Ditemukan 3723 data
EDWARD SINURAT, SE. MH
Terdakwa:
ZAHARUDDIN SINAGA, SE
139 — 47
;Halaman 199 dari 318 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus TPK/2020/PN MdnBahwa Biaya kontigensi atau biaya tidak terduga tidak boleh dimasukkandalam penyusunan HPS, sebagaimana disebutkan dalam Perka LKPP No14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang / JasaPemerintah pada BAB III A Nomor 3 huruf a angka 2) huruf g yangberbunyi HPS tidak boleh memperhitungkan biaya tak terduga, biaya lainlain dan pajak penghaskilan (PPh Penyedia);Bahwa Apabila PPK tidak mengundang ULP / Pejabat Pengadaan danTim
250 — 103
Gatot Subroto Kav.93 Jakarta dan karenagedung tsb. bukan hanya untuk Bank BJB sehingga kami saat itu minta Liftkhusus dan ada lambang BJB sehingga menjadi T Tower ;Bahwa tanah yang akan dibangun gedung T Tower Sertifikat HGB nya masihatas nama PT SADINI ARIANDA;Bahwa setelah rapat Direksi tgl.23 Oktober 2012 dan tgl.2 November 2012 ,dan mendengar pemaparan dari terdakwa Triwiyasa ,Direksi Bank BJBberminat dengan apa yang ditawarkan PTComradindo Lintasnusa Perkasa danTim Pengadaan sehingga rencanarencana
372 — 225
KALIGIS meminta USD 25.000, namun hanya terealisasiUSD 2.500;Bahwa uang biaya fee lawyer tersebut, seluruhnya bersumber darisaksi, kemudian saksi menyerahkan kepada isteri saksi EVY SUSANTIselanjutnya isteri saksi yang menyerahkan kepada OC KALIGIS danTim;Bahwa mengenai biaya operasional/akomodasi, pada saat prosespersidangan selama OC.
87 — 50
laporan dikirmkan kepada Pendamping Desa (PD) / Kelurahan;Kepala Desa mengirimkan laporan aslinya kepada Camat setiap tanggal 05 setiapbulan berikutnya dan untuk copy laporan dikirmkan kepada Satgas Kecamatan; Camat mengirimkan laporan aslinya kepada Bupati setiap tanggal 12 setiap bulanberikutnya dan untuk copy laporan dikirmkan kepada TK Kabupaten; TK Kabupaten mengirimkan laporan aslinya kepada TK Provinsi setiap tanggal15 setiap bulan berikutnya dan untuk copy laporan dikirmkan kepada Bupati danTim
92 — 26
Kabupaten TTUsaat itu menujuk saksi dan Metrulis Karpada dan YohanesNaiobe selaku tim untuk melaksanakan tugas tersebut;e Bahwa saksi tidak tahu mengenai jumlah dan sumberanggaran dari kegiatan rehabilitasi rumah korban bencanaalam pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten TimorTengah Utara Tahun Anggaran 2008;260Bahwa saat ini saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Survei,Pemetaan dan Perencanaan di Bidang Pengairan pada DinasPekerjaan Umum Kabupaten TTU;Bahwa dengan adanya penunjukan tersebut maka saksi dantim
EDWARD SINURAT, SE. MH
Terdakwa:
OKTAVIA SIHOMBING
158 — 56
2012;Bahwa Biaya kontigensi atau biaya tidak terduga tidak boleh dimasukkandalam penyusunan HPS, sebagaimana disebutkan dalam Perka LKPP No14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang / JasaPemerintah pada BAB III A Nomor 3 huruf a angka 2) huruf g yangHalaman 220 dari 316 halaman Putusan Nomor 30/Pid.SusTPK/2020/PN Mdnberbunyi HPS tidak boleh memperhitungkan biaya tak terduga, biaya lainlain dan pajak penghaskilan (PPh Penyedia);Bahwa Apabila PPK tidak mengundang ULP / Pejabat Pengadaan danTim
Terbanding/Terdakwa : I TRISWANTO SKM
173 — 29
olehTerdakwa selaku PPK dan saksi Amir Hamzah selaku Tim Pendukung Teknisbertentangan ketentuan Pasal 66 ayat (7) Perpres No. 54 Tahun 2010 karenatidak melakukan survey harga pasar secara benar yaitu dari 11 distributoryang alatnya digunakan dalam pengadaan hanya 4 distributor yang disurveydan tidak memperhitungkan adanya discount/ potongan harga yang harusdikurangi atau diperhitungkan serta bertentangan dengan ketentuan dalamLampiran II Bagian A.3.a.2.e Perpres No. 54 Tahun 2010, perbuatan PPK danTim
