Ditemukan 8731 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : modu modal moses moruk madur modis mondus madus morus modul
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 08-03-2021 — Putus : 30-07-2021 — Upload : 05-08-2021
Putusan PN SURABAYA Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby
Tanggal 30 Juli 2021 — Penuntut Umum:
LINGGA NUARIE, SH., MH
Terdakwa:
ABDULLAH MUCHIBUDDIN, SE. M.Ak
135 — 43
  • Dalam ketentuan ini, kata dapat sebelum frasa merugikankeuangan atau perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsimerupakan delik formil, yaitu. adanya tindak pidana korupsi cukup dengandipenuhinya unsurunsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnyaakibat; 2222222 22 n nnn nnn inne nn nnn nnn nnn n nn nn nee Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum Undangundang Nomor 31 Tahun1999 : Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangannegara atau perekonomian
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus
Register : 24-07-2017 — Putus : 25-09-2017 — Upload : 02-01-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 15/PID.SUS.TPK/2017/PT-MDN
Tanggal 25 September 2017 — ADRI PRASTONO
121 — 96
  • sebagai Pelaksana Marketing) telah secara nyatanyatadan secara sadar tergambar tujuan untuk memberikan keuntunganbagi pihak lain terutama kepada Pengurus Koperasi KaryawanPDAM Tirtanadi MedanKetidak hatihatian Terdakwa di atas kemudian di pertegas olehMajelis Hakim dalam pertimbangan, sebagai berikut :sv aeeee sehingga perbuatan terdakwa dalam hal ini dapat dikatakantelah menyalahgunakan kewenangan dan kedudukan yang adapadanya yang hal itu dapat dilihat dengan adanya kemudahanyang diberikan selaku modus
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-07-2018 — Upload : 29-09-2018
Putusan PN GORONTALO Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Gto
Tanggal 4 Juli 2018 — - MUKMIN MARDJUN, A.Md
119 — 20
  • ;Bahwa ada juga modus lain untuk pencairan anggaran yang dilakukan olehTerdakwa bersamasama dengan saksi MAGDALENA SAMU, SH. yaituaplikasi dari SAKPA atau SAIBA tersebut seharusnya cukup di satu laptopatau komputer yakni di laptop yang biasa digunakan oleh operator saja(saksIMAGDALENA SAMU, SH), namun ditemukan juga di laptopTerdakwa MUKMIN MARDJUN, A.Md.) selaku Bendahara Pengeluaransebagai aplikasi Off Line, dimana dalam laptop saksi MAGDALENA SAMU,SH. setelah dilakukan pencairan,saksi tidak mengetahui
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 21-11-2013 — Upload : 17-12-2013
Putusan PN KUPANG Nomor 21/PID.SUS/TPK/2013/PN.KPG
Tanggal 21 Nopember 2013 — Drs. OKTOVIANUS LASIKO
49 — 20
  • Bahwa yang melatar belakangi pembentuk undangundang merumuskan sifat melawan hukum di dalam pasal 2 UndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tercermin pada kutipanpenjelasan umum undangundang tersebut, yang berbunyi : ..Agardapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangannegara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit,maka tindak pidana yang diatur dalam undangundang ini dirumuskansedemikian rupa sehingga meliputi perbuatanperbuatan memperkayadiri sendiri atau
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 18-07-2016 — Putus : 07-02-2017 — Upload : 28-02-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt. Sel
Tanggal 7 Februari 2017 — - KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN R.I (“KLHK”) sebagai Instansi Pemerintah yang bertanggungjawab di bidang lingkungan hidup dalam hal ini diwakili oleh Dr. Ir. Siti Nurbaya, M.Sc., dalam kedudukannya selaku Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama KLHK beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, yang telah memberikan Kuasa kepada: 1. H.M. PRASETYO, dalam kapasitasnya sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia, beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.13/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016 tertanggal 15 Pebruari 2016, dengan ini memberikan Surat Kuasa Khusus dengan hak subtitusi Nomor: SK-040/A/JA/03/2016 tertanggal 24 Maret 2016 kepada; (1) ROROGO ZEGA, SH., MH.; (2) WENNY