menyatakan jika dari keterangan Terdakwa dengan kejadian pencurian sepeda motor tidak memiliki keterkaitan meskipunTerdakwa II dan Terdakwa III dalam keterangannya menyebutkan Terdakwa juga ikut melakukan, dengan kata lain keterangan yang diberikan oleh masingmasing Terdakwa hanya mengikat sebagai alat bukti kepada setiap diri mereka.Bahwa keterangan Terdakwa dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah apabiladinyatakan oleh Terdakwa di persidangan, baik itu jawaban atas pertanyaanmaupun penjelasan pengingkaran

Bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (4)KUHAP ditegaskan bahwa keterangan terdakwa saja tidak cukup membuktikankesalahannya tapi harus disertai atau didukung dengan alat bukti yang lain.Bahwa di dalam persidangan jawaban dan pengingkaran yang dinyatakan olehTerdakwa di persidangan tidak didukung oleh alat bukti apapun terutama saksiyang meringankan yang bisa membuktikan bahwa bukan Terdakwa yangmempunyai ide untuk mencari uang dengan cara mengambil helm atau sepedamotor milik orang lain, dan tidak ada

Bahwa pengingkaran Terdakwa hanya fokus terhadap masalah tidak tahu dan tidak ingat atas peristiwapengambilan sepeda motor tersebut dengan alasan sedang mengonsumsi obatyang memberikan efek ngantuk dan memabukkan, akan tetapi dari keteranganTerdakwa Il dan Terdakwa Ill maka alasan Terdakwa tersebut dapatdipatahkan, dan tindak pidana yang dilakukan pada saat mabuk bukanlahsebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar.

Berdasarkan ketentuan Pasal 101 KHI dan 102 ayat (1) KHItersebut di atas, Pemohon bermaksud mengajukan pengingkaran terhadapbayi (anak) yang bernama : XXXXX, yang dilahirkan oleh Termohon padatanggal 13082019, bukan sebagai anak kandung (biologis) Pemohondalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon. Dan selanjutnyaPemohon bersedia melakukan sumpah Lian sebagaimana yang diaturdalam ketentuan Pasal 101 KHI tersebut di atas;13.

Bahwa perbuatan Terdakwa menjauhkan diri dari kewajiban dinasnyamerupakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga sertaTerdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai prajurit TNI dan padahakekatnya Terdakwa tidak lagi ingin mengikatkan diri dengan kedinasan militer,oleh karenanya demi ketertiban dan penegakan serta kepastian hukum dalamkehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambiltindakan hukum yang tepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan

Bahwa perbuatan Terdakwa menjauhkan diri dari kewajiban merupakanperbuatan yang tidak baik dan merupakan pengingkaran terhadap SumpahPrajurit dan Sapta Marga serta Terdakwa tidak lagi mempunyai jati dirisebagai prajurit TNI dan pada hakekatnya Terdakwa tidak lagi inginmengikatkan diri dengan kedinasan militer, oleh karenanya demi ketertibandan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militermaka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yangcepat dan tegas agar

Ketidakhadiran Termohon tersebut harus dimaknai sebagaibentuk pengingkaran terhadap proses peradilan dan pengakuan atas dalildalilPemohon.Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipandang mengakui dalildalil Pemohon, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yangdalam pemeriksaannya menganut azas mempersukar perceraian dan untukmeyakinkan Hakim apakah permohonan Pemohon beralasan dan tidakmelawan hukum, maka Pemohon tetap diwajibkan membuktikan dalildalilpermohonannya.Menimbang, bahwa

Ketidakhadiran Termohon tersebut harus dimaknai sebagaibentuk pengingkaran terhadap proses peradilan dan pengakuan atas dalildalilPemohon.Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipandang mengakui dalildalil Pemohon, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yangdalam pemeriksaannya menganut azas mempersukar perceraian dan untukmeyakinkan Hakim apakah permohonan Pemohon beralasan dan tidakmelawan hukum, maka Pemohon tetap diwajibkan membuktikan dalildalilpermohonannya.Menimbang, bahwa

Ketidakhadiran Termohon tersebut harus dimaknai sebagaibentuk pengingkaran terhadap proses peradilan dan pengakuan atas dalildalilPemohon.Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipandang mengakui dalildalil Pemohon, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yangdalam pemeriksaannya menganut azas mempersukar perceraian dan untukmeyakinkan Hakim apakah permohonan Pemohon beralasan dan tidakmelawan hukum, maka Pemohon tetap diwajibkan membuktikan dalildalilpermohonannya.Menimbang, bahwa

Perhitungan ini akan berjalanterus Sampai putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan/dieksekusi.Kerugian inmateriil : Penggugat mengalami tekanan lahir dan bathin, meskipunhal tersebut tidak dapat dinilai dengan uang, namun untuk rasa keadilan sangatwajar apabila dinilai dengan nominal sebesar Rp. 1.000.000.000, (satu milyarrupiah);12.Bahwa guna menghindari pengingkaran Para Tergugat, atas adanya putusanPengadilan Negeri Tenggarong yang telah menghukum Para Tergugat, makamohon kiranya menghukum

Bahwa guna menghindari pengingkaran Para Tergugat, atas adanya putusanPengadilan Negeri Tenggarong yang telah menghukum Para Tergugat, makamohon kiranya menghukum para Tergugat atau siapa saja yang memperolehhak dari padanya untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp.2.000.000,0 (dua juta rupiah) setiap harinya terhitung sejak Para Tergugat lalaimelaksanakan isi putusan dalam perkara ini;9.

Bahwa pernyataan mempunyai kemampuankeuangan tanpa menyebutkan upaya yang dilakukan maupun bataswaktu sampai kapan, adalahmerupakan bentuk pengingkaran terhadapsuatu perjanjian yang telah disepakati dan merupakan pernyataanmengadaada serta bertujuan hanya untuk kepentingannya sendirimenunda pelaksanaan lelang saja,Maka sudah selayaknya sesuaiPutusan Mahkamah Agung RI Nomor: 582 K/Sip/1973 Tanggal 18Halaman 7 dari 24, Putusan Nomor 192/Padt/2018/PT SMGDesember 1975, Kaidah Hukumnya berbunyi: Karena

Bahwa pernyataan mempunyai kemampuankeuangan tanpa menyebutkan upaya yang dilakukan maupun bataswaktu sampai kapan, adalahmerupakan bentuk pengingkaran terhadapsuatu perjanjian yang telah disepakati dan merupakan pernyataanmengadaada serta bertujuan hanya untuk kepentingannya sendirimenunda pelaksanaan lelang saja,Maka sudah selayaknya sesuaiPutusan Mahkamah Agung RI Nomor: 582 K/Sip/1973 Tanggal 18Desember 1975, Kaidah Hukumnya berbunyi: Karena petitum gugatanadalah tidak jelas, gugatan harus dinyatakan

Bahwa timbulnyabiaya pemindahan itu adalah karena pengingkaran Tergugatl terhadapkuasa yang diberikan kepada Penggugat, maka Penggugat patut untukmenuntut Tergugatl untuk membayar kepada Penggugat biayapemindahan tersebut maka untuk itu Penggugat memohon kepada yangmulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menghukum Tergugatluntuk membayar biaya pemindahan truktruk, armada dan alat berattersebut keluar dari lahan Tergugat sebesar RP. 3.000.000.000, ( tigamilliard rupiah ) secara tunai dan serta

merta;Bahwa akibat pengingkaran Tergugat atas Akta Kuasa No. 03 untukmenjual tanah milik Tergugat!

ini di PengadilanNegeri Balikpapan;Bahwa didalam mencari keadilan melalui Pengadilan Negeri Balikpapan,Penggugat haruslan membayar biayabiaya perkara dengan bantuanHalaman 7 dari 35 Putusan Nomor 87/PDT/2010/PT SMR21.22.23.Kantor Pengacara yang juga harus Penggugat bayar yang keseluruhannyadiprediksi sebesar Rp.300.000.000, ( tiga ratus juta rupiah ) sehinggaadalah patut jika Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar biayaperkara dan biaya pengacara tersebut karena biaya itu adalahdikarenakan pengingkaran

Ketidakhadiran Termohon tersebut harus dimaknai sebagaibentuk pengingkaran terhadap proses peradilan dan pengakuan atas dalildalilPemohon.Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipandang mengakui dalildalil Pemohon, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yangdalam pemeriksaannya menganut azas mempersukar perceraian dan untukmeyakinkan Hakim apakah permohonan Pemohon beralasan dan tidakmelawan hukum, maka Pemohon tetap diwajibkan membuktikan dalildalilpermohonannya.Menimbang, bahwa

