Demikian pula ternyataSuratsurat yang dijadikan alas hak TERGUGAT sampai denganTERGUGAT XXXVIII, yang diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara dantelah mengalahkan PENGGUGAT, sebagian besar tidak sesuai danbertentangan dengan Instruksi Menteri Keuangan No. 05/IMK.01/1978 danSurat Edaran Dirjen Pajak No.SE.21/Pj.7/1991 tanggal 26 September 1991jo. Surat Edaran Dirjen Pajak No.

kewenangan Menteri Kehutanan lagi;Bahwa sebelum diterbitkannya SK.Menhut No.435 tahun 2009 fungsihutannya tidak berubah sebagaimana tergambar dalam peta penunjukkan;Bahwa penetapan kawasan hutan menurut undangundang no. 41 adalahmulai dari penunjukan, penataan batas, pemetaan dan kemudian penetapanyang mana memang harus melalui proses itu, sebelum SK itu berlaku bahwa71penunjukan maupun penetapan batas kawasan hutan itu adalah sesuai dengandi penunjukan jadi masih mengikat,e Bahwa inti dari surat No.SE

PT Sang Hyang Seri(Persero) Juni 20138 ;Surat Direktur Utama PT Sang Hyang Seri (Persero) No.1589/SHS.01/VII/2011 tanggal 25 Juli 2011 perihal PenugasanPelaksanaan Kawalan Pangan Terintegrasi sebagai pelaksanaanGP3K.Surat Keputusan Direktur Utama PT Sang Hyang Seri (Persero)No. 242/SHS.01/Kpts/VII/2011 tanggal 12 Juli 2011 perihalPembentukan Tim Kawalan Pangan Terintegrasi dalammelaksanakan program GP3K di lingkungan PT Sang Hyang Seri(Persero).Surat Direktur Utama PT Sang Hyang Seri (Persero) No.se

H SETIAWANSOEPARAN, MPH (Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran Setjen Depkes) ;BB 66.2 : 1 (satu) lembar fotocopy Surat Edaran Dirjen Anggaran Depkeu No.SE 193/A/2003 tanggal 26 September 2003 tentang Batas waktu pengajuanusul revisi DIP, DIK dan DIKS Tahun Anggaran 2003 yang ditandatangani olehA ANSHARI RITONGA (Dirjen Anggaran Departemen Keuangan) ;BB. 67.1 : 3 (tiga) lembar fotocopy Pokok pokok pikiran Tim AnggaranKomisi VII DPR RI pada Pembahasan Satuan Tiga APBN P 2003 tanggal 7Hal. 113 dari

H SETIAWANSOEPARAN, MPH (Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran Setjen Depkes) ;BB 66.2 : 1 (satu) lembar fotocopy Surat Edaran Dirjen Anggaran Depkeu No.SE 193/A/2003 tanggal 26 September 2003 tentang Batas waktu pengajuanusul revisi DIP, DIK dan DIKS Tahun Anggaran 2003 yang ditandatangani olehA ANSHARI RITONGA (Dirjen Anggaran Departemen Keuangan) ;BB. 67.1 : 3 (tiga) lembar fotocopy Pokok pokok pikiran Tim AnggaranKomisi VII DPR RI pada Pembahasan Satuan Tiga APBN P 2003 tanggal 7Oktober 2003 yang

Cipinang Muara No.33 Jakarta Timur No.SE.01.01/SBUEC.425/2008 tanggal 14 Agustus 2008, yang ditandatangani oleh Drs. HinzaMei Hutagalung MM Direktur PT. Wijaya Karya Intrade, yang telah dilegalisir olehYoyon Mulyana mantan Dirut PT. WIKA Intrade;e BB 656 : Fotocopy Surat Dukungan Pabrikan dari PT. Wijaya Karya Intradekepada PT. UPPLIN Jl. Bethesda No.44 Manado No.SE.01.01/SBUEC.425/2008tanggal 14 Agustus 2008, yang ditandatangani oleh Drs. Hinza Mei Hutagalung MMDirektur PT.

Cipinang Muara No.33 Jakarta Timur No.SE.01.01/SBUEC.425/2008 tanggal 14 Agustus 2008, yang ditandatangani oleh Drs. HinzaMei Hutagalung MM Direktur PT. Wijaya Karya Intrade, yang telah dilegalisir olehYoyon Mulyana mantan Dirut PT. WIKA Intrade;e BB 656 : Fotocopy Surat Dukungan Pabrikan dari PT. Wijaya Karya Intradekepada PT. UPPLIN Jl. Bethesda No.44 Manado No.SE.01.01/SBUEC.425/2008tanggal 14 Agustus 2008, yang ditandatangani oleh Drs. Hinza Mei Hutagalung MMDirektur PT.