GUSTIATI, SH., M.Hum.; (3) CAHYANING NURATIH W, SH, M.Hum.; (4) ABDUL MUBIN, ST., SH. MH.; (5) RYAN PALASI, SH., MH.; (6) ROBERT RASMI, SH., MH.; (7) QUARTA FITRAZA, SH., ST., MH.; (8) JEMMY SANDRA, SH., MH.; (9) HARYONO, SH., MH; kesemuanya Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Agung RI beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan; 2. RENO ISKANDARSYAH, S.H,. M.H.; 3. DEDE NURDIN SADAT, S.H.; 4. ALDI HEBSIBA TAHI, S.H; Para Advokat & Konsultan Hukum dari Kantor Hukum ISKANDARSYAH & PARTNERS yang beralamat di Generali Tower, 16th Floor Suite E, Gran Rubina Business Park, Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.11/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016, tertanggal 15 Pebruari 2016; 5. JASMIN RAGIL UTOMO S.H., M.M., dalam kapasitasnya sebagai Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup; 6. UMAR SUYUDI, S.H., M.M., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Sub Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan; 7. SRI INDRAWATI, SH., M.Si., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan bidang Sumber Daya Alam; 8. VITRI AZESINOVA, S.H., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup diluar Pengadilan Bidang Energi, Migas dan Minerba; 9. SUHARNO, S.H., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup diluar Pengadilan Bidang Kehutanan, Pertanian, Perkebunan, Kelautan dan Perikanan; Pada Kantor KLHK beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.12/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016, tertanggal 15 Pebruari 2016; Kesemuanya bertindak untuk dan atas nama serta memilih domisili hukum di alamat Pemberi Kuasa untuk selanjutnya disebut sebagai……………………………………………. …….…PENGGUGAT; Lawan: - PT WARINGIN AGRO JAYA, beralamat di Medco Building, Medco 1 lantai 3, Jl. Ampera Raya No. 18-20 Jakarta Selatan, merupakan suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia untuk selanjutnya disebut ……………………TERGUGAT;
1346 — 2243
  • dari Kementerian untuk melakukanverifikasi terhadap indikasi terjadinya kebakaran, pertanyaannyakemudian bagi kami benarkan telah terjadi kebakaran di wilayah inisatu, kemudian yang kedua bila memang telah terjadi kebakaranseperti apa proses kebakaran itu terjadi karena ini menyangkut prosespenjalarannya, bahan bakarnya dan apa terbakar dan sebagainyakemudian yang berikutnya lagi adalah bila kondisi seperti itu terjadikebakaran apa sebetulnya yang menjadi back ground kebakaran iniapakah dengan modus
Pengadilan PN GORONTALO Perdata Permohonan
Putus : 05-09-2018 — Upload : 19-09-2018
Putusan PN GORONTALO Nomor 68/Pdt.P/2018/2018/PN Gto
Tanggal 5 September 2018 — - LANY CHANDRA, Dkk
78 — 18
  • ;Bahwa ada juga modus lain untuk pencairan anggaran yang dilakukan olehbendaharaMUKMIN MARDJUN, A.Md. bersamasama dengan TerdakwaMAGDALENA SAMU,SH. yaitu aplikasi dari SAKPA atau SAIBA tersebutseharusnya cukup di satu laptop atau komputer yakni di laptop yang biasadigunakan oleh operator saja (Terdakwa MAGDALENA SAMU, SH),namun ditemukan juga di laptooBendahara (MUKMIN MARDJUN, A.Ma)selaku Bendahara Pengeluaran sebagai aplikasi Off Linedalam laptopTerdakwa MAGDALENA SAMU, SH. setelah dilakukan pencairan
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-07-2018 — Upload : 19-09-2018
Putusan PN GORONTALO Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN Gto
Tanggal 4 Juli 2018 — - MAGDALENA SAMU, SH
116 — 44
  • ;Bahwa ada juga modus lain untuk pencairan anggaran yang dilakukan olehbendaharaMUKMIN MARDJUN, A.Md. bersamasama dengan TerdakwaMAGDALENA SAMU,SH. yaitu aplikasi dari SAKPA atau SAIBA tersebutseharusnya cukup di satu laptop atau komputer yakni di laptop yang biasadigunakan oleh operator saja (Terdakwa MAGDALENA SAMU, SH),namun ditemukan juga di laptooBendahara (MUKMIN MARDJUN, A.Ma)selaku Bendahara Pengeluaran sebagai aplikasi Off Linedalam laptopTerdakwa MAGDALENA SAMU, SH. setelah dilakukan pencairan
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 28-10-2014 — Putus : 23-03-2015 — Upload : 24-08-2015
Putusan PN PEKANBARU Nomor 56/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PN.PBR.
