tingkat banding terhadapputusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor : O1/JN/2012/MsLsktanggal 08 Juni 2012 M bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1433 Hpermintaan banding Terdakwa telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntutumum pada tanggal 26 Juni 2012 ;Menimbang, bahwa Terdakwa telah menanda tangani Aktaterlambat mengajukan permintaan banding ;Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkatbanding terhadap putusan tersebut diajukan oleh Terdakwa (XXX) di luartenggang waktu sebagaimana diatur Pasal

233 ayat (2) KUHAP, olehkarena itu permintaan banding tersebut harus dinyatakan tidak dapatditerima ;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dandihukum, maka ia harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalamtingkat banding ;Mengingat pasal 4 dan 5 jo. pasal 22 ayat (1) Qanun ProvinsiNanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 dan peraturanperundanganundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;MENGADILIe Menyatakan permohonan banding dari Terdakwa tidak dapatditerima

Selanjutnyapermintaan banding oleh Penuntut Umum diajukan pada tanggal 1 November 2019.Dengan demikian berdasarkan Pasal 233 ayat (2) KUHAP pengajuan banding olehPenuntut Umum tersebut masih dalam tenggang waktu dan menurut cara sertasyaratsyarat yang ditentukan oleh undangundang, sehingga secara formalpermintaan banding tersebut dapat diterima;Menimbang, bahwa memori banding dari Pembanding pada pokoknyamenyatakan, bahwa Pengadilan Negeri Balikpapan dalam perkara ini yangmenjatuhkan putusan berupa

Anton Sujarwo, SH Jaksa Penuntut Umum dariKejaksaan Negeri Lubuk Linggau telah mengajukan permintaan agarHalaman 9 dari 13 halaman putusan No. 72/P1ID/2018/PT.PLGPerkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tanggal 26April 2018 Nomor. 964/Pid.B/2017/PN.Llg untuk diperiksa dan diputusdalam peradilan tingkat banding, tapi karena permintaan banding itu telahmelampaui tenggang waktu yang ditetapbkan dalam pasal 233 ayat (2)KUHAP maka permintaan itu ditolak;Relaas pemberitahuan permintaan

Anton Sujarwo, SH, PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau;TENTANG HUKUMMenimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor:964/P id.B/2017/PN.Llg diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum padatanggal 26 April 2018 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan para T erdakwa;Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 233 ayat (2) KUHAP makapenerimaan banding atas suatu putusan boleh diterima oleh PaniteraPengadilan negeri dalam waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atausetelah

Pengadilan Negeri Malang Nomor843/Pid.B/2009/PN.Mlg, ternyata putusan diucapkan dalam persidanganpada tanggal 3 Februari 2010 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum danTerdakwa ;Halamanl 4 dari 6 hal Puts.No.115/PID.2015/PT.SBYMenimbang, bahwa dengan demikian terdapat kekeliruan penulisantanggal putusan di dalam Akta Banding dan karena senyatanya putusandiucapkan tanggal 3 Februari 2010 sehingga dengan demikian permintaanbanding dari Penuntut Umum dan Terdakwa melampaui batas waktu yangditentukan dalam pasal

233 ayat (2) KUHAP ;Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding tersebut diajukanmelebihi tenggang waktu yang ditentukan Undangundang, maka permintaanbanding tersebut secara formal tidak dapat diterima ;Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding tidak dapatditerima, maka Terdakwa tetap dipidana dan dibebani membayar biayaperkara dalam dua tingkat peradilan ;Memperhatikan, pasal 233 ayat (2) UndangUndang Nomor 8 Tahun1981 tentang KUHAP serta Peraturan Perundangundangan lain yangbersangkutan

beserta Penasihat Hukum para Terdakwa, dan PenuntutUmum maupun Penasihat Hukum para Terdakwa baru mengajukanpermintaan banding pada tanggal 15 Januari 2018 sesuai AktaPermintaan Banding masingmasing Nomor 1/Akta Pid/2018/PN Rahtanggal 15 Januari 2018, dengan demikian permintaan banding, baikyang diajukan oleh Penuntut Umum maupun oleh Penasihat Hukum paraTerdakwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Nomor133/Pid.B/2017/PN Rah telah melampaui tenggang waktu 7 (tujuh) harisebagaimana ditentukan dalam pasal

233 ayat (2) KUHAP ;Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding yangdiajukan baik oleh Penuntut Umum maupun oleh Penasihat Hukum paraTerdakwa telah melampaui tenggang waktu sebagaimana yangditentukan dalam pasal 233 ayat (2) KUHAP, maka permintaan akanpemeriksaan dalam tingkat banding dari Penuntut Umum dan PenasihatHukum para Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan tidak dapatHalaman 10 dari 12 halaman Putusan No. 22/PID/2018/PT KDIditerima, hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RepublikIndonesia

