Bahwa berdasarkan Pasal 138 ayat (2) UUPT No. 40 Tahun 2007,pengajuan pemeriksaan terhadap perseroan kepada PengadilanNegeri adalah (i) berbentuk permohonan yang berdiri sendiri, bukanberbentuk provisi dalam suatu Gugatan (ii) serta putusannyaberbentuk penetapan akhir, bukan penetapan sela sebagaimanadalam provisi. Hal ini tunduk pada Hukum Acara pemeriksaan khususberdasarkan UUPT No. 40 Tahun 2007.2.2.

Bahwa PARA PENGGUGAT sebagaimana dikemukakan di dalamPosita No. 11 Gugatannya dan provisinya antara lain memintapemeriksaan terhadap perseroan oleh Auditor berdasarkan Pasal138 ayat (1) huruf a UUPT No. 40 Tahun 2007 karena didugaperseroan TERGUGAT melakukan perbuatan melawan hukum.3.2.

Bahwa di dalam Pasal 138 UUPT No. 40 Tahun 2007 sebagaimana jugadikemukakan oleh PARA PENGGUGAT di dalam Posita No. 11 Gugatannya, diatur ketentuanketentuan mengenai hak Pemegang Saham untukmengajukan pemeriksaan terhadap perseroan (audit investigasi).5.2. Bahwa Pasal 138 UUPT No. 40 Tahun 2007 berbunyi sebagai berikut :Hal 13 dari 57 hal Put.

No. 426/Pdt/2020/PT DKI5.3.6)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) huruf a,dan ayat (4) tidak menutup kemungkinan peraturan perundangundangan di bidang pasar modal menentukan lain.Bahwa pemeriksaan terhadap perseroan yang diajukan oleh PARAPENGGUGAT dalam perkara ini patut untuk ditolak, karena tidakmemenuhi ketentuanketentuan Pasal 138 ayat (1) UUPT No. 40 Tahun2007 tersebut di atas, antara lain sebagai berikut :a.Bahwa berdasarkan Pasal 138 ayat (1) UUPT No. 40 Tahun 2007tersebut

No. 40 Tahun 2017, RUPSTahunannya sendiri diadakan dalam jangka waktu paling lambat6 bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir (in casu tanggal30 Juni 2019).Bahwa antara lain di dalam Pasal 72 ayat (1) UUPT No. 40Tahun 2007 telah diatur mengenai pembagian divideninterim,Hal 24 dari 57 hal Put.

80 ayat 2 UUPT, Ketua PengadilanNegeri setelah memanggil dan mendengar Pemohon, Para TermohonHalaman 3 dari 19 hal.

Bumi Ulu Talo, juga mendasarkan pada Pasal 80ayat (2) UUPT. Adapun Pasal 80 ayat (2) UUPT berbunyi:Ketua Pengadilan Negeri setelah memanggil dan mendengar pemohon,Direksi dan/atau Dewan Komisaris, menetapkan pemberian izin untukmenyelenggarakan RUPS apabila pemohon secara sumir telahmembuktikan bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohonmempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS;2.1.

Penetapan perubahan anggaran dasar; Vide: Pasal 19 ayat (1)UUPT);b. Pembelian kembali saham oleh perseroan atau pengalihannya;(vide: Pasal 38 ayat (1) UUPT);Penambahan modal perseroan; vide: Pasal 41 ayat (1) UUPT);Pengurangan modal perseroan; vide: Pasal 44 ayat (1) UUPT);Persetujuan rencana tahunan; Wide: Pasal 64 ayat (2) UUPT);Pengesahan neraca dan laporan keuangan perseroan; ( vide:Pasal 68 ayat (1) dan (2) UUPT);g.

Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporanoa0keuangan serta laporan pengawasan dewan komisaris; ( vide:Pasal 69 ayat (1) UUPT);h. Penetapan penggunaan laba; vide: Pasal 71 UUPT);i. Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Komisaris; de:Pasal 94 juncto Pasal 105juncto Pasal 111 UUPT):j. Penetapan mengenai penggabungan, peleburan, danpengambilalihan; Vide. Pasal 127 ayat (1) UUPT)3.2.

Pasal 111 UUPT. Dengankata lain, pengajuan penetapan penyelenggaraan RUPS LB a quoakan i//usoir atau siasa;3.5.

sebagai pemegang saham bulan Januari 2020,sehingga perlu dipertanyakan maksud dari Penggugat dalam perkaraini.Jika Penggugat merasa dirugikan, padahal tidak, dalam UUPTPasal 62 ayat (1), Setiap pemegang saham berhak meminta kepadaPerseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yangbersangkutan tidak menyetujul tindakan Perseroan yang merugikanpemegang saham atau Perseroan...dst, dengan demikian, PengadilanNegeri Malang harus menyatakan tidak berwenang mengadili perkaraini, karena UUPT

UUPT a quo Penggugat diberi hak untukmenyelesaikan perkaranya dengan PT Selecta dengan jalan menjualsahamnya kepada PT Selecta dengan harga yang wajar, untuk itu,persoalan antara Penggugat dengan Perseroan telah selesai dankapasitas Penggugat untuk mempermasalahkan persengketaan denganPerseroan dalam perkara ini adalah tidak sah, serta mohon kepadaPengadilan Negeri Malang untuk menyatakan gugatan Penggugat tidakdapat diterima.Halaman 17 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 329/Pdt.G/2020/PN Mlig4

