No.49/PDT/2017/PT.MKS.,11.

No.49/PDT/2017/PT.MKS.

Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera PengadilanTinggi Makassar, Nomor: 141/ PDT/ 2019/ PT.MKS., tanggal 23 Mei2019, untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksadan mengadili perkara tersebut dalam TingkatBandinQ;Hlm 2 dari 63 hlm Put Nomor: 141/PDT/2019/PT.MKS.,3.

Menyatakan bahwa Para Tergugat yang menguasai Tanah 9 (petak) sawahC.I tercatat nama Indo Nurung No.Buku Pendaftaran Huruf C:128CI NomorHlm 8 dari 63 hlm Put Nomor: 141/PDT/2019/PT.MKS..

Tanggapan mengenai KEBERATAN KELIMAHim 46 dari 63 hlm Put Nomor: 141/PDT/2019/PT.MKS.,Tentang Tanah Sengketa Tidak Daluasra dengan alasan sebagaiberikut :1.

Bahwa Penggugat / kini Pembanding keberatan karena marasa mampumembuktikan dalildalil gugatannya dengan adanya P6 berupa RincikHim 48 dari 63 hlm Put Nomor: 141/PDT/2019/PT.MKS.

PaniteraPanitera Muda PerdataSULAIMAN,SH.MHNIP: 1974 0611200212 1 001Hlm 66 dari 63 hlmPut Nomor: 141/PDT/2019/PT.MKS.,

Biring Bulu, Kab.Gowa,bertindak baik untuk diri sendiri, maupun bertindak selaku Halaman 5 dari 159 halaman Perdata No.161/PDT/2019/PT.MKS.27.28.29.30.31.anak/ahli waris dari Alm.

Penggugat , Halaman 15 dari 159 halaman Perdata No.161/PDT/2019/PT.MKS. BesarnyaPihak No. Urut Alasan PermohonanNilai GantiNo.

191.150.00) 2m orehBee OU002 eM 0 H.Sunusi selaku Halaman 21 dari 159 halaman Perdata No.161/PDT/2019/PT.MKS. 220.200.00225 00012 Modding Direktur PT. Arafah0 :Sanusi telahmenerima uangganti rugi dar TOTAL 492.620.000 = Bidang tersebut2.11 Penggugat XI telah terdaftar sebagai aset Pemda Jeneponto Halaman 22 dari 159 halaman Perdata No.161/PDT/2019/PT.MKS.2.12 Penggugat XIl BesarnyaPihak No. Urut Alasan PermohonanNilai GantiNo.

;Oleh karenanya, gugatan Para Penggugat, dengan segala hormat patutdikesampingkan dan berdasar dinyatakan tidak dapat diterima.; Halaman 75 dari 159 halaman Perdata No.161/PDT/2019/PT.MKS.3.

,MH.NIP 19740611 200212 1 001 Halaman 151 dari 159 halaman Perdata No.161/PDT/2019/PT.MKS.

Apalagi tanpa konfirmasi dan verifikasi padaPenggugat selaku penerima uang yang diblokir atau ditarik; Halaman7 dari 67halaman Put Nomor: 378/PDT/2020/PT.MKS.,c.

Olehkarenanya TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yangHalaman13 dari 67halaman Put Nomor: 378/PDT/2020/PT.MKS.

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbuldalam perkara iniHalaman42 dari 67halaman Put Nomor: 378/PDT/2020/PT.MKS.

Tanggapan Atas Keberatan Ketiga Pembanding / PenggugatHalaman61 dari 67halaman Put Nomor: 378/PDT/2020/PT.MKS.

Pemberkasan ...... ....cc.cceeeee Rp. 128.000,JUMLAH Rp150.000(Seratus lima puluh ribu rupiaH )Halaman66 dari 67halaman Put Nomor: 378/PDT/2020/PT.MKS.,Salinan putusan sesuai dengan aslinyaPANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSARHalaman67 dari 67halaman Put Nomor: 378/PDT/2020/PT.MKS.,Drs . JAMALUDDIN D. N. SH. M. HumNIP. 19630222 198303 1 003Halaman68 dari 67halaman Put Nomor: 378/PDT/2020/PT.MKS.,

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 399/ PDT/2017 /PT.MKS., tanggal 24 Nopember 2017, tentang penunjukan MajelisHakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalamtingkat2.

Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan TinggiMakassar, Nomor: 399/ PDT/ 2017 / PT.MKS., tanggal 24 NopemberHal 3 dari 33 hal Putusan perkara No.399/PDT/2017/PT.MKS.,2017, untuk menadampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa danmengadili perkara tersebut dalam Tingkat Banding;3.

Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbuldalam perkara ini sejumlah Rp.2.166.000,(dua juta seratus enam puluh enamribuHal 9 dari 33 hal Putusan perkara No.399/PDT/2017/PT.MKS.,5.

Pihak pertama danPihak ketiga membayar ganti pembayaran PBB yang telah dibayar oleh thakHal 30 dari 33 hal Putusan perkara No.399/PDT/2017/PT.MKS.

LOEQES 5. wwe t te teem meee eey enne Rp.3.000,Hal 35 dari 33 hal Putusan perkara No.399/PDT/2017/PT.MKS.,A. Pemberkasan. ..... .....:00e0eee Rp.136.000,JUMLAH Rp.150.000.(Seratus lima puluh ribu rupiah)Hal 36 dari 33 hal Putusan perkara No.399/PDT/2017/PT.MKS.,Hal 37 dari 33 hal Putusan perkara No.399/PDT/2017/PT.MKS.,

20 / PID.Sus.KOR / 2011 / PT.MKS

PUTUSAN:NOMOR: 20 / PID.Sus.KOR / 2011 / PT.MKS. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA *Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada PengadilanTinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak pidanaKorupsi dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan Putusansebagai berikut didalam perkara atas nama Terdakwa : Nama Lengkap : Drs.

/PN.MKL., sejak tanggal 12 Januari 2011 sampai dengan tanggal10 Februari 2011; 1.Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Makale,berdasarkan surat Penetapan Perpanjangan Penahanan, tertanggal07...07 Januari 2011, Nomor:03/Pen.Pid/2011/PN.MKL.sejak tanggal 07Januari 2011 sampai dengan tanggal 11 April 2011; Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan TinggiMakassar yang I, berdasarkan surat Pepentapan perpanjanganpenahanan tertanggal 1 April 2011, Nomor:214/ Pen.Pid/ PP.I/ 2011/PT.MKS

. sejak tanggal 12 April 2011 sampai dengan tanggal 11 MeiPerpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan TinggiMakassar yang Il, berdasarkan surat Pepentapan perpanjanganpenahanan tertanggal 11 Mei 2011, Nomor:357/ Pen.Pid/ PP.II/ 2011/PT.MKS. sejak tanggal 12 Mei 2011 sampai dengan tanggal 10 JuniPengalihan tanahan dari tahanan Rumah Tahanan Negara menjaditahanan Kota oleh Hakim Ketua Majelis, berdasarkan surat Penetapantertanggal 1 Juni 2011, Nomor:129/ Pen.Pid/ 2010/ PN.MKL.

Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 3Oktober 2011 Nomor:20/PEN.MAJ/2011/PT.MKS tentang PenunjukanMajelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor: 20/PID.SUS.KOR/ 2011/ PT.Mks. di tingkat banding; 2. Surat Penetapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Makassartertanggal 3 Oktober 2011, Nomor: 20/PP/2011/ PT.

MKS tentangpenunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantuMajelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara Nomor: 20/PID.SUS.KOR/ 2011/ PT.Mks. ditingkat banding ; 3. Berkas perkara dan suratsurat lain yang berhubungan dengan) =)

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor:367/ PDT/2018/ PT.MKS., tanggal 28 September 2018, tentang penunjukan MajelisHakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam TingkatBandin( 222 n nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn cece nnn cen nee2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera PengadilanTinggiHal 3 dari 24 hal Putusan Perkara Perdata Nomor: 367/PDT/2018/PT.MKS.