Membebankan biaya perkara kepada Negara.ATAUSUBSIDAIRApabila Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapatlain, maka kami memohon agar Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa danmemutus perkara a quo dapat menjatuhkan putusan yang seadiladilnya(Ex Aequo Et Bono).Menimbang, bahwa sedangkan Kontra Memori Banding dari PenuntutUmum pada pokoknya sebagai berikut:> Bahwa permohonan Banding Kuasa Hukum terdakwa tersebut sudahmelampaui waktu tujuh hari sesudah putusan dijatunkan (Pasal 233 Ayat

(2)KUHAP bahwa hanya permintaan banding sebagaimana dimaksud dalamayat (1) boleh diterima oleh panitera pengadilan negeri dalam waktu tujuhhari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepadaterdakwa yang tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 Ayat (2)KUHAP).Oleh karena itu pemintaan banding oleh Kuasa Hukum terdakwa tidak dapatditerima.

Hal tersebut juga dikuatkan oleh Surat Wakil Ketua PengadilanNegeri Sinabang No W1U9/655/HK.01/6/2021 tanggal 04 Juni 2021 perihalLaporan Banding Perkara Pidana Nomor 16/Pid.B/2021/PN Snb pada intinyaHalaman 16 dari 21 Putusan Nomor 246/PID/2021/PT BNAmenjelaskan bahwa permintaan banding telah melampaui batas waktu yangditentukan yang diatur dalam pasal 233 Ayat (2) KUHAP, sebagaimana aktaterlambat mengajukan permintaan banding Nomor 16/Akta/Pid/2021/PN Snbtanggal 04 Juni 2021.Bahwa oleh karena Surat

Hal tersebut dikuatkan oleh Surat Wakil Ketua Pengadilan NegeriSinabang No W1U9/655/HK.01/6/2021 tanggal 04 Juni 2021 perihal LaporanBanding Perkara Pidana Nomor 16/Pid.B/2021/PN Snb pada intinyaHalaman 18 dari 21 Putusan Nomor 246/PID/2021/PT BNAmenjelaskan bahwa permintaan banding telah melampaui batas waktu yangditentukan yang diatur dalam pasal 233 Ayat (2) KUHAP, sebagaimana aktaterlambat mengajukan permintaan banding Nomor 16/Akta/Pid/2021/PN Snbtanggal 04 Juni 2021;Menimbang, bahwa setelah

diajukan PemohonKasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagaiberikut : Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karenaputusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum.Judex Facti telah mengadili Terdakwa sesuai hukum acara pidana yangberlaku dan tidak melampaui wewenangnya;Halaman 3 dari 5 halaman Putusan Nomor 2945 K/Pid.Sus/2019 Bahwa permintaan banding Penuntut Umum telah melampaui jangka waktupengajuan banding sebagaimana ditentukan dalam Pasal

233 Ayat (2)KUHAP sehingga putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi yang menyatakanpermintaan banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tidak dapatditerima, sudah tepat dan benar; Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan beratringannya pidana yang merupakan wewenang Judex Facti dan tidak tundukpada pemeriksaan kasasi.

Medan Nomor3033/Pid.B/2017/PN.Mdn tanggal 15 Januari 2018 tersebut Penuntut Umum telahmengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta PermohonanBanding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor26/Akta.Pid/2018/ PN.MDN tertanggal 24 Januari 2018;Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding yang diajukan olehPenuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu melebihi tenggang waktu 7hari sesudah putusan diucapkan, maka permintaan banding tersebut tidakmemenuhi ketentuan Pasal

233 ayat (2) KUHAP yang mengatur bahwa : Hanyapermintaan Banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) boleh diterima olehHalaman 8 dari 12 Putusan Nomor 167/Pid/2018/PT MDNPanitera Pengadilan Negeri dalam wakiu tujuh hari sesudahputusana2 dijatuhkan........Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding Penuntut Umum tidakmemenuhi syarat dalam Pasal 233 ayat (2) KUHAP, maka permintaan bandingyang diajukan Penuntut Umum tersebut secara formal tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan

Nomor 26/Pid.C/2021/PN Ktp tanggal 10 Juni 2021; Akta penerimaan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwapada tanggal 18 Juni 2021; Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 18 Juni2021;Halaman 2 dari 5 halaman, Putusan Nomor 148/PID/2021/PT PTK Relaas penyerahan memori banding kepada Penyidik pada tanggal 21Juni 2021; Relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding kepadaPenasihat Hukum Terdakwa dan kepada Penyidik pada tanggal 16 Juni2021;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal

233 ayat 2 KUHAP permintaanbanding boleh diterima dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari Sesudah putusandijatunkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir ;Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Ketapang dalam perkara inidiucapkan pada tanggal 10 Juni 2021 dengan dihadiri oleh Terdakwa dan Penyidikpada Polres Ketapang, sedangkan permintaan banding yang diajukan PenasihatHukum Terdakwa pada tanggal 18 Juni 2021, oleh karenanya permintaan bandingtersebut diajukan dalam

diserahkan oleh Juru Sita Penadilan NegeriPalembang pada hari Kamis tanggal 10 April 2014 ;7 Surat Panitera Pengadilan Negeri Palembang kepada Penuntut Umum danTerdakwa tertanggal 8 April 2014 dan tanggal 10 April 2014 No: 03/Akta.Pid/2014/PN.Plg, tentang pemberian kesempatan kepada Penuntut Umumdan Terdakwa untuk memeriksa / mempelajari berkas perkara (inzage)sebelum perkara yang bersangkutan dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembanguntuk pemeriksaan dalam tingkat banding;Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal

233 ayat (2) KUHAP permohonanbanding boleh diterima Panitera Pengadilan Negeri dalam waktu 7 hari sesudah putusandijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir ;Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Palembang No.16/Pid.B/2014/PN,Plb diucapkan pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2014 yang dihadiri Penuntut Umum,Penasehat Hukum dan Terdakwa, oleh kareana Penuntut Umum telah mengajukanbanding atas putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014 dengan demikianpermohonan

Agustus 2010, sedangkan permintaanbanding diajukan pada hari Selasa tanggal 21 September2010, dengan demikian permohonan banding tersebut telahlewat dari tenggang waktu) yang ditentukan dan tidakmemenuhi syarat syarat yang ditentukan oleh Undang Undang dan oleh karenanya permohonan banding tersebuttidak dapat diterima ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetapdinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana maka terdakwadibebankan pula untuk membayar biaya perkara dalamkedua tingkat peradilan ;Menimbang, pasal

233 ayat (2) KUHAP jo pasal 196ayat (3) huruf d KUHP, UU Nomor : 49 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas UU Nomor : 2 Tahun 1986 tentangPeradilan Umum = serta peraturan lain yang bersangkutanMENGADILI :Menyatakan permintaan banding dari JaksaPenuntut Umum tidak dapat diterima ;Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biayaperkara dalam kedua tingkat peradilan = yangdalam tingkat banding = sebesar Rp.5000, (lima ribu rupiah).Demikianlah diputus dalam Sidang MusyawarahMajelis Hakim pada hari RABU

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa tidak dapat dibenarkankarena putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Jawa Timur telah tepatdalam menjatuhkan putusannya, yang menyatakan permintaan bandingdari Terdakwa tidak dapat diterima karena permintaan banding tersebutdiajukan melewati tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 233 Ayat(2) KUHAP untuk mengajukan upaya hukum banding, sehingga dengandemikian Putusan Pengadilan Negeri Bangil dalam perkara a quo telahberkekuatan hukum tetap (inkracht

Tinggi Jawa Tengah, baik kepada Jaksa Penuntut Umummaupun Terdakwa masingmasing telah diberi kesempatan untukmempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakartadalam tenggag waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima pemberitahuantersebut, sebagaimana surat pemberitahuan untuk mempelajari berkasperkara masingmasing tertanggal 14 April 2016; Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telahdiajukan dalam tenggang waktu dan menurut caracara serta syaratsyaratyang ditentukan Pasal

233 ayat (2) KUHAP, oleh karena itu permintaanbanding tersebut secara formal dapat diterima; Menimbang, bahwa memori banding Terdakwa tertanggal 9 April2016 pada pokoknya mengemukakan halhal sebagai berikut: Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan meminta maaf kepada korban atas kekhilafan yang dilakukan; Bahwa Terdakwa tidak mampu memberikan ganti rugi yang dimintakorban sebesar Rp .50.000.000, (lima puluh juta rupiah).

AMBMenimbang, bahwapermintaandanpemeriksaandalamtingkat bandingolehTerdakwatelahdiajukandalamtenggangwaktudantatacarasertasyaratsyaratyang ditentukandalamUndangundang, makapermintaan bandingtersebutdapatditerima;Menimbang, bahwa pemeriksaan dalam tingkat banding oleh JaksaPenuntut Umum diajukan pada tanggal 31 Oktober 2016, sedangkan putusandiucapkan pada tanggal 20 Oktober 2016, maka permintaan banding JaksaPenuntut Umum tersebut telah lewat waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana yangditentukan dalam pasal

