Ditemukan 2288 data
100 — 44
diukur saja tidakdisaksikan oleh masyarakat pemilik sebagai pemilik persil;Bahwa, dasar untuk luas lahan tersebut berdasarkan dari SporadikSporadikyang diterima oleh masyarakat tersebut;Bahwa, selaku penerima kuasa Terdakwa sudah melakukan permohonanpencairan penerimaan hasil TBS yang diproduksi sejak tahun 2005 kepadaKoperasi Tiga Serumpun dan PT.KDA berjalan sampai tahun 2008, dan sejakJuli 2008 Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa;Bahwa, tidak ada hubungan antara Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desadengan
203 — 110
Parikesit,nomor 1677/3 ZB, tanggal 16 September 1931,Perihal Ketentoean Hak Tanah OentoekPerkebunan Tanaman2 jang bertahoen, (SesuaiDengan Foto Copy);Foto Copy Surat Keterangan Putra MahkotaKesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura,Nomor : 037/SEKKD/KK/III/2010, tanggal 11Maret 2010, ( Sesuai Dengan Aslinya);Foto Copy Keturunan Mulawarman Nala DesaDengan Adji Betara Agung Desa Sakti, ( SesuaiDengan Aslinya);Foto Copy Surat Camat Samarinda Seberang, Nomor100/106/Pem, tanggal 17 Juli 2010, PerihalPenjelasan
Parikestt,nomor 1677/3 ZB, tanggal 16 September 1931,Perihal Ketentoean Hak Tanah OentoekPerkebunan Tanaman2 jang bertahoen, (SesuaiDengan Foto Copy);Foto Copy Keturunan Mulawarman Nala DesaDengan Adji Betara Agung Desa Sakti, (SesuaiDengan Aslinya);Foto Copy Surat Camat Samarinda Seberang, Nomor100/106/Pem, tanggal 17 Juli 2010, PerihalPenjelasan Surat Keterangan Waris, (Sesuai DenganAslinya);Foto Copy Surat Kepala Biro Upacara Adat SakralKerajaan Kutai Kartanegara Ing Martadipura,tanggal 20 Mei
27 — 7
keterangan yang saksi berikan adalah benar;Bahwa saksi adalah Ketua Komite Desa Mandiangin Timur KecamatanKarang Intan Kabupaten Banjar, sedangkan terdakwa adalah orang yangdatang menawarkan bantuan dari KEMENPORA ;Bahwa benar Desa Mandiangin Timur kecamatan Karang Intan KabupatenBanjar ada mendapat bantuan dana revitalisasi prasarana Olah RagaMasyarakat dari KEMENPORA tersebut;Bahwa mulanya masyarakat sempat agak ragu dengan apa yangdisampaikan terdakwa namun terdakwa berhasil meyakinkan Kepala Desadengan
104 — 54
atau tidak menerbitkan, mengubah, mengganii, mencabut, menunda, dan/atau membatalkan keputusan seen sen ene ene sen nne nnn aennnennnaon===Qan/atau tindakanMaka tidak ada alasan Camat Tewang Sangalang Garing untuk menunda atautidak melanjutkan berkas tersebut ke Bupati Katingan melalui bentuk administrasisurat pengantar dalam rangka pelaksanaan pasal 44 ayat (3) Permendagri 112Tahun 2014 #42Tentang Pemilihan Kepala Desa, yang mengatakanBupati/Walikota menetapkan pengesahan dan penetapan kepala desadengan
74 — 30
Bahwa tidak benar dalil Gugatan Penggugat pada poin nomor 5 halaman 10 yangmenyebutkan di atas tanah hak milik Tergugat II Intervensi 19 adalah tanah yangdahulunya hak milik SAYUTI, yang benar tanah tersebut dahulunya hak milikSUCIPTO yang ia peroleh setelah membuka dan membayar kepada kas Desadengan cara pancung alas. Kemudian SUCIPTO menjualnya H.