Ketidakhadiran Termohon tersebut harus dimaknai sebagaibentuk pengingkaran terhadap proses peradilan dan pengakuan atas dalildalilPemohon.Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipandang mengakui dalildalil Pemohon, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yangdalam pemeriksaannya menganut azas mempersukar perceraian dan untukmeyakinkan Hakim apakah permohonan Pemohon beralasan dan tidakmelawan hukum, maka Pemohon tetap diwajibkan membuktikan dalildalilpermohonannya.Menimbang, bahwa

Ayub Al ikut bertandatangan sebagai saksi di dalam Surat Penyerahan/Ganti Rugi antara ibunyaNazha dengan Penggugat, akan tetapi pada bukti T3 Syahrial dan NazhaHalaman 40 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Padt.G/2020/PN Kismembuat surat pernyataan yang mengingkari adanya ganti rugi pada saat itudan hanya mengakui jika objek sengketa hanya dijadikan jaminan hutangpada Penggugat;Menimbang, bahwa pengingkaran yang tidak dapat dibuktikan atautidak adanya bukti yang mendukung adanya pengingkaran

yang tertuang didalam bukti T3 maka pengingkaran tersebut dapat dianggap sebagaipengakuan untuk menguatkan kebenaran adanya ganti rugi sebagaimanadimaksud pada bukti P4 terlebin pengingkaran tersebut baru dibuat padatanggal 15 Maret 2013, sekira 22 (dua puluh dua) tahun sejak ganti rugitersebut dilakukan;Menimbang, bahwa kemudian setelah memperhatikan bukti P5berupa Putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 39/Pdt.G/2015/PA.

Ketidakhadiran Termohon tersebut harus dimaknai sebagaibentuk pengingkaran terhadap proses peradilan dan pengakuan atas dalildalilPemohon.Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipandang mengakui dalildalil Pemohon, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yangdalam pemeriksaannya menganut azas mempersukar perceraian dan untukmeyakinkan Hakim apakah permohonan Pemohon beralasan dan tidakmelawan hukum, maka Pemohon tetap diwajibkan membuktikan dalildalilpermohonannya.Menimbang, bahwa

sah (Pasal 103 ayat (1)dan (2) Kompilasi Hukum Islam) ;Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundangan tersebut, makaDirektorat Jenderal Badan Peradilan Agama MARI mengeluarkan PedomanPelaksanaan Tugas Peradilan Agama sebagai tersebut di bawah ini ; Anak sah adalah anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan yangsah, sedangkan anak yang tidak sah adalah anak yang lahir di luarperkawinan yang sah atau lahir dalam perkawinan yang sah akan tetapidisangkal oleh suami dengan sebab lian ; Disamping pengingkaran

No. 444 K/Pid.Sus/2009ACO CENGGA, SAHARUDDIN dan SAYED ARIFIN serta KeteranganTerdakwa dalam memberikan keterangan di muka persidangantidak sesuai dengan keterangannya yang ada pada saat pemeriksaandalam Berita Acara Pemeriksaan Tahap Penyidikan dan mengingkarirekonstruksi yang dilakukan sendiri oleh para saksi tersebut.Bahwa pengingkaran saksi dan keterangan Terdakwa dalam BeritaAcara Pemeriksaan tahap Penyidikan dan pengingkaran terhadaprekonstruksi yang dilakukannya sendiri tersebut adalah tidak

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas terbukti serta dapat diyakini dengansangat kuat bahwa upaya pengajuan perkara aquo oleh Pemohon tidak lain dantidak bukan merupakan PENGINGKARAN oleh Termohon terhadap kesepakatandan perjanjian yang telah dibuat dan disepakati sebagaimana tercantum dalamSPPHISM (vide Bukti T1) dan/atau PENGINGKARAN terhadap Putusan BANI(vide Bukti T5);6.

Bahwa dalildalil Pemohon yang disampaikan dalam permohonan aquoseluruhnya merupakan pengingkaran terhadap hasil penelitian, pertimbangan danputusan yang dilakukan oleh Majelis Arbiter dalam pemeriksaan Perkara Arbitrasepada BANI kantor perwakilan Surabaya tersebut;3.

Oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Kupang tersebut perludipertahankan dan diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Kupang.Bahwa isi Memori Banding dari Pembanding hanyalah merupakanpengulangan dan pengingkaran serta pemutarbalikan terhadap faktafakta yangtelah terungkap dalam persidangan di Pengadilan Negeri Kupang.

Bahwa dalil Pembanding dalam Memori Bandingnya pada halaman 5 sub Btentang Materi/Pokok Perkara, Pembanding berpendapat bahwa tanah sengketabukan milik Penggugat Konvensi dengan merujuk pada beberapa dasar hukumsebagaimana disebut pada point 1, point 2, pomt 3, dan point 4.Bahwa dalil Pembanding tersebut merupakan suatu pengingkaran terhadapfaktafakta kepemilikan Terbanding atas tanah sengketa karena :a.

Hal. 21 Putusan No. 70/PDT/2014/PTK.72 alenia ke 2, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dalil Pembandingtersebut secara cermat dan lengkap sehingga dalil tersebut hanya merupakansuatu. pengingkaran terhadap fakta sehingga dalil tersebut patutdikesampingkan.Bahwa Akta Perdamaian ditolak dengan tegas oleh Penggugat Konvensidengan alasanalasan sebagai berikut:a) Atas tekanan oleh karena 17 (tujuh belas) pemuda gereja yangmembongkar pagar kawat yang dibangun diatas tanah sengketa(sekarang milik Penggugat

Pengakuan tersebut sematamata adalah upayaTERGUGATI untuk menghindari kewajibannya yang sudah tertundaselama bertahuntahun lamanya, yakni membuat Akte Jual Beli atas tanagyang menjadi Obyek Sengketa;Bahwa penyangkalandan pengingkaran janjijanji yang dilakukan olehTERGUGATI kepada PENGGUGAT sebagaimana diuraikan di atas,sebenarnya dengan mudah dapat dibuktikan secara jelas dan tegas dantidak terbantahkan dengan mencermati batasbatas obyek tanah yangdiperjualbelikan dalam Akta Jual Beli No. 1726/PDG

janji atau wa isa seperti dapatdianalisis dari kaidah hukum dalam Putusan nggal 13 Juni 2073,No. 1677 K/Pdt/2012 yang memuat idee Rosen bahwapenyangkalan2 material/bahan bangunanTergugat tentang adanya peranjian jsantara Penggugat sebagai Pen oer Tergugat sebagai Pembelitidak dapat dibenarkan, karen janjian lisan sudah memenuhi syaratsyarat sahnya penenhen ne nya mengikat kedua belah pihak, dandengan tidak dipenuhinyay kewajiban yang dijanjikan berarti adawanprestasi ~bahwa keberatan, Oolakan, pengingkaran

Isteri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dengansumpah empat kali dengan kata tuduhan dan atau pengingkarantersebut tidak benar, diikuti sumpah kelima dengan katakata murkaAllah atas dirinya :tuduhan dan atau pengingkaran tersebut benar;c. tata cara pada huruf a dan huruf b tersebut merupakan satukesatuan yang tak terpisahkan;d. apabila tata cara huruf a tidak dlikuti dengan tata cara huruf b,maka dianggap tidak terjadi Ii an.Menimbang, bahwa setelah pembuktian Pemohon, ternyata Termohontidak

., tanggal 23 Februari 2010 joPutusan Nomor : 68/Pdt.G/2008/PN.Pdg tanggal 18 Mei 2009 belummencerminkan kepastian hukum karena putusan tersebut belum memberikanperlindungan hukum terhadap Pemohon Kasasi dari tindakan sewenangwenang dan/atau pengingkaran Termohon Kasasi i.c Universitas NegeriPadang;Kemantfaatan HukumSebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa faktor kemanfaatanini terutama berbentuk terlindungnya satu pihak dan perampasan (perlakuantidak adil) yang dilakukan pihak lain.

., tanggal 23Februari 2010 jo Putusan Nomor : 68/Pdt.G/2008/PN.Pdg tanggal 18 Mei 2009belum secara maksimal memberikan manfaat hukum karena putusan tersebutbelum merupakan wujud perlindungan hukum terhadap Pemohon Kasasi daritindakan sewenangwenang dan/atau pengingkaran Termohon Kasasi i.cUniversitas Negeri Padang ;Keadilan HukumFaktor normative prosedural yang dititik beratkan oleh Judex Facti (vide.pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri halaman 23, alinea 8,halaman 24, alinea 2, 5, 6,