SimpangJI.