AMIR HIDAYAT
Tergugat:
BUPATI MOJOKERTO
197 — 96
konflik kepentingandalam diskresi terkait dengan regulasi masih mempunyai relasi denganpihak pembuat regulasi dan kemudian dengan mengambil regulasi tertentudengan dikeluarkannya diskresi yang dia buat, artinya apapun misalnyadiskresi atau tindakan yang dibuat Kepala Daerah itu mungkin bisa jadi nantiakan merugikan atau menguntungkan, tetapi lebih dalam prosedurnyadalam menentukan diskresi apakah kemudian memakai nilainilai prinsipdemokrasi yang ada di desa misalnya melalui forum konsultasi dengan desadengan
1.MAROLOP SINAGA
2.PINTA HASOLOAN SINAGA
Tergugat:
1.MANIUR SITUMORANG
2.KASMIN SUGIRO SITUMORANG
3.ROTULUS SITUMORANG
4.SANJALI SITUMORANG
5.DATO SITUMORANG
6.JALES SITUMORANG
7.TUPPAK SITUMORANG
8.KADIR SITUMORANG
9.ALEM SITUMORANG
10.JUNSOK SITUMORANG
11.IDA RUBINEM
63 — 39
Adian Padangdengan huta Sipuli;Bahwa Saksi mengetahui batas antara huta Adian Padang dengan hutaSipuli karena masa pemberontak sekitar tahun 1959, ada rumah dikampung Adian Padang di sebelah atas, karena takut pada pemberontak,rumah tersebut dipindahkan ke arah selatan ke dekat sungai kecil tersebuttetapi lokasi tersebut dekat ke Sipuli tetapi masih lokasi Adian Padang;Bahwa pada zaman pemerintahan Belanda, Adian Padang adalah satudesa, setelan Indonesia merdeka, huta Adian Padang menjadi satu desadengan
I GEDE AGUS SURAHARTA,SH.
Terdakwa:
MADE GINAWATI Alias KADEK GINA
99 — 36
menjaga berlangsungnya proses perguliran sesuaidengan ketentuan ;Menempelkan papan informasi yang menyangkut penggunaan danpengelolaan dana pada papan informasi di kecamatan secara berkalaserta memelihara papan informasi tersebut.Mendampinggi Tim Verifikasi SPP melakukan Verifikasi kelayakanusulan kelompok SPP atas dasar kredteria yang ada.Bersama Tim Verifikasi SPP merekomendasikan kelompok SPP yanglayak diberikan kredit pada from perguliran.Menyalurkan dana perguliran SPP ke kelompok peminjam di desadengan
70 — 29
Bahwa benar setelah disepakati, selanjutnya saksi Syahruddin, SH selakuKepala Desa Apitaik mengajukan permohonan melalui Pemerintahan Desadengan melampirkan Berita Acara Kesepakatan Tukar Menukar Tanah PecatuKadus Gubuk Motong, kemudian setelah lengkap persyaratannya diteruskankepada Bupati melalui Terdakwa dan langsung didisposisi Bupati kemudiandikembalikan lagi ke Kabag Pemerintahan Desa;.
255 — 65
BUDI ANTONI ALJUFRI menyampaikan kondisi saatpenghitungan suara terjadi penggelembungan suara pada 10 (sepuluh) Desadengan 38 (tiga puluh delapan) Tempat Pemungutan Suara (TPS) diKecamatan Muara Pinang serta menginginkan dilakukan penghitungan ulang.Terdakwa H. BUDI ANTONI ALJUFRI pada saat itu juga menyerahkan copyModel C1KWK berupa Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk PasanganCalon Bupati dan Wakil Bupati di beberapa TPS di Kecamatan Muara Pinangkepada MUHTAR EPENDY.
663 — 197
Pekalongan senilai Rp46.000.000, (empat puluh enam juta rupiah), atas permintaan kepalaDesaSidorejo tersebut saksi disuruh mengerjakan dulu kegiatan pengaspalantersebut namun menggunakan uang/dana pribadi saksi sepenuhnya, dansetelah pekerjaan selesai saksi dijanjikan akan langsung dibayar, namunsetelah pekerjaan selesai ternyata saksi tidak dibayar oleh Kepala Desadengan alasan bahwa dana bantuan keuangan belum cair, setelah itu saksimelakukan konfirmasi kepada pihak kecamatan Tirto namun menurutketerangan
37 — 6
HSS dengan jumlah anggaran Rp.250.000.000,5) Kegiatan pelacakan dan pembuatan tanda batas desadengan jumlah anggaran Rp. 300.000.000.