,Makassar, Nomor:367/ PDT/ 2018/ PT.MKS., tanggal 2 Oktober 2018, untukmendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadiliperkara tersebut dalam Tingkat Banding;3.

Rumah tersebut ditempati karena berdekatan denganHal 15 dari 24 hal Putusan Perkara Perdata Nomor: 367/PDT/2018/PT.MKS..

,tanggal 23 Mei 2018, memori banding dan tambahan memori banding yangHal 23 dari 24 hal Putusan Perkara Perdata Nomor: 367/PDT/2018/PT.MKS.

Materai . 0... ce cecece cee eeeene nes Rp. 6.000,Hal 26 dari 24 hal Putusan Perkara Perdata Nomor: 367/PDT/2018/PT.MKS.,2. Redaksl ; sem

Penyidik Kepolisian Sektor Polebunging, berdasarkan surat perintahpenahanan, Nomor: SP.Han/03/II/2016/Reskrim Tertanggal 16 FebruariHal 2 dari 10 hal Putusan No.166/PID/2017/PT.MKS.,2016, di Rumah Tahanan Negara Polsek Polebunging, sejak Tanggal 16Februari 2016 sampai dengan Tanggal 6 Maret 2016 ;2.

2222 n nn nn nn nn nn nen nn nn nnn nnn enn nnn en ene nnneeHal 3 dari 10 hal Putusan No.166/PID/2017/PT.MKS..,1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor:166/ PID/ 2017/ PT.MKS., Tanggal 18 April 2017, tentang penunjukan MajelisHakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat2.

Surat Penunjukan Panitera Pengganti olen Panitera Pengadilan TinggiMakassar Nomor: 166/PID/2017/PT.MKS., Tanggal 18 April 2017, untukmendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkaraini di Tingkat BandingQ;3.

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor:73/ PID.B/2016/ PN.SlIr., tanggal 7 Maret 2017 yang dimintakan banding tersebut;Hal 10 dari 10 hal Putusan No.166/PID/2017/PT.MKS..,3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan TerdakwaTerdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4.

SUTARNI, SHHal 11 dari 10 hal Putusan No.166/PID/2017/PT.MKS.,Hal 12 dari 10 hal Putusan No.166/PID/2017/PT.MKS..,

surat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa Pelawan dengan Surat Perlawanannya tertanggal 18 Agustus 2014,yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 19 Agustus2014, dibawah Register Nomor : 32/Pdt.Plw/2014/PN.Wtp telah mengemukakan hal hal sebagaiberikut :Bahwa Terlawan telah mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan NegeriWatampone supaya Putusan Pengadian Negeri Watampone Nomor 44/Pdt.G/2011/PN.WTP, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 03/PDT/2012/PT.MKS

;Bahwa atas Permohonan Terlawan tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Watampone telahmengeluarkan penetapan sebagaimana penetapan Nomor : 03/Pen.Pdt.G/2014/PN.WTPyang memerintahkan untuk segera dilaksanakan Eksekusi terhadap Putusan tersebutdiatas ;Bahwa dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 44/Pdt.G/2011/PN.WTP, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 03/PDT/2012/PT.MKS, JoPutusan Mahkamah Agung Nomor : 3170 K/PDT/ 2012 tidak tercantum adanya perintahuntuk menghukum Pelawan (Haji

Nusu Bin Kene) mengosongkan obyek tanah sengketadan membongkar segala bangunan diatas tanah sengketa, karena itu Permohonanterlawan yang meminta untuk segera dilaksanakan Eksekusi Putusan tersebut diatas,tidaklah berdasar hukum untuk dilaksanakan ;Bahwa obyek sengketa dalam Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 44/Pdt.G/2011/PN.WTP, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 03/PDT/2012/PT.MKS, Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor : 3170 K/PDT/ 2012 adalah berupasebidang tanah yang terletak di Desa

obyek sengketa ;Menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 44/Pdt.G/2012/PN.WTP, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 03/PDT/2012/PT.MKS, JoPutusan Mahkamah Agung Nomor : 3170 K/PDT/ 2012 adalah merupakan putusan yangtidak mempunyai daya eksekusi (non eksekutorial), karena itu tidakdapat dilaksanakaneksekusi pengosongan atas obyek sengketa yang dikuasai pelawan (H.