Perseroan adalah perkarainternal yang dapat diselesaikan secara internal dengan OrganPerseroan;(6) Penggugat jika tidak sepakat dengan pelaksanaan RUPS,Penggugat diberikan hak oleh UUPT untuk menjual sahamnyaHalaman 22 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 329/Pdt.G/2020/PN Mlgkepada Perseroan, sehingga Penggugat tidak dirugikan olehPerseroan;(7) Halhal yang dijadikan dasar dalam gugatan Penggugattelah dipenuhi dalam RUPST Tahun Buku 2019 dan RUPS LBTahun 2020;(8) Dalam Penjelasan 61 Ayat (1) UUPT

telah menentukan bahwa ADPerseroan dapat mengatur sahamsaham dengan hak suara dansahamsaham tanpa hak suara (vide UUPT Pasal 84 ayat (1) danPenjelasaannya);Halaman 24 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 329/Pdt.G/2020/PN MIigBahwa AD PT Selecta telah mengatur hak suara pemegangsaham PT Selecta yang memiliki 10 (Sepuluh) saham atau lebih,yakni saham ke1 s.d. saham ke10 diberikan/dikeluarkan denganhak suara, sedangkan saham ke11 dan seterusnya, dikeluarkantanpa hak suara, sebagaimana diatur dalam

Sangat tidak lazimdalam UUPT dan AD PT Selecta serta praktikpraktikPerseroan. Apa dasarnya? Siapa yang harusmenyelenggarakan karena Para Tergugat sudahdiberhentikan dengan pemberian pelunasan dan pelepasantanggung jawab? Apakah Penggugat bersedia membiayalsecara pribadi? Sementara dalam petitum Penggugat telahpula mengakui bahwa masa jabatan Para Tergugat telahhabis.

Oleh sebab itu, masa jabatanTergugat dan Tergugat Ill masingmasing sebagai Direktur Utama dananggota Dewan Komisaris berakhir pada tanggal 8 Agustus 2011;.Selain itu, Direksi yang dipimpin oleh Tergugat juga berkewajibanmenyelenggarakan RUPS Tahunan untuk tahun buku 2010 paling lambattanggal 30 Juni 2011, sebagaimana diwajibkan ketentuan Pasal 78 Ayat (2)UUPT. Dalam RUPS Tahunan Perseroan, berdasarkan ketentuan Pasal 8Anggaran Dasar Perseroan dibahas halhal berikut:a.

Nomor 2000 K/Pdt/201323.Partisipasi pemegang saham dalam RUPS adalah suatu cara yang tersediabagi para pemegang saham untuk melaksanakan kewenangan RUPS yangtidak dimiliki oleh organ perseroan lainnya seperti Direksi dan hakberpartisipasi dalam RUPS juga dijamin dan didorong oleh UUPT. Olehsebab itulan UUPT mengatur tata cara pemanggilan RUPS, kuorum RUPS,serta hakhak pemegang saham dalam forum tersebut.

mendengar secaralangsung serta berpartisipasi dalam rapat tersebut;24.Berdasarkan ketentuan UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan, untuk dapatmengambil keputusan RUPS Pertama wajib dihadiri lebih dari 2 (setengah)bagian dari jumlah seluruh saham.

Pengurusan tersebut wajib dilaksanakan setiap anggota Direksidengan itikad baik dan penuh tanggung jawab (vide Pasal 97 Ayat (2) UUPT);.Dengan demikian, tindakantindakan yang dilakukan oleh Direksi, tidakhanya harus sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturanperundangundangan, tetapi juga berlandaskan itikad baik dan penuhtanggung jawab untuk kepentingan Perseroan dan para pemegang sahamsecara keseluruhan, sebagai pemilik sebenarnya dari Perseroan;32.Dalam ketentuan UUPT juga ditentukan

Meminta keterangan yang berkaitan dengan Perseroan, Direksi atauDewan Komisaris (Pasal 75 Ayat (2) UUPT);44.Dengan demikian menjadi jelas bahwa RUPS Tahunan yang wajibdilaksanakan setahun sekali, maupun RUPSLB yang dapat diadakansewaktuwaktu merupakan forum bagi Pemegang Saham untuk memberikansuara terkait halhal yang berhubungan dengan Perseroan, termasukHal. 20 dari 36 hal. Put.

Berdasarkan dokumen di atas, tidakterbantahkan bahwa kewajiban direksi Tergugat sebagaimana Pasal 67(1) UUPT 2007 tersebut telah dilaksanakan.

Jadi, ada keadaan dan tahapan yang harus dipenuhi terlebihdahulu sebelum suatu dividen dapat dibagikan.Kami kutip pasalpasal di dalam UUPT 1995 dan UUPT 2007 yang jelasmenyatakan hal tersebut di atas.Pasal 62 ayat (2) UUPT 1995.(2) Dalam hal RUPS tidak menentukan lain, seluruh laba bersihsetelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) dibagikan kepada pemegangsaham sebagai dividen.Pasal 71 ayat (2) dan (3) UUPT 2007:(2) Seluruh laba bersih setelah dikurangi

Para Tergugat juga menyatakan bahwa tidak ada larangan bagi Tergugat IIdan Tergugat Ill untuk mengalihkan kepemilikan sahamnya di Tergugat .76.UUPT 2007 menegaskan bahwa saham dimiliki oleh pemegang saham dandapat dialinkan sesuai ketentuan yang ada di dalam UUPT 2007 dananggaran dasar perseroan yang bersangkutan.

