Mengabulkan Gugat Provisi Penggugat ;2. menghukum tergugat membayar upah (proses) penggugat setiap bulannya sebesar Rp. 1.222.400,- sejak februari 2015 sampai Penggugat dipekerjakan kembali ;3. Menghukum Tergugat membayar THR kepada Penggugat sebesar Rp. 1.222.400,- ; DALAM POKOK PERKARA :1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; 2. Menyatakan bahwa surat keterangan no. 79/SMK/HRD-KTR/I/2015 adalah tidak sah dan tidak berlaku, 3.

tergugat membayarupah Penggugat setiap bulannya sebesar Rp. 1.222.400, sejak februari 2015;Menimbang, oleh karena putusan provisi bersifat serta merta, sedangtuntutan pokok perkara adalah untuk dipekerjakan kembali, maka tuntutan provisiagar dikabulkan sampai putusan berkekuatan hokum tetap, hal ini menurut majelistidak tepat, untuk itu yang adil dan agar tidak over lapping , maka tuntutan provisidapat dikabulkan sampai Penggugat dipekerjakan kembali,Menimbang, untuk itu pengabulan tuntutan provisi upah

(proses) patutdikabulkan sejak bulan Februari 2015 sampai dengan dipekerjakannya kembaliPenggugat;Menimbang bahwa dalam petitum provisi Penggugat juga menuntut hakhaklainnya, majelis berpendapat bahwa selama tenggang waktu antara februari 2015sampai dengan persidangan perkara ini ada hari raya keagamaan yakni Idul Fitri dibulan Juli 2015, sehingga majelis berpendapat sesuai dengan PermenakerNo.Per04/Men/1994 bahwa Penggusaha wajib membayar THR sebesar Upahtiap bulannya sehingga Penggugat berhak

yang tidakPage 21 of 2322memiliki legal standing atau Kedudukan hukum, maka gugatan Penggugat haruslahdinyatakan tidak diterima/Niet Ontvankelijk.KetenagakerjaanMemperhatikan Undang Undang No. 13 Tahun 2003 tentangkhususnya ketentuan yang mengatur tentang PemutusanHubungan Kerja dan Peraturan Pelaksana lainnya serta Undang Undang No. 2Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ;MENGADILIDALAM PUTUSAN PROVISI1.2.Mengabulkan Gugat Provisi Penggugat ;menghukum tergugat membayar upah

(proses) penggugat setiapbulannya sebesar Rp. 1.222.400, sejak februari 2015 sampaiPenggugat dipekerjakan kembali ;Menghukum Tergugat membayar THR kepada Penggugatsebesar Rp. 1.222.400, ;DALAM POKOK PERKARA :1.

Upah Proses sebesar = Rp. 13.942.800,-

Jumlah keseluruhan sebesar = Rp. 41.756.190,-

(Empat puluh satu juta tujuh ratus lima puluh enam ribu seratus sembilan puluh Rupiah);

5. Menolak gugatan Penguggat untuk selain dan selebihnya;

6. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat sebesar = Rp...

angka (4) agarTergugat membayar kekurangan upah Penggugat sejak bulan Januari 2014 s/dDesember 2015 (24 bulan) sebesar Rp. 9.106..800,, karena petitum ini terkaitdengan ketentuan UMP DKI yang berlaku, sehingga beralasan hukum untukdikabulkan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim dapat mengabulkan sebagian PetitumPenggugat angka (5) agar Tergugat membayar upah yang belum dibayar Tergugatdari bulan Februari 2016, yang menurut Majelis Hakim tuntutan ini adalah terkaitpetitum angka (7) perihal tuntutan atas upah

proses, sehingga mengingat Penggugatnyatanyata juga tidak melakukan pekerjaan, maka adalah adil dan patut bagi MajelisHakim menghukum Tergugat untuk membayar upah proses sebesar 6 (enam) bulanupah sebesar 6 X Rp. 2.323.800, = Rp. 13.942.800,:Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mengabulkan petitum Penggugatangka (6) agar Tergugat membayar JHT sebesar Rp. 20.000.000,, karena kurangcukupnya bukti yang disampaikan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga tidak dapat mengabulkan petitumPenggugat angka

Uang Kekurangan upah sebesar =Rp 9.106..800,,c, Upah Proses sebesar = Rp. 13.942.800,5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;6.

diterima

DALAM EKSEPSI

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat sejak tanggal 7 Maret 2023;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak hak pemutusan hubungan kerja berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak serta upah selama diskorsing (upah

proses) yang keseluruhannya berjumalah Rp. 136.360.000,00( Seratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah ) dengan perincian sebagi berikut ;