tanggal 05 Juli 2012 Jo PutusanPengadilan Negeri Watampone Nomor : 44/Pdt.G/2012/PN.Wtp tanggal 17 Januari2012 ;3 Bahwa tidak benar dalam Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor : 44/Pdt.G/2012/PN.Wtp tanggal 17 Januari 2012 Jo Putusan Pengadilan Tinggi MakassarNomor : 185/Pdt/2012/PT.Mks tanggal 05 Juli 2012 Jo Putusan Mahkamah AgungNomor : 3170 K/PDT/2012 tanggal 05 September 2013 amar putusannya tidak adaperintah pengosongan.

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 214/ PDT/2019/ PT.MKS., tanggal 1 Juli 2019, tentang penunjukan MajelisHakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam Tingkat Banding;2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera PengadilanTinggi Makassar, Nomor: 214/ PDT/ 2019/ PT.MKS., tanggal 2 Maret2019, untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksadan mengadili perkara tersebut dalam TingkatBanding;3.

Mato meninggal dunia padatahun 2004, dan meniggalkan ahli waris in casu Para Penggugat,Hlm 5 dari 28 hlm Put Nomor: 214/PDT/2019/PT.MKS.,namun pembagian hasil sawah antara para Penggugat dan paraTergugat tetap berlangsung sampai tahun 2016..

Mato Bahwa Penggugat , Il, Ill, IV dan V sekarang sebagai Pemohon Banding I, Il, Ill,IV dan V sangat keberatan atas pertimbanngan tersebut dimana kalau memangperkara ini masuk pada rana kewarisan, tidak dinyatakan dalam pertimbanganHim 14 dari 28 hlm Put Nomor: 214/PDT/2019/PT.MKS.

Senni sawah 18 Are tersebut diberikan H.Hlm 25 dari 28 hlm Put Nomor: 214/PDT/2019/PT.MKS.,Mato. Kemudian saksi Hartawan, menerangkan tanah sengketa 60 Are dibagi 2( dua ) yakni 42 Are dan 18 Are tanah sengketa hanya 18 Are dan dikuasai olehHj. Senni yang garap adalah La Makka anak Hj.

,Hm 28 dari 28 hlm Put Nomor: 214/PDT/2019/PT.MKS.,ttdK U SNO, SH.,MHPANITERA PENGGANTI,ttdPAIRAH, SH.Perincian biaya perkara:1. RedakSi ......... ccc cee eee eee eee eee ees Rp. 10.000,2. Materai......... ccc = Rp. 6.000,3. Pemberkasan ... 2... ..ccceeeeee eeeRp. 134.000,JUMLAH Rp.150.000.(Seratus lima puluh ribu rupiah )Untuk SalinanPengadilan Tinggi Makassara.n. PaniteraPanitera Muda PerdataSULAIMAN,SH.MHNIP: 1974 0611200212 1 001Hlm 29 dari 28 hlm Put Nomor: 214/PDT/2019/PT.MKS.,

Putusan Perkara Pidana No. 353/PID.SUS/2018/PT.MKS.

Putusan Perkara Pidana No. 353/PID.SUS/2018/PT.MKS..

Satu bundel fotocopy salinan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 430/Pid/2012/PT.Mks yang telah dilegalisir;-------c. Satu bundel fotocopy salinan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 889 K/ Pid/2013 yang telag dilegalisir;---------------------------d. Satu bundel fotocopy salinan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 94/Pdt.G/2001/PN.Mks yang telah dilegalisir;-----e.

Satu bundel fotocopy salinan putusan Pengadilan Tinggi Makassar nomor 231/Pdt/2002/PT.Mks yang telah dilegalisir;-------f. Satu bundel salinan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2473 K/Pdt/2004;-------------------------------------------------------------------------g. Satu bundel fotocopy salinan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 739 PK/Pdt/2011 yang telah dilegalisir;-------------h.