Tanggal 23 Maret 2015 — Drs. MULYAWARMAN MUIS, MM
108 — 33
  • Unsur Secara Melawan Hukum7.Menimbang, bahwa pencantuman unsur secara melawan hukum dalam pasal inimerupakan penegasan cara atau modus operandi (strafmodus), untuk membedakan dengantindak pidana serupa lainnya, atau untuk melindungi setiap orang yang melakukanperbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, tetapi tidakdilakukan secara melawan hukum atau menurut hukum ; Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (wederechtelijk) ini Menurut Mr.D.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 02-09-2020 — Putus : 05-01-2021 — Upload : 14-01-2021
Putusan PN AMBON Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 5 Januari 2021 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.ACHMAD ATAMIMI, S.H
5.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
6.I GEDE WIDHARTAMA, SH
7.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
8.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
9.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
TATA IBRAHIM,SE.,M.M.alias TATA bin IBRAHIM LAWANG
281 — 192
  • Bank Negara Indonesia CabangUtama Ambon.Pada tahun 2012 pada saat FARRAHDHIBA JUSUF, SH, MH menjabat selakuCotsumer service di KCP Waihaong melakukan kejahatan dengan modus yangmana sebelumnya terhadap nasabah dimaksud ditawarkan untuk mengikutiprogram suku bunga tinggi, cashback dan hadiah diluar ketentuan yang ditetapkanoleh pihak bank dimana nasabah para nasabah diminta untuk membuka rekeningtabungan baru, dengan saldo minimal Rp. 300.000.000 selanjutnya dilakukanpemblokiran terhadap rekening
    saksiFARRAHDHIBA JUSUF, saksi SORAYA PELU melakukan penarikan tunai yangmana transaksi penarikan tersebut dilakukan oleh saksi SORAYA PELU pada hariyang sama di Kantor Kas Mardika dan selanjuntnya uang tersebut diserahkansecara tunai kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF yang mana penarikan tunaiatas transaksi tersebut diatas adalah merupakan bagian dari penarikan tunai yangdilakukan oleh saksi SORAYA PELU yang dilakukan pada tanggal 4 Oktober 2019di Kantor Kas Mardika sebesar Rp.5.200.000.000.Ahli berpendapat Bahwa modus
    penarikan tersebut dilakukan oleh saksi SORAYA PELU padahari yang sama di Kantor Kas Mardika dan selanjuntnya uang tersebutdiserahkan secara tunai kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF.18) Atas pelaksanaan perintah yang diberikan oleh saksi FARRAHDHIBAJUSUF tersebut saksi MARCE MUSKITA, S.Ap menerima fee sebesarRp.75.000.000. dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF.Bahwa pada prinsipnya Tindak Pidana Pencucian Uang adalah tindakanmenyamarkan atau menyembunyikan asal usul uang dari hasil kejahatan.Bahwa salah satu modus
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 20-01-2021 — Putus : 09-06-2021 — Upload : 15-06-2021
Putusan PN BENGKULU Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl
Tanggal 9 Juni 2021 — Penuntut Umum:
HERI ANTONI, S.H
Terdakwa:
EVI NOVIYANTI, SE alias EVI Binti Drs. EDDY SUUD
184 — 121
  • Menimbang, bahwa UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menggariskan bahwapengertian secara melawan hukum adalah dalam pengertian formil maupun materil.Hal mana jelas dinyatakan dalam penjelasan umum undangundang tersebut, yangdikutip sebagaiberikut : Agar dapat menjangkau berbagai modus
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 16-03-2021 — Putus : 02-08-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn
Tanggal 2 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
KHAIRUR RAHMAN SH
Terdakwa:
MASDALENA POHAN,S.SOS
104 — 23
  • ., sering sering melakukan modus yangsama seperti yang di lakukan dengan pengadaan Buku pendidik SD danSMBP.;Bahwa setiap mau mengambil uang berkaitan dengan pengadaan bukupanduan pendidik SD dan SMP selalu menjumpai Saksi Heri Syafriansyahdimana EFNI EFRIDAH, S.Pd., M.Pd., sudah menelpon sebelumnya kepadaSaksi Heri Syafriansyah.Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan.28.