1995 dan UUPT 2007, tidak ada perbuatanTergugat Il.

Tergugat IH. dan TergugatIVyang memenuhiunsurkesalahan karena seluruhnya sesuai dengan UUPT 1995 dan UUPT2007.

Pasal144 ayat (1) UUPT No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.Enquete Right (Hak Enguete).Enguete Right atau Hak Angket adalah hak untuk melakukanpemeriksaan.Hak tersebut diatur dalam pasal 97 ayat (6) jo. Pasal 114 ayat (6) jo.Pasal 138 (3) UUPT No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.pada saatPenggugat (Ir.

BAB IV Bagian Ketiga Pasal 70sampai dengan Pasal 73 UUPT).. Bahwa dalam poin 7 Gugatannya, Penggugat telah menggunakan Pasal 61ayat (1) UUPT sebagai dasar menggugat Tergugat dan Tergugat Il.Bahwa Pasal 61 ayat (1) UUPT berbunyi:Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan kepengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggapHalaman 12 dari 93Nomor 7/Pat.G/2017/PNMj!

Bahwa hak pemegang saham untuk memeriksa kegiatan perseroan telahdiatur dalam BAB IX Pasal 138 sampai dengan Pasal 141 UUPT, yaituharus mengajukan permohonan terlebin dahulu kepada Perseroan dalamRUPS (Vide: Pasal 138 ayat (4) UUPT), tentunya setelah memenuhikewajibannya sebagai pemegang saham ialah menyetorkan uangpengambilan/ pembelian saham sebagaimana diharuskan oleh Pasal 48ayat (2) dan (3) UUPT jo. Pasal 18 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroanjo.

Kharisma Indah Bestarisampai dengan perkaranya selesai dan mendapat keputusan pengadilan yangmempunyai hukum tetap;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 UUPT 2007 Jo Pasal163 HIR dan 164 HIR Jo.

ayat (3) UUPT 2007, perseroan membentuk cadangan wajib dan cadanganlainnya.

Pasal 82ayat (1) dan (2) UUPT serta Pasal 11.1.a.

Baik Direksi sesuai dengan Pasal 92 UUPT, maupun Dewan Komisarissesuai dengan Pasal 108 ayat (2) UUPT, dalam menjalankan fungsi dantugasnya harus selalu untuk kepentingan perseroan dengan mendasarkandan tunduk pada ketentuan Anggaran Dasar dan UUPT. Bahwa Perseroan,Direksi, Dewan Komisaris dan RUPS tidak terikat pada Perjanjian AntarPemegang Saham (PAPS);Hal 80 dari 204 Hal Putusan Nomor 345/Pdt/2017/PT.DKI4.

Pasal 88 ayat (1) UUPT dan Pasal12 angka 1 huruf a jo.

Turut Tergugat mengutip Pasal 105 ayat (1) UUPT No. 40/2007 danPasal 94 ayat (1) UUPT No. 40/2007 serta Pasal 13.4 Akta No. 26tertanggal 26 Oktober 2010 sebagai berikut:Pasal 105 ayat (1) UUPT No. 40/2007:Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktuwaktu berdasarkankeputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.Pasal 94 ayat (1) UUPT No. 40/2007:Anggota Direksi diangkat oleh RUPSPasal 13.4. Akta No. 26 tertanggal 26 Oktober 2010:Hal 166 dari 204 Hal Putusan Nomor 345/Pdt/2017/PT.DKI13.4.

Pasal 82ayat (1) dan (2) UUPT No. 40/2007 serta Pasal 11.1.a.

Namun demikian, sampai denganlewatnya jangka wakiu 15 (lima belas) hari sebagaimana disyaratkanoleh Pasal 79 ayat (5) UUPT, Termohon tidak menyelenggarakanRUPS sebagaimana yang diminta oleh Pemohon selaku PemegangSaham. Termohon memang mengirimkan surat jawaban terhadapsurat permintaan Pemohon pada tanggal 9 April 2014, tetapi jawabanHal. 2 dari 49 Hal.

Namundemikian, karena Termohon tetap tidak bersedia memenuhikewajibannya untuk mengundang RUPS, maka Pemohon kemudianmengirimkan permintaan untuk menyelenggarakan RUPS kepadaTermohon Il lewat surat yang dikirimkan pada tanggal 10 April 2014sesuai ketentuan Pasal 79 ayat (6) UUPT (Vide Bukti P4).

Namundemikian, setelah lewatnya waktu 15 (lima belas) hari sebagaimanadiatur dalam Pasal 79 ayat (7) UUPT, pihak Termohon Il juga tetaptidak mengundang RUPS dengan alasan yang mengadaada.Termohon Il dalam suratnya tanggal 22 April 2014 berdalih bahwaRUPS belum dapat diselenggarakan karena PT. Indo Paint Jayaselaku. pemegang saham minoritas (5% kepemilikan saham)menyuruhnya meminta klarifikasi terlebin dahulu mengenai agendaRUPS. (Vide Bukti P5). Padahal, direktur PT.