Nomor:314/PID/2017/PT.MKS..,Khusus tertanggal 21 Nopember 2016, surat kuasa tersebut di daftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Niaga/ HAM/ PHI Kelas A khusus MakassarNomor: 448/Pid/2016/Kb., tanggal 24 Nopember 2016;1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor : 314 /PID/ 2017 /PT.MKS., tanggal 14 Agustus 2017 tentang Penunjukan HakimMajelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding;2.

Satu bundel fotocopy salinan putusan Pengadilan Negeri MakassarNomor 430/Pid/2012/PT.Mks yang telah dilegalisir;c. Satu bundel fotocopy salinan putusan Mahkamah Agung RI Nomor889 K/ Pid/2013 yang telag dilegalisir;d. Satu bundel fotocopy salinan putusan Pengadilan Negeri MakassarNomor 94/Padt.G/2001/PN.Mks yang telah dilegalisir;e. Satu bundel fotocopy salinan putusan Pengadilan Tinggi Makassarnomor 231/Pdt/2002/PT.Mks yang telah dilegalisir;f.

Menetapkan barang bukti berupa:Hal 11 dari 13 hal Putusan perkara Nomor: 314/PID/2017/PT.MKS.. Satu. bundel fotocopy salinan putusan Pengadilan NegeriMakassar nomor 1560/Pid.B/2011/PN.Mks yang telah dilegalisir;. Satu. bundel fotocopy salinan putusan Pengadilan NegeriMakassar Nomor 430/Pid/2012/PT.Mks yang telah dilegalisir;. Satu bundel fotocopy salinan putusan Mahkamah Agung RINomor 889 K/ Pid/2013 yang telag dilegalisir;.

,Hal 13 dari 13 hal Putusan perkara Nomor: 314/PID/2017/PT.MKS.Hal 14 dari 13 hal Putusan perkara Nomor: 314/PID/2017/PT.MKS.

Dictum Putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 314/Pdt/ 2011/PT.Mks yang membatalkan dictum Putusan Judex FactiPengadilan Negeri Nomor: 237/Pdt.G/2009/PN.Mks tanggal 4 Juli 2011telah salah menerapkan dan/atau melanggar hukum yang berlaku".Bahwa dictum Putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Nomor 237/Pdt.G/2009/PN.Mks tanggal 4 Juli 2011 yang dibatalkan Putusan Judex FactiPengadilan Tinggi Nomor: 9374/Pdt/2011/PT.Mks adalah dalammelaksanakan perintah dalam Putusan Sela Judex Facti Pengadilan

TinggiNomor 170/Pdt/2011/PT.Mks (Vide: Putusan Sela, terlampir dalam berkasperkara).Dengan demikian, dictum putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassartanggal 15 Desember 2011 Nomor 374/Pdt/2011/PT.Mks yangmembatalkan lagi Putusan Judex Facti Pengadilan Negeri MakassarHal. 17 dari 24 hal.

bukti yang ada,tentunya putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Nomor 374/Pdt/2011/19PT.Mks seharusnya menguatkan Dictum Putusan Judex Facti PengadilanNegeri Makassar Nomor 237/Pdt.G/2009/PN.Mks yang sudah dijatuhkanmemenuhi Perintah Putusan Sela Judex Facti Pengadilan Tinggi sendiriNomor 170/Pdt/2011/PT.Mks (terlampir dalam berkas perkara).Sesuai dan berdasarkan uraian di atas maka Putusan Judex FactiPengadilan Tinggi Nomor 374/Pdt/2011/PT.Mks seharusnyalah dibatalkan.Selanjutnya agar Putusan Judex

Facti Pengadilan Negeri Makassar Nomor237/Pdt.G/2009/PN.Mks tanggal 4 Juli 2011 yang hakekatnyamelaksanakan perintah Putusan Sela Pengadilan Tinggi Nomor 170/Pdt/2010/PT.Mks tanggal 03 Agustus 2011 dikuatkan karena sudah benar dantepat dalam keseluruhan pertimbangan hukumnya.2.