    pembayarannya ditandatangani di Lab Terpadu Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi bersamasamadengan Terdakwa EFNI EFRIDAH, S.Pd., M.Pd., pada bulan Juli tahun2020;Bahwa saksi MACHADINAH RON HARAHAP melihat langsung EFNIEFRIDAH, S.Pd., M.Pd., menandatangani Surat perjanjian penyelesaianpembayaran di Lab Terpadu Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi bersamasama dengan saksi Toni Parasian Siregar, SE dan saksi Gibson Manurungdari pihak sales Penerbit Andi Offset;Bahwa EFNI EFRIDAH, S.Pd., M.Pd., sering melakukan modus
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 19-05-2017 — Putus : 11-09-2017 — Upload : 09-11-2017
Putusan PN TERNATE Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2017/PN Tte
Tanggal 11 September 2017 — ABUBAKAR RAHMAT HAIRUDDIN alias MANTO
124 — 30
  • memusuhi hukum ;Menimbang, bahwa jika pengertian menyalahgunakan wewenang dalamkonsep hukum pidana selalu diparalelkan dengan konsep dtournement depouvoir dalam hukum administrasi, maka secara melawan hukum dalam konsephukum pidana dapat dipararelkan dengan daad van wilekeur atau tindakan yangsewenangwenang atau tindakan sekehendak hatinya sendiri atau tindakan diatashukum dalam hukum administrasi;Menimbang, bahwa pencantuman unsur secara melawan hukum dalampasal ini merupakan penegasan cara atau modus
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 21-11-2016 — Putus : 24-01-2017 — Upload : 25-01-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 708/PDT/2016/PT.DKI
Tanggal 24 Januari 2017 — PT.BANK GLOBAL INTERNASIONAL TBK ( DALAM LIKUIDASI) >< SDR.IRAWAN SALIM CS
115 — 64
  • Bahwa perlu Penggugat tegaskan sekali lagi bahwa modus yang sama,yaitu Konspirasi/Pemufakatan Jahat yang sama dilakukan juga oleh ParaTergugat terhadap asetaset yang merupakan Objek Gugatan padaPerkara Perdata No.304/Pdt.G/2014/PN.JKT.SEL, dan Perkara PerdataNo. 356/Pdt.G/2014/PN.JKT.BRT, hal mana terhadap kedua perkaratersebut, Pengadilan telah mengeluarkan Putusan yang mengabulkanGugatan Penggugat, sebagaimana telah dipaparkan oleh Penggugat diatas, dan Kedua Putusan tersebut telah memiliki Kekuatan
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 17-11-2016 — Putus : 07-04-2017 — Upload : 01-11-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 240/Pid.Sus-TPK/2016/PN SBY
Tanggal 7 April 2017 — Penuntut Umum:
SYAHROLI, SH, MH.
Terdakwa:
IR. NINIS RINDHAWATI, MT
155 — 166
  • Halmana jelas dinyatakan dalam penjelasan umum undangundang tersebut, yang dikutip berbunyisebagai berikut : Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan kKeuangannegara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yangdiatur dalam undangundang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputiperbuatanperbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secaramelawan hukum dalam pengertian formil dan materiil..
