Buton Tengah padaDinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara TA. 2017.Bahwa benar, Ahli pernah melakukan audit perhitungankerugian keuanga negaraatas Kegiatan Penelitian Studi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di KabupatenWakatobi, Kegiatan Pembuatan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)Terminal di Kota BauBau, di Kab. Buton Utara, di Kab. Konawe Selatan dan di Kab.Buton Tengah pada Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara TA. 2017Halaman ke 164 dari 247 halaman.

BALAI LELANGMEGATAMA dengan nomor rekening 5820130181 dengan nominalRp214.650.000,00 (dua ratus empat belas juta enam ratus lima puluhribu rupiah) tanggal 28 Agustus 2013, tetap terlampir dalam berkasperkara.941. 1 (satu) buah buku kas debit kredit saldo berwarna sampul hitamberisi pada halaman pertama Transfer dari P.HJ untuk pembelian unitmobil, tetap terlampir dalam berkas perkara.942. 1 (satu) buah buku catatan warna kuning dengan tuilisanPAPERLINE yang berisi catatan keuanga, tetap terlampir

BALAI LELANGMEGATAMA dengan nomor rekening 5820130181 dengan nominalRp214.650.000,00 (dua ratus empat belas juta enam ratus lima puluh riburupiah) tanggal 28 Agustus 2013, tetap terlampir dalam berkas perkara941. 1 (satu) buah buku kas debit kredit saldo berwarna sampul hitam berisipada halaman pertama Transfer dari P.HJ untuk pembelian unit mobil,tetap terlampir dalam berkas perkara942. 1 (satu) buah buku catatan warna kuning dengan tutlisanPAPERLINE yang berisi catatan keuanga, tetap terlampir

RDAPAT MERUGIKA KEUANGA EGARA ATAPEREKONOMIAN NEGARA ; Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun2001, pada bagian Penjelasannya, dijelaskan mengenai kata dapat yang tercantum dalambunyi Pasal 3 tersebut. Kata dapat?

Nusa Ina Pratama maka hal ini merupakanperbuatan melawan hukum ;Bahwa korelasi dari perbuatan sengaja melawankan hokum memperkaya dirisendiri atau orang lain dengan kerugian keuanga Negara adalah Akibat perbuatanmelawan hukum sehingga terjadi kerugian Negara ;Bahwa Teori kerugian Negara berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 62tahun 2013 terkait Keuangan Negara pada Badan Usaha Milik Negara ;Bahwa definisi kapan terjadinya suatu kerugian Negara adalah :Ketika Negara harus membayar kewajiban

PengertianKeuangan Negara tersebut diatur di dalam Pasal 1 angka 1 UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003;Bahwa pengelolaan keuanga Negara di bagi 3 sub bidang yaitu:1. Sub bidang pengelolaan fiscal2. Sub bidang pengelolaan moneter3.

4/Pid.SusTPK/2019/PN Srgkekayaan yang dipisahkan pada perusahaanNegara/perusahaan daerahMenimbang, bahwa dikaitkan dengan pengelolaan keuangan Negarayang dipisahkan pada BUMN terlihat bahwa UU Nomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara menegaskan bahwa uang Negara yang telah dipisahkandalam BUMN secara yuridis normatif termasuk dalam keuangan Negara;Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan Pasal 3 ayat (1) UndangUndang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan danPertanggungjawaban Keuanga

Bukan saja perjanjiannya yang tidak sesuai denganArahan Investasi, tetapi isi dari perjanjianperjanjian tersebut tidak diindahkan.Sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa dan Saksi Triono menimbulkankerugian keuanga Negara yang ada pada Yayasan Bapelkes Krakatau Steel,sehingga menjadi tanggungjawab dari Terdakwa dan Saksi Triono ataskekurangan keuangan Yayasan Bapelkes Krakatau Steel yang notabenemerupakan keuangan Negara tersebut bersama dengan pihak ketiga yang adadalam perjanjianperjanjian tersebut

tindak pidana korupsi, namun apabila sebuah perbuatan misalkanperjanjian telah dibuat dengan baik dengan kajian dan analisis yang benarkemudian terjadi force majeur akibat adanya kebijakan Pemerintah ataukebijakan bisnis internasional yang tidak dapat diduga sebelumnya, makakerugian tersebut hanya merupakan kerugian bisnis bukan kerugian Negara;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelaslahkekayaan Yayasan Bapelkes Krakatau Steel yang berasal dari PT KrakatauSteel (Persero) merupakan keuanga

Jatim yang bersumber dari dana hibah APBD Tahun AnggaranBahwa jumlah Kerugian Keuangan Negara adalah sebesar Rp. 5.652.736.675, (limamilyar enam ratus lima puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu enam ratustujuh puluh lima rupiah) sebagaimana tertuang dalam LHA SR 105/PW13/5/2015,tanggal5 Maret2015.Bahwa Kerugian keuanga negara terkait pengelolaan dana hibah APBD TahunAnggaran 2013, yaitu :Hal.265 Putusan No.188/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby.266266a Terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA

Jatim yang bersumber dari dana hibah APBD TahunAnggaran 2013Bahwa jumlah Kerugian Keuangan Negara adalah sebesar Rp.5.652.736.675, (lima milyar enam ratus lima puluh dua juta tujuh ratus tigapuluh enam ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) sebagaimana tertuangdalam LHA SR 105/PW13/5/2015, tanggalSMaret2015.Bahwa Kerugian keuanga negara terkait pengelolaan dana hibah APBDTahun Anggaran 2013, yaitu :a Terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yangtidak disetorkan ke Kas daerah sebesar Rp.1.626.640.765,00

asumsimisalnya kalau membangun rumah type 45 tenaga bisa makan 65 %, ada RABkeluar missal semen + pasir perbandingan berapa harus standar PU;Bahwa ahli selaku mantan auditor BPK, bahwa pekerjaan pembangunan JLS KotaSalatiga tahun Anggaran 2008 Paket STA 1+800 s/d Paket STA 8+350 pernahdiaudit BPK RI perwakilan Provinsi Jawa Tengah;Bahwa apabila BPKP melakukan audit kembali maka diragukankeabsuhannya;Bahwa setahu ahli BPK RI berdiri berdasarkan UUD 1945,yang berwenang sebagaipemeriksa pengelolaan keuanga

PengertianKeuangan Negara tersebut diatur di dalam Pasal 1 angka 1 UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003;Bahwa pengelolaan keuanga Negara di bagi 3 sub bidang yaitu:e Sub bidang pengelolaan fiscale Sub bidang pengelolaan monetere Sub bidang pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkanBahwa Sub Bidang Pengelolaan Fiscal dikelola dalam sistem APBN, SubBidang Moneter dikelola dalam sistem Perbankan, serta Sub Bidangpengelolaan kekayaan Negara yang di pisahkan dikelola dengan sistemdiluar APBN;Bahwa Sub Bidang

dinilai dengan uang, termasukkekayaan yang dipisahkan pada perusahaanNegara/perusahaan daerahMenimbang, bahwa dikaitkan dengan pengelolaan keuangan Negarayang dipisahkan pada BUMN terlinat bahwa UU Nomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara menegaskan bahwa uang Negara yang telah dipisahkandalam BUMN secara yuridis normatif termasuk dalam keuangan Negara;Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan Pasal 3 ayat (1) UndangUndang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan danPertanggungjawaban Keuanga

pidana korupsi, namun apabila sebuah perbuatan misalkan perjanjiantelah dibuat dengan baik dengan kajian dan analisis yang benar kemudianterjadi force majeur akibat adanya kebijakan Pemerintah atau kebijakan binsnisinternasional yang tidak dapat diduga sebelumnya, maka kerugian tersebuthanya merupakan kerugian bisnis bukan kerugian Negara;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelaslahkekayaan Yayasan Bapelkes Krakatau Steel yang berasal dari PT KrakatauSteel (Persero) merupakan keuanga

Daerah (NPHD) dengan nilai diatas Rp. 200.000.000, (duaratus juta rupiah) sebagai kewenangan Terdakwa telah menimbulkankerugian negara sebesar Rp. 4.034.153.289, (empat milyar tiga puluhempat juta seratus lima puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh sembilanrupiah) sesuai hasil perhitungan kerugian negara dari Badan PemeriksaKeuangan Republik Indonesia (BPKRI) Nomor : 02/HP/XVIII/01/2016tanggal 13 Januari 2016 dan berdasarkan Laporan Hasil PemeriksaanInvestigasi dalam rangka perhitungan kerugian keuanga

Mangkubuana Hutama Jayatersebut beserta dokumen kelengkapan masuk keruangan PPK (Pejabat Penatausahaan Keuanga)untuk di verifikasi kelengkapan dokumen sertaperhitungan pajaknya disandingkan dengan anggaranyang ada di DPA.> Setelah dicek lengkap, berkas permohonan PT.Mangkubuana Hutama Jaya tersebut besertadokumen kelengkapan kembali ke saksi selakubendahara Pengeluaran pada tanggal 24 Maret 2015,kemudian saksi membuatkan SPPLS dengan rinciandokumen :1) Surat Pernyataan Pengajuan SPPLS Nomor:0039/

Mangkubuana Hutama Jayatersebut beserta dokumen kelengkapan masuk keruangan PPK (Pejabat Penatausahaan Keuanga)untuk di verifikasi kelengkapan dokumen sertaperhitungan pajaknya disandingkan dengan anggaranyang ada di DPA.> Setelah dicek lengkap, berkas permohonan PT.Mangkubuana Hutama Jaya tersebut besertadokumen kelengkapan kembali ke saksi selakubendahara Pengeluaran pada tanggal 24 Maret 2015,kemudian saksi membuatkan SPPLS dengan rinciandokumen :1) Surat Pernyataan Pengajuan SPPLS Nomor :0039

kKeuangan dan perkembangan bisnis PT DanareksaSekuritas; Bahwa pada saat Saksi membaca Review MER atas pemberianfasilitas pembiayaan kepada PT Aditya Tirta Renata hanya sebatasmemberikan catatan untuk menguatkan posisi PT DanareksaSekuritas mengingat berdasarkan hasil review dari Divisi RiskManagement atas transaksi tersebut dapat direkomendasikan untukdijalankan; Bahwa dalam review tersebut tidak ada informasi mengenaipernah di suspend saham tersebut; Bahwa sepanjang informasi yang Saksi baca, laporan keuanga