/2011/PT.MKS "karena mengambil alin kesalahan pertimbanganhukum putusan sela Judex Facti Pengadilan Negeri Nomor21237/Pdt.G/2009/PN.Mks yang sudah dibatalkannya sendiri melalui PutusanSela Nomor 170/Pdt/2011/PN.Mks tertanggal 03 Agustus 2011".Kesalahan dalam putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar Nomor374/Pdt/2011/PT.Mks disebabkan oleh karena Judex Facti Tidak TepatMenganalisis dan Mencermati Obyek Gugatan dan Isi Jawaban Tergugat ,Il, IV, V dan VI Tentang Perbuatan Melawan Hukum".Dengan

Maros, berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 11 Desember 2018 di bawah register nomor98/SK/Daf/Pdt/XII/2018/PN Mrs, selanjutnya disebut sebagaiTerbanding Konvensi semula Tergugat Konvensi / PenggugatRekonvensi;Pengadilan Tinggi tersebut :Setelah membaca :HIm 1 dari 22 hlm Put Nomor 252/PDT/2019/PT.MKS.,1.

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 252/ PDT/2019/ PT.MKS., tanggal 24 Juli 2019, tentang penunjukan Majelis Hakimuntuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam Tingkat Banding ;2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan TinggiMakassar, Nomor: 252/ PDT/ 2019/ PT.MKS., tanggal 25 Juli 2019, untukmendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadiliperkara tersebut dalam Tingkat Banding ;3.

Bahwa tidak lama kemudian setelah pencairan kredit maka penggugatmenyerahkan uang sejumlah Rp.84.945.000, kepada tergugat sebagaipinjaman kredit sesuai dengan kwitansi yang telah ditandatangani padatanggal 17 5 2006, dengan perjanjian bahwa tergugat akanHIm 2 dari 22 hlm Put Nomor: 252/PDT/2019/PT.MKS.,mengembalikan pokok dan sesuai bunga yang berlaku pada Bank Cimb Niagasetiap bulannya ;.

Bahwa kedua buktitersebut sarat dengan rekayasa dan oleh karenanya terkait kedua buktitersebut, Tergugat telah melaporkannya kepada pihak kepolisian atas adanyasuatu pemalsuan namun pihak Penggugat dengan berbagai cara tidak maumemperlihatkan bukti aslinya kepada pihak kepolisian.Him 19 dari 22 hlm Put Nomor: 252/PDT/2019/PT.MKS.

PaniteraPanitera Muda PerdataSULAIMAN,SH.MHNIP: 1974 0611200212 1 001Him 23 dari 22 him Put Nomor: 252/PDT/2019/PT.MKS.,

., tertanggal 22 Februari 2016, sejaktanggal 22 Februari 2016 sampai dengan tanggal 22 Maret 2016;Hal 1 dari 109 halaman putusan perkara No.01/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS.,3.

Kuasa Pengguna AnggaranHal 27 dari 109 halaman putusan perkara No.01/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS.

H.Hal 99 dari 109 halaman putusan perkara No.01/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS.,SUYUTI ARIFIN, Sp.S A.n.

Kes tersebut sebagaimana diatur dan diancamHal 106 dari 109 halaman putusan perkara No.01/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS.

,Hal 130 dari 109 halaman putusan perkara No.01/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS.,Hal 131 dari 109 halaman putusan perkara No.01/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS.,Hal 132 dari 109 halaman putusan perkara No.01/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS.,

,M.Si & Partner, di Jalan Toa Daeng Ill Lr.Cempaka Nomor 10,Hal 1 dari 55 halaman putusan perkara No.46/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS.

(Ketua), Andi Muallim (Sekretaris), dan MUKSIN (Bendahara), kemudianHal 3 dari55 halaman putusan perkara No.46 /PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS.,Tahun 2012 dengan susunan pengurus UPK Kecamatan Camba adalahDarmani, S.Pd. (Ketua), Andi Muallim (Sekretaris), dan MUKSIN(Bendahara), dan Tahun 2013 dengan susunan pengurus adalah Darmani,S.Pd.

Bertanggung jawab terhadap seluruh pengelolaandana PNPMMP diKecamatan)2 Kelompok Usaha yang dibentuk olehmasyarakat mengajukanHal 22 dari55 halaman putusan perkara No.46 /PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS.,permintaan pinjaman dana bergulir dengan mengusulkan proposalkegiatan usaha disertai fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) danKartu.