Oleh karena baikTermohon maupun Termohon Il tidak melaksanakan kewajibannyamenyelenggarakan RUPS sebagaimana yang diminta olen Pemohonselaku pemegang saham mayoritas, maka Pemohon tidak memilikipilinan lain selain menggunakan haknya sesuai ketentuan Pasal 80ayat (1) dan ayat (2) UUPT untuk mengajukan Permohonan ini Pasal 80 UUPT mengatur bahwa : =(1) Dalam hal Direksi atau.

Jika Direktur danKomisaris tidak menghadiri RUPSLB, maka Direktur dan Komisarisdianggap tidak berkeberatan terhadap pemberhentian yang dilakukanterhadap dirinya sesuai ketentuan Pasal 105 ayat (4) UUPT ;Maka, berdasarkan faktafakta yuridis yang terurai di atas, Pemohondengan ini mohon dengan hormat agar Pengadilan Negeri Jakarta Baratberkenan memutuskan . Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya ;Hal. 4 dari 49 Hal. Put.No.174/PDT.P/2014/PN.JKT.BAR.Il.

Hal inisesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat 1 UUPT yang berbunyi :Hal Hal 3 dari 38 hal. Put.No.212/Pdt.P/2016/PN. Jkt.

BUMI SEBIDANG ALAS, juga mendasarkan padaPasal 80 ayat (2) UUPT. Pasal 80 ayat (2) UUPT berbunyi :Ketua Pengadilan Negeri setelah memanggil dan mendengarpemohon, Direksi dan/atau Dewan Komisaris, menetapkan pemberianizin untuk menyelenggarakan RUPS apabila pemohon secara sumirtelah membuktikan bahve persyaratan telah dipenuhi dan pemohonmempunyai kepentingan yang wejar untuk diselenggrakannya RUPS.

Penetapan perubahan anggaran dasar; (vide: Pasal 19 ayat (1)UUPT);b. Pembelian kembali saham oleh perseroan atau pengalihannya; (vide:Pasal 38 ayat (1) UUPT);. Penambahan modal perseroan; (vide: Pasal 41 ayat (1) UUPT);. Pengurangan modal perseroan; (vide: Pasal 44 ayat (1) UUPT);. Persetujuan rencana tahunan; (vide: Pasal 64 ayat (2) UUPT);77> 0 QA OPengesahan neraca dan laporan keuangan perseroan; (vide: Pasal 68ayat (1) dan (2) UUPT);g.

Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporankeuangan serta laporan pengawasan dewan komisaris; (vide: Pasal69 ayat (1) UUPT);h. Penetapan penggunaan laba; (vide: Pasal 71 UUPT);Hal Hal 11 dari 38 hal. Put.No.212/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel.8.i. Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Komisaris; (vide:Pasal 94 jo. Pasal 105 jo. Pasal 111 UUPT);j.

Bahwa dalam Pemohonannya Pemohon tidak mencantumkanpetitum yang berisi perintah yang meuajibkan direksi dan/ataudewan komisaris untuk hadir dalam rups sebagaimana KetentuanPasal 80 ayat (3) huruf b UUPT.

Hiba Logistik berkedudukan di Bandung,Kotamadya Bandung.Bahwa susunan anggota Direksi dan Dewan Komisarisnya yangterakhir tercantum dalam Akta No. 32 tanggal 11 11 2015(sebelas November dua ribu lima belas) dibuat dihadapan WiwikCondro, S.H, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat.Bahwa Pasal 5 ayat (1) UUPT menyatakan Perseroan mempunyainama dan tempat kedudukan dalam wilayah Negara RepublikIndonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar.Bahwa Pasal 15 ayat (1) huruf a UUPT menyatakan Anggarandasar

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) memuatsekurangkurangnya : nama dan tempat kedudukan Perseroan.Bahwa Pasal 17 ayat (1) UUPT menyatakan Perseroan mempunyaitempat kedudukan di daerah kota atau kabupaten dalam wilayahnegara Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar.Bahwa sesuai dengan Pasal 4 jo.

Pasal 17 ayat (1) dari UUPT, maka tempat kedudukanhukum Perseroan adalah di Bandung, Kotamadya Bandung;Bahwa alamat dan tempat kedudukan hukum dari Tergugat adalah diJalan SukarnoHatta No. 456, Bandung.Bahwa sesuai dengan dokumendokumen perizinan perusahaandibawah ini, yakni : Surat Keterangan Domicili Perusahaan Nomor : 02/SKDP/KEL/2013 tanggal 15 Januari 2013, alamat lengkap dari Tergugatadalah JI.

Pasal 15 ayat(1) UUPT jo. dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d angka 1 UU WDP jo.Pasal 3 ayat (1) PERMENTDP jo. Pasal 6 ayat (1) PERMENSIUPjo. SKDP jo. TDP, jo. SIUP jo. NPWP maka alamat dan tempatkedudukan hukum dari Tergugat adalah Jalan Sukarno Hatta No.456, Bandung;.