Menyatakan upah proses Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah upah pokok sebesar Rp5.829.757,00 (lima juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah) sebelum dipotong pajak yang dibayarkan oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi setiap bulan selama 6 (enam) bulan berturut-turut terhitung sejak bulan April 2023, yakni 6 x Rp5.829.757,00 = Rp34.978.542,00 (tiga puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus empat puluh dua rupiah

Menyatakan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak lagi berkewajiban membayar upah kepada Tergugat Rekonvensi selain upah proses yang dibayar selama 6 (enam) bulan berturut-turut;Dalam Konvensi dan Rekonvensi- Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses kepada Penggugat sebesar Rp17,850,000.00 (tujuh belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);6. Menolak gugatan Pengguat untuk selain dan selebihnya; Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Meghukum Tergugat membayar upah proses sejak bulan Nopember 2016 sampai putusan dibacakan yaitu sebesar : Rp. 1.875.000.X 7 Bulan = Rp. 13.125.000,- T o t a l = Rp. 34.687.500- (tiga puluh empat juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;6. Membebankan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Negara

majelis Menimbang, bahwa tuntutanPenggugat mengenai gaji bulan berjalan sesuai fakta persidangan PHK yangdilakukan Tergugat tidak sesuai ketentuan seperti yang telah di pertimbangkandiatas dan Penggugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya, dihubungkandengan ketentuan Pasal 155 ayat (2) bahwa Selama putusan lembagapenyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusahamaupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya. makaMajelis berpendapat tuntutan upah

proses yang dapat dikabulkan yaitu sejak bulanNovember 2016 hanya sampai dengan putusan ini dibacakan ;Menimbang, bahwa terhadap petitum Poin (7) tentang membayar seluruhhakhak Penggugat sekalipun masih ada upaya hukum kasasi atau putusan sertamerta, majelis beroendapat bahwa putusan serta merta yang dapat dijadikan atau27dilakukan dalam hal memutus suatu pokok perkara yang mempunyai dasar adanyaputusan terdahulu yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan oleh karenaperkara ini belum ada putusan

Meghukum Tergugat membayar upah proses sejak bulan Nopember 2016sampai putusan dibacakan yaitu sebesar :Rp. 1.875.000.X 7 Bulan = Rp. 13.125.000.Total = Rp. 34.687.500(tiga puluh empat juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;6.

Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian dengan verstek;

proses selama 4 bulan kepada Para Penggugat secara tunai dan sekaligus dengan rician sebagai berikut :

Upah Proses sebesar = Rp. 13.942.800,-

Jumlah keseluruhan sebesar = Rp. 41.756.190,-

(Empat puluh satu juta tujuh ratus lima puluh enam ribu seratus sembilan puluh Rupiah);

5. Menolak gugatan Penguggat untuk selain dan selebihnya;

6. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat sebesar = Rp...

angka (4) agarTergugat membayar kekurangan upah Penggugat sejak bulan Januari 2014 s/dDesember 2015 (24 bulan) sebesar Rp. 9.106..800,, karena petitum ini terkaitdengan ketentuan UMP DKI yang berlaku, sehingga beralasan hukum untukdikabulkan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim dapat mengabulkan sebagian PetitumPenggugat angka (5) agar Tergugat membayar upah yang belum dibayar Tergugatdari bulan Februari 2016, yang menurut Majelis Hakim tuntutan ini adalah terkaitpetitum angka (7) perihal tuntutan atas upah

proses, sehingga mengingat Penggugatnyatanyata juga tidak melakukan pekerjaan, maka adalah adil dan patut bagi MajelisHakim menghukum Tergugat untuk membayar upah proses sebesar 6 (enam) bulanupah sebesar 6 X Rp. 2.323.800, = Rp. 13.942.800,:Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mengabulkan petitum Penggugatangka (6) agar Tergugat membayar JHT sebesar Rp. 20.000.000,, karena kurangcukupnya bukti yang disampaikan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga tidak dapat mengabulkan petitumPenggugat angka

Uang Kekurangan upah sebesar =Rp 9.106..800,,c, Upah Proses sebesar = Rp. 13.942.800,5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;6.

Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat sebagai akibat adanya pemutusan hubungan kerja total sebesar Rp 59.800.000,- (lima puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dengan perincian sbb : Uang kompensasi sebesar Rp 13.800.000,- (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah); Upah belum dibayar sebesar Rp 34.000.000,- ( tiga puluh empat juta rupiah); Upah proses sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);4.