30 — 4
sebesar Rp. 20.000,(dua puluhribu rupiah).e Bahwa dalam pelaksanaan program raskintersebut terdakwa tidak mendapatkan keuntunganHal 97 dari 130 Put NO. 60/Pid.Sus/Tpk/2015/PN.Sbynamun terdakwa pernah menerima uangkoordinasi dari Satker Raskin sebesar Rp.36.000,(tiga puluh enam ribu rupiah);e Bahwa di Desa Ngujo tidak pernah dilaksanakanmusyawarah baik sosialisasi raskin maupundalam rangka memverifikasi data RTSPMnamun setelah kasus pembagian raskin tersebutdilaporkan baru dilaksanakan musyawarah desadengan
MUHAMMAD ANSHAR, S.H.
Terdakwa:
LA ODE SIRI
163 — 80
dilaksanakan terlebihdahulu ada kegiatan rapat atau sejenisnya yang dilakukan sekitar 3 (tiga) kali dandiikuti oleh masyarakat dan pemerintah Desa.Mekanisme pencairan untuk Kegiatan Pembuatan Bak Penampung Air danPerpipaan Air Bersih di Desa Ghonsume Kecamatan Duruka Kabupaten MunaTahun 2015 yang anggarannya bersumber dari Dana Desa adalah sebagai berikut,awalnya saksi mengisi slip penarikan kemudian ditandatangani oleh saksi selakubendahara dan ditandatangani oleh terdakwa LA ODE SIRI selaku Kepala Desadengan
FAUZI SANJAYA, SH
Terdakwa:
ENDANG SENJAYA, S.Ip., MM. alias SENO bin alm ODO
112 — 49
Cicariu RT. 34, Rw 12 DesaCiroyom Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat tidak menerima apapaunHal.54Putusan No.90/Pid.SusTPK/2018/PN.Bag.dari terdakwa, adapun terdakwa dalam mempertanggung jJawabkan kegiatan Fasilitasdan Motivasi Kelompokkelompok Belajar di Desa pada bidang Pembangunan Desadengan cara bukti fiktif dari toko bangunan BRJ TB Berkah Jaya yang di bebankanpada kode rekening Belanja Barang untuk Diberikan Kepada Masyarakat tanpadidukung dengan bukti serah terima bahan material,
1.I MADE AGUS MAHENDRA ISWARA, SH.MH.
2.ALIFIN N. WANDA, SH
3.Nurul Istianah, SH
4.PUJO S WARDOYO, SH.
5.HERLAMBANG SURYA ARFA'I, SH.
Terdakwa:
MUIS AL FADHI
128 — 29
tanah kepada masing masing pemilik tanah di lokasi KHIl dengan nominal keseluruhan sebesar Rp. 418.000.000,;14 (empatbelas) lembar kwitansi untuk pembayaranpembatalan ke user/pembeli dengan jumlah nominalkeseluruhan sebesar Rp. 223.250.000,;11 (Sebelas) lembar kwitansi pembayaran fee marketingdengan jumlah nominal keseluruhan sebesar Rp. 26.625.000,;3 (tiga) lembar kwitansi pembayaran pengurukkandengan jumlah nominal keseluruhan sebesar Rp.50.000.000,;3 (tiga) lembar kwitansi pembayaran konpensasi desadengan
jumlah nominal keseluruhan sebesar Rp. 40.000.000,;5 (lima) lembar kwitansi pembayaran kebersihan denganjumlah nominal keseluruhan sebesar Rp. 9.100.000,;9 (Sembilan) lembar kwitansi pembayaran pemilik lahanSatuin lokasi KH Ill dengan jumlah nominal keselurunhan sebesar Rp.718.500.000,;7 (tujuh) lembar kwitansi pembayaran pengurukkandengan jumlah nominal keseluruhan sebesar Rp. 150.000.000,;7 (tujuh) lembar kwitansi pembayaran konpensasi desadengan jumlah nominal keseluruhan sebesar Rp. 70.000.000
AMRIZAL R. RIZA, S.H.