:hal 16 dari 25 hal Put Nomor 342/PDT/2017/PT.DKITerhadap Perseroan berlaku UndangUndang ini, anggaran dasarPerseroan, dan ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.Pasal 15 ayat (1) huruf a UUPT :Anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1)memuat sekurangkurangnya : nama dan tempat kedudukanPerseroan.Bahwa Pasal17 ayat (1) UUPT :Perseroan mempunyai tempat kedudukan di daerah kota ataukabupaten dalam wilayah negara Republik Indonesia yangditentukan dalam anggaran dasar.Pasal 11

Hal ini tentu berbeda dengan perseroanterbatas biasa yang dalam UUPT 2007 persyaratanpemegang sahamnya dapat diatur sendiri dalam anggarandasarnya;c.

Kewajiban mengubah anggaran dasar bagi perseroan yangmenjadi perseroan terbuka berdasarkan peraturanperundangundangan di bidang Pasar Modal sebagaimanadiatur dalam Pasal 24 UUPT 2007;c. Efektifnya perubahan anggaran dasar terkait status perseroantertutup menjadi perseroan terbuka sebagaimana diaturdalam Pasal 25 UUPT 2007:d. Nama lengkap dan alamat pemegang saham dari perseroanterbuka sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (5) UUPT2007;e.

Modal dasar perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 31ayat (2) UUPT 2007;f. Pengeluaran saham yang dimiliki oleh perseroan lainsebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (4) UUPT 2007;g. Pembatasan pembelian kembali saham oleh perseroansebagaimana diatur dalam Pasal 3/7 ayat (1) huruf b UUPT2007. Hal ini sekaligus membantah dalil Pemohon yangmenyatakan bahwa pembelian kembali saham oleh PT BEIpada tahun 2001 s.d. 2006 bertentangan dengan UUPT 2007;h.

Pasal 89 ayat (5) UUPT 2007;k. Izin pemeriksaan daftar pemegang saham, risalah RUPS danlaporanlaporan perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal100 ayat (4) UUPT 2007;.

Penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahanperseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (4) jo.Pasal 137 UUPT 2007;m.Pemeriksaan terhadap perseroan sebagaimana diatur dalamPasal 138 ayat (6) VUPT 2007.Bahwa ketentuan terkait kekhususan Perseroan yang melakukankegiatan di bidang Pasar Modal sebagaimana diatur dalamPasal 127 UUPT 1995 telah ditransformasikan menjadiketentuan Pasal 154 UUPT 2007 yang menyebutkan:(1) Perseroan Terbuka berlaku ketentuan undangundang iniJika tidak diatur

Pasal 76 ayat (1) UUPT;13.

Tindakan TERGUGAT Illdan TERGUGAT Il memindahkan tempat Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa TERGUGAT Tanggal 5 September 2016 di tempatlain yang bukan merupakan tempat kedudukan perseroan tanpapersetujuaan PENGGUGAT selaku pemegang sahambertentangandengan ketentuan Pasal 76 ayat (4) UUPT;Bahwa Pasal 76 ayat (5) UUPT menyatakan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (4) dapat mengambil keputusan jika keputusantersebut disetujui dengan suara bulat;Berdasarkan Pasal 76 ayat (5) UUPT, keputusan yang dihasilkandalam

Pasal 76 ayat (1) UUPT Jo.

Dengan demikian maka Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa Tanggal 5 September 2016 telah melanggar Pasal 75ayat (1) UUPT sehingga patut untuk dinyatakan batal."

Pasal 76 ayat (1) jo. 76 ayat (4) UUPT dankeputusan yang dihasilkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa Tergugat tanggal 5 September 2016 yang tidak disetujui dengansuara bulat oleh karena tidak dihadiri PENGGUGAT selaku pemegangsaham bertentangan dengan pasal 76 ayat (5) UUPT.

Bahwa sebagaimana diatur dalam Undangundang Nomor 40 Tahun 2007tentang perseroan Terbatas (UUPT) telah diatur hakhak pemegang sahamminoritas. Bentukbentuk hak pemegang saham minoritas tersebut adalahsebagai berikut:7.1.

PreEmptive Right adalah hak untuk meminta didahulukan atauhak untuk memiliki lebin dahulu atas saham yang ditawarkan.Hak tersebut diatur dalam pasal 43 ayat (1) dan ayat (3) UUPT No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.7.4. Derivative right adalah kewenangan pemegang saham minoritasuntuk menggugat Direksi dan Komisaris yang mengatas namakanperseroan.Kewenangan atau hak tersebut diatur dalam pasal 79 ayat (2) jo.Pasal 144 ayat (1) UUPT No. 40 tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas.7.5.

Pasal 114 ayat (6) jo.Pasal 138 (3) UUPT No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.8. Bahwa pada saatPenggugat (Ir.

BAB IV Bagian KetigaPasal 70 sampai dengan Pasal 73 UUPT).7. Bahwa dalam poin 7 Gugatannya, Penggugat telah menggunakan Pasal 61ayat (1) UUPT sebagai dasar menggugat Tergugat dan Tergugat II.Bahwa Pasal 61 ayat (1) UUPT berbunyi:Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroanke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yangdianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusanRUPS, Direksi, dan/ atau Dewan Komisaris. ad7.1.