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 27-07-2017 — Upload : 14-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 993 K/PID.SUS/2017
Tanggal 27 Juli 2017 — H.Azrafiany Azis Raof,S.H
89 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1KUHP;Bahwa apabila mencermati rumusan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 juncto UndangUndang RI Nomor 20Tahun 2001 dapat disimpulkan bahwa yang menjadi inti delik (bestanddee/delict) dari pasal tersebut adalah Adanya perbuatan melawan hukumuntuk memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan demikian menjadisangat jelas bahwa konstruksi perbuatan melawan hukum harus dijadikansebagai cara atau sarana (modus
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 28-10-2014 — Putus : 23-03-2015 — Upload : 03-07-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 57/PID.SUS/TPK/2014/PN PBR
Tanggal 23 Maret 2015 — ARMAINI SEVANTI
375 — 113
  • keterangan saksi dan keteranganTerdakwa maka sepanjang mengenai jati diri terdakwa telah lengkap danjelas, sehingga terbukti bahwa terdakwa sebagaimana tertulis dalam identitasdiatas inilah yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini dandari dakwaan tersebut diancam dengan pidana dan bukan orang lain, dengandemikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi ; Ad.2.Unsur Secara Melawan Hukum.Menimbang, bahwa pencantuman unsur secara melawan hukumdalam pasal ini merupakan penegasan cara atau modus
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 19-05-2017 — Putus : 11-09-2017 — Upload : 09-11-2017
Putusan PN TERNATE Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2017/PN Tte
Tanggal 11 September 2017 — HENI LORWENS alias HENI
120 — 43
  • memusuhi hukum ;Menimbang, bahwa jika pengertian menyalahgunakan wewenangdalam konsep hukum pidana selalu. diparalelkan dengan konsepdtournement de pouvoir dalam hukum administrasi, maka secara melawanhukum dalam konsep hukum pidana dapat dipararelkan dengan daad vanwilekeur atau tindakan yang sewenangwenang atau tindakan sekehendakhatinya sendiri atau tindakan diatas hukum dalam hukum adminisirasi;Menimbang, bahwa pencantuman unsur secara melawan hukumdalam pasal ini merupakan penegasan cara atau modus
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 26-02-2008 — Upload : 19-08-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1713K/PDT/2007
Tanggal 26 Februari 2008 — PT BANK MIZUHO INDONESIA ; MORGAN STANLEY & Co. INCORPORATED, dkk. ; INDAH KIAT INTERNATIONAL FINANCE COMPANY BV ; BANK AMERICA NATIONAL TRUST COMPANY, dkk.
303 — 258 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • NegeriBengkalis pada pokoknya atas dalildalil:1.Bahwa Tergugat 1, Tergugat 4, Tergugat 5 (Tergugat 5 dahulubernama PT Fuji Internasional, sekarang sesudah merger bernamaPT Bank Mizuho Indonesia) dan Tergugat 17 adalah lembagakeuangan yang sering mencari keuntungan dengan cara memberikan nasihat dan atau terlibat langsung dan merekayasastrategi pembiayaan (strategic engineering financing) yangkeuntungannya jauh lebih besar dari praktek perbankan konvensionalseperti pemberian kredit.Bahwa salah satu modus
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 21-09-2021 — Putus : 10-02-2022 — Upload : 22-02-2022
Putusan PN MANOKWARI Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk
Tanggal 10 Februari 2022 — Penuntut Umum:
HASRUL, SH
Terdakwa:
Syahrin Niulain Bin Nurdin Nuilain
207 — 125
  • Hal mana jelas dinyatakan dalam penjelasanumum Undangundang tersebut, yang berbunyi sebagai berikut: Agar dapatmenjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atauperekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidanayang diatur dalam undangundang ini dirumuskan sedemikian rupa sehinggameliputi perbuatanperbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi secara melawan hukum dalam pengertian formil dan materiil.Kemudian penjelasan Pasal 2 ayat (1)
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-04-2014 — Putus : 12-09-2014 — Upload : 27-06-2016
Putusan PN PEKANBARU Nomor 29/PID.SUS/TPK/2014/PN.PBR
Tanggal 12 September 2014 — - Ir. ATOK YUDIANTO - ALBERT BENNY CARUSO MANURUNG - DEDI SYAPUTRA, S.Sos, M.Si
189 — 50
  • Unsur Secara Melawan Hukum.Menimbang, bahwa pencantuman unsur secara melawan hukumdalam pasal ini merupakan penegasan cara atau modus operandi(strafmodus), untuk membedakan dengan tindak pidana serupa lainnya, atauuntuk melindungi setiap orang yang melakukan perbuatan memperkaya dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi, tetapi tidak dilakukan secaramelawan hukum atau menurut hukum ; Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (wederechtelijk) iniMenurut Mr. D.