., tanggal 26 Juli 2023, sekedar mengenai amar ke-5 dalam pokok perkara tentang upah proses, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut: Dalam Eksepsi:- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2. Menyatakan Surat Nomor 001/BYO-HR/V/2022, tertanggal 25 Mei 2022 tentang pemutusan hubungan kerja batal demi hukum;3. Menyatakan berakhirnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini dibacakan;4.

Upah Proses = 6 x 3.050.000,00 =Rp18.300.000,00 + Jumlah =Rp85.404.352,00(delapan puluh lima juta empat ratus empat ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah);5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menyatakan Tergugat tidak diwajibkan untuk membayar upah proses,uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang pengganti haksesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (2) dan Pasal 156 ayat (2, 3 dan 4) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan oleh karena Para Penggugat masih dalam masa percobaan;5. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;6.

Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses kepada Penggugat sebesar Rp18.120.000,00 (delapan belas juta seratus dua puluh ribu rupiah);6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya; 7. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Pemutusan Hubungan Kerja yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 29 November 2021;
4. Menghukum Tergugat untuk membayarkan secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat berupa uang Pesangon, Uang Penghargaan masa kerja dan upah Proses

Menghukum Tergugat untuk membayar upah Proses terhitung sejak perkara a-quo berkekuatan hukum tetap;5. Menyatakan sita jaminan terhadap harta benda milik Tergugat berupa Mobil LUXIO berwarna Silver dengan Nomor : Pol: L 1658 ZV milik Tergugat, apabila Tergugat tidak penuhi putusan aquo;6. Menolak Gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar NIHIL;

Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses selama 6 bulan upah dari bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Januari 2019 sebesar Rp. Rp. 23.492.118,- (dua puluh tiga juta empat ratus Sembilan puluh dua ribu seratus delapan belas rupiah);6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;7. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menghukum Tergugat harus membayar upah proses selama 6 (enam) bulan upah dari bulan Agustus2018 sampai dengan bulan Januari 2019 kepada Penggugat yaitu dengan perincian sebagai berikut,sebesar 6 X Rp. 3.915.353 = Rp. 23.492.118 (dua puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh dua ribuseratus delapan belas rupiah):5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugatsebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) perhari, setiap kali Tergugat ialai melaksanakanputusan ini;6.

Bahwa sesuai dengan pasal 155 ayat (2) UU No. 13 tahun 2003 tentangketenagakerjaan, Tergugat harus membayar upah proses selama 6 (enam) bulanyaitu total sebesar Rp. 23.492.118, (dua puluh tiga juta empat ratus sembilan puluhdua ribu seratus delapan belas rupiah), dan agar Tergugat menjalankan putusan inimaka Penggugat menuntut uang dwangsom kepada Tergugat sebesar Rp.3.000.000.

3.915, 353, = Rp. 15.661.412, Uang Penggantian Hak15 % (Rp. 70.476.354,+ Rp. 15.661.412.,) = Rp. 12.920.665,TOTAL = Rp. 99.058.431,Menimbang, bahwa terhadap peitum pada angka 4 (empat) tentang tuntutanPenggugat agar selama proses penyelesaian Tergugat tetap membayar upah Penggugatyaitu terhitung dari bulan agustus 2018 sampai dengan bulan Januari 2019, maka denganberdasarkan pada ketentuan pasal 155 ayat (2), serta berpedoman pada SEMA No. 3tahun 2015 yang menyebutkan bahwa Amar Putusan Terkait Upah

Proses Adalah:Menghukum Pengusaha Membayar Upah Proses Selama 6 Bulan, maka pendapatMajelis Hakim sudah tepat untuk dapat mengabulkan petitum Penggugat pada angka 4(empat), yaitu sebesar 6 bulan x Rp. 3.915.353, = Rp. 23.492.118, (dua puluh tiga jutaempat ratus Sembilan puluh dua ribu seratus delapan belas rupiah);Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 5 (lima) yaitu menghukumdan memerintahkan tergugat untuk membayar uang paksa ( dwangsom ) sebesar Rp.3.000.000, ( tiga juta rupiah ) per

Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses selama 6 bulan upah daribulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Januari 2019 sebesar Rp. Rp.Him 13 dari 14 hlm Putusan Nomor 29/Pdt.SusPHI/2019/PN.Bdg23.492.118, (dua puluh tiga juta empat ratus Sembilan puluh dua ribu seratusdelapan belas rupiah);6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;7.

Menghukum Tergugat untuk membayar upah selama Proses Pemutusan Hubungan kerja sejumlah :Upah Proses ( 6x Rp. 2.689.362,- ) = Rp. 16.136.172,- (enam belas juta empat seratus tiga puluh enam ribu seratus tujuh puluh dua rupiah)5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;6. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara;