Ditemukan 2833 data
131 — 68
Penggugat Tidak Mempunyai Legal Standing Dalam MengajukanGugatana) Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya pada halaman 5bahwa Penggugat adalah ahli waris dari pemilik bidang tanah yaitupersil No. 40 Klas Il, Klasiran Tengah, seluas +23.5 ha yang terletakdi Desa Ungasan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Bandung, PropinsiBali berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor83/Pdt.G/2000/PN.Dps tanggal 138 Desember 2000 jo PutusanPengadilan Tinggi Denpasar Nomor 177/Pdt/2001/PT.Dps tanggal20 Maret
197 — 40
Janim jadikwitansi penyerahan uang tersebut adalah tidak benar karena bukantanda tangan terdakwa ;Bahwaterdakwa menjelaskan bahwa hanya bidang tanah APHP nomor83/Kosambi/1996 dengan luas tanah 3000 lebih yang pernah dipejualbelikan ke H.
172 — 395 — Berkekuatan Hukum Tetap
K/PID.SUS/201510)11)12)13)14)15)16)17)18)SHGB Nomor 6554/Kelapa Gading Barat KuasaNomor 68 Tanggal 4 Juli 2002;SHGB Nomor 6555/Kelapa Gading Barat KuasaNomor 71 Tanggal 4 Juli 2002;SHGB Nomor 6556/Kelapa Gading Barat KuasaNomor 74 Tanggal 4 Juli 2002;SHGB Nomor 6557/Kelapa Gading Barat KuasaNomor 77 Tanggal 4 Juli 2002;SHGB Nomor 6558/Kelapa Gading Barat PerjanjianPengosongan Nomor 81 Tanggal 4 Juli 2002;SHGB Nomor 6559/Kelapa Gading Barat PengikatanJual Beli Nomor 82 Tanggal 4 Juli 2002 Kuasa Nomor83
476 — 359 — Berkekuatan Hukum Tetap
., Nomor83/Srt.Pdt.Kas/2015/PN Jkt. Pst. juncto Nomor 318/Padt.G.Class Action/2011/PNJkt. Pst., Nomor 84/Srt.Pdt.Kas/2015/PN Jkt. Pst. juncto Nomor 318/Pdt.G.ClassAction/2011/PN Jkt. Pst, Nomor 85/Srt.Pdt.Kas/2015/PN Jkt. Pst. juncto Nomor318/Pdt.G.Class Action/2011/PN Jkt. Pst. dan Nomor 128/Srt.Pdt.Kas/2015/PN Jkt.Pst. juncto Nomor 318/Pdt.G.Class Action/2011/PN Jkt.
123 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
Industri Sandang NusantaraNomor 88/ SK E/ 2014 tertanggal 02 September 2014 jo Surat DireksiNomor 73/7G/2014 tertanggal 13 Oktober 2014 jo Surat Direksi Nomor83/7G/2014 tertanggal 17 Nopember 2014 dan Surat Direksi Nomor 90/7G/2014 tertanggal 02 Desember 2014 perihal perpanjangan waktumerumahkan Karyawan;Bahwa Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja Karena EffisiensiPerusahaan Terhadap Karyawan Patal Tohpati Dari Tingkat AsistenManager sampai dengan Pelaksana terhadap Para Penggugat sebanyakHal
Terbanding/Penggugat : WIDYAWATI HIDAJAT
134 — 79
Sel/1997tanggal 28 Mei 199714 SHM No. 988/Cigugur Akta Jual Beli Nomor: 11/2008 tanggalTengah 14 Maret 200815 SHM No. 484/Cigugur Akta Jual Beli No. 73/2007 tanggal 21Tengah November 200716 SHM No. 987/Cigugur Akta Jual Beli No. 12/2008 tanggal 18Tengah Maret 200817 SHM No. 989/Cigugur Akta Jual Beli No. 10/2008 tanggal 12Tengah Maret 200818 SHM No. 362/Utama Akta Jual Beli di.208.548/bh/08 Nomor83/2007 tanggal 17 Desember 200719 SHM No. 952/Utama Akta Jual Beli Nomor 88/2007 tanggal19 Desember 200720
184 — 125
vide Bukti P.XXXIX47;dan vide Bukti P.XXXIX48)Bahwa salah satu) alasan Penggugat XXXIX mau/bersediamenandatangani APJB Nomor 80 tertanggal 13 September 2013;APJB Nomor 81 tertanggal 13 September 2013; APJB Nomor 82tertanggal 13 September 2013; APJB Nomor 83 tertanggal 13September 2013; APJB Nomor 84 tertanggal 13 September 2013;dan APJB Nomor 85 tertanggal 13 September 2013 dan maumembayar lunas kepada Tergugat I/Tergugat II karena dalam Pasal3 APJB Nomor 80; APUB Nomor 81; APJB Nomor 82; APJB Nomor83
ANGIN PRAYITNO AJI
Termohon:
Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia
555 — 348