Bahwa hak pemegang saham untuk memeriksa kegiatan perseroantelah diatur dalam BAB IX Pasal 138 sampai dengan Pasal 141 UUPT,yaitu haruSs mengajukan permohonan terlebin dahulu kepadaPerseroan dalam RUPS (Vide: Pasal 138 ayat (4) UUPT), tentunyasetelah memenuhi kewajibannya sebagai pemegang saham ialahmenyetorkan uang pengambilan/ pembelian saham sebagaimanadiharuskan oleh Pasal 48 ayat (2) dan (3) UUPT jo. Pasal 18 ayat (1)Anggaran Dasar Perseroan jo.

Berdasarkan buktibukti tersebut, Pemohon telah memenuhipersyaratan formal untuk penyampaian Surat PermintaanHal. 2 dari 19 hal.Put.No. 15 PK/Pdt/2004sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) UUPT jo. Pasal 19ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan.Surat Permintaan telah memuat alasan bagi permintaanpenyelenggaraan RUPSLB;.

Oleh karenanya, sesuaidengan ketentuan yang terdapat dalam UUPT dan Anggaran DasarPerseroan, hanya RUPS, sebagai organ tertinggi dalam suatuperseroan terbatas (dalam hal ini Perseroan), yang berhakmempertimbangkan alasanalasan tersebut dan kemudian mengambilkeputusan.Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan/atau Komisarismerupakan hak penuh dari pemegang saham:9. Bahwa ketentuan Pasal 91 ayat (1) UUPT jo.

Demikian pula halnyadengan anggota Komisaris, pemegang saham dalam RUPS dapatmemberhentikan anggota Komisaris melalui RUPS kapan sajaapabila dianggap perlu oleh pemegang saham (Pasal 101 ayat (1)UUPT jo. Pasal 13 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan).

Oleh karena itu,permohonan yang diajukan oleh Pemohon, yang didasarkan atassurat Permintaan (vide Bukti P2), merupakan permohonan baru yangberbeda dan terpisah dari permohonan Pemohon yang diajukanterdahulu.20.Bahwa pada hakikatnya ketentuan Pasal 66 UUPT, disisi lain,21disusun oleh pembuat UndangUndang untuk memberikanperlindungan terhadap pemegang saham.Ketentuan Pasal 67 UUPT dimaksud untuk mencegah agar jangansampai terjadi kebuntuan hukum sebagai akibat dari penolakan dariDireksi atau Komisaris

Oleh karena itu, dapat kiranyaKetua Pengadilan Negeri Padang memberikan ijin kepada Pemohonuntuk menyelenggarakan sendiri RUPSLB..Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (4) UUPT ditegaskanbahwa penetapan Ketua Pengadilan Negeri mengenai pemberian ijinHal. 9 dari 19 hal.Put.No. 15 PK/Pdt/2004kepada Pemohon untuk menyelenggarakan RUPSLB merupakanpenetapan instansi pertama dan terakhir.Lebih lanjut berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam PenjelasanPasal 67 ayat (4) UUPT disebutkan sebagai berikut

PANGGILAN RUPS DAN/ATAU RUPSLB OLEH DIREKSI.Sesuai Pasal 79 UndangUndang No. 40 Tahun 2007, tentang PerseroanTerbatas (selanjutnya disebut UUPT). Direksi atau Direktur II telahmengundang secara sah Rapat Umum Luar Biasa Para pemegangHal. 4 dari 23 hal. Put.

Pembubaran perseroan dapat terjadi:c. berdasarkan penetapan pengadilan.Bahwa kelanjutan dari ketentuan UUPT Pasal 142 ayat (1) huruf ckemudian diatur didalam UUPT Pasal 146 ayat (1) huruf c, yang dikutipsebagai berikut:Hal. 8 dari 23 hal. Put. No. 2038 K/Pdt/201 11.2.(1). Pengadilan Negeri dapat membubarkan perseroan atas:c.

No. 2038 K/Padt/201 1dengan patut, sehingga telah menemui jalan buntu untukmemutuskan apakah perseroan dilanjutkan atau dibubarkan.Dan PEMOHON KASASI sebagai Direksi, mempunyaikewenangan untuk menjalankan perseroan sesuai UUPT Pasal92 ayat (1) Jo.

MAS sesuai UUPT Pasal 142ayat (1) huruf c jo Pasal 146 ayat (1) huruf c beserta penjelasannya.2.

Permohonan pemegang saham, Direksi atau Dewan Komisarisberdasarkan alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan.Oleh karena itu pertimbangan Judex Factie tersebut diatas telah salah,keliru dan bertentangan dengan UUPT Pasal 146 (1) huruf c besertapenjelasannya.Didalam UUPT tidak ditentukan atau tidak ada jumlah kuorum untukmembubarkan perseroan, yang ditentukan adalah siapa yang berhakmengajukan permohonan pembubaran perseroan, dan dengan alasan apaperseroan dibubarkan.Hal. 16 dari 23 hal.

30 (tiga puluh)Juni tiap tahun;Selanjutnya, Pasal 78 ayat (2) UUPT mengatur sebagai berikut (kamikutipkan);Halaman 8 dari 25 halaman.