YOGI HENDRA, SH.MH
Terdakwa:
Darmadi Bin MA'ANI
90 — 53
lingkup pekerjaan, volume, dansatuan) dan harga;Tim pengelola kegiatan melakukan negosiasi (tawar menawar) denganpenyedia barang/jasa untuk memperoleh harga yang lebih murahtetapi tidak mengurangi jumlah dan kualitas barang/jasa yangdiadakan serta tidak memperpanjang masa penyerahan barang ataupenyelesaian pekerjaan, bukti negosiasi (tawar menawar) berupaberita acara hasil negosiasi;Penyedia barang/jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, fakturpembelian, atau kwitansi untuk dan atas nama TPK; danTim
77 — 18
Ir.Syahril Taufik, Msc.Eng dengan dibantu oleh saksi Lukman Ginanjar, dan perananterdakwa adalah yang paling Vital karena posisi terdakwa yang sangat menentukanarah pelaksanaan proyek terlepas dari fakta bahwa terdakwa adalah orang yangdianggap tidak berkompeten dalam jabatan selaku PPK semestinya Terdakwamenyadari bahwa dengan sudah adanya bukti bahwa PPK lama sdr ABUBAKAR danTim Panitia Pengadaan yang mengundurkan diri karena tidak sanggup makamengapa Terdakwa tetap melaksanakan jabatan tersebut
1.Sudarmanto, S.H
2.MOEHARGUNG ALSONTA, SH
Terdakwa:
NASRUN, ST. MT Alias PAK IQBAL BIN SYAMSUDIN
105 — 25
Bahwa tim penilai dari KJIPP MBPRU dalam melaksanakan penilaianterhadap aset selalu didampingi oleh perwakilan dari pemberi tugas, danTim penilai dari KJIPP MBPRU yang ditugaskan tidak pernah menanyakanharga tanah / aset yang akan dinilai kepada pemberi tugas (Dinas PerkimKota Sungai Penuh). Bahwa dokumen laporan tersebut diatas merupakan laporan penilaianaset yang dikeluarkan oleh KJPP MBPRU dan tanda tangan pada laporanlaporan tersebut adalah benar merupakan tanda tangan saksi.
73 — 12
Eka Abadi serah terima pekerjaantertanggal; 29 September 2012.Bahwa saksi sebagai PPTK mendasarkan kepada progres reportpekerjaan yang ditandatangani oleh penyedia ,konsultan pengawaas dantim, direksi . atas dasar itulah saksi kemudian menandatangani BeritaAcara Pemeriksaan hasil Pekerjaan.Bahwa pekerjaan JITUT yang dikerjakan oleh CV. Sinar Biru Utama untuklokasi pekerjaan di Desa Panyindangan Wetan Kec.
139 — 38
dan BPKP;Bahwa Ahli baru mengetahui perkara tiga ruas jalan tersebut, setelahmenerima Surat Pendampingan Pemeriksaan Fisik untuk pekerjaan jalansesuai Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor :620/KONTRAKBM/Fisik/02/III/201 4.Bahwa pernah menjadi Ahli dalam perkara tindak pidana Korupsi padapekerjaan Jalan Gorontalo Taludaa (MYC) tahun 2013 Tahun 2014.Bahwa Ahli benar pernah melakukan pemeriksaan beberapa kali bersamaTim yang ditunjuk Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo danTim
WAHYU DWI OKTAFIANTO
Terdakwa:
SUHERI TERTA
2101 — 1219
dengan Ijin Lingkungan dan seterusnyasampai lengkap semua, yangmana ini adalah pada saat rezim yangterdahulu, dan untuk sekarang ini sudah melalui BKPM karena sudah satupintu, tetapi persayaratanpersayaratan disampaikan dan kajian teknisnyatetap ada pada kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan sudahtentu di dalamnya ada yang namanya Tim Terpadu, ada telaahnya diKementerian Kehutanan, apakah dimungkinkan bisa dilakukan pelepasanhutan dan barulah kemudian ada Tim Terpadu yang turun ke lapangan danTim
734 — 962