Mangkubuana Hutama Jayatersebut beserta dokumen kelengkapan masuk keruangan PPK (Pejabat Penatausahaan Keuanga)untuk di verifikasi kelengkapan dokumen sertaperhitungan pajaknya disandingkan dengan anggaranyang ada di DPA.> Setelah dicek lengkap, berkas permohonan PT.Mangkubuana Hutama Jaya tersebut besertadokumen kelengkapan kembali ke saksi selakubendahara Pengeluaran pada tanggal 24 Maret 2015,kemudian saksi membuatkan SPPLS dengan rinciandokumen :1) Surat Pernyataan Pengajuan SPPLS Nomor :0039

Analisadilakukan melalui kajian secara fundamental (kinerjaperusahaan seperti laporan keuanga, rasio kKeuangan) danteknikal (dilihat dari pergerakan harga saham di bursa).Penjualan rugi saham diatur dalam Arahan Investasi yangditetapkan oleh Pendiri yaitu maksimal kerugian 5% darinilai asset DPP;hal 128 Putusan No.73/Pid.SusTPK/2019/PN.Jkt.PstBahwa dalam hal penjualan untung tidak dilakukan analisa, namun ketikadilakukan penjualan rugi, berdasarkan SOP tentang Tata KelolaOrganisasi pembelian dan

Menetapkan barang bukti berupa :dd) DISITADARI SAKSI ALFIAN NOOR:1) 3 (tiga) bundel fotocopyBukti Pertanggungjawaban Keuanga Daerah T ahun2008 bulan September, Oktober, November. Masingmasing bundel berisi laporana. Buku Kas Umum;b. Buku Pembantu Perincian Obyek Penerimaan;Putusan Nomor 06/Pid.Sus/ Tipikor/2013/PN.Bjm Hal 442Mr.

BALAI LELANGMEGATAMA dengan nomor rekening 5820130181 dengan nominalRp214.650.000,00 (dua ratus empat belas juta enam ratus lima puluh riburupiah) tanggal 28 Agustus 2013, tetap terlampir dalam berkas perkara.941. 1 (Satu) buah buku kas debit kredit saldo berwarna sampul hitam berisipada halaman pertama Transfer dari P.HJ untuk pembelian unit mobil,tetap terlampir dalam berkas perkara.942. 1 (satu) buah buku catatan warna kuning dengan tutlisan PAPERLINEyang berisi catatan keuanga, tetap terlampir

BALAI LELANGMEGATAMA dengan nomor rekening 5820130181 dengan nominalRp214.650.000,00 (dua ratus empat belas juta enam ratus lima puluh riburupiah) tanggal 28 Agustus 2013, tetap terlampir dalam berkas perkara941. 1 (satu) buah buku kas debit kredit saldo berwarna sampul hitam berisipada halaman pertama Transfer dari P.HJ untuk pembelian unit mobil,tetap terlampir dalam berkas perkara942. 1 (satu) buah buku catatan warna kuning dengan tuitlisanPAPERLINE yang berisi catatan keuanga, tetap terlampir

Alias IBU NUNI tidak pernahmemerintahkan Saksi untuk membuat atau mencari buktibukti yangdigunakan sebagai laporan pertanggungjawaban keuanga, yangSaksi lakukan dalam pembuatan pertanggungjawaban membuatbukti Surat Tugas (ST), Surat Perjalanan Dinas (SPD), dan KwitansiProyek, selanjutnyamerupakan tanggungjawab dari bendahara.

Surat Bupati Kab Tolikara No : 900/78/Bup/2016, Tanggal Mei 2016, Perihal Menyapaikan Laporan Realisasi Dan Konsolidasi Dana Desa Ta. 2015, Dan Peraturan Bupati Ttg, Dana Desa Yang Di Sampaikan Kepada Kemeterian Keuanga Ri C.Q. Dirjen Perimbangan Keuangan Di Jakarta Beserta Lampiran 1 (Satu) Bundel 4. Laporan Realisasi Penyaluran Dana Desa Kab Tolikara Tahun Anggaran 2016. Tanggal Februari 2017 1 (Satu) Bundel 5.

Surat Bupati Kab Tolikara No: 900/78/Bup/2016, Tanggal Mei 2016, Perihal Menyapaikan Laporan Realisasi Dan Konsolidasi Dana Desa Ta. 2015, Dan Peraturan Bupati Ttg, Dana Desa Yang Di Sampaikan Kepada Kemeterian Keuanga Ri C.Q. Dirjen Perimbangan Keuangan Di Jakarta Beserta Lampiran 1 (Satu) Bundel 4. Laporan Realisasi Penyaluran Dana Desa Kab Tolikara Tahun Anggaran 2016. Tanggal Februari 2017 1 (Satu) Bundel 5.