Putusan Nomor 2865 K/Pdt/2013Selanjutnya, Pasal 78 ayat (2) UUPT mengatur sebagai berikut (kamikutipkan):RUPS tahun wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam)bulan setelah tahun buku berakhir;19.

Surat Nomor 109/Ext/JD/XI/2011 tertanggal 8 November 2011 yangditujukan kepada Direksi Perseroan;Sesuai ketentuan Pasal 100 ayat (3) UUPT juncto Pasal 66 ayat (2) UUPT,atas permintaan tertulis dari pemegang saham, Direksi wajib memberi ijinkepada pemegang saham (Pemohon) untuk memeriksa dan mendapatsalinan dokumen, antara lain, laporan tahunan Perseroan yang terdiri dari:(i) Laporan keuangan (neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporanperubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan

Putusan Nomor 2865 K/Pdt/2013 36.Your complimentaryuse period has ended.Thank you for usingPDF Complete.Bed Features ayat (1) UUPT, mohon agar Ketua Pengadilan NegeriJakarta Selatan memerintahkan Akuntan Publik tersebut menyerahkan hasilpemeriksaannya itu kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan palinglambat 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengangkatanAkuntan Publik dimaksud.

Sesuai pasal 140 ayat (2) UUPT, dan mohonagar salinan hasil pemeriksaan tersebut diberikan kepada Pemohon danPerseroan;Pemohon juga memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatanagar honorarium Akuntan Publik serta biayabiaya lain yang berkaitandengan pemeriksaan terhadap Perseroan tersebut dibebankan kepadaPerseroan;Berdasarkan uraianuraian tersebut di atas dan ketentuan Pasal 138 (1)dan (2) UUPT, Pemohon dengan mengajukan permohonan kepada YangTerhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Hal inisebagaimana diatur dalam Pasal 79 Ayat (2), (3), (6), (7), dan (9) UUPT,yaitu sebagai berikut:Pasal 79 Ayat (2), (3), (6),(7), dan (9 )UUPT (kutipan):(2).Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatdilakukan atas permintaan:a. 1 (Satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama samamewakili 1/10 (Satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruhHalaman 4 Putusan Nomor 86/PDT/2018/PT JAPsaham dengan hak suara kecuali anggaran dasar menentukansuatu jumlah yang lebih kecil; ataub

Agenda dalam undangan RUPS tentang Hal lainlainBerdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 75 Ayat (3) dan (4) UUPT,bahwa dalam mata acara rapat lainlain tidak dapat diambil keputusan apabilaseluruh pemegang saham tidak hadir dan menyetujui adanya mata acara rapattersebut.Pasal 75 Ayat (3) dan (4) UUPT (kutipan):(3).

Berdasarkan Pasal 79 Ayat (2)Halaman 6 Putusan Nomor 86/PDT/2018/PT JAPdan (38) UUPT, sebelum diselenggarakannya RUPS untuk pertama kalinyapermintaan atas penyelenggaraan RUPS harus disampaikan kepada Direksisecara resmi dan sah.Pasal 79 Ayat (2) dan (3) UUPT (kutipan):(2).Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada aya t(1) dapatdilakukan atas permintaan:a.1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersamasamamewakili 1/10 (Satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh sahamdengan hak suara

Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapatdalam Pasal 7 Ayat (2) Anggaran Dasar jo Pasal 57 Ayat (1) dan Pasal 58 Ayat(1) UUPT, yaitu sebagai berikut:Pasal 7 Ayat (2) Anggaran Dasar (kutipan):Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harusmenawarkan terlebin dahulu kepada pemegang saham lain denganmenyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepadadireksi secara tertulis tentang penawaran tersebut.Pasal 57 Ayat (1) UUPT (kutipan):Dalam anggaran dasar dapat diatur

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UndangUndang Nomor40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), dikatakan bahwaPerseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuanmodal dan didirikan berdasarkan Perjanjian.

Dan berdasarkan Undang UndangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) tidakmenetapkan jangka waktu jabatan Direksi dan Dewan Komisaris (DK).Halaman 12 dari 31 hal.Put. Nomor 667 K/Pdt/2017Pasal 94 ayat (3) dan Pasal 111 ayat (8) UUPT hanya menyatakan bahwaanggota Direksi dan DK diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapatdiangkat kembali.

Nomor 667 K/Pdt/2017melanggar ketentuan Pasal 94 ayat (1) dan (3) Undang UndangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnyadisebut sebagai UUPT 40/2007);Pasal 94 ayat (1) dan (8) UUPT 40/2007(1) Anggota Direksi diangkat oleh RUPS(2) ...(3) Anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapatdiangkat kembali.

Pendapat ahli yangdiajukan oleh Termohon Kasasi tersebut salah karena pendapatnyabertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUPT 1/1995 juncto Pasal 34ayat (2) UUPT 40/2007 yang pada intinya mengatur bahwapembayaran nilai saham perseroan oleh para pendiri/pemegangsaham dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:i) Tunai;Halaman 23 dari 31 hal.Put. Nomor 667 K/Pdt/2017iil) Bukan tunai/benda bergerak dan/atau tidak bergerak;.