penyidikan di titiktitikterluar areal PT National Sago Prima (PT NSP) yang terbakar,seperti di blok U8 yang termasuk areal terluar sekitar 1 blok daribatas konsesi, titik kanal yang menghubungkan antara arealkonsesi dengan areal industri hingga ke laut, dan di titiktitik lainyang juga berbatasan langsung dengan areal masyarakat.Saksi menerangkan bahwa dalam melakukan pengecekan arealkonsesi PT National Sago Prima (PT NSP) terbagi menjadi 2 Tim,Tim Pertama bertugas untuk melakukan pengambilan sampel danTim
81 — 32
UnisariAdiprima, karena setelah menanda tangani Berita Acara PemeriksaanHasil Evaluasi Akhir, saksi tidak pernah mendapatkan informasi lagi, danTim Penilaian dan Evaluasi tidak pernah turun ke lapangan lagi.Bahwa terkait dengan Penanaman di luar Sampel, saksi menyatakan,bahwa untuk blok/petak 2, penanaman diluar jalur hanya dilihat saja dantidak dimasukkan dalam laporan, dan saksi melihat ada tanamannya.Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan lapangan pada tanggal 20Desember 2004, sesuai Berita Acara
FRANSMAN R. TAMBA, SH
Terdakwa:
PETRUS SABON AMA DOSI alias PET
198 — 134
YESdan pada saat pengajuan RKA Dinas untuk Rispam yaitu sebesarRp.800.000.000..Bahwa Saksi tidak boleh menolak APBD walau pun terdapat perbedaanRKA Dinas dengan APBD.Bahwa Saksi pensiun pada tahun 2019, Kegiatan RISPAM (PenyusunanRencana Induk) masih berjalan.Bahwa yang membuat KUA PPAS adalah Sekda bersama TAPD yaituAsisten Il dan Bappeda dan Dinas Keuangan Daerah.Bahwa tujuan dibuatnya KUA PPAS yaitu sebagai pedoman penyusunanAPBD.Bahwa yang ikut membahas Asistensi RKA adalah PPK, bersama Staf danTim
92 — 27
TENTANGPERUBAHAN KETIGA ATAS PERPRES NO. 54/ 2010) dan yangmenentukan kebijakan Kepala Suku Dinas Pekerjaan Umum JakartaSelatan terdakwa IRVAN AMTA digantikan oleh FAKHRURRAZI.Bahwa didalam kegiatan Swakelola diatas Tim Perencana adalah DEDYBUDI WIDOO selaku Kasi Prencanaan yang sering koordinasi untukmembuat perencanaan atas masuk/lopran dari masyarakat masalah tata airdi Kecamatan Pancoran, Tim Pengawasan ada dari Kecamatan Pancoranada staf saksi di kecamatan dan dari Sekis Pemeliharaan Suku Dinas danTim
ALIKSANDER SIAGIAN SH
Terdakwa:
ERWAN MURSIDI, S.Pt Bin BASRI HASANUL
116 — 44
, Sedangkan realisasi harga barangberupa pupuk yang real diperoleh tidak seperti tercantum padaRUKK atau justru lebih murah harganya, dengan demikian yangmesti bertanggungjawab dengan adanya kemahalan hargadimaksud, adalah Tim Teknis dan Pejabat Pembuat Komitmen(PPk);Yang mestinya bertanggungjawab maupun turut bertanggungjawabdengan terjadinya ketidak sesuaian maupun penyimpangan penyimpangan yang menyebabkan realisasi fisik dan keuanganmenjadi tidak sesuai adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) danTim
197 — 79
maupun pekerjaan urugan;Halaman 214 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.SusTPK/2019/PN.KpgBahwa dari hasil pengukuran tersebut diketahui terdapat ada kekuranganpekerjaan sebagaimana yang sudah ahli jelaskan tadi;Bahwa untuk pekerjaan lantai 2 sama sekali belum ada pekerjaan granit, akantetapi dalam laporan sudah ada progres, pada lantai 2 juga dilaporkan sudahada progres pekerjaan jendela pada faktanya pekerjaan jendela tersebut jugabelum dikerjakan, sehingga perhitungan bobot dan volume tersebut ahli dantim
44 — 16
Bojonegoro, Camat Baureno, PJOK, Tim Faskab danTim Penanganan masalah dengan urutan klarifikasi yang dilakukansecara terpisah yang pertama Bendahara, Ketua, Kasir dan SekretarisUPK.