Kontrol SPP DesaTellumpanuae;Hal 66 dari 55 halaman putusan perkara No.46 /PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS.,76. 1 (satu) bundel Lampiran Dokumen/ Penyaluran DanaUntuk Usulan Simpan Pinjam Perempuan/ Peningkatan KualitasHidup Desa Padaeolo KecamatanMallawa;tt: 1 (satu) bundel Kartu.

,Hal 69 dari55 halaman putusan perkara No.46 /PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS.,Hal 70 dari55 halaman putusan perkara No.46 /PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS.,Hal 71 dari55 halaman putusan perkara No.46 /PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS.,Hal 72 dari55 halaman putusan perkara No.46 /PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS.,

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor:391/ PDT/2018/ PT.MKS., tanggal 15 Oktober 2018, tentang penunjukan MajelisHakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam TingkatBand in( 22 nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn ncn nnn nn cn nnn cn ncn nee2.

Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera PengadilanTinggiMakassar, Nomor:391/ PDT/ 2018/ PT.MKS., tanggal 16 Oktober 2018,untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadiliperkara tersebut dalam Tingkat Banding;3.

Bahwa Perbuatan orang tua Para Tergugat dan Para Tergugat tersebutdi atas, dan Para Tergugat tidak mau mengembalikan/menyerahkan tanahperumahan sengketa tersebut kepada Penggugat adalah merupakan perbuatanHal 3 dari 17 hal Putusan Perkara Perdata Nomor: 391/PDT/2018/PT.MKS.

Bahwa tanah sengketa bukanlah milik Penggugat, melainkan milik AyahPara Tergugat bernama Baddile almarhum, karena itu saudarasaudaraHal 5 dari 17 hal Putusan Perkara Perdata Nomor: 391/PDT/2018/PT.MKS.,kandung Para Tergugat juga berhak atas tanah sengketa karena TanahSengketa merupakan harta peninggalan Baddile almarhum;2.

Bahwa semasa hidupnya Ayah Para Tergugat, tidak pernah Penggugatmengklaim tanah sengketa sebagai miliknya, nanti setelah Ayah dan Ibu ParaHal 6 dari 17 hal Putusan Perkara Perdata Nomor: 391/PDT/2018/PT.MKS..,Tergugat meninggal dunia, barulah Penggugat tibatiba saja mengklaim Tanahsengketa sebagai miliknya;7.

TURUT TERBANDING V semula TURUTTERGUGAT II ;6.SUAWAJIL: Bertempat tinggal di Jalan Pacinang RayaNomor 1, selanjutnya disebut: TURUT TERBANDING VI semula TURUT TERGUGAT Pengadilan Tinggi tersebut; Setelah membaca :Hal 4 dari 17 Hal Putusan Perkara No.7/PDT/2018/PT.MKS.,1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 7/ PDT/2018 / PT.MKS., Tanggal 23 Januari 2018, tentang penunjukan MajelisHakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam TingkatBanding;2.

Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera PengadilanTinggiMakassar Nomor: 7/ PDT/ 2018 / PT.MKS., tanggal 23 Januari 2018, i,untuk menadampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;3.

Menyatakan tidak berkekuatan hukum buktibukti para Tergugat , Il, III,IV, V dan para turut Tergugat I, ll, dan Hal 6 dari 17 Hal Putusan Perkara No.7/PDT/2018/PT.MKS.,8.

Karena Pembanding tidak memiliki bukti alas hakatas obyek sengketa sehingga sangat wajar Majelis hakim TingkatHal 15 dari 17 Hal Putusan Perkara No.7/PDT/2018/PT.MKS.