membayarhutanghutangnya dan/atau akan melakukan Demosi, Mutasi danPengembalian Gaji yang telah dibayar ataupun Pemutusan HubunganKerja secara Massal, maka terlebih dahulu Tergugat harus melakukanberbagai upaya yang maksimal melalui usaha peningkatan efiensi danpenghematan terhadap biayabiaya operasional Tergugat sebelumpada akhirnya melakukan pemutusan hubungan kerja, sebgaimanadimaksud dalam Surat Menteri Tenaga Kerja No 295 /M / IV / 1985 joSurat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No.SE

Surat Edaran Direksi PT.Pos Indonesia (Persero) No.SE 41/Dirop/0303, tanggal20 Maret 2003, merupakan Pelaksanaan dari Undang Undang BUMN dan Pasal32 ayat (2) dan ayat (3) Kepmen BUMN No. KEP117/MMBU2002, yaituPengaturan lebih lanjut mengenai kepatutan dengan pemberian imbalan(komisi, potongan harga dan insentif) dalam kegiatan usaha di PT.PosIndonesia"."3.

DijenAnggaran No.SE.132/A/63/1096 tanggal 24 Oktober 1996 tentang PetunjukTeknis Pelaksanaan Biaya Panitia Pengadaan Tanah, sehingga didapat kelebihanpembayaran Rp.66.521.578, ;Bahwa yang lain adalah terkait dengan Pengadaan Tanah ada pada 2 Lokasi,pertama di Kelurahan Manggis Ganting untuk pembangunan kantor DPRD dantanah di Guguk Bulek untuk Pool Kendaraan Subdin Kebersihan danPertamanan ;Bahwa berdasarkan hasil audit pengadaan tanah di Manggis Ganting ditemukankerugian keuangan negara, seharusnya

Antaboga pada bulan Januari 2005 per1 Milyard Saksi akan mendapatkan Rp.100.000,(seratus ribu rupiah) ; Bahwa uang tersebut Saksi gunakan untuk pembelian Sembako untuk Karyawankaryawati Bank Century Cabang Pembantu Sudirman dan dibuat acara pengajian bersama AnakYatim Piatu ;e Bahwa Program Investasi Reksadana dilaporkan ke Bapepam atau tidak Saksi tidak tahu,karena Lila Gondokusumo tidak pernah memberitahukannya pada Saksi ;e Bahwa Saksi tidak tahu karena berdasarkan surat Edaran Direksi Bank Century No.SE

tidak tahu untuk apa data tersebutdifungsikan atau digunakan oleh Walikota Tanjungpinang UpSekretaris Daerah Kota Tanjungpinang atau Tim Penilai hargatanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umumdan Pemerintah Kota Tanjung pinang berdasarkan SuratKeputusan Ketua Panita Pengadaan tanah pemerintah KotaTanjungpinang Nomor 45 Tahun 2009, tanggal 25 Januari 2009Bahwa saksi tidak melaksanakan tugas dan fungsi saksi dalamTim Penilai harga tersebut karena Surat Edaran Direktur JenderalPajak No.SE

No. 1538 K/Pdt/20094.6.10.4.6.11.seperti Surat Edaran Direktur Hubungan PerpajakanInternasional Dirjen Pajak No.SE 06/PJ.1012/1996 tanggal31 Mei 1996 (BuktiP14). Bahwa telah diakui oleh Tergugat 13 bahwa Tergugat 13tidak mempunyai kantor dan Pegawai, kecuali namanamaDireksi tersebut di anggaran dasar, bahkan modal dasarpendiriannya sangat kecil.

Copy legalisir Surat Edaran Menteri Keuangan No.SE 224/MK.02/2010 tanggal 1Juni 2010 tentang Perubahan Anggaran Belanja Kementerian/Lenbaga dalamAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) Tahun 2010. Foto Copy Surat dari Kemenpora kepada Menteri Keuangan cq Dirjen AnggaranNo.1654/SESMENPORA/6/ 2010 perihal penyampaian revisi RKAKL APBNPTahun 2010 tanggal 9 Juni 2010. Foto Copy Sertifikat Hak Pakai No.60, di Jawa Barat, Kab.

tanda * dan revisi kertas kerja Kemenpora 2010. 9095.Copy legalisir Nota Dinas Kasubdit Anggaran II E kepada Direktur Anggaran IIDitjen Anggaran No.ND 45/AG.45/ 2010 perihal kelengkapan data dukungrevisi I SAPSK Kemenpora Tahun 2010 tanggal 19 Maret 2010. 9096.Copy legalisir Surat Dirjen Anggaran kepada Sekretaris Kementerian Pemudadan Olahraga No.S535/AG/2010 perihal kelengkapan data dukung revisi ISAPSK Kemenpora Tahun 2010 tanggal 19 Maret 2010. 9097.Copy legalisir Surat Edaran Menteri Keuangan No.SE

XVI Ketentuan Tentang Komponen Upah Pasal 28 Sesuai dengan Surat edaran Menteri Tenaga kerja RI No.SE.07/Men/1990 komponen upah terdiri :1. a. Upah pokok b . Tunjangan Tetap c . Tunjangan Tidak Tetap2.Bagi Pekerja/Buruh golongan Supervisor keatas, system pengupahan dan komponen upahnya diatur dengan SK Direksi Perusahaan tersendiri.

terima saja Saksi disitu hanya15 menit Menurut SOP benar Untuk serah terimanya tidak ada masalah ;Bahwa Bank Konvensional, BRI itu tidak ada produk gadai, adanya kreditSE.06/2011 mengatakan ....yang jaminananya termasuk emas itu pengikatannyaharus menggunakan gadai ;Bahwa Dirapat Komite karena sebagaimana yang disampaikan pemrakarsa, bahwauntuk emas pengikatannya gadai, sebenarnya tentang agunan kredit yang gadai itu,saham, suratsurat berharga, deposita dll termasuk emas yang terbaru tahun 2011 No.SE

Copy legalisir Surat Edaran Menteri Keuangan No.SE 224/MK.02/2010 tanggal 1 Juni 2010 tentang Perubahan Anggaran BelanjaKementerian/Lenbaga dalam Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegara Perubahan (APBNP) Tahun 2010. Foto Copy Surat dari Kemenpora kepada Menteri Keuangan cqDirjen Anggaran No.1654/SESMENPORA/6/ 2010 perihalpenyampaian revisi RKAKL APBNP Tahun 2010 tanggal 9 Juni2010. Foto Copy Sertifikat Hak Pakai No.60, di Jawa Barat, Kab. Bogor,Kec.

Bethesda No.44 Manado No.SE.01.01/SBUEC.425/2008tanggal 14 Agustus 2008, yang ditandatangani oleh Drs. Hinza Mei HutagalungMM Direktur PT. Wijaya Karya Intrade, yang telah dilegalisir oleh Yoyon Mulyanamantan Dirut PT. WIKA Intrade;e BB 657 : Surat Perjanjian Jual Beli No.TP.01.01/WI.A.DIR.101/2008tanggal Oktober 2008, yang ditandatangani oleh Drs. HINZA ME HUTAGALUNGMM Direktur PT. Wijaya Karya Intrade selaku pihak pertama bersama WITONODirektur PT.

Bethesda No.44 Manado No.SE.01.01/SBUEC.425/2008tanggal 14 Agustus 2008, yang ditandatangani oleh Drs. Hinza Mei HutagalungMM Direktur PT. Wijaya Karya Intrade, yang telah dilegalisir oleh Yoyon Mulyanamantan Dirut PT. WIKA Intrade;BB 657 : Surat Perjanjian Jual Beli No.TP.01.01/WI.A.DIR.101/2008tanggal Oktober 2008, yang ditandatangani oleh Drs. HINZA ME HUTAGALUNGMM Direktur PT. Wijaya Karya Intrade selaku pihak pertama bersama WITONODirektur PT.

Copy legalisir Surat Edaran Menteri Keuangan No.SE 224/MK.02/2010tanggal 1 Juni 2010 tentang Perubahan Anggaran Belanja Kementerian/Lenbaga dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan(APBNP) Tahun 2010. Foto Copy Surat dari Kemenpora kepada Menteri Keuangan cq DirjenAnggaran No.1654/SESMENPORA/6/ 2010 perihal penyampaian revisiRKAKL APBNP Tahun 2010 tanggal 9 Juni 2010. Foto Copy Sertifikat Hak Pakai No.60, di Jawa Barat, Kab.

Fotocopy surat edaran tentang kebijakan dan prosedur operasional mega First No.SE.046/DIRBM/06 tgl 02 Mei 2006 ;206. Request for deposit termination/compounding, tanggal 22 Januari 2007, dari Rek No.00731500436 An. ARIEF KUSHARIADI ditujukan ke Rek No.2761354762 An. ISMAIL bin JANIM sebesar USD. 13.700 dengan berita : pembayaran dari bapak ARIEF KUSHARIADI;207. formulir transfer tanggal 19 Pebruari 2007 dari Rek No. 8003717404 An. R HARTONO, ditujukan ke Rek No.2761354762 An.

Ibnu Arkom untuk mencari lahan kavlingperumahan Anggota Srenum ABRI dengan luas tanah kurang lebih 5 Ha (limaHektar),, bermaterai diberi tanda Turut Tergugatl, Il, Ill, V, VI 4 35;Fotokopi sesuai aslinya, Surat Edaran No.SE/51/X1/1999 tentang PembagianHak Garap Kavling Tanah Kepada Para Anggota /Pejabat Srenum TNI,bermaterai diberi tanda Turut Tergugatl, Il, Ill, V, VI 4 36 ;Fotokopi sesuai aslinya, Dena Kavling Tanah Warga Srenum TNI yangberlokasi di Kelurahan Kedaung Kec Sawangan Kotamadya Depok