Sel;112.Keuangan Yang Wajib Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan PenyelenggaraNegara, Bukti T110;Print out Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor83/KMK.1/2021 tanggal 26 Februari 2021 tentang Daftar Penyelenggara NegaraNegara di Lingkungan Kementerian Keuangan Yang Wajid MenyampaikanLaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, Bukti T111;Terhadap bukti surat dari Termohon tersebut, Pemohon menyatakan akanmenanggapi dalam kesimpulan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil penolakannya
95 — 54
(ASLI).Putusan Kasasi Nomor83/K.TUN/2004 tanggal 3Agustus 2004 yang telahberkekuatan hukum tetap(ASLI).Putusan Peninjauan Kembali Nomor 48 PK/TUN/2006 tanggal 1 Februari 2006 antara Dg. Missimelawan Drs. HamatYusuf sebagai Tergugatintervensi.Surat Izin) MendirikanBangunan atas nama Hj.St.
428 — 602
Suhardjo, Jakarta Selatan (Bukti T.II54);55.Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor442/Pdt.G/2007/PN.Tng tanggal 25 Juni 2008 yang telah berkekuatanhukum tetap (BHT) (Bukti T.II55a);56.Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor83/Pdt/2008/PT.BIN tanggal 5 Desember 2008 (Bukti T.II55b);57.Foto copy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3003K/Pdt/2009 tanggal 2 Nopember 2009 (Bukti T.II55c);58.Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor126/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Ut
1.Andy Widijanto K.
2.Ir. Ridwan Susanto T.
3.Susanto Chandra
4.Anggiat Tambunan, SE
5.Hendro Hananto Putro
6.Brian Hartadi Limas
7.Ridwan Yuhandy Santosa
8.Stephen Kurnia
9.Kuntana
10.Yossie Salaki
11.Ady Widjaya
12.Diana Rochili
Tergugat:
GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Intervensi:
Masjid At Tabayyun Taman Villa Meruya
483 — 395
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor83 Tahun 2012 tentang Prosedur Pemberian PersetujuanPembangunan Rumah lbadat;Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta nomor178 Tahun 2015 tentang Penataan Kegiatan Dalam PemanfaatanRuang;Bahwa, dengan demikian, Para Penggugat sebagai pihak yang dirugikanatas diterbitkannya Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota JakartaNomor 1021 Tahun 2020 Tentang Persetujuan Pemanfaatan Barang MilikDaerah berupa Tanah yang terletak
131 — 34
Asli 1 (satu) bendel Lampiran II Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 21Tahun 2014 tentang Perubahan atas peraturan Bupati Wonogiri Nomor83 Tahun 2013 tentang penjabaran APBD Kab. Wonogiri TahunAnggaran 2014.67. Asli 1 (satu) bendel Dokumen Pelaksanaan Perubahan AnggaranPejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPAPPKD) T.A. 2014.68. Asli Perobub No.3/2014 tentang Juknis Pengelolaan Belanja TidakLangsung dan Pengeluaran APBD. Kab. Wonogiri tahun 2014.69. Asli Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pemkab.
1.WAWAN YUNARWANTO
2.AHMAD BURHANUDIN
3.NI NENGAH GINA SARASWATI
4.NUR HARIS ARHADI
5.ARIF SUHERMANTO
6.ANDHI KURNIAWAN
Terdakwa:
1.SUDARMAN
2.JONSON SIBURIAN
192 — 58
Bpp.Dikembalikan darimana asal barang disita melalui KetuaPengadilan Negeri Balikpapan2 (dua) lembar fotokopi dengan cap basah legalisirtertanggal 18 Mei 2017 Penunjukan nomor 83/Pdt.Bth/2017/PN Bppyang di dalamnya menunjuk CATUR PRASTYARAHAYU sebagai Panitera Pengganti perkara nomor83/Pdt.Bth/2017/PN BppDikembalikan darimana asal barang disita melalui KetuaPengadilan Negeri Balikpapan.2 (dua) lembar fotokopi dengan cap basah legalisir tertanggal 18 Mei2017 Penunjukan nomor 83/Pdt.Bth/2017/PN Bpp
JOKO SURYANTO,SH.