Terdakwa:
AKTUR Bin ARIFIN S.
118 — 58
Untuk pekerjaan Jembatan Desa dikerjakan oleh pihak ketiga dari desa lainakan tetapi saksi tidak tahu berapa biaya yang disepakati antara Kepala Desadengan Pihak Ketiga yang mengetahui adalah Kepala Desa;b. Pekerjaan pembukaan jalan yaitu menggunakan sewa alat berat berupa 1(satu) unit Eksavator yang dikerjakan kurang lebih 2 hari, dan tidakmenggunakan tenaga manual karena sepenuhnya di kerjakan dengan alat tsb;c.
Kditahap kedua pencairan dana desa dan tahap III dan tahap ke IV, SP2D tersebutdibawa oleh Bendahara desa bersama terdakwa ke Bank BPD untuk mengecekpencairan dana rekening Pemerintah daerah ke rekening Bank milik Desadengan Nomor Rekening 22202.01.0023095.
KRESNA DANIEL KABAN
Tergugat:
YASAR SUHARLY
109 — 48
sudah 3 (tiga) kali ke lokasi;Bahwa pada saat pemasangan tugu tersebut saksi tidak ikut namunpada saat pengukuran tenor saksi disana bersama dengan anggotaBPN dan juga anggota dari tim berencana pemekaran Desa LubukSakat yaitu sekitar tahun 2006 atau 2007;Bahwa Desa Lubuk menjadi Desa sekitar 2007 atau 2008 setelahdilakukan penetapan tapal batas kemudian dibuatlah tugu batasDesa Lubuk Sakat dengan Desa Kampung Pinang dengan tuguBPN sebanyak 6 titik;Bahwa tidak pernah melakukan penetapan tapal batas Desadengan
ARBIN NU'MAN, S.H.
Terdakwa:
ALUDIMAN, S.Si.
139 — 81
Hermanton untuk MengikutiPelatihan Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desadengan Menggunakan Aplikasi Siskeudes sejumlah Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Patande 28Maret 2019, Mengetahui H. Hermanton.185. 1 (SATU) Lembar Asli Rincian Biaya PerjalananDinas No: 013/DP/III/2019 tanggal 28 Maret 2019 sejumlahRp.1.500.000, Patande, 28 Maret 2019, yang MenerimaHarsono, Mengetahui H. Hermanton186. 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Perjalanan Dinasa/n H.
Firdausuntuk mengambil uang registrasi yang dibayar oleh Kepala Desadengan total yang terkumpul sebesar Rp. 215.000.000, (dua ratuslima belasjuta rupiah), setelah ituSaksi Andi Muh. Firdausmenyerahkan uang tersebut yang sudah dibungkus kantong plasticwarna hitam kepadaTerdakwa, yang diketahui oleh Saksi Andi Muh.Firdaus digunakan untuk pembayaran hotel; Bahwa kegiatan kedua yang diikuti sebanyak 46 (empat puluhenam) Kepala Desa bersama admin melakukan pembayaran kepadaSaksi Andi Muh.
Firdausuntuk mengambil uang registrasi yang dibayar oleh Kepala Desadengan total yang terkumpul sebesar Rp. 215.000.000, (duaratuslima belasjuta rupiah), setelan itu) Saksi Andi Muh.
IMAM MUGHNI
Tergugat:
1.PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA PACEWETAN, KECAMATAN PACE, KABUPATEN NGANJUK
2.TIM PENGAWAS PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN PACE, KABUPATEN NGANJUK
3.BUPATI NGANJUK
Intervensi:
FAJAR NUSANTORO
237 — 116
Nomor: 160/G/2019/PTUN.SBYNganjuk Nomor : 16 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Kepala Desa, PemilihanKepala Desa Antar Waktu dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana diubahdengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor : 1 tahun 2019, maka oleh karena ituMajelis Hakim akan menguji dan mempertimbangkan prosedur penerbitan objeksengketa dengan peraturan dasar tersebut dengan mengkonstantir permasalahanhukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut;Menimbang, bahwa terkait dengan mekanisme pemilinan kepala desadengan