Ketentuan mengenai inbreng (setoran modal) dalam bentuk selainuang tunai, tanah dan bangunan in casu, pada UUPT diatur denganjelas dan tegas tanpa perlu penafsiran apapun yaitu sebagai berikut:i. Pasal 27 UUPT 1/1995a. Penyetoran atas saham dapat dilakukan dalam bentuk uang danatau dalam bentuk lainnya ;b. Dalam hal penyetoran saham dilakukan dalam bentuk lainsebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penilaian hargaditetapkan oleh ahli yang tidak terikat pada perseroan;c.

ArnolBaramuli, S.H., M.H., menurut Pasal 27 ayat (20 UUPT 1/1995 junctoPasal 34 ayat (2) UUPT 40/2007 harus dinyatakan dengan tegasdalam anggaran dasar dan dinilai oleh ahli yang tidak terikat denganperseroan;Dengan demikian jelas, segala bentuk setoran saham dalam bentukapapun, baik uang tunai maupun benda tidak bergerak, akan tertuangpada Akta Pendirian/Anggaran Dasar Perseroan.

Ketentuantersebut pada pokoknya mengatur bahwa anggota Direksibertanggungjawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroanapabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.Selanjutnya, di dalam Pasal 97 ayat (5) UUPT juga diatur sebagaiberikut:Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugiansebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan....Berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (5) UUPT tersebut, secarapasti dapat diketahui bahwa anggota Direksi tidak dapat

Yang dijadikan dasar atas dalildalil di atas adalahketentuan Pasal 97 ayat (3) UUPT dan Pasal 13 ayat (12) AnggaranDasar PT Lekom Maras serta Pasal 102 ayat (1) UUPT;Bahwa sebagaimana dinyatakan di atas, mendasarkan dalildalilnya hanya pada ketentuan 97 ayat (3) UUPT dan Pasal 102 ayat (1)UUPT.

Pasal 97 ayat (3) UUPT berbunyi sebagai berikut:Setiap anggota Direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi ataskerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalaimenjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksudpada ayat (2);Selanjutnya, di dalam ketentuan Pasal 97 ayat (5) UUPT diatur bahwaanggota Direksi tidak dapat sertamerta atau otomatis dimintakanpertanggungjawabannya secara pribadi atas kerugian Perseroan.

Hal itu secarajelas juga telah diatur di dalam Pasal 97 ayat (6) dan (7) UUPT;.Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 97 ayat (5), ayat(6) dan ayat (7) UUPT tersebut secara jelas dapat diketahui bahwa untukmenetapkan BURHANUDIN BUR MARAS telah melakukan kesalahan ataukelalaian sehingga harus bertanggungjawab secara pribadi dalammenerbitkan Surat Jaminan No. 111, maka PT Lekom Maras (Pelawan)melalui pemegang saham atau anggota Dewan Komisarisnya harusmengajukan gugatan ke pengadilan terhadap BURHANUDIN

Oleh karena itu,dalildalil terkait dengan hal tersebut harus ditolak untuk seluruhnya;Bahwa selain itu, di dalam Pasal 102 ayat (4) UUPT telahdiatur sebagai berikut:Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa persetujuanRUPS, tetap mengikat Perseroan sepanjang pihak lain dalamperbuatan hukum tersebut beritikad baik.Halaman 27 dari 42 halaman putusan Nomor 518/PDT/2017/PT.BDGBerdasarkan ketentuan Pasal 102 ayat (4) UUPT tersebut secara terangbenderang dapat diketahui bahwa perbuatan hukum

Pasal 79 ayat (2) poin (a) UUPT 40/2007 mengizinkan 1 (satu) orang ataulebih pemegang saham yang bersamasama mewakili 1/10 (satupersepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara untukmeminta diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham. Pasal 79 ayat (2)poin (a) UUPT 40/2007 menyatakan sebagai berikut."Pasal 79Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Permohonan Nomor 368/Pdt.P/2021/PN JKT.SEL10.11.

Pemohon memiliki 50% (lima puluh persen) dari total keseluruhan sahamdengan hak suara dalam Termohon, dan oleh karena itu Pemohon memilikihak untuk meminta diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Sahamsesuai ketentuan Pasal 79 ayat (2) poin (a) UUPT 40/2007.Sesuai ketentuan Pasal 79 ayat (3) dan (4) UUPT 40/2007, Pemohon harusmengajukan permintaan untuk menyelengarakan Rapat Umum PemegangSaham kepada Direksi Termohon melalui surat tercatat disertai denganalasan permintaan tersebut, dengan tembusan yang

Pasal 79 ayat (3) dan (4) UUPT 40/2007menyatakan sebagai berikut:"Pasal 79"(3) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepadaDireksi dengan Surat Tercatat disertai alasannya.

Pasal 79ayat (7) UUPT 40/2007 menyatakan sebagai berikut:"Pasal 79"(7) Dewan Komisaris wajid melakukan pemanggilan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (6) huruf a dalam jangka waktu paling lambat 15(lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraanRUPS diterima.Hingga tanggal pengajuan Permohonan ini, Dewan Komisaris Termohonbelum melakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Sahamsebagaimana yang dimintakan oleh Pemohon.Sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (1) UUPT 40/2007, dalam halDireksi

Maka Permohonan ini sangat layak untuk dikabulkan oleh KetuaPengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat(3) UUPT 40/2007 yang berbuny!