233 ayat 2 KUHAP tersebut diatas, oleh karena itupermintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut dinyatakan tidak dapatditerima;Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memoribandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa Terdakwa tidak terbuktibersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam kontra memoribandingnya pada pokoknya menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan

tanggal 25 November2016, kepada Jaksa PenuntutUmum maupun Terdakwa telah diberi kKesempatan untuk mempelajaribarkas perkara tersebut sebelum perkaranya dikirim ke Pengadilan TinggiManado selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 25 November2016 sampai dengan tanggal 2 Desember2016;Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukanoleh JaksaPenuntut Umum dan Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggangwaktu dan menurut tata cara serta syaratsyarat yang ditentukan olehUndangUndang yaitu pasal

233 ayat (2) KUHAP (UndangUndangNomor 8 Tahun 1981), maka permintaan banding tersebut secara formaldapat diterima;Menimbang, bahwaJaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tidakmengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan NegeriAirmadidiNomor 19/Pid.B/2016/PN Arm. tanggal 18 Oktober2016olehkarena ituPengadilan Tinggitidak mengetahuiapa alasan keberatan JaksaPenuntut Umum dan Terdakwa mengajukan permintaan banding, namunsebagai peradilan ulangantetap akan memeriksa keseluruhan berkasHalaman 6dari

tanggal 27 Oktober 2021 yang diajukan oleh PenasihatHukum Para Terdakwa diterima di Pengadilan Negeri Bengkayang tanggal2/7 Oktober 2021 telah diserahkan Salinan resminya kepada TerbandingRian Mardani pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021;e Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat olehJurusita Pengadilan Negeri Bengkayang pada tanggal 27 Oktober 2021kepada Para Pembanding dan Terbanding telah diberi kKesempatan untukmempelajari berkas perkara;Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal

233 ayat ( 2 ) KUHAP bahwapermintaan banding boleh diterima dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelahputusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Para Terdakwayang tidak hadir;Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang dalamperkara ini diucapkan pada tanggal 12 Oktober 2021 dengan dihadiri oleh ParaTerdakwa dan Penyidik pada Polres Bengkayang sedangkan permintaan baningyang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 18 Oktober 2021oleh karenanya permintaan banding

mengajukan kontramemoring banding berdasarkan akta tanda terima kontra memori bandingtanggal 25 Oktober 2021, dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umumberdasarkan akta penyerahan kontra memori banding tanggal 25 Oktober2021;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telahdiberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, masing masingberdasarkan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara tanggal 25Oktober 2021 dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diberitanukan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal

233 ayat (2) KUHAP permintaanbanding boleh diterima dalam tenggang waktu 7 ( tujuh ) hari sesudah putusandijatunkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidakhadir;Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat bandingoleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktudan cara serta syaratsyarat yang ditentukan oleh undangundang, makapermintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnyamengemukakan

alihpertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong menjadi pertimbangandalam menguatkan putusan;Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan danmenurut ketentuan Pasal 21 Jo. 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 193 (2) bKUHAP, dan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan, makalamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanyadibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;Mengingat Pasal

233 ayat (2) KUHAP, Pasal 310 ayat (4) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas danAngkutan Jalan, Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KitabUndang Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan Perundang undanganlainnya;MENGADILI: Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut; Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Son tanggal 13 Oktober 2021; Menyatakan Terdakwa Dawed Hengky Matatula telah terbuktisecara sah dan meyakinkan

Surat Panitera/Sekretaris Pengadilan NegeriBintuhan masing masing tanggal 18 Oktober 2010tentang pemberitahuan baik kepada Jaksa PenuntutUmum maupun terdakwa untuk ~ mempelajari berkasperkara mulai tanggal 18 Oktober 2010 sampai dengan26 Oktober 2010;Menimbang, bahwa = permintaan pemeriksaan dalamtingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telahdiajukan dalam tenggang waktu) dan cara serta syaratsyarat yang ditentukan dalam pasal 233 ayat (2) KUHAP,oleh karenanya permintaan banding tersebut dapatditerima

Selanjutnya JaksaPenuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 10Maret 2020, dengan demikian permintaan banding tersebut telah diajukandalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 233 ayat (2) KUHAP,oleh karena itu permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa PenuntutUmum tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh PenuntutUmum ,pada pokoknya sebagai berikut :1.

diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal13 Maret 2019;Telan membaca Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 14Maret 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates tanggal 19Maret 2019 yang telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa padatanggal 20 Maret 2019;Telah membaca Relaas Pemberitahuan membaca berkas perkara(Inzage) kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masingmasing pada tanggal 20Maret 2019;Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum masihdalam tenggang waktu Pasal

233 ayat (2) KUHAP dan menurut tata caraserta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan UndangUndang olehkarena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya Penuntut Umumberpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama terlalu ringandan tidak memiliki efek penjeraan secara khusus bagi Terdakwa; dansecara umum bagi masyarakat tidak memberikan peringatan, pencegahandan memulihkan; Menurut Ismael Saleh, SH pidana yang dijatuhkandiharapkan