Terdakwa:
DRS. BAGUS RAI DARMAYUDHA,MM
121 — 64
Daerah dan RetribusiDaerah; Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam NegeriNo. 213/PMK.07/2010 dan No. 58 Tahun 2010 tentang TahapanPersiapan Pengalihnan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan danPerkotaan sebagai Pajak Daerah ; Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor1007/KMK.04/1985 tentang Pelimpahan Wewenang Penagihan PajakBumi Dan Bangunan Kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat Dan/Atau Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II; Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor83
224 — 247
;Selanjutnya Dewan Komisaris menyetujui melalui Surat Nomor83/DK/2014 tanggal 13 November 2014 perihal persetujuan PengadaanLahan dan Gedung Untuk Kantor Cabang PT. Bank Maluku di Surabaya,namun sebelum melaksanakan proses pembelian tersebut, Direksi harusmenyampaikan rencana dimaksud kepada Gubernur Maluku sebagaiHal 20 dari 194 hal Putusan No.10/PID.SUS.TPK/2017/PT AMBPemegang Saham Pengendali PT. Bank Maluku, untuk diketahui danmendapatkan petunjuk serta persetujuan.
ERWAN SUWARNA, SH.MH
Terdakwa:
SYAIFUL A. MAKSUM, ST.MT
81 — 31
Fathirabizar Karyatama sudah menyelesaikan pekerjaan 100%karena pada tanggal 22 maret 2016 sudah dilakukan PHO (Pra Hand Over)berdasarkan berita acara pemeriksaan hasil pelaksanaan pekerjaan Nomor83/PANPHO/BAJLN/III/2016 tanggal 22 Maret 2016 yang ditandatangani oleh seluruh panitia PHO;Bahwa Terdakwa telah menerima pekerjaan melalui Tim FHO (Final HandOver) dengan dibuatkan berita acara serah terima akhir Nomor: 53/PANFHO/BAJLN/IX/2016 tanggal 22 September 2016;Bahwa angaran untuk pekerjaan fisik
306 — 402
Dir/2903 tanggal 13 November 2014 perihalmohon persetujuan melalui Direksi ke Dewan Komisaris menyangkutpersetujuan pengadaan tanah dan lahan di Surabaya dengan nominal sebesarRp.56.000.000.000..Selanjutnya Dewan Komisaris menyetujui melalui Surat Nomor83/DK/2014 tanggal 13 November 2014 perihal persetujuan Pengadaan Lahandan Gedung Untuk Kantor Cabang PT.
Kemudian Komisaris melalui Surat Nomor83/DK/2014, tangal 13 November 2014.
1.ACHMAD ATAMIMI, S.H
2.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
3.I GEDE WIDHARTAMA, SH
4.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
5.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
Terdakwa:
ARYANI KATJONG,SE Alias YANI
268 — 172
Bahwa telah dilakukan penyitaan sebagaimana Penetapan Sita Nomor83/Pen.Pid.SusTPK/2020/PN Amb tanggal 20 Oktober 2020 terhadap:a) 1(satu) bundel print out transaksi rekening BNI Taplus nomor rekening0724133596 a.n. PRIDAYATNI M SUPRIYATNA, periode 20182019 ;b) 1 (Satu) bundel print out transaksi rekening Bank BRI Simpedes Umum unitBanda Ambon nomor rekening 486601011534539 an.
133 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mitra Karya Consultant Nomor83.ST/MKC/LGS/IX/2011 tanggal 26 September 2011 kepadaDirektur PT. Gunakarya Nusantara, antara lain menyebutkanmempercepat pekerjaan di lapangan, karena prosentasepekerjaan dilapangan masih mencapai 2,5% sementaradijadwal pelaksanaan pekerjaan kontraktor mencapai 61,3%(barang bukti nomor 75);7. Surat Teguran Il (Kedua) oleh saksi Drs. M.
89 — 19
Prosedur (SOP)Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Perizinan Terpadu yaitutelah menerima pungutan uang yang tidak sah, sehingga tidak melaksanakantugas peninjauan lapangan dan pengukuran batasbatas lokasi sebagaimanamestinya dan Laporan Peninjauan Lapangan yang dihasilkan tim teknis tidakmengacu Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 TentangRencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor tahun 20052025 dan PetaKawasan Hutan Propinsi Jawa barat jo Peraturan Bupati (Perbup) Bogor Nomor83