(Seratus lima puluh ribu rupiah)Hal 19 dari 17 Hal Putusan Perkara No.7/PDT/2018/PT.MKS.,Untuk Salinan Dinas sesuai dengan aslinyaPANGADILAN TINGGI MAKASSARPLH. PANITERA,PANITERA MUDA PIDANAYULIUS TAPPI, SH. Nip.195807031981031007.,Hal 20 dari 17 Hal Putusan Perkara No.7/PDT/2018/PT.MKS.,Hal 21 dari 17 Hal Putusan Perkara No.7/PDT/2018/PT.MKS.,

Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba,berdasarkan surat peranjangan penahanan, Nomor: 170 /Pid.Sus/ 2017/Hal 3 dari 17 hal Putusan perkara No.42/PPID.SUS/2018/PT.MKS.,PN.BIk., tertanggal 7 Nopember 2017, sejak tanggal 17 Nopember 2017sampai dengan tanggal 15 Januari 2018;8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, berdasarkan suratpenetapan perintah penahanan Nomor:1733/Pen.Pid/HT/2017/PT.MKS.

Perpanjangan penahanan yang kedua oleh Ketua Pengadilan NegeriBulukumba, berdasarkan surat peranjangan penahanan, Nomor: 127/Hal 4 dari 17 hal Putusan perkara No.42/PPID.SUS/2018/PT.MKS.,Pen.Pid/ 2017/ PN.Blk., tertanggal 30 Agustus 2017, sejak tanggal 10September 2017 sampai dengan tanggal 9 Oktoiber 2017;5.

Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, berdasarkan suratpenetapan perintah penahanan Nomor:16/Pen.Pid/HT/2018/PT.MKS.,tertanggal 5 Januari 2018, sejak tanggal 15 Dersember 2017 sampaildengan tanggal 13 Januari9.

Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan TinggiMakassar, berdasarkan surat penetapan perpanjangan penahanan,Nomor:38 / Pen.Pid/ KPT/2018/PT.MKS., tertanggal 12 Januari 2018, sejaktanggal 14 Januari 2018 sampai dengan tanggal 14 MaretHal 5 dari 17 hal Putusan perkara No.42/PPID.SUS/2018/PT.MKS.,1.

Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor: 42/PID.SUS/ 2018/PT.MKS., tertanggal 22 Januari 2018, tentang penunjukanHakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa dalamTingkat BandinQ;2 22 nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nn nnn cnn ncn nenBe Surat penunjukan panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan TinggiMakassar, Nomor: 42/ PID.SUS/ 2018/PT.MKS., tertanggal 22 Januari 2018,untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadiliperkara Terdakwa di Tingkat Banding

Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, berdasarkan surat penetapanperintahn penahanan tertanggal 17 Juni 2016, Nomor:701/ Pen.Pid/ HT/ 2016/PT.Mks., sejak tanggal 23 Mei 2016 sampai dengan tanggal 21 Juni 2016;8.

Wakil Ketua Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, berdasarkan surat penetapanperpanjangan penahanan tertanggal 17 Juni 2016, Nomor:702/ Pen.Pid/ KPT/2016/ PT.Mks., sejak tanggal 22 Juni 2016 sampai dengan tanggal 20 Agustuswonnee Dipersidangan Pengadilan Negeri Sungguminasa, Terdakwa didampingiPenasihat hukum yaitu Drs.ANSAR UKKAS, S.H.,MH sebagai Perwakilan Cabangdan Anggota Tim Penasihat Hukum LkaBHUMI (POSBAKUM) dalam wilayah hukumhal 2 dari 17 hal put No.197/Pid.Sus/2016/PT.Mks.

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 20 Juni 2016,Nomor: 197/PID.SUS/2016/PT.MKS., tentang penunjukan Hakim Majelis untukmemeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;2. Surat Penetapan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 20 Juni2016, Nomor: 197/PID.SUS/2016/PT.MKS., tentang penunjukan PaniteraPengganti, untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa danmengadili perkara ini di tingkat banding;3.

Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalankanTerdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;hal 14 dari 17 hal put No.197/Pid.Sus/2016/PT.Mks.,. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahanan ;.

,hal 16 dari 17 hal put No.197/Pid.Sus/2016/PT.Mks., NYOMAN SUKRESNA, SH. PANITERA PENGGANTI,SALLODAENG, SH.,MH. hal 17 dari 17 hal put No.197/Pid.Sus/2016